Ditemukan 248265 data
1.JHONY POLUAKAN
2.MAS RANTUNG
115 — 17
Convention on The Rights of The Child (KonvensiHakHak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan PresidenNomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of TheChild (Konvensi tentang HakHak Anak);Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokokpermohonan a quo, terlebin dahulu akan dipertimbangkan terkait formalitas daripermohonan yaitu terkait kompetensi Pengadilan Negeri Amurang dalammemeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini serta kKedudukan hukumatau /egal
Hakimtelah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo,maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal standing daripihak yang didudukan sebagai Anak dalam Pemohonan a quo;Menimbang, bahwa tentang /ega/ standing atau kedudukan hukum dariAnak dalam permohonan a quo, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalahseorang yang belum berusia 19 (Sembilan
Pasal 6 Peraturan MahkamahAgung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin yang pada pokoknya mengatur bahwa yang berhakmengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak dalam permohonan a quoadalah Jhonny Poluakan dan Mas Rantung (vide bukti P5), dengan demikianyang memiliki kedudukan hukum atau /egal standing untuk mengajukanpermohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan a quo adalahJhonny Poluakan dan Mas Rantung
, dengan demikian /egal standing JhonnyPoluakan dan Mas Rantung sebagai Para Pemohon dalam permohonan a quoadalah beralasan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohondalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akanmempertimbangkan materi pokok atau inti pokok dari permohonan ParaPemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum kesatu Sampai denganpetitum ketiga dalam permohonan ini, apakah beralasan hukum untuk dikabulkanatau tidak sebagaimana pertimbangan di
10 — 6
CjrPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasakepada Topan Nugraha, S.H., Advokat pada pada Kantor Advokat danKonsultan Hukum Topan Nugraha, S.H & Rekan yang berkantor di Jalan RayaBandung No. 65A Sadewata
CjrPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh suatu alasan yang sah;Menimbang, bahwa
Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan
12 — 8
menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal
Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh
Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan
15 — 9
Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo;Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Pemohon)Menimbang, bahwa berkenaan dengan /J/egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang bernamaMuhammad Aditya Rahman yang akan dinikahkan dengan calon istrinyabernama Vinelia Pusvitasari namun belum mencapai batas minimal umuruntuk
menikah (vide Bukti P.5); Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batasminimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas haltersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orangtua pihak pria atau wanita (vide Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1 Tahun1974 tentang Perkawinan)Halaman 7 dari 14Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2017/PA.Bjb Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agamaberpendapat Pemohon memiliki /egal standing (kewenangan dankepentingan
Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Pengadilan Agamaberpendapat bahwa Pemohon adalah pihak materil yang memilikikewenangan dan kepentingan hukum langsung (/egal standing) dalampermohonan a quo (persona standi in judicio); Bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohonsebagai kepala keluarga yang dibuat olen Pejabat yang berwenang untukitu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna danmengikat, dengan demikian terbukti anak Pemohon bernama MuhammadHalaman 8 dari
38 — 8
sesuatu yangtercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan mengenai kKewenangan absolut Pengadilan Agamadan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta mempertimbangkanmengenai /egal
Kateman KabupatenIndragiri Hilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan,maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan keduaatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi kewenanganrelatif Pengadilan Agama Tembilahan;Menimbang, bahwa mengenai /egal
standing para pihak, Penggugatmendalilkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istriyang perkawinannnya dilangsungkan secara Hukum Islam, sehingga Penggugatdan Tergugat memiliki /egal standing dan dapat dinyatakan sebagai pihak yangmempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukanuntuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datangmenghadap di persidangan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telan melakukan
9 — 1
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamiIsteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal
Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal
Halaman 7 dari 13peraturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan
14 — 1
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamiIsteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal
Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal
Halaman 7 dari 13peraturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan
11 — 3
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamiIsteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal
Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal
Halaman 7 dari 13peraturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan
14 — 1
dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan
AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakyang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadapperkara a quo
Halaman 7 dari 13Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernamaNiman, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Sharipudin Bin Usman danKohar Bin Japar,
9 — 6
CjrBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat
Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh
Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokop!
9 — 1
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamiIsteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal
Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal
Halaman 7 dari 13peraturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan
11 — 2
dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan
AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakPenetapan Nomor 0564/Pdt.P/2019/PA.Sky.
bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganmengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan akte kelahiran anak,dan agar perkawinan Pemohon dan Pemohon Il ini dapat disahkan menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal
147 — 36
CjrPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasakepada Erwin Herryansyah, S.H, Advokat pada pada Kantor ErwinHerryansyah, SH, Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di LBHC JalanSiti Bordedar (mesjid
Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2020/PA.
Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan
Terbanding/Tergugat : PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Turut Terbanding/Penggugat II : VANNY KURNIARAMADHANI S
121 — 33
Menyatakan Para Pelawan tidak memiliki egal standing untuk mengajukanperlawanan dalam perkara a quo;Dalam ProvisiMenyatakan gugatan provisi Para Pelawan tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard);Dalam Pokok Perkara1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard);2. Menghukum Turut terlawan untuk tunduk dan mentaati putusan perkara aquo;3.
terdapat sejumlah gugatan dengan materi gugatan yangsama persis dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewjsde), sepertiPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus.GLL/2016/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 22 September 2016, PutusanNomor1064/Pdt.G/2018/PA.JP, tanggal 22 Mei 2019 dan Putusan Nomor115/Pdt.G/2019/PTA.JK, tanggal 28 Agustus 2019,karenanya gugatan perlawanan a quo mengandung unsur nebis in idem; Para Pelawan bukan pemilik SHGB 1483/Gondangdia, sehingga tidakmemiliki egal
Menyatakan Para Pelawan tidak mempunyai /egal standing dalammengajukan perlawanan Hak Eksekutorial Pembeli Objek Lelang dalamperkara a quo;3. Menyatakan gugatan Para Pelawan Nebis In IdemDalam Provisi Menyatakan gugatan provisi Para Pelawan tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapatditerima;2. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan mentaatiputusan perkara a quo;3.
9 — 6
cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian takterpisahkan dari uraian penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Pemohon IIsebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon IIadalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan pada tanggal 07Agustus 2014 di Desa Garunggung, Kecamatan Tanjung, namunpernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, olehkarenanya, Para Pemohon memiliki /egal
memiliki kKualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi Seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walldalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal
16 — 8
Document was created by PUT 5 ANNomor ISIC SMP TA Bidy.BISMLLAALIR ROM AANTRROOHEERDEM KEADLAM BERDASARKAN KETUMANAN TANG MAHA PSA"oFTSDADLAN TINO AGAMA GANDMC) yurg meemgailiferiuire pera Agane dikes innghl andy. aden jecredchergomn Pola jetlintelah menjatohlan putas cebegad hovkut dakar perbare otters: Hd, Sl OU LY AT ieee CL, AAMAS, mur 45 alam, Aguinalee, poker fe cimah cong, hereemgen egal di(inves Jaiseni Wok TH. 0 Bo. 17 Eo os Ae.
14 — 4
pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2021/PA.BlaBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal
Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh
Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan
15 — 2
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamisteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal
Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal
Halaman 7 dari 12Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon IImemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernamaHotaman, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Luman Bin Hasim danFakin Bin Hut, wali
14 — 1
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamisteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal
Halaman 7 dari 13Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakyang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadapperkara a quo dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dan Pemohon Ilmenyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganmengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan
akte kelahiran anak,dan agar perkawinan Pemohon dan Pemohon II ini dapat disahkan menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (8) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon
10 — 1
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamisteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal
Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal
Halaman 7 dari 13peraturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (8) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan