Ditemukan 44594 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-04-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG R.I., CQ. KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI PAPUA DI JAYAPURA
100 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG R.I., CQ. KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI PAPUA DI JAYAPURA
    KANTOR WILAYAHKEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSIPAPUA DI JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Tanjung RiaDok IX Jayapura, Cq.
    Kementrian Agraria dan Tata RuangKabupaten Kepulauan Yapen Serui Papua, berkedudukan diJalan Irian Serui Papua;Turut Termohon Kasasi dahulu~ Turut Tergugat/TurutTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telahmenggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasidahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/TurutTerbanding
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-03-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 550 K/Pdt/2022
Tanggal 21 Maret 2022 — MUTOHAROH DKK VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN DK
26 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUTOHAROH DKK VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN DK
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 30-08-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 185/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 September 2021 — Pembanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : JAYA, S.H., M.M.
216 — 130
  • Pembanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
    Terbanding/Penggugat : JAYA, S.H., M.M.
    PUTUSANNomor 185/B/2021/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, Berkedudukan di Gedung Badan PertanahanNasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, KebayoranBaru; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Irjen. Pol.
    Ptnh., S.H., M.H., Jabatan DirekturPenanganan Perkara Pertanahan;Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai padaKantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik:daluagungdarmawan@gmail.com, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 3/SkuKP.O6/II/2021, tanggal 2Februari 2021;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Tergugat;melawan,JAYA, S.H., M.M.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 420/SKKP.06/X/2020,Tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinBerupa Pembebasan Dari Jabatan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Atas NamaJaya, S.H., M.M;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.
    peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atauTindakan tidak mengatur upaya administratif mempergunakan upayaadministratif sebagaimana diatur dalam UU AP, sedang Kompetensi PengadilanTinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikanHlm.6 dari 10 hlm.Put.No.185/B/2021/PT.TUN.JKT.sengketa administrasi pemerintahan yaitu setelan melalui upaya administratifyang diatur dalam peraturan dasar;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah berupa Surat Keputusan Menteri Agraria
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 20-07-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 29/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
SUMARNI
Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
83 — 40
  • Penggugat:
    SUMARNI
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 05-10-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 41/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat:
LA ODE ADI
Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
167 — 76
  • Penggugat:
    LA ODE ADI
    Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-09-2022 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 30-09-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 343/Pdt.G/2020/PN Tng
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat: JUMIN Tergugat: Mega Mulyati Turut Tergugat: Menteri Agraria dan Tata Ruang, Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
84 — 31
  • Penggugat:JUMINTergugat:Mega MulyatiTurut Tergugat:Menteri Agraria dan Tata Ruang, Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-02-2023 — Putus : 24-07-2023 — Upload : 14-11-2023
Putusan PN SELONG Nomor -12/Pdt.G/2023/PN Sel
Tanggal 24 Juli 2023 — LALU BURHANUDDIN Lawan MUSTAMIN Dan KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR-NTB
33 — 24
  • LALU BURHANUDDIN Lawan MUSTAMIN Dan KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR-NTB
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 08-10-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2461 K/Pdt/2020
Tanggal 8 Oktober 2020 — POLTAK TAMPUBOLON, DKK Lawan HERLINA NAPITUPULU Dan AGRARIA dan TATA RUANG (ATR)/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KAB. SIMALUNGUN
41 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • POLTAK TAMPUBOLON, DKKLawanHERLINA NAPITUPULUDanAGRARIA dan TATA RUANG (ATR)/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KAB. SIMALUNGUN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-09-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2596 K/Pdt/2018
Tanggal 20 September 2018 — TUTY MULYATI VS KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, DK
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUTY MULYATI VS KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA BEKASI, DK
    ., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan DamaiNomor 88, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018:Pemohon Kasasi:1.LawanKEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA BEKASI, dalam hal ini selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Trasedan Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung, berkedudukandi Jalan Chairil Anwar Nomor 25, Bekasi, diwakili oleh DR.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 17-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 05-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 311/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 12 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : Budiarto Karim
Terbanding/Tergugat : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
53 — 6
  • Pembanding/Penggugat : Budiarto Karim
