PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN.; DKK ( 3 Orang )

Penggugat:
IYER HERRY
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional
2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Jl.Durian 99, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini memberikankuasa kepada Taufik Hidayat, S.TP, M.Si., Hj. Setyoningsih, S.H.,Muhammad Nuzul T, S.H., dkk.

Bahwa pada hari Senin, 22 Oktober 2020 pukul 08.30 WITE bertempat digedung Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan telah diadakanMusyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Nilai antara PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan di Kelurahan TanjungSelor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, ProvinsiKalimantan Utara dengan para pemilik lahan di kawasan yang akandibebaskan untuk menjadi pembangunan pelabuhan tersebut.3.

Bahwa Pemohon Keberatan dalam Permohonannya mendudukkan DinasHUKUM DINAS PERHUBUNGAN PROVINSIPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Termohon Keberatan II;6. Bahwa Pemohon Keberatan tidak menguraikan mengapa DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara didudukkan sebagai termohonKeberatan II dalam Permohonan Keberatan atas nilai dan/atau bentukganti kerugian pengadaan tanah pelabuhan pesawan;Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tjs7.

Mengenai Kedudukan Hukum Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Selaku Termohon Keberatan Il: Bahwa alasanalasan mengapaHalaman 32 dari 48 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN TjsTermohon Keberatan II ikut didudukkan sebagai Termohon pada perkara aquo;2.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara; Bahwa mengenai identitas termohon keberatan yaitu Kantor BadanPertanahan Nasional telah jelas terurai mengenai nama dan tempatkedudukan berdasarkan gugatan permohonan keberatan tersebut; Bahwa mengenai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara selakutermohon keberatan II, menurut Majelis Hakim sebagai instansi yangmemerlukan tanah milik Pemohon Keberatan; Bahwa Pemohon Keberatan sudah benar dengan menarik TermohonKeberatan dan Termohon Keberatan II sebagai

Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jendral Perhubungan laut Cq Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonodale

Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAH BUMBU cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU Diwakili Oleh : PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAH BUMBU cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Terbanding/Penggugat : H. HASUDUNGAN HC,S.AP.M.Sc.

PUTUSANNomor 95/PDT/2019/PT BJM.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata dalamperadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU cq BUPATI TANAH BUMBU cqDINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU,beralamat di Jalan Propinsi, Desa Kresik Putih, Kecamatan.Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi KalimantanSelatan, dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya Irwan, S.H

halaman 35, bahwa perlu juga kami sampaikanberdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidanganTerbanding/Penggugat sejak tahun 2006, Terbanding sudahmengajukan dan meminta kepada Pembanding/Tergugat agartanah Millik Terbanding/Penggugat di anti rugi olehPembanding/Terguguat namun pada waktu ituPembanding/Tergugat belum memiliki dana hal ini sesuai denganketerangan saksi yang di hadirkan oleh Terbanding/Penggugatdalam persidangan yaitu saksi Saptono Soemadi yang merupakanMantan Kepala Dinas Perhubungan

; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selain dari pemilik tanahyang menjadi obyek sengketa Penggugat juga merupakanPenuntut Terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu; Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2006 sampai dengan2008; Bahwa saksi ketika menjabat sebagai Kepala DinasPerhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Penggugat pernahmenghadap saksi menanyakan tentang tanah milik Penggugatyang belum dibayarkan oleh Pemda Tanah Bumbu yangsekarang ditempati oleh Dinas Perhubungan

dikuatkan;Dalam Eksepsi;Menimbang, bahwa di dalam jawabannya pihak Pembandingsemula Tergugat telah mengajukan beberapa eksepsi antara lain eksepsimengenai gugatan kurang pihak dengan alasan: Bahwa berdasarkan Undang Undang Noor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah yang mengatur tentang tata cara administrasiPemerintahan dan pembagian kewenangan antara PemerintahanPropinsi dan Pemerintahan Kabupaten salah satu kewenangan adalahmengenai pengelolaan serta asetnya diambil oleh PemerintahPropinsi (Dinas Perhubungan

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq. PT. KERETA API (PERSERO) DAOPS 8 SURABAYA VS NY. SRI KADARMINI, DKK

PUTUSANNomor 1982 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA cq. PT. KERETA API (PERSERO) DAOPS 8SURABAYA, berkedudukan di Jalan Gubeng Masjid, Surabaya,dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Ideal Lukito, S.H.dan M.S.

