Pemohon:
SITI MARCHAMAH
Termohon:
1.Menteri Perhubungan dan Dirjend Perkereta Apian dan Perhubungan
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali
3.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Bina Marga

Tol , sebelah timur : Nartotiyono Markam, sebelah selatan:Bagis, Sebelah Barat: ligasi dan Jalan Desa ;Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No.KP 406 tahun 2017tanggal 6 April 2017 sebagai Dasar / Acuan Pembangunan Jalur Kereta ApiAkses Bandara Adi Soemarmo Lintas SolobalapanAdi Soemarmo ;Bahwa Para Tergugat telah melaksanakan pengadaan tanah untukKecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, yang mana tanah yang dipakai/ dibebaskan sebagai Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Akses BandaraAdi Soemarmo

Nama : YUSTINUS DANANGR., SH, MS.cNIP : 19810612 2006040 1 001Halaman 10 dari 48 Putusan Perkara No 33/Padt.G/2019/PN BylJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatan: Kepala Bagian Perjanjian, Advokasi dan Sosialisasi Hukum,Biro Hukum, Kementerian Perhubungan.: YENNESI ROSITA, S.H., M.Hum: 19660716 199503 2 001:Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: WANDES T.

Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: RIEZKY FATMAWATI, S.H.: 19851210 200712 2 002: Staf. Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: LUDY SAPUTRA, S.H., M.H.: 19830110 201012 1 002: Staf.

Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: GUNADI RAHARJO: 19811208 200604 1 002: Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Teknik PerkeretaapianKelas Wilayah Jawa Bagian Tengah, KementerianPerhubungan.: HARI SUSANTO: 19790920 200604 1 001: Kepala Seksi Prasarana Balai Teknik Perkeretaapian Kelas Wilayah Jawa Bagian Tengah, Kementerian Perhubungan.: IN NOVI TAMALA: 19910430 201503 2 003Halaman 12 dari 48 Putusan Perkara No 33/Padt.G/2019/PN BylJabatan : Staf Balai

Menteri Perhubungan dan Dirjend PerkeretaApian dan Perhubungan yang benar Dirjend Perkeretaapian.2. Bahwa pada nama Tergugat II Kepala Kantor Badan Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten Boyolali yang beralamat di JI. Anggrek No.1Pulisen, Kab. Boyolali, yang benar Kepala Kantor PertanahanKabupaten Boyolali yang beralamat di JI. Perintis Kemerdekaan No.252 Kab. Boyolali.3.

MUSTAMINsebagai PENGGUGATM E L A W A NKEMENTRIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Cq. KANTOR PELABUHAN SUNGAI NYAMUKTERGUGAT IPEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN Cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN NUNUKANTERGUGAT II

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Cq. KANTORPELABUHAN SUNGAI NYAMUK, beralamat kantor di Jl.Dermaga No. 29. Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik,Kabupaten Nunukan, dalam hal ini diwakili oleh : 1.M. ISRAYADI, SH. MH., Jabatan Kasubdit PengawasanKeselamatan dan PPNS Ditjen Hubla. 2. ANDI KOMO, SH.,Jabatan Pelaksana pada Kantor UPP Sungai Nyamuk. dan3. NURDIANSYAH, SH.

Jabatan Pelaksana pada BagianHukum Sesditjen Hubla, semuanya adalah Pegawai padaKementrian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut yang ditunjuk berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : UK.114/1/1/UPP.SN2011tertanggal 10 Januari 2011, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT I ; 2. PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN Cq. BUPATI KEPALA DAERAHKABUPATEN NUNUKAN, beralamat jalan Ujang DewaSedadap Nunukan, dalam hal ini diwakilioleh : 1. MUHAMMAD AMIN, SH. Jabatan KepalaBagian Hukum. 2. SAMSUL, SH.

Bahwa menindaklanjuti surat dari Plt Kepala KantorWilayah Departemen Perhubungan Propinsi KalimantanTimur tersebut, maka Bupati Nunukan, berdasarkanhasil peninjauan Jlapangan, telah menunjuk lLlokasitanah yang strategis untuk dijadikan Cause Way danpembangunan Trestel Dermaga Pelabuhan Sungai Nyamukyakni diatas TIahan masyarakat H.Bakri (Orang tuaPenggugat), berdasarkan surat Bupati Nunukan Nomor552/88/TPem IV/2010 tanggal 26 April 2000 perihalPembangunan Dermaga Pelabuhan Laut di Sungai Nyamuk.

