Pembanding/Tergugat : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Diwakili Oleh : PINTAR SIMBOLON, S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat : CV. GRAHA TEHNIK

KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.;RICHARD LITYO.;PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN ROBINSON.;

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN ANDRI HERMAWAN, DKK;;

Bintang Megah;1.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,2.Kepala Unit Pengelola Perparkiran DISHUB Provinsi DKI Jakarta,DKK

Penggugat ;LAWAN:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA,berkedudukan di Jalan Taman Jatibaru No. 01,Jakarta Pusat, dengan ini memberi kuasakepada Wesly D. Simamora, S.H., SyaefudinZuhri, S.H., Toto Heryanto, S.H., DullesAbidin Manik, S.T., Ivan Valentino,S.E.

Maka dalamgugatan yang diajukan oleh Penggugat~ melaluiPengadilan Tata Usaha Negara sudah tepat selakupihak Tergugat adalah Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI yangberkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor1, Pulomas Jakarta Timur.

Walaupun dalam faktanyapihak Tergugat mengeluarkan suatu obyek sengketasurat perizinan parkir masih menggunakan kop suratKepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI namun telahditegaskan pada tupoksi Pergub Nomor : 110 Tahun2010 tersebut di atas dalam bab 3 tentangkedudukan, tugas dan fungsi ditegaskan pada Pasal3 ayat (1) Unit Pengelola Perparkiran merupakanUnit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dalampelaksanaan pengelolaan perparkiran dan ayat (2)Unit Pengelola Perparkiran dipimpin oleh seorangKepala

Multi Guna Bersama ;Mewajibkan Tergugat dan II untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DaerahKhusus lIbukota Jakarta Nomor: 21/2011 tertanggal 13Januari 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas28Parkir Untuk Umum Di luar Badan Jalan DenganMemungut Biaya Parkir berlokasi di Komplek RukanPluit, Pluit Lakeside, Jalan Pluit Indah Raya No.168, Jakarta Utara yang diberikan kepada PT.

PutusanNo.86/G/2011/PTUN.JKT.64Perhubungan Provinsi DKI Jakarta) dan bukanlahpihak yang menerima mandat (Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta) 5Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 11 April22011 yang didaftarkan pada tanggal 12 April 2011dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Mei 2011,Penggugat mengajukan gugatan terhadap : a. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKJakarta 5 24+ = 4604 see 4 ene smb.

Pembanding/Tergugat : MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : PT. SARI INDO PRIMA LINE Diwakili oleh Drs. H. ACHMAD ROWA

BUPATI BANGLI, Cq Kepala Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli,, dk

BUPATI BANGLI, Cq Kepala Kantor Dinas Perhubungan Komunikasidan Informatika Kabupaten Bangli, berkedudukandi Jalan Merdeka Nomor 71 Desa / KelurahanKawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yangdiwakili oleh Nur Handayani, S.H.,M.H., KepalaKejaksaan Negeri Bangli sebagai Jaksa PengacaraNegara dalam hal ini memberikan kuasa Khususkepada, Pande Putu Wena Mahaputra, SH.,MH.,Matheos Matulessy, SH.,MH.

Bahwa tanah sengketa digunakan oleh Tergugat Ill ( Dinas Pekerjaan UmumProvinsi Bali ) untuk rumah dinas bagi pegawai dinas Pekerjaan UmumProvinsi Bali namun kenyataannya secara defacto dipakai / dikuasai sebagaiKantor oleh Tergugat ( Kantor Dinas Perhubungan Komonikasi danInformatika Kabupaten Bangli ) tanpa ada pemberitahuan / persetujuan dariPenggugat sebagai pemilik atau pengelola atas tanah Pekarangan Desa(PKD)tersebut / tanah sengketa tersebut ;.