Eksepsi tentang kompetensi relative;Bahwa di dalam halaman pertama surat gugatan para Penggugat disebutkansubjek hukum/pihak yang digugat berkedudukan sebagai pihak Tergugatadalah, untuk jelasnya sebagai terkutip ulang di bawah ini:Departemen Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta cq. PT.

Kereta Api(Persero) Daops 8 Surabaya, beralamat di Jalan Gubeng Masjid diSurabaya, yang selanjutnya disebut Tergugat;Nama pemegang hak: Departemen Perhubungan Republik Indonesia,berkedudukan di Jakarta (Bukti T1);Bahwa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannyaadalah sebagian dari tanah Sertifikat Hak Pakai tersebut yaitu seluas 261 m?(dua ratus enam puluh satu meter persegi) (objek sengketa) dan SertifikatHak Pakainya sendiri.

Maka pihak yang seharusnya digugat adalahDepartemen Perhubungan Republik Indonesia berkedudukan di Jakartaselaku pihak pemegang hak atas tanah tersebut, sehingga gugatan paraPenggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri di Jakarta;Dengan demikian Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara ini;2.

Eksepsi Tentang error in persona;Bahwa dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 13 Desember 2005,pemegang haknya adalah Departemen Perhubungan Republik Indonesiaberkedudukan di Jakarta, bukan PT. Kereta Api (Persero) Daops 8Surabaya, beralamat di Jalan Gubeng Masjid di Surabaya, maka gugatanpara Penggugat terhadap PT.

Penggugat:
VIVI OLVIANTY KAENG
Tergugat:
1.Koperasi Pegawai Negeri Citra Wahana Perhubungan
2.Muntiaha Djony

Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Citta Wahana Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Propinsi Sulawesi Utara Nomor:SK.02/KCWP/I/13 tanggal 30Januari 2013 tentang Pengangkatan Kepala Unit Usaha Developer ditanah milik KCWP Paniki Aatas nama Vivi Olvianty Kaeng, diberi tanda P2;3.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pengurus KoperasiPegawai Negeri (KPN) Citra Wahana Perhubungan Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Propinsi Sulawesi UtaraNomor:SK.01/KCWP/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentangPemberhentian Kepala Unit Usaha Developer di tanah milik KCWP PanikiAatas nama Vivi Olvianty Kaeng , diberi tanda P3;4. Fotokopi Dena/Site Plan Perumahan Citra Wahana Estate , diberi tanda P4;O1.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah/JanjiPengurus Koperasi Pegawai Negeri Citra Wahana Perhubungan, diberitanda TI.II3;Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Pengurus Koperasi PegawaiNegeri (Kpn) Citra Wahana Perhubungan Dinas Perhubungan KomunikasiDan Informatika Propinsi Sulawesi Utara No.SK,02/KCWP/13 TentangPengangkatan Kepala Unit Usaha Developer Di Tanah Milik Kcwp PanikiAtas Tanggal 30 Januari 2013, diberi tanda TI.II4;.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Pengurus Koperasi PegawaiNegeri (Kpn) Citta Wahana Perhubungan Dinas Perhubungan KomunikasiDan Informatika Propinsi Sulawesi Utara No.Sk,02/KCWP/13 TentangPengangkatan Kepala Unit Usaha Developer Di Tanah Milik Kcwp PanikiAtas Tanggal 30 Januari 2013, diberi tanda TI.II5;.

V/2014 , tanggal 5 Mei2014, diberi tanda TI.II9;10.Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama antara PT.BankTabungan Negara (Persero), Tok dengan Koperasi Pegawai Negeri CitraWahana Perhubungan Manado tentang Penyediaan dukungan KPR BTNSejahtera FLPP No.25/Mnd.ll/PKSKPR/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014,diberi tanda TI.II10;11.Fotokopi sesuai dengan aslinya data prin tabungan atas nama KPN CitraWahana Perhubungan diberi tanda TI.II11;12.

Multi Karya Pratama
Tergugat:
1.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA UNIT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN LAMPUNG
3.KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI

PERKASA JAYA INTI PERSADA
Turut Tergugat:
4.MENTERI PERHUBUNGAN R.I
5.INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I
6.DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I
7.KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (LPPBMN) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

MARINA INTIDAYA SHIPPING
Turut Tergugat:
Kantor Kementerian Perhubungan Laut Indonesia, Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Cq. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Tanjung Balai Karimun

Penggugat:
HERRY MEXYGO
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertahanan Nasional
2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, Alamat: JI.

Bahwa pada hari Senin, 19 Oktober 2020 pukul 08.30 WITE bertempat digedung Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan telah diadakanMusyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Nilai antara PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan di Kelurahan TanjungSelor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ProvinsiKalimantan Utara dengan para pemilik lahan di daerah yang akandibebaskan untuk menjadi pembangunan pelabuhan tersebut..

Bahwa adapun jawaban Termohon Keberatan II berkenaan dengan apakahPermohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telahHalaman 10 dari 42 Putusan Perdata Nomor 58/Pat.G/2020/PN Tjs 10.11.sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Perma 3 Tahun 2016, akan TermohonKeberatan II uraikan bersamaan dengan pokok perkara;KEDUDUKAN HUKUM DINAS PERHUBUNGAN PROVINSIKALIMANTAN UTARA SELAKU TERMOHON KEBERATAN II.

Mengenai Kedudukan Hukum Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Selaku Termohon Il: Bahwa alasanalasan mengapa TermohonKeberatan II ikut didudukkan sebagai Termohon pada perkara a quo;2.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara;Menimbang, bahwa mengenai identitas Termohon yaitu Kantor BadanPertanahan Nasional telah jelas terurai mengenai nama dan tempat kedudukanberdasarkan permohonan tersebut;Menimbang, bahwa mengenai Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara selaku termohon keberatan II, menurut Majelis Hakim sebagai instansiyang memerlukan tanah milik Pemohon;Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Nomor 58/Pat.G/2020/PN TjsMenimbang, bahwa Pemohon Keberatan sudah benar dengan

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. PT KERETA API (PERSERO) DAOPS 8 SURABAYA vs. NY. SRI KADARMINI, dkk

PUTUSANNomor 468 PK/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA Cq.

maka TNI AD tidakmemiliki Kewenangan untuk mengalinkan tanah objek sengketa a quokepada pihak ketiga dan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali selakupemegang hak pakai berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 37 tanggal 13Desember 2005;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatanharus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan KembaliDEPARTEMEN PERHUBUNGAN

kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Pembanding/Penggugat : JULTRIM SASALAB
Terbanding/Tergugat : BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Cq KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

,
Tergugat:
1.PT GARUDA INDONESIA
2.MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Pemohon:
Pandri Tri Wahono
Termohon:
1.Menteri Perhubungan dan Dirjend Perkereta Apian dan Perhubungan
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali
3.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Bina Marga

Menteri Perhubungan yang beralamat di JI. Medan Merdeka BaratNO.8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110.Selanjutnya disebut SCDAGAL ..............ccceeeceeeeeeeeeeeeeees TERGUGAT ;2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali yang beralamat di Jl.Perintis Kemerdekaan No. 252 Kab.

Nama : YUSTINUS DANANG R., SH, MS.cNIP : 19810612 2006040 1 001Jabatan :Kepala Bagian Perjanjian, Advokasi dan Sosialisasi Hukum,Biro Hukum, Kementerian Perhubungan.2. Nama : YENNESI ROSITA, S.H., M.HumHalaman 10 dari 63 Putusan Perkara No 30/Pdt.G/2019/PN BylNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatan: 19660716 199503 2 001: Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: WANDES T.

NamaNIPJabatan: ROIMON INDIARKO, S.H.: 1981006 200912 1 001: Staf Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: RIEZKY FATMAWATI, S.H.: 19851210 200712 2 002: Staf Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: LUDY SAPUTRA, S.H., M.H.: 19830110 201012 1 002: Staf Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: GUNADI RAHARJO: 19811208 200604 1 002: Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Bahwa pada nama Tergugat Menteri Perhubungan dan Dirjend PerkeretaApian dan Perhubungan yang benar Menteri Perhubungan.2. Bahwa pada nama Tergugat II Kepala Kantor Badan Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten Boyolali yang beralamat di JI. Anggrek No.1Pulisen, Kab. Boyolali, yang benar Kepala Kantor PertanahanKabupaten Boyolali yang beralamat di JI. Perintis Kemerdekaan No.252 Kab. Boyolali.3.

Menteri Perhubungan 2. KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Boyolali selaku Ketua Pelaksana PengadaanTanah Pembangunan Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo LintasSolobalapanAdi Soemarmo, 3. Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Direktorat Jendral Bina Marga C.q Kepala Kantor Kementrian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga, 4.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP IV Semarang Jawa Tengah, dkk

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP IVSemarang Jawa Tengah, berkedudukan di JI. MH.Thamrin No. 3 Semarang, dalam hal ini diwakili olehWIWIK WIDAYANTI, AFRIZAL, S.H., SUSILOYUWONO, S.H., ROEDHI SETIAWAN, S.H.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus~ NomorKL.503/IX/4/KA2017 tanggal 6 Juni 2017 dan SuratKuasa Substansi Khusus Nomor : KL.503/V1I/1/DO.42017 tanggal 12 Juni 20172.

Bahwa, Pelawan menjadi pegawai Departemen Perhubungan PT. KeretaApi Indonesia DAOP IV Semarang dengan NIP. 120042097,Pangkat/Golongan Penata Muda (Ill/a) dengan masa kerja 36 tahun 4 bulandengan mendapathak pensiun.2. Bahwa, Pelawan sejak tahun 1974 menempati rumah dinas PT. Kereta ApiIndonesia DAOP IV Semarang di JI. Dr. Kariadi No. 84 RT. 004 / RW. 007Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang atas dasar SK jinPenghunian tanggal 15 Juni 1977 No.

Sertifikat Hak Pakai No. 7 atas tanah dan rumah dinas tersebut adalahmilik Menteri Perhubungan (Terlawan 1) tidak disebutkan dan/ataudijadikan subjek hukum penggugat dalam putusan ketiga peradilantersebut diatas. Direksi PT. KAI (Persero) DAOP IV Semarang telah menetapkan tarifsewa Rumah Dinas PT. KAI (Persero) No. Kep.U/ LL.003/ V/ angka1/KA.2009 adalah bertentangan dan menyimpang dari Keputusan MenteriKimpraswil (Terlawan 3) No. 373/KPTS/2001.

/PdtEks/2017/PN Smg yang menyatakan Terbanding (PTKereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang) sebagai Pemilik RumahNegara i.c Rumah Obyek Sengketa adalah salah mutlak dan telah menabrakdan bertentangan dengan PP No. 40 tahun 1994 jo Peraturan MenteriKeuangan No. 138/PMK.06/2010 jo Keputusan Menteri Perhubungan No. KM204/UM 104/PHB85 jo Perpres No. 11 tahun 2008 sebagaimana terlampir,maka harus dinyatakan ketiga putusan peradilan tersebut tidak dapatdilaksanakan eksekusinya ;3.

No. 826 k/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015adalah salah mutlak dan telah menabrak dan bertentangan dengan PPNo. 40 tahun 1994 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 138/PMK.06/2010Jo Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.204/UM.104/PHB85 joPerpres No. 11 tahun 2008, maka harus dinyatakan ketiga putusanperadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusinya(vide : alasanbanding angka 34) ;b) Bahwa Pembanding sebagai penghuni rumah dinas milik PT.

Penggugat:
HEBER NEGO
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertahanan Nasional
2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Jl.Durian 99, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini memberikankuasa kepada Taufik Hidayat, S.TP, M.Si., Hj. Setyoningsih, S.H.,Muhammad Nuzul T, S.H., dkk.

Bahwa pada hari Senin, 19 Oktober 2020 pukul 08.30 WITE bertempat digedung Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan telah diadakanMusyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Nilai antara PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan di Kelurahan TanjungSelor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ProvinsiKalimantan Utara dengan para pemilik lahan di daerah yang akandibebaskan untuk menjadi pembangunan pelabuhan tersebut.3.

KEDUDUKAN HUKUM DINAS PERHUBUNGAN PROVINSIKALIMANTAN UTARA SELAKU TERMOHON KEBERATAN II5. Bahwa Pemohon Keberatan dalam Permohonannya mendudukkan DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Termohon Keberatan II;6. Bahwa Pemohon Keberatan tidak menguraikan mengapa DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Utara didudukkan sebagai termohonKeberatan II dalam Permohonan Keberatan atas nilai dan/atau bentukganti kerugian pengadaan tanah pelabuhan pesawan;7.