Bahwa seSuai dengan surat perjanjian jual beli tanahsebagai mana kami maksud di atas, maka secara hukumPemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sah memilikibidang tanah tersebut dan sewajarnyalah pemerintahdaerah dalam hal ini sebagai penyedia lahan untukpembangunan prasarana dermaga pelabuhan sungaipancang oleh Kementerian Perhubungan Indonesia dalamhal ini untuk membangun jalan, menguruk tanah,memasang pagar maupun memasang paving blok yangdigunakan sebagai jalan menuju dermaga dapatdilakukan.

MUSTAMIN yangditujukan kepada DIRJEND Perhubungan Laut, perihalpermohonan ganti rugi tanah.( Sesuai dengan aslinya).Bukti P12 : Foto copy Surat H. MUCHDIATSENONG kepada Bupati Nunukan mohon untuk menyerahkanFisik dan penyelesaian administrasi atas jual belitanah. ( Sesuai dengan aslinya ).Bukti P13 : Foto copy Surat H. MUCHDIATSENONG kepada DIRJEND Perhubungan Laut, yang menindaklanjuti surat H.

Penggugat:
VIVI OLVIANTY KAENG
Tergugat:
1.Koperasi Pegawai Negeri Citra Wahana Perhubungan
2.Muntiaha Djony

Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Citta Wahana Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Propinsi Sulawesi Utara Nomor:SK.02/KCWP/I/13 tanggal 30Januari 2013 tentang Pengangkatan Kepala Unit Usaha Developer ditanah milik KCWP Paniki Aatas nama Vivi Olvianty Kaeng, diberi tanda P2;3.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pengurus KoperasiPegawai Negeri (KPN) Citra Wahana Perhubungan Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Propinsi Sulawesi UtaraNomor:SK.01/KCWP/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentangPemberhentian Kepala Unit Usaha Developer di tanah milik KCWP PanikiAatas nama Vivi Olvianty Kaeng , diberi tanda P3;4. Fotokopi Dena/Site Plan Perumahan Citra Wahana Estate , diberi tanda P4;O1.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah/JanjiPengurus Koperasi Pegawai Negeri Citra Wahana Perhubungan, diberitanda TI.II3;Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Pengurus Koperasi PegawaiNegeri (Kpn) Citra Wahana Perhubungan Dinas Perhubungan KomunikasiDan Informatika Propinsi Sulawesi Utara No.SK,02/KCWP/13 TentangPengangkatan Kepala Unit Usaha Developer Di Tanah Milik Kcwp PanikiAtas Tanggal 30 Januari 2013, diberi tanda TI.II4;.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Pengurus Koperasi PegawaiNegeri (Kpn) Citta Wahana Perhubungan Dinas Perhubungan KomunikasiDan Informatika Propinsi Sulawesi Utara No.Sk,02/KCWP/13 TentangPengangkatan Kepala Unit Usaha Developer Di Tanah Milik Kcwp PanikiAtas Tanggal 30 Januari 2013, diberi tanda TI.II5;.

V/2014 , tanggal 5 Mei2014, diberi tanda TI.II9;10.Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama antara PT.BankTabungan Negara (Persero), Tok dengan Koperasi Pegawai Negeri CitraWahana Perhubungan Manado tentang Penyediaan dukungan KPR BTNSejahtera FLPP No.25/Mnd.ll/PKSKPR/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014,diberi tanda TI.II10;11.Fotokopi sesuai dengan aslinya data prin tabungan atas nama KPN CitraWahana Perhubungan diberi tanda TI.II11;12.

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq. PT. KERETA API (PERSERO) DAOPS 8 SURABAYA VS NY. SRI KADARMINI, DKK

PUTUSANNomor 1982 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA cq. PT. KERETA API (PERSERO) DAOPS 8SURABAYA, berkedudukan di Jalan Gubeng Masjid, Surabaya,dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Ideal Lukito, S.H.dan M.S.