Gugatan Error In Objectio ;Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 202/Pat/2019/PT DPSa)Bahwa berdasarkan Seritifikat Hak Pakai Nomor 54 tanah seluas 860 m2yang menjadi obyek sengketa tersebut tercatat atas nama Pemegang Hakyaitu Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali, sehingga dalam hal ini Tergugat bukanlah sebagai Pemegang Hak;Bahwa hak Tergugat hanya memanfaatkan Tanah berserta Bangunandiatasnya tersebut dalam rangka menunjang Penyelenggaraan PemerintahDaerah yaitu sebagai Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten

Tanggapan atas dalil poin 5 dan poin 6 :Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin5 yang menyatakan ; Bahwa tanah sengketa dipakai sebagai Kantoroleh Tergugat (Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi danHalaman 9 dari 28 Putusan Nomor 202/Padt/2019/PT DPS3.23.3Informatika Kabupaten Bangli) atas tanpa ada pemberitahuan/persetujuan dari Penggugat sebegai pemilik atau pengelola atas tanahPekarangan Desa (PkD) tersebut/ tanah sengketa, dan pada poin 6yang antara lain menyatakan Bahwa

Tanah Sengketa dikuasai/ditempati secara melawan hukum oleh Tergugat I... atas dalil kKeduapoin tersebut akan ditanggapi sebagai berikut :> Bahwa Tergugat menempati tanah sengketa yang dimanfaatkansebagai sarana untuk menunjang pemerintahan yaitu sebagaiKantor Dinas Perhubungan (Tergugat dalam perkara a quo)adalah berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Pemerintah ProvinsiBali dengan Pemerintah Kabupaten Bangli Nomor028/11261.a/PPA.Aset tanggal 28 Desember 2015.

Penggugat:
OBAJA ONDY
Tergugat:
1.KAREL YOKU
2.MICHAEL YOKU
3.ARNOLD YOKU
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Dinas Perhubungan Provinsi Papua Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/ Balai Pengelola

Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ, MENTERI PERHUBUNGAN R. I DI JAKARTA CQ, KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA WILAYAH V JAYAPURA CQ, KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDARA SERUI sebagai TERGUGAT I;2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI RI Cq GUBERNUR PROVINSI PAPUA Cq BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN sebagai TERGUGAT II;3. TUAN YULIANUS MAMBOAI sebagai TERGUGAT III;4.

Spektra Adhya Prasarana vs Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

ADHYAPRASARANA tanggal 28 Februari 2012; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : HENDRIK LUMABIANG, SH, MH, kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum,berkantor di Perum Petobo Permai, Blok B413 KelurahanPetobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, ProvinsiSulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 206/SAP/BGG/TII/2017 tanggal 1 Februari 2017; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; MELAWANPENGGUNA ANGGARAN (PA)/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN

,PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAILAUT,Berkedudukan di, Jalan Jogugu Sophia No. 25 BanggaiLaut, Sulawesi Tengah; Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : DONNY HENDRIK SIWY, ST, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan/Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaBidang Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum danPerhubungan Kabupaten Banggai Laut, beralamat di JalanJogugu Sophia No. 25 Banggai;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 600.550/05/SKBid.

KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN ROBINSON

ADNAN, S.E. sp2222222oncece cenceKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, dari UnitPengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan ,Nomor : 1, Pulomas, Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 1332/1.876, tertanggal 11 Agustus2.

~ mm mmm nm nmr enn ecm anTENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 23 Juli2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 23 Juli 2014, dengan Register Perkara Nomor : 151/G/2014/PTUNJKT,dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Agustus2014, Penggugat mengemukakan halhal sebagai berikut :PAGE Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala UnitPengelola Perparkiran Dinas Perhubungan

Penggugat:SOPYAN ABUSROTergugat:1.PT.KARYA BUMI BARATAMA2.GUBERNUR JAMBI3.PT.CARITAS ENERGI INDONESIATurut Tergugat:DINAS PERHUBUNGAN Kab.Sarolagun

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAROLANGUN, berkedudukandi Jl. Lintas Tengah Sumatera, Bernai, Kec.Sarolangun, Kab. Sarolangun, dalam hal inimemberi kuasa kepada Abdullah, S.Ag Advokatyang beralamat di Jl.

angkutan batubara yang sudah ditentukan.4) Asosiasi pengusaha batubara (Sarolangun dan Batang Hari) bersediauntuk membangun jalan khusus meliputi Sarolangun Batang Hari danKabupaten Muaro Jambi untuk angkutan batubara dan akan diadakanpertemuan khusus (Minggu kedua Bulan April 2018) terkait Jalan khususbatubara.5) Pengusaha Tambang Batubara Kabupaten Tebo dan Bungo dapatmerencanakan untuk pembangunan jalan khusus.6) Jembatan Timbang Muara Tembesi segala diusulkan oleh GubernurJambi kepada Menteri Perhubungan

RI agar segala dioperasionalkan,karena sangat dibutuhkan untuk mengukur Tonase angkutan batubara.7) Setelah Timdu terbentuk segera melaksanakan pertemuan untuk rencanaoperasional penertiban angkutan batubara.8) Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten segera memasang rambularangan dan papan informasi dilokasi yang diperlukan.9) DPD Organda Provinsi Jambi diminta segera berkoordinasi denganpengusaha batubara guna mendata kendaraan dan pengemudi angkutanbatubara yang beroperasi.10) Instansi yang berwenang

padat danmengarah pada kemacetan yang menyebabkan hilangnya kenyamanan danketentraman masyarakat dalam menikmati kKegunaan dan fungsi Jalan yangtelah disedikan oleh pemerintah dan yang paling utama dari adanya aktifitaspengangkutan itu adalah adanya pencemaran udara oleh karena adanyapolusi dari asap pembuangan kendaraan milik Tergugat dan Tergugat II.Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II dengan caramemakai/menggunakan jalan umum yang dibuat oleh Pemerintah demikelancaran perhubungan

KBB ada perusahaan batu bara lain diSarolangun yang mengangkut batu baranya melintasi jalan SarolangunJambi namun saksi tidak hafal namanya; Bahwa setahu saksi Peraturan Bupati yang mengatur tentang jamoprasional angkutan batu bara itu dari jam 16:00 WIB s/d jam 06:00 WIB; Bahwa saksi mengetahui adanya penilangan terhadap pelanggaran yangdilakukan mobil angkutan batu bara baik yang melewati jam yang sudahditentukan dan mobil angkutan yang melebihi tonase sudah ditindak olehDinas Perhubungan Kabupaten

SIHOMBING;1.KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA,2.PT. INTERKON KEBON JERUK (DALAM PAILIT)

Kepada Kepala UnitPengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta ; Bahwa seminggu kemudian Penggugat menerima Undangan II melalui Telephonedari Sdr.

Henrico Tampubolon, SH Kasie Pelayanan UnitPengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :Bahwa Izin Pengelolaan Parkir di Ruko Intercon Plaza yang sudah diterbitkanatas nama Kurator PT.

Yang dibalasoleh Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakartadengan surat Nomor : 3224/1.758 tanggal 20 November 2013 Hal : JawabanSomasi. Yang diterima oleh Penggugat Tanggal 29 November 2013 jam.10.27Dan saat itulah Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya sebagaimanayang sudah Penggugat uraikan diatas ; Bahwa Surat Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta No. 3224/1.758 Tanggal 20 November 2013 Hal : Jawaban Somasi.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 263/2012 tanggal 11Juni 2012 Tentang; Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum diluarbadan jalan dengan memungut biaya Parkir ; 183.

Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 263/2012 tanggal 11Juni 2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum denganmemungut biaya parkir ; 4.

Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta

ZONASI KONSULTAN
Termohon:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

Donny Hendrik Siwy, S.T., Kewarganegaraan:Indonesia, Pekerjaan: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang PerhubunganDinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut, Alamat: JalanJogugu Sophia Nomor: 25 Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:600.550/02/SKBIDHUB/II/2017, tanggal 7 Februari 2017; Selanjutnya disebut sebagai TERMOHONPengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:1.

Zonasi Konsultan, melalui Surat Nomor:0904/05/705/12/16, tanggal 5 Desember 2016, (objek permohonan) yangditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut(Termohon), Perihal: Keberatan dan Permohonan Pencabutan Daftar Hitamatas nama PT.

Bendahara Umum Daerah tertanggal 06 Oktober 2016;Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PekerjaanUmum dan Perhubungan Kabupaten Banggai LautNomor: 600.550/19/DIS.PUP/2016 tentang SanksiHalaman 16 dari 27 halaman Putusan No.3/P/FP/2017/PTUN.PLPencantuman Dalam Daftar Hitam, tanggal 7 Nopember2016;12. Bukti P12 : Daftar Hitam Aktif atas PT.

Zonasi Konsultan, tanggal 7 November 2016 (videBukti Surat P11); Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasPekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut (vide Bukti Surat P11),Pemohon telah mengajukan Surat Perihal : Keberatan dan permohonan pencabutanHalaman 20 dari 27 halaman Putusan No.3/P/FP/2017/PTUN.PLdalam daftar hitam atas nama PT.

Memohon kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut untuk Mencabut StatusDaftar Hitam PT.

MASSUKA PRATAMA vs PENGGUNA ANGGARAN (PA) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

Jogugu Sophia No.25 Banggai, Sulawesi Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :DONNY HENDRIK SIWY, ST, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada Bidang Perhubungan Dinas PekerjaanUmum dan Perhubungan Kabupaten Banggai LautBeralamat di JIn Jogugu Sophia No.25 Banggai;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor600.550/03/SKBID.HUB/II/2017 Tanggal 7 Februari 2017;Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca Permohonan Pemohon

Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum DanPerhubungan Kabupaten Banggai Laut menganggarkan dalam DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) pekerjaan Studi Kelayakan PembangunanDermaga sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) padaProgram Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di 5 (lima)lokasi yaitu : Desa Mansalean, Desa Lantibung, Desa Bungin, DesaTimpaus, dan Desa Sonit, dan untuk untuk proses pengadaan danpelaksanaan pekerjaaan dilakukan dalam 5 (lima) paket ;4.

MASSUKAPRATAMA (Pemohon) dalam Penetapan Sanksi Pencatuman dalam DaftarHitam melalui Surat Keputusan Termohon Nomor :600.550/19/Dis.PUP/2016,tanggal 7 Nopember 2016, Perihal : Keputusan Pengguna Anggaran DinasPekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut TentangPencatuman Dalam Daftar Hitam, Pemohon tidak mendapat tembusannya,Hal. 14 dari 27 Hal.

(Fotokopi sesuai dengan asli);Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan LanjutanPekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga pada DinasPekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2015Nomor :R.708/45/LHP/PTDA/2016 Tanggal 15 September 2016..(Fotokopi dari fotokopi); Bukti Setoran PT. Massuka Pratama kepada Bendahara UmumDaerah Banggai, tanggal 06 Oktober 2016.

Putusan No. 2/P/FP/2017/PTUN.PLPekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2015Nomor :R.708/45/LHP/PTDA/2016 Tanggal 15 September 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);3. Bukti T3 : Bukti Setoran PT. Massuka Pratama kepada Bendahara UmumDaerah Banggai, tanggal 06 Oktober 2016.( Fotokopi sesuaidengan asli); 4.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;

Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;

dalam hal ini Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam agar Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung

pada Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;

Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Kantor Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan, untuk menerbitkan kembali Grosse Akta Pengganti, dokumen:
   1. Surat Hipotik I a.n. PT.

Pelayaran Sherin Kapuas Raya dengan No.10/2008 yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan;

Pelayaran Sherin Kapuas Raya dengan No.10/2012 yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan;

Contie Sierma Kebutuhan Kantor Dinas Perhubungan Dompu Tertera cap/stempel UD. Contisierma.

Daerah ( DPA/SURAT KEPUTUSANPD) Nomor : 900/28.DPAP/BADAN PEMERIKSA KEUANGANAD/2020 Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan;

Dompu;

8.Kepala Kantor UPP Kelas III Kota Agung
9.DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
10.DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
11.PT. UNITED SUBSEA SERVICE

TRANS METRO PEKANBARUvsUNIT LAYANAN PENGADAAN ULP) BARANG/JASA DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI INFORMATIKA KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2011