TjsWiryadi & Rekan telah melaporkan dan menyampaikan hasil penilaiankepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah selaku Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bulungan yang dituangkan dalam Berita AcaraPenyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum Belanja Jasa Appraisal Pengadaan Tanah UntukPelabuhan Pesawan Nomor: 063/SK/SIH/IX/2020 tanggal 16 September2020;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Keberatan Ilmenyatakan pada pokoknya:1.3.Mengenai Kedudukan Hukum Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara; Bahwa mengenai identitas termohon keberatan yaitu Kantor BadanPertanahan Nasional telah jelas terurai mengenai nama dan tempatkedudukan berdasarkan gugatan permohonan keberatan tersebut; Bahwa mengenai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara selakutermohon keberatan II, menurut Majelis Hakim sebagai instansi yangmemerlukan tanah milik Pemohon Keberatan; Bahwa Pemohon Keberatan sudah benar dengan menarik TermohonKeberatan dan Termohon Keberatan II sebagai

Penggugat:
1.Raman Kurnia
2.Marlina
Tergugat:
1.Menteri Perhubungan RI Cq. Dirjen Perhubungan Udara
2.Kepala Unit Pelayanan Bandar Udara Rembele
3.Gebenur Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Cq. Dinas Perhubungan Aceh Cq. Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Perhubungan Aceh Cq. Ir. Burhanuddin, MM
4.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Pembanding/Tergugat : TIM PANEL AHLIMAHKAMAH PELAYARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Terbanding/Penggugat : YANTO
Terbanding/ Intervensi I : SUI TIE

PERDANA ABADI MANDIRI (KSO) Diwakili Oleh : TITIS RACHMAWATI,SH.MH dan Rekan
Terbanding/Penggugat : PT.RAMADHANI MITRA SAKTI
Terbanding/Turut Tergugat : Direktur Politehnik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PTSDP) Palembang di Kementerian Perhubungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Putusan Nomor 154 /PDT/2021/PT PLGtertanggal 30 November 2021 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor2222/SK.2021/PN PLG tanggal 30 November 2021 yangselanjutnya disebut sebagai Terbanding semula PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi;DanDIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DANPENYEBERANGAN (PTSDP) PALEMBANG diKEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADANPENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN, beralamat diJalan Sabar Jaya No.116, Desa Perajin, Kec.

Satu) Unit Kapal Keruk 240 jam tersebut disepakati antara Penggugat dan Turut Tergugat perbulan dengan hargaRp.69.600.000, (Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Surat Perjanjian Sewa KapalKeruk, Nomor : HK.201/1/11/POLTEKTRANS SDP PLG2020, Tanggal 06November 2020 dan sesuai tarif Peraturan Menteri Keuangan Nomor :192/PMK.05/2019 tentang Tarif layanan badan Layanan Umum PoliteknikTransportasi Sungai, danau dan Penyebrangan Palembang padaKementerian Perhubungan

TergugatRekonvensi tidak juga mengembalikan seluruh kerugian yang diderita olehPenggugat Rekonvensi, akhirnya Penggugat Rekonvensi telah melaporkanTergugat Rekonvensi kepada Kepolisian Polda Sumatera Selatansebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor 116/II/2021/SPKTPolda Sumsel.Bahwa ternyata pada saat proses penyelidikan ditemukan faktabahwa ternyata Kepemilikan terhadap kapal tersebut adalah milik dariPoliteknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (PTSDP)Palembang di Kementrian Perhubungan

Menteri Perhubungan RI cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Administrator Pelabuhan Dumai; TURUT TERGUGAT : 2. Pemerintah RI cq. Badan Pertanahan Nasional cq. Badan Pertanahan Provinsi Riau cq. Badan Pertanahan Kota Dumai.

Menteri Perhubungan RI cq. Direktorat Jenderal PerhubunganLaut cq. Administrator Pelabuhan Dumai, beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 9Dumai, selanjutnya disebut dengan Tergugat;2 Pemerintah RI cq. Badan Pertanahan Nasional cq. Badan Pertanahan ProvinsiRiau cq. Badan Pertanahan Kota Dumai, beralamat di Jl.

Pertamina sebagai tindak lanjut surat GubernurRiau, karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugatatau setidaktidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;5 Bahwa tanah Tergugat dalam hal ini adalah tanah Ditjend Perhubungan LautAdpel Dumai yang terletak di Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Barat KotaDumai dengan sertifikat nomor 13 tahun 1987 tanggal 6 Juli 1987 dan surat ukurnomor 142/1984 tanggal 6 Mei 1984 adalah merupakan milik Tergugat yang berasaldari

Lukman Wiraatmadja, KepalaDaerah Pelayaran IJ Dumai bertempat tinggal di Dumai bertindak atas namaDepartemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Daerah Pelayaran IIDumai/KADAPEL II (yang menerima) yang disaksikan oleh Achmad Sjamsuri, BAselaku Asisten Wedana Kepala Kecamatan Dumai (bukti T5);8 Bahwa pada tanggal 6 Mei 1984 dibuatkan surat ukur nomor 142/1984 dantanggal 6 Juli 1987 telah diterbitkan sertifikat nomor 13 tahun 1987, pemegang hakpakai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sebagai tindak lanjut dari kepemilikan hak atas tanah, maka Tergugat denganpegawai Kantor Asisten Wedana atau pegawai yang membidangi Agraria diKabupaten Bengkalis memasang tandatanda batas yang terbuat dari besi dan batu/semen dilingkungan tanah tersebut;10 Pada tahun 1998 Tergugat meminta bantuan kepada Kantor PertanahanKabupaten Bengkalis untuk memperbaiki kembali tanda batas yang telah rusak danhilang, sehingga pada tahun 1998 dipasanglah plang merek dari pemilik tanah yaituDirektorat Jenderal Perhubungan

dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Dumai, ditandaidengan bukti P2E1;Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2002 yangdikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Dumai, ditandai dengan bukti P2E2;STTS tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Dumai, ditandaidengan bukti P2F 1;Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2001 yangdikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Dumai, ditandai dengan bukti P2F2;Kronologis status tanah milik Direktorat Jenderal Perhubungan

Menyatakan batal objek-objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat, berupa:1) Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas II Jayapura, Unit Layanan Pengadaan Nomor: 09/POKJA-Pek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/ e-Proc/ULP.DNG.Jra-2017 tanggal 20 April 2017 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017; 2) Penetapan pemenang lelang atas nama PT.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek-objek sengketa, berupa: 1) Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas II Jayapura, Unit Layanan Pengadaan Nomor: 09/POKJA-Pek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/ e-Proc/ULP.DNG.Jra-2017 tanggal 20 April 2017 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017; 2) Penetapan pemenang lelang atas nama PT.

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017 (TERGUGAT)2. 2. PT DEWA RUCI MULIA (TERGUGAT II INTERVENSI)

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANANPENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS IlJAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017, berkedudukan di Jalan SamRatulangi No. 10 Jayapura Dalam hal ini diwakili oleh para Kuasa Hukumnya, yaitu:F. ZULISTIAN, S.H., M.Si.; SARMAN SIHOMBING, S.H., M.Hum.; WANDES T. RAJAGUKGUK, S.H., M.H.; RICARDO ALFRED S., S.H.; BHAYU INDRA KUSUMA, S.H.; KANDIK KURNIAWAN, S.H.; RUDOLF EDWARD ANTONIUS WELLEROEBOEN, S.H.

Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RIDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas Il Jayapura,Unit Layanan Pengadaan Nomor: 09/POKJAPek.Pemb.Fas Pel LautSri/eProc/ULP.DNG.Jra2017, 2). Penetapan pemenang lelang atasnama PT.

Termasuk juga segalaHalaman 6 dari 106 halaman Putusan Nomor : 16/G/2017/PTUN JPR.biaya transportasi, akomodasi, dan biaya koordinasi yang Penggugat keluarkanketika mengurus pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugathingga ke Kuasa Pengguna Anggaran, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, baik di dalam proses pelelangan yangpertama yang kemudian digugurkan, maupun dalam pelelangan ulang; .

Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RIDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas Jayapura UnitLayanan Pengadaan Nomor: 9/POKJAPek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/eProc/ULP.DNG.Jra2017,tanggal 20 April 2017 tentang Paket PekerjaanPembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran2017, 2). Penetapan pemenang lelang atas nama PT.

Berita Acara Hasil PelelanganKementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut DistrikNavigasi Kelas Il Jayapura Unit Layanan Pengadaan Nomor: 9/POKJAPek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/eProc/ULP.DNG.Jra2017, tanggal 20 April 2017tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (LelangUlang) Tahun Anggaran 2017, 2).