Ditemukan 44594 data
100 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG R.I., CQ. KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI PAPUA DI JAYAPURA
KANTOR WILAYAHKEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSIPAPUA DI JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Tanjung RiaDok IX Jayapura, Cq.
Kementrian Agraria dan Tata RuangKabupaten Kepulauan Yapen Serui Papua, berkedudukan diJalan Irian Serui Papua;Turut Termohon Kasasi dahulu~ Turut Tergugat/TurutTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telahmenggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasidahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/TurutTerbanding
26 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUTOHAROH DKK VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN DK
Terbanding/Penggugat : JAYA, S.H., M.M.
216 — 130
Pembanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : JAYA, S.H., M.M.PUTUSANNomor 185/B/2021/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, Berkedudukan di Gedung Badan PertanahanNasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, KebayoranBaru; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Irjen. Pol.
Ptnh., S.H., M.H., Jabatan DirekturPenanganan Perkara Pertanahan;Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai padaKantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik:daluagungdarmawan@gmail.com, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 3/SkuKP.O6/II/2021, tanggal 2Februari 2021;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Tergugat;melawan,JAYA, S.H., M.M.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 420/SKKP.06/X/2020,Tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinBerupa Pembebasan Dari Jabatan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Atas NamaJaya, S.H., M.M;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.
peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atauTindakan tidak mengatur upaya administratif mempergunakan upayaadministratif sebagaimana diatur dalam UU AP, sedang Kompetensi PengadilanTinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikanHlm.6 dari 10 hlm.Put.No.185/B/2021/PT.TUN.JKT.sengketa administrasi pemerintahan yaitu setelan melalui upaya administratifyang diatur dalam peraturan dasar;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah berupa Surat Keputusan Menteri Agraria
SUMARNI
Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
83 — 40
Penggugat:
SUMARNI
Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
LA ODE ADI
Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
167 — 76
Penggugat:
LA ODE ADI
Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
84 — 31
Penggugat:JUMINTergugat:Mega MulyatiTurut Tergugat:Menteri Agraria dan Tata Ruang, Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
33 — 24
LALU BURHANUDDIN Lawan MUSTAMIN Dan KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR-NTB
41 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
POLTAK TAMPUBOLON, DKKLawanHERLINA NAPITUPULUDanAGRARIA dan TATA RUANG (ATR)/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KAB. SIMALUNGUN
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
TUTY MULYATI VS KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA BEKASI, DK
., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan DamaiNomor 88, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018:Pemohon Kasasi:1.LawanKEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA BEKASI, dalam hal ini selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Trasedan Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung, berkedudukandi Jalan Chairil Anwar Nomor 25, Bekasi, diwakili oleh DR.
Terbanding/Tergugat : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
53 — 6
Pembanding/Penggugat : Budiarto Karim
Terbanding/Tergugat : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
OKKY FATHONI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
1.SURJANTI TAN
2.HEE ENG Alias AHENG Alias A ENG
63 — 12
sembilan) bulan dan kepada Terdakwa Hee Eng Alias Aheng Alias A Eng dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 766/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria
Daerah Bengkalis di tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
- 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 767/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Bengkalis di tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
- 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 768/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Bengkalis di
tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
- 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 769/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Bengkalis di tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Lili Eliana Tandjung;
- 1 (satu) persil asli Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jonilie register nomor: 593.83/SKGR/DS-L/
Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
71 — 25
Pembanding/Penggugat : Saleh Alhasni
Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
Ahmad
Tergugat:
Sutilah Suyitno
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq.Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Cq.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar
Intervensi:
1.Bachtiar B.Bin Borahima
2.Usman Qurthuby Bin Sirajuddin
85 — 26
Penggugat:
Ahmad
Tergugat:
Sutilah Suyitno
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq.Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Cq.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar
Intervensi:
1.Bachtiar B.Bin Borahima
2.Usman Qurthuby Bin Sirajuddin
Yayasan Pendidikan Teknologi Padang
Tergugat:
1.ENDANG RATNA.S
2.ERNA ALKHUSNA
3.EVI ANGGRAINI
4.DONY NOVALIANDRY
Turut Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
72 — 23
Penggugat:
Yayasan Pendidikan Teknologi Padang
Tergugat:
1.ENDANG RATNA.S
2.ERNA ALKHUSNA
3.EVI ANGGRAINI
4.DONY NOVALIANDRY
Turut Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
Terbanding/Tergugat II : BALAI BESAR PELAKSANA JALAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR
7 — 3
KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN PUSAT JAKARTA Cq. KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN WILAYAH PROP. KALTIM - Cq. KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : BALAI BESAR PELAKSANA JALAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Penggugat : Kasmat Pettasiri
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Kab. Banggai
121 — 81
MH
Terbanding/Penggugat : Kasmat Pettasiri
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Kab. BanggaiKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGBADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KANTORAGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSISULAWESI TENGAH Cq.
KANTOR AGRARIA DANTATA RUANG/PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI,Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT PALberalamat di kompleks Perkantoran Halimun Luwuk,Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberikan kuasakepada MOHAMMAD ANWARSYAH dan WAHYUDISAPUTRO, SH., keduanya adalah Aparatur SipilNegara (ASN) di Bagian Seksi Penanganan Sengketa,Konflik dan Perkara, pada Kantor Badan PertanahanNasional Kab.
131 — 17
Rifa Perkasa (Tergugat III), Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Repbulik Indonesia di Jakarta Cq.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang, cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas ( Turut Tergugat )
Prof Dr.Suharso No.H45 Kelurahan Bancarkembar RT 002/RW 009 Kecamatan Purwokerto Utara KabupatenBanyumas. sebagai TERGUGAT III KONVENSI /PENGGUGAT REKONVENSI I;Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Repbulik Indonesia di Jakarta Cq.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Agrariadan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang,cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/KantorPertanahan Kabupaten Banyumas, beralamat di Jl.Jend.
Sertifikatbaru yaitu :a Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02078/Tambaksogra, seluas2.678 m2, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :00282/Tambaksogra;b Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02079/Tambaksogra, seluas5.146 m2, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :0028 1/Tambaksogra;c Sertifikat Hak Milik (Shm) No. 02080/Tambaksogra, seluas5.010 m2, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :00233/Tambaksogra;dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan pada pokoknya juga memintaTurut Tergugat (Menteri Negara Agraria
dan Tata Ruang RepublikIndonesia di jakarta C.q Kepala kantor Wilayah Kementerian NegaraAgraria dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang C.q KepalaKantor Agraria dan Tata Ruang/ Kantor Pertahanan Kabupaten Banyumas)untuk membantu mengembalikan status dan kepemilikan barang sengketa,baik secara riil maupun administratif/persuratan kepada dan atas namaPenggugat I;2 Bahwa merupakan fakta hukum, pecahanpecahan dari Sertifikat Induk HakMilik No. 1328/Tambaksogra, Surat Ukur/Gambar Situasi No.
Hak Milik (SHM) No. 02080 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00025/Tambaksogra/2013, tertanggal 26 Nopember 2013, seluas 5.010 m2, atas namaDamarus Tan;Adalah telah dilakukan Pemecahan secara sempurna oleh Kantor PertanahanKabupaten Banyumas sebagai pihak yang berwenang dalam pendaftarantanah, dan telah juga sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam tatacara pendaftaran tanah dengan telah memenuhi persyaratan yang ditentukanoleh peraturan perundangundangan (UU NO.5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria
,e kecakapan untuk membuat perjanjian,e suatu hal tertentu, dane suatu sebab yang halal.a Bahwa transaksi jual beli seperti tersebut di atas, yang dilakukan antaraTergugat I, II selaku penjual dengan Tergugat III selaku pembeli, berikutdengan proses mutasi balik nama sertifikatnya dilakukan menurutprosedur yang berlaku dalam jual beli serta tata cara pendaftaran tanahdengan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan (Pasal 19 UU NO.5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria
57 — 49
MENTERI AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL C.Q. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT C.Q. KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GARUT
143 — 94
Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan ;3) Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1826, Desa/ Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak STELLA ELVIRE ANWAR SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;4) Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1827, Desa/ Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak STELLA ELVIRE ANWAR SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta
TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;5) Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1828, Desa/ Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak STELLA ELVIRE ANWAR SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 624, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, atas nama Pemegang Hak STELLA ELVIRE ANWAR SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional
SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;5) Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1828, Desa/ Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak STELLA ELVIRE ANWAR SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 624, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, atas nama Pemegang Hak STELLA ELVIRE ANWAR SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan
Hutomo Mandala Putra yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;- Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1827, Desa/ Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak H. Hutomo Mandala Putra yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;- Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1828, Desa/ Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak H.
Hutomo Mandala Putra yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;- Sertipikat Hak Milik Nomor : 624, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, atas nama Pemegang Hak H. Hutomo Mandala Putra yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan ;6.
Hutomo Mandala Putrayang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria WilayahJakarta Selatan ;Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1827, Desa/Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak H. Hutomo Mandala Putrayang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria WilayahJakarta Selatan ;Hal 19 dari 132 Hal Putusan No. 420/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.14.15.
Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik No. 1826,Desa/Kelurahan Cilandak, yang dikeluarkan oleh Departemen DalamNegeriKantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;d. Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik No. 1827,Desa/Kelurahan Cilandak, yang dikeluarkan oleh Departemen DalamNegeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;e.
Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik No. 1828,Desa/Kelurahan Cilandak, yang dikeluarkan oleh Departemen DalamNegeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;f.
Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik No. 1826,Desa/Kelurahan Cilandak, yang dikeluarkan oleh DepartemenDalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;d.
Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik No. 1826,Desa/Kelurahan Cilandak, yang dikeluarkan oleh Departemen DalamNegeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;d. Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik No. 1827,Desa/Kelurahan Cilandak, yang dikeluarkan oleh Departemen DalamNegeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;e.
2.Muhamad Arif Tasrif
79 — 57
Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB Cq. Kantor Agraria Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram
2.Muhamad Arif Tasrif