    Terbanding/Tergugat : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Pemalsuan
Register : 06-12-2022 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 27-02-2023
Putusan PN BENGKALIS Nomor 694/Pid.B/2022/PN Bls
Tanggal 23 Februari 2023 — Penuntut Umum:
OKKY FATHONI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
1.SURJANTI TAN
2.HEE ENG Alias AHENG Alias A ENG
63 — 12
  • sembilan) bulan dan kepada Terdakwa Hee Eng Alias Aheng Alias A Eng dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 766/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria
      Daerah Bengkalis di tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
    • 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 767/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Bengkalis di tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
    • 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 768/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Bengkalis di
      tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
    • 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 769/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Bengkalis di tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
    • Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Lili Eliana Tandjung;
    • 1 (satu) persil asli Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jonilie register nomor: 593.83/SKGR/DS-L/
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 24-08-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 28-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 180/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Saleh Alhasni
Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
71 — 25
  • Pembanding/Penggugat : Saleh Alhasni
    Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 13-04-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN POLEWALI Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pol
Tanggal 29 Agustus 2023 — Penggugat:
Ahmad
Tergugat:
Sutilah Suyitno
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq.Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Cq.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar
Intervensi:
1.Bachtiar B.Bin Borahima
2.Usman Qurthuby Bin Sirajuddin
85 — 26
  • Penggugat:
    Ahmad
    Tergugat:
    Sutilah Suyitno
    Turut Tergugat:
    Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq.Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Cq.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar
    Intervensi:
    1.Bachtiar B.Bin Borahima
    2.Usman Qurthuby Bin Sirajuddin
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 10-09-2021 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 26-04-2022
Putusan PN PADANG Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Pdg
Tanggal 19 April 2022 — Penggugat:
Yayasan Pendidikan Teknologi Padang
Tergugat:
1.ENDANG RATNA.S
2.ERNA ALKHUSNA
3.EVI ANGGRAINI
4.DONY NOVALIANDRY
Turut Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
72 — 23
  • Penggugat:
    Yayasan Pendidikan Teknologi Padang
    Tergugat:
    1.ENDANG RATNA.S
    2.ERNA ALKHUSNA
    3.EVI ANGGRAINI
    4.DONY NOVALIANDRY
    Turut Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 17-07-2024 — Putus : 13-08-2024 — Upload : 13-08-2024
Putusan PT SAMARINDA Nomor 134/PDT/2024/PT SMR
Tanggal 13 Agustus 2024 — KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN PUSAT JAKARTA Cq. KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN WILAYAH PROP. KALTIM - Cq. KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : BALAI BESAR PELAKSANA JALAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR
7 — 3
  • KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN PUSAT JAKARTA Cq. KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN WILAYAH PROP. KALTIM - Cq. KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
    Terbanding/Tergugat II : BALAI BESAR PELAKSANA JALAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 01-07-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 03-08-2020
Putusan PT PALU Nomor 34/PDT/2020/PT PAL
Tanggal 3 Agustus 2020 — MH
Terbanding/Penggugat : Kasmat Pettasiri
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Kab. Banggai
121 — 81
  • MH
    Terbanding/Penggugat : Kasmat Pettasiri
    Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Kab. Banggai
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGBADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KANTORAGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSISULAWESI TENGAH Cq.
    KANTOR AGRARIA DANTATA RUANG/PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI,Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT PALberalamat di kompleks Perkantoran Halimun Luwuk,Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberikan kuasakepada MOHAMMAD ANWARSYAH dan WAHYUDISAPUTRO, SH., keduanya adalah Aparatur SipilNegara (ASN) di Bagian Seksi Penanganan Sengketa,Konflik dan Perkara, pada Kantor Badan PertanahanNasional Kab.
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata Tanah
Putus : 17-09-2015 — Upload : 16-09-2016
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 13 / Pdt.G / 2015 / PN.Pwt
Tanggal 17 September 2015 — Rifa Perkasa (Tergugat III), Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Repbulik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang, cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas ( Turut Tergugat )
131 — 17
  • Rifa Perkasa (Tergugat III), Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Repbulik Indonesia di Jakarta Cq.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang, cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas ( Turut Tergugat )
    Prof Dr.Suharso No.H45 Kelurahan Bancarkembar RT 002/RW 009 Kecamatan Purwokerto Utara KabupatenBanyumas. sebagai TERGUGAT III KONVENSI /PENGGUGAT REKONVENSI I;Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Repbulik Indonesia di Jakarta Cq.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Agrariadan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang,cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/KantorPertanahan Kabupaten Banyumas, beralamat di Jl.Jend.
    Sertifikatbaru yaitu :a Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02078/Tambaksogra, seluas2.678 m2, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :00282/Tambaksogra;b Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02079/Tambaksogra, seluas5.146 m2, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :0028 1/Tambaksogra;c Sertifikat Hak Milik (Shm) No. 02080/Tambaksogra, seluas5.010 m2, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :00233/Tambaksogra;dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan pada pokoknya juga memintaTurut Tergugat (Menteri Negara Agraria
    dan Tata Ruang RepublikIndonesia di jakarta C.q Kepala kantor Wilayah Kementerian NegaraAgraria dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang C.q KepalaKantor Agraria dan Tata Ruang/ Kantor Pertahanan Kabupaten Banyumas)untuk membantu mengembalikan status dan kepemilikan barang sengketa,baik secara riil maupun administratif/persuratan kepada dan atas namaPenggugat I;2 Bahwa merupakan fakta hukum, pecahanpecahan dari Sertifikat Induk HakMilik No. 1328/Tambaksogra, Surat Ukur/Gambar Situasi No.
    Hak Milik (SHM) No. 02080 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00025/Tambaksogra/2013, tertanggal 26 Nopember 2013, seluas 5.010 m2, atas namaDamarus Tan;Adalah telah dilakukan Pemecahan secara sempurna oleh Kantor PertanahanKabupaten Banyumas sebagai pihak yang berwenang dalam pendaftarantanah, dan telah juga sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam tatacara pendaftaran tanah dengan telah memenuhi persyaratan yang ditentukanoleh peraturan perundangundangan (UU NO.5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria
    ,e kecakapan untuk membuat perjanjian,e suatu hal tertentu, dane suatu sebab yang halal.a Bahwa transaksi jual beli seperti tersebut di atas, yang dilakukan antaraTergugat I, II selaku penjual dengan Tergugat III selaku pembeli, berikutdengan proses mutasi balik nama sertifikatnya dilakukan menurutprosedur yang berlaku dalam jual beli serta tata cara pendaftaran tanahdengan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan (Pasal 19 UU NO.5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria
Pengadilan PN GARUT Perdata
Register : 16-12-2022 — Putus : 10-07-2023 — Upload : 12-02-2024
Putusan PN GARUT Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Grt
Tanggal 10 Juli 2023 — MENTERI AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL C.Q. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT C.Q. KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GARUT
57 — 49
  • MENTERI AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL C.Q. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT C.Q. KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GARUT
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-07-2015 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 420/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 21 Maret 2016 — H. HUTOMO MANDALA PUTRA, Lawan 1. STELLA ELVIRE ANWAR SANI, 2. ENNY YULIATI SUKAMTO, 3. HERRY SUNARDI, 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAcq.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTAcq.PEMERINTAH WILAYAH KECAMATAN CILANDAK,
143 — 94
  • Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan ;3) Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1826, Desa/ Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak STELLA ELVIRE ANWAR SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;4) Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1827, Desa/ Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak STELLA ELVIRE ANWAR SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta
    TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;5) Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1828, Desa/ Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak STELLA ELVIRE ANWAR SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 624, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, atas nama Pemegang Hak STELLA ELVIRE ANWAR SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional
    SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;5) Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1828, Desa/ Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak STELLA ELVIRE ANWAR SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 624, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, atas nama Pemegang Hak STELLA ELVIRE ANWAR SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan
    Hutomo Mandala Putra yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;- Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1827, Desa/ Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak H. Hutomo Mandala Putra yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;- Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1828, Desa/ Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak H.
    Hutomo Mandala Putra yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;- Sertipikat Hak Milik Nomor : 624, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, atas nama Pemegang Hak H. Hutomo Mandala Putra yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan ;6.
    Hutomo Mandala Putrayang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria WilayahJakarta Selatan ;Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1827, Desa/Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak H. Hutomo Mandala Putrayang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria WilayahJakarta Selatan ;Hal 19 dari 132 Hal Putusan No. 420/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.14.15.
    Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik No. 1826,Desa/Kelurahan Cilandak, yang dikeluarkan oleh Departemen DalamNegeriKantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;d. Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik No. 1827,Desa/Kelurahan Cilandak, yang dikeluarkan oleh Departemen DalamNegeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;e.
    Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik No. 1828,Desa/Kelurahan Cilandak, yang dikeluarkan oleh Departemen DalamNegeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;f.
    Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik No. 1826,Desa/Kelurahan Cilandak, yang dikeluarkan oleh DepartemenDalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;d.
    Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik No. 1826,Desa/Kelurahan Cilandak, yang dikeluarkan oleh Departemen DalamNegeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;d. Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik No. 1827,Desa/Kelurahan Cilandak, yang dikeluarkan oleh Departemen DalamNegeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;e.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 28-11-2022 — Putus : 11-05-2023 — Upload : 11-05-2023
Putusan PN MATARAM Nomor 288/Pdt.G/2022/PN Mtr
Tanggal 11 Mei 2023 — Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB Cq. Kantor Agraria Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram
2.Muhamad Arif Tasrif
79 — 57
  • Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB Cq. Kantor Agraria Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram
    2.Muhamad Arif Tasrif