Ditemukan 39579 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA MARABAHAN Perdata Agama
Register : 13-09-2021 — Putus : 01-10-2021 — Upload : 01-10-2021
Putusan PA MARABAHAN Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Mrb
Tanggal 1 Oktober 2021 — Pemohon melawan Termohon
23 — 12
  • 195/Pdt.P/2021/PA.Mrb
    PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2021/PA.MrbZe ENV 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkarapermohonan itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:Syamsul Rahman bin Tasan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanipah RT.005RW.002 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala,Tanipah, Mandastana, Kab.
    Barito Kuala, KalimantanSelatan, disebut Pemohon II;Selanjutnya Pemohon dan Pemohon II disebut paraPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan para Pemohon;Setelah memeriksa buktibukti yang diajukan ke persidangan;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaMarabahan, Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Mrb, tanggal 13 September 2021 yangpada pokoknya
    Bahwa pada tanggal 21 Desember 1999, para Pemohon telahmelangsungkan perikahan menurut agama Islam di Desa TanipahHim. 1 dari 13Penetapan 195/Pdt.P/2021/PA.MrbKecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalahPenghulu yang bernama Sabli tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatsesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan ;Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandungPemohon II bernama Bahar bin Sahar dan Saksi nikahnya masingmasingbernama
    danCAPIL Kabupaten Barito Kuala;Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pulapara Pemohon tetap beragama Islam;Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehinggamengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan untukmendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakandan untuk mengurus akte kelahiran anak serta memenuhi hakhakkeperdataan para Pemohon ;Him. 2 dari 13Penetapan 195
    (seratus dua puluh ribu rupiah)Him. 13 dari 13Penetapan 195/Pdt.P/2021/PA.Mrb
Pengadilan PA BANDUNG Perdata Agama
Register : 22-02-2024 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 29-02-2024
Putusan PA BANDUNG Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Badg
Tanggal 29 Februari 2024 — Pemohon melawan Termohon
14 — 11
    1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
    2. Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Badg dicabut;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku induk register perkara;
    4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).
    195/Pdt.P/2024/PA.Badg
Pengadilan PA PURWAKARTA Perdata Agama
Register : 09-06-2023 — Putus : 21-06-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PA PURWAKARTA Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Pwk
Tanggal 21 Juni 2023 — Pemohon melawan Termohon
14 — 0
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Pwkdari para Pemohon;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwakartauntuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
    3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,00 ( seratus empat puluh lima ribu );
    195/Pdt.P/2023/PA.Pwk
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Umum Pencurian
Register : 11-08-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Pwk
Tanggal 28 September 2016 — ACIEL MUGNI RUHIYAT Bin YAYAT RUHIYAT
68 — 7
  • 195/Pid.B/2016/PN.Pwk
    Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 195/Pen.Pid/2016/ PN Pwk sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 09September 2016 ;5. Ketua pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 06 September 2016 Nomor :195/Pen.Pid.B/2016/PN.Pwk sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan08 Nopember 2016.Terdakwa tidak didampingi Penasehat HukumPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 195/Pid.B/2016/PN.
    Putusan No. 195/Pid.B/2016/PN.
    Putusan No. 195/Pid.B/2016/PN.Pwktas gendong warna brown merk polo style yang berisi Terminal Scrap kabel logam jeniskuningan yang dingkus kantong plastk yang merupakan milik PT.
    Putusan No. 195/Pid.B/2016/PN.Pwkdibungkus kantong plastk yang berada didalam gudang Warehaorse PT. KINENTA telahberpindah tempat dari tempat semula dibawsa keluar ke pos penjagaan Security PT.KINENTA.
    Putusan No. 195/Pid.B/2016/PN.Pwk
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 26-01-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 30-10-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 9/G/2016/PTUN.Mks
Tanggal 14 September 2016 — RACHMAT SYAMSUDDIN sebagai Penggugat; Melawan: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR sebagai Tergugat; 2. SUDIAMAN LIWANG sebagai Tergugat II Intervensi
56 — 46
  • Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Keputusan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No. 20402/Batua, tanggal 31 Juli 2001, Surat Ukur No. 00475/2001, tanggal 19 Juni 2001, Luas 195 M2 sekarang Sertipikat Hak Milik No. 20162/Batua dari Salma dan Adewardy kepada Sudiaman Liwang; -------------------------------3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Keputusan Pendaftaran Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No. 20402/Batua, tanggal 31 Juli 2001, Surat Ukur No. 00475/2001, tanggal 19 Juni 2001, Luas 195 M2 sekarang Sertipikat Hak Milik No.20162/Batua dari Salma dan Adewardy kepada Sudiaman Liwang; ------4.
    menolakseluruh dalildalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannyakecuali terhadap halhal yang secara tegas maupun diamdiam diakuikebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukumTergugat Il Intervensi; 222222 22 nn nen nn ne nnn nnn nn eensBahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur dan Keliru karena yang dijadikansebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor :20402/Batua, tanggal 31 Julit 2001, Surat Ukur No. 00475, tanggal 19 Juni2001, seluas 195
    M, tercatat atas nama SALMA dan ADEWARDY, yang telahdilalinkan kepada Tergugat II Intervensi (GSUDIAMAN LIWANG) berdasarkanAkta Jual Beli No.12/2012, tanggal 2 Februari 2012 yang dibuat dihadapanNotaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku PPAT dan sudah tercatat di KantorPertanahan Kota Makassar (TERGUGAT); Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa peralihan hak Sertipikat HakMilik Nomor : 20402/Batua, tanggal 31 Julit 2001, Surat Ukur No. 00475,tanggal 19 Juni 2001, seluas 195 M*, dari atas nama SALMA
    Bukti P1 : Foto copy sesuai dengan asli Kwitansi Pembayaran 1 (satu) unitrumah permanen luas 195 M7? terletak di Kelurahan Batua,Kecamatan Manggala RK.005/RT.004 sejumlah Rp. 125.000.000,yang diterima oleh Salma dan Adewardy; 2. Bukti P2: Foto copy sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor : 68/KMG/I/06,tanggal 20 Januari 2006 antara Salma selaku Penjual/PihakPertama dan Rachmat Syamsuddin selaku Pembeli/Pihak Kedua; 3.
    Toa Daeng III No. 40 Batua,Manggala, Makassar, Luas 195 M2, tanggal 17 April 2015; Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan kepemilikanTanah, tanggal 08 Juni 2015; Foto copy sesuai dengan asli surat dari Camat Manggala kepadaH. Syamsuddin perihal permintaan penjelasan Akta Jual BeliNomor : 68/KMG/I/2006 tanggal 20 Januari 2006; Foto copy print out sesuai BAP, Berita Acara Pemeriksaan Saksiatas nama MUH.
Pengadilan PA TANJUNG SELOR Perdata Agama
Register : 22-07-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.TSe
Tanggal 5 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 24
  • 195/Pdt.G/2021/PA.TSe
    Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, ( Tergugat) TerhadapPenggugat, ( Penggugat) ; Hal. 2 dari 21 halamanPutusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA. TSe SALINAN3.
    Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat angka 5 (lima)dan mendalilkan bahwa: Hal. 4 dari 21 halamanPutusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA. TSe SALINAN1.1.
    Saksi : Hal. 6 dari 21 halamanPutusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA. TSe SALINAN1.
    ulsHal. 17 dari 21 halamanPutusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.
    Mengabulkan gugatan Penggugat; Hal. 19 dari 21 halamanPutusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA. TSe SALINAN2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadapPenggugat (Penggugat);3.
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 08-07-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PA PADANG Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Pdg
Tanggal 25 Agustus 2020 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.P/2020/ PA.Pdg dari Para Pemohon;
    2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.516.000,00(lima ratus enam belas ribu rupiah).
    195/Pdt.P/2020/PA.Pdg
Pengadilan PN PEMALANG Perdata
Register : 04-03-2024 — Putus : 25-03-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN PEMALANG Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Pml
Tanggal 25 Maret 2024 — Penggugat:
PT.Bank Rakyat Indonesia, Persero, Tbk Unit Karangmoncol
Tergugat:
1.JUMARI
2.ELISAH
14 — 5

  • Mengadili :

    • Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
    • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 09-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 195/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat : TALO DJAMI
Terbanding/Penggugat : MARTHA HEGI
Terbanding/Turut Tergugat : OBED MAKU HINGGI RANJA, S.Sos
107 — 43
  • 195/PDT/2021/PT KPG
    Sumba Timur, Propinsi Nusa TenggaraTimur, sebagai Terbanding Semula Penggugat;Dalam hal ini diwakili Kuasanya Yeremias Salu, S.H., dan Adrianus Gabriel,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Juni 2021, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II denganNomor 43/HK.02/Pdt/SK/VI/2021/PN Wgp, tanggal 08 Juni 2021;Halaman 1 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPGPengadilan Tinggi Tersebut;Telah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 195
    Bahwa demikian juga pada pertimbangan hukum Majelis Hakim padahalaman 36 dari 51 putusan alinea ke2 yang pada pokoknya makaHalaman 11 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPGTergugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi terhadap SuratPernyataan yang telah dibuat, maka dari itu.
    Dalam Yudex Factie Pengadilan Negeri Waingaputelah dan sangat jelas menguraikan berdasarkan alat bukti surat danHalaman 29 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPGketerangan saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu) Nomor.20/Pdt.G/2021/PN.Wpg, tanggal 14 September 2021;Halaman 40 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG5.
    Panitera Pengadilan Tinggi KupangPanitera Muda Perdata,Ramly Muda, SH.MH.Nip. 196006061985031009Halaman 47 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPGHalaman 48 dari 46 Halaman, Putusan Nomor 195/PDT/2021/PT KPG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 21-01-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2015
Tanggal 7 Maret 2016 — WAHYUDIN, DKK VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
52 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon berdalil bahwa Pasal 2 ayat (1)Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 yang merupakaninti atau run dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014tersebut bertentangan dengan Pasal 60 ayat (2) huruf C PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa,Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Pasal 133ayat (2) huruf C UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu LintasDan Angkutan Jalan;.
    Bila dibaca dalam Pasal 1 ayat(1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 disebutkantentang adanya Pembatasan, namun dalam Pasal 2 ayat (1) PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 kata Pembatasansebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI JakartaNomor 195 Tahun 2014 berubah menjadi kata Dilarang.Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengankata pembatasan adalah proses, cara, dan perbuatan membatasi.Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan
    Asas Keadilan1.Bahwa pemilihan kata Dilarang yang digunakan oleh Termohon dalamPasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014sangat bertentangan dengan Keadilan.
    Menyatakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motorbatal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan GubernurProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 TentangPembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti berupa:1.
    Thamrin (segman Bundaran HI sampai dengan Bundaran Air MancurMonas) dan Jalan Merdeka Barat.Bahwa setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan GubernurNomor 195 Tahun 2014 selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 16 Desember2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