Eksepsi tentang kompetensi relative;Bahwa di dalam halaman pertama surat gugatan para Penggugat disebutkansubjek hukum/pihak yang digugat berkedudukan sebagai pihak Tergugatadalah, untuk jelasnya sebagai terkutip ulang di bawah ini:Departemen Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta cq. PT.

Kereta Api(Persero) Daops 8 Surabaya, beralamat di Jalan Gubeng Masjid diSurabaya, yang selanjutnya disebut Tergugat;Nama pemegang hak: Departemen Perhubungan Republik Indonesia,berkedudukan di Jakarta (Bukti T1);Bahwa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannyaadalah sebagian dari tanah Sertifikat Hak Pakai tersebut yaitu seluas 261 m?(dua ratus enam puluh satu meter persegi) (objek sengketa) dan SertifikatHak Pakainya sendiri.

Maka pihak yang seharusnya digugat adalahDepartemen Perhubungan Republik Indonesia berkedudukan di Jakartaselaku pihak pemegang hak atas tanah tersebut, sehingga gugatan paraPenggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri di Jakarta;Dengan demikian Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara ini;2.

Eksepsi Tentang error in persona;Bahwa dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 13 Desember 2005,pemegang haknya adalah Departemen Perhubungan Republik Indonesiaberkedudukan di Jakarta, bukan PT. Kereta Api (Persero) Daops 8Surabaya, beralamat di Jalan Gubeng Masjid di Surabaya, maka gugatanpara Penggugat terhadap PT.

Penggugat:
YAHDI ANDRIADI
Tergugat:
1.Bupati Kabupaten Bengkalis
2.Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis

Bahwa benar dalil gugatan PENGGUGAT pada Pokok Perkara angka 3dan 4 yang mana TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 339/KPTS/VII/2012 tentang Penunjukan Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika Kabupaten Bengkalis selaku Koordinator Penyewaan KapalPenyeberangan KMP. Tasik Gemilang GT.776 untuk Dikelola Oleh PihakKetiga tanggal 30 Juli 2012, dan Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kab. Bengkalis mempunyai tugas sebagai berikut :a.

TasikGemilang dan membawa ke Bengkalis untuk diserahkan kepada PemerintahKabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalisdalam keadaan baik.8.

Menghukum PENGGUGAT untuk mengembalikan Aset PemerintahDaerah Kabupaten Bengkalis berupa 1 (unit) Kapal Penyeberangan KMP.Tasik Gemilang GT.776 melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalisdalam keadaan baik;5.

Gemalindo yangditandatangani oleh Yahdi Andriadi/Penggugat;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perpanjangan kontrak atautidak;Bahwa setelah Kapal TASIK GEMILANG tidak dibayarkan makadiberikan surat peringatan sebanyak 2 kali dari Dinas Perhubungan kepihak PT. Gemalindo;Bahwa surat peringatan tersebut ada ditanggapi oleh PT.

di Pelabuhan Roro karenatidak bisa menyeberangkan hasil kebun dan orangorangnhya ke Dumai,atas permintaan masyarakat Rupat tersebut ditindak lanjuti oleh KepalaHalaman ke 28 dari 34 halaman Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.BlsDinas Perhubungan Kab.

Bintang Megah;1.Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,2.PT. Multi Guna Bersama

Maka dalam gugatan yang diajukan olehPenggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartasudah tepat selaku pihak Tergugat adalah Kepala UnitPengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan!

Gugatan Penggugat salah alamat berkaitan dengan pihakyang digugat (Tergugat).1.Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukanpermohonan ~~ pembatalan atas Surat keputusan obyeksengketa yang diterbitkan oleh Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yangbertindak atas nama Kepala Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta No. 20/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentangIzin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum diLuar Badan Jalan dengan Memungut Biaya Parkir diKomplek

Multi Guna Bersama (TergugatIl Intervensi) ; 2.Bahwa kapasitas Kepala Unit Pengelola Perparkiran DinasPerhubunganProvinsi DKI Jakarta dalam menerbitkansurat keputusan obyek sengketa adalah selaku mandatorisdari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta(kKewenangan yang berasal dari mandat).Dalam teori pelimpahan kewenangan, terhadap kewenanganyang diperoleh secara mandat maka pihak yangbertanggung jawab adalah pihak yang memberikan mandat(case quo Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKJakarta)

Bukti P 27: Surat Kepala Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta No. 278/ 1.811.4 tanggal 11Pebruari 2010 perihal Undangan (copy sesuaidengan aslinya) ;28. Bukti P 28: Surat Kepala Unit Pengelola PerparkiranDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No.2257/ 1.811.4 tanggal 27 Desember 2010 HalTeguran Ke 1 Pelanggaran Tarif Biaya Parkir(copy sesuai dengan aslinya) ;29. Bukti P 29: Surat Plh.

BuktiT 19T 20T 21T 22: Surat Kepala Unit Pengelola PerparkiranDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No.1/ 1.811.4 tanggal 3 Januari 2011 ~+HalPenjelasan Pengelolaan Perparkiran di LokasiGading Bukit Indah dan Pluit Lake Side (copysesual dengan aslinya) ;: Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKJakarta Nomor : 214/2009 tanggal 29 Januari2009 Tentang Pengangkatan Pemindahan DanPemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan PNS DiLingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta atas nama Drs.

Penggugat:
MELANESIA CORRUPTION WATCH
Tergugat:
1.RENO ADI PRIBADI
2.MENTERI PERHUBUNGAN CQ.DIRJEN HUBDAT

,
Tergugat:
1.PT GARUDA INDONESIA
2.MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Pembanding/Tergugat : TIM PANEL AHLIMAHKAMAH PELAYARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Terbanding/Penggugat : YANTO
Terbanding/ Intervensi I : SUI TIE

PERDANA ABADI MANDIRI (KSO) Diwakili Oleh : TITIS RACHMAWATI,SH.MH dan Rekan
Terbanding/Penggugat : PT.RAMADHANI MITRA SAKTI
Terbanding/Turut Tergugat : Direktur Politehnik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PTSDP) Palembang di Kementerian Perhubungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLGtertanggal 30 November 2021 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor2222/SK.2021/PN PLG tanggal 30 November 2021 yangselanjutnya disebut sebagai Terbanding semula PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi;DanDIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DANPENYEBERANGAN (PTSDP) PALEMBANG diKEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADANPENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN, beralamat diJalan Sabar Jaya No.116, Desa Perajin, Kec.

Satu) Unit Kapal Keruk 240 jam tersebut disepakati antara Penggugat dan Turut Tergugat perbulan dengan hargaRp.69.600.000, (Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Surat Perjanjian Sewa KapalKeruk, Nomor : HK.201/1/11/POLTEKTRANS SDP PLG2020, Tanggal 06November 2020 dan sesuai tarif Peraturan Menteri Keuangan Nomor :192/PMK.05/2019 tentang Tarif layanan badan Layanan Umum PoliteknikTransportasi Sungai, danau dan Penyebrangan Palembang padaKementerian Perhubungan

TergugatRekonvensi tidak juga mengembalikan seluruh kerugian yang diderita olehPenggugat Rekonvensi, akhirnya Penggugat Rekonvensi telah melaporkanTergugat Rekonvensi kepada Kepolisian Polda Sumatera Selatansebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor 116/II/2021/SPKTPolda Sumsel.Bahwa ternyata pada saat proses penyelidikan ditemukan faktabahwa ternyata Kepemilikan terhadap kapal tersebut adalah milik dariPoliteknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (PTSDP)Palembang di Kementrian Perhubungan

Menteri Perhubungan,Cq. Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Wilayah V Jayapura, Cq Kepala Kantor Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Serui
Terbanding/Turut Tergugat : 4. Pemerintah RI,Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta,Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Papua,Cq.

Penggugat:
IYER HERRY
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional
2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Jl.Durian 99, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini memberikankuasa kepada Taufik Hidayat, S.TP, M.Si., Hj. Setyoningsih, S.H.,Muhammad Nuzul T, S.H., dkk.

Bahwa pada hari Senin, 22 Oktober 2020 pukul 08.30 WITE bertempat digedung Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan telah diadakanMusyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Nilai antara PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan di Kelurahan TanjungSelor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, ProvinsiKalimantan Utara dengan para pemilik Jahan di kawasan yang akandibebaskan untuk menjadi pembangunan pelabuhan tersebut.3.Bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan secara lisan olehTERMOHON

KEDUDUKAN HUKUM DINAS PERHUBUNGAN PROVINSIKALIMANTAN UTARA SELAKU TERMOHON KEBERATAN II5. Bahwa Pemohon Keberatan dalam Permohonannya mendudukkan DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Termohon Keberatan II;6.

SihWiryadi & Rekan telah melaporkan dan menyampaikan hasil penilaiankepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah selaku Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bulungan yang dituangkan dalam Berita AcaraPenyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum Belanja Jasa Appraisal Pengadaan Tanah UntukPelabuhan Pesawan Nomor: 063/SK/SIH/IX/2020 tanggal 16 September2020;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Keberatan Ilmenyatakan pada pokoknya:1.Mengenai Kedudukan Hukum Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara; Bahwa mengenai identitas termohon keberatan yaitu Kantor BadanPertanahan Nasional telah jelas terurai mengenai nama dan tempatkedudukan berdasarkan gugatan permohonan keberatan tersebut; Bahwa mengenai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara selakutermohon keberatan II, menurut Majelis Hakim sebagai instansi yangmemerlukan tanah milik Pemohon Keberatan; Bahwa Pemohon Keberatan sudah benar dengan menarik TermohonKeberatan dan Termohon Keberatan II sebagai

Penggugat:
Ferdy Simak, SE
Tergugat:
Dinas Perhubungan Kota Palu
Turut Tergugat:
Polresta Palu

Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jendral Perhubungan laut Cq Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonodale

Pemohon:
Pandri Tri Wahono
Termohon:
1.Menteri Perhubungan dan Dirjend Perkereta Apian dan Perhubungan
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali
3.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Bina Marga

Menteri Perhubungan yang beralamat di JI. Medan Merdeka BaratNO.8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110.Selanjutnya disebut SCDAGAL ..............ccceeeceeeeeeeeeeeeeees TERGUGAT ;2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali yang beralamat di Jl.Perintis Kemerdekaan No. 252 Kab.

Nama : YUSTINUS DANANG R., SH, MS.cNIP : 19810612 2006040 1 001Jabatan :Kepala Bagian Perjanjian, Advokasi dan Sosialisasi Hukum,Biro Hukum, Kementerian Perhubungan.2. Nama : YENNESI ROSITA, S.H., M.HumHalaman 10 dari 63 Putusan Perkara No 30/Pdt.G/2019/PN BylNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatan: 19660716 199503 2 001: Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: WANDES T.

NamaNIPJabatan: ROIMON INDIARKO, S.H.: 1981006 200912 1 001: Staf Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: RIEZKY FATMAWATI, S.H.: 19851210 200712 2 002: Staf Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: LUDY SAPUTRA, S.H., M.H.: 19830110 201012 1 002: Staf Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: GUNADI RAHARJO: 19811208 200604 1 002: Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Bahwa pada nama Tergugat Menteri Perhubungan dan Dirjend PerkeretaApian dan Perhubungan yang benar Menteri Perhubungan.2. Bahwa pada nama Tergugat II Kepala Kantor Badan Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten Boyolali yang beralamat di JI. Anggrek No.1Pulisen, Kab. Boyolali, yang benar Kepala Kantor PertanahanKabupaten Boyolali yang beralamat di JI. Perintis Kemerdekaan No.252 Kab. Boyolali.3.

Menteri Perhubungan 2. KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Boyolali selaku Ketua Pelaksana PengadaanTanah Pembangunan Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo LintasSolobalapanAdi Soemarmo, 3. Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Direktorat Jendral Bina Marga C.q Kepala Kantor Kementrian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga, 4.

Penggugat:
IYER HERRY
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional
2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Jl.Durian 99, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini memberikankuasa kepada Taufik Hidayat, S.TP, M.Si., Hj. Setyoningsih, S.H.,Muhammad Nuzul T, S.H., dkk.

Bahwa pada hari Senin, 22 Oktober 2020 pukul 08.30 WITE bertempat digedung Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan telah diadakanMusyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Nilai antara PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan di Kelurahan TanjungSelor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, ProvinsiKalimantan Utara dengan para pemilik lahan di kawasan yang akandibebaskan untuk menjadi pembangunan pelabuhan tersebut.3.

Bahwa Pemohon Keberatan dalam Permohonannya mendudukkan DinasHUKUM DINAS PERHUBUNGAN PROVINSIPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Termohon Keberatan II;6. Bahwa Pemohon Keberatan tidak menguraikan mengapa DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara didudukkan sebagai termohonKeberatan II dalam Permohonan Keberatan atas nilai dan/atau bentukganti kerugian pengadaan tanah pelabuhan pesawan;Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tjs7.

Mengenai Kedudukan Hukum Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Selaku Termohon Keberatan Il: Bahwa alasanalasan mengapaHalaman 32 dari 48 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN TjsTermohon Keberatan II ikut didudukkan sebagai Termohon pada perkara aquo;2.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara; Bahwa mengenai identitas termohon keberatan yaitu Kantor BadanPertanahan Nasional telah jelas terurai mengenai nama dan tempatkedudukan berdasarkan gugatan permohonan keberatan tersebut; Bahwa mengenai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara selakutermohon keberatan II, menurut Majelis Hakim sebagai instansi yangmemerlukan tanah milik Pemohon Keberatan; Bahwa Pemohon Keberatan sudah benar dengan menarik TermohonKeberatan dan Termohon Keberatan II sebagai

PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN.; DKK ( 3 Orang )

Menyatakan batal objek-objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat, berupa:1) Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas II Jayapura, Unit Layanan Pengadaan Nomor: 09/POKJA-Pek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/ e-Proc/ULP.DNG.Jra-2017 tanggal 20 April 2017 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017; 2) Penetapan pemenang lelang atas nama PT.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek-objek sengketa, berupa: 1) Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas II Jayapura, Unit Layanan Pengadaan Nomor: 09/POKJA-Pek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/ e-Proc/ULP.DNG.Jra-2017 tanggal 20 April 2017 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017; 2) Penetapan pemenang lelang atas nama PT.

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017 (TERGUGAT)2. 2. PT DEWA RUCI MULIA (TERGUGAT II INTERVENSI)

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANANPENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS IlJAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017, berkedudukan di Jalan SamRatulangi No. 10 Jayapura Dalam hal ini diwakili oleh para Kuasa Hukumnya, yaitu:F. ZULISTIAN, S.H., M.Si.; SARMAN SIHOMBING, S.H., M.Hum.; WANDES T. RAJAGUKGUK, S.H., M.H.; RICARDO ALFRED S., S.H.; BHAYU INDRA KUSUMA, S.H.; KANDIK KURNIAWAN, S.H.; RUDOLF EDWARD ANTONIUS WELLEROEBOEN, S.H.

Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RIDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas Il Jayapura,Unit Layanan Pengadaan Nomor: 09/POKJAPek.Pemb.Fas Pel LautSri/eProc/ULP.DNG.Jra2017, 2). Penetapan pemenang lelang atasnama PT.

Termasuk juga segalaHalaman 6 dari 106 halaman Putusan Nomor : 16/G/2017/PTUN JPR.biaya transportasi, akomodasi, dan biaya koordinasi yang Penggugat keluarkanketika mengurus pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugathingga ke Kuasa Pengguna Anggaran, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, baik di dalam proses pelelangan yangpertama yang kemudian digugurkan, maupun dalam pelelangan ulang; .

Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RIDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas Jayapura UnitLayanan Pengadaan Nomor: 9/POKJAPek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/eProc/ULP.DNG.Jra2017,tanggal 20 April 2017 tentang Paket PekerjaanPembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran2017, 2). Penetapan pemenang lelang atas nama PT.

Berita Acara Hasil PelelanganKementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut DistrikNavigasi Kelas Il Jayapura Unit Layanan Pengadaan Nomor: 9/POKJAPek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/eProc/ULP.DNG.Jra2017, tanggal 20 April 2017tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (LelangUlang) Tahun Anggaran 2017, 2).

MARINA INTIDAYA SHIPPING
Turut Tergugat:
Kantor Kementerian Perhubungan Laut Indonesia, Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Cq. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Tanjung Balai Karimun

Multi Karya Pratama
Tergugat:
1.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA UNIT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN LAMPUNG
3.KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI

PERKASA JAYA INTI PERSADA
Turut Tergugat:
4.MENTERI PERHUBUNGAN R.I
5.INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I
6.DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I
7.KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (LPPBMN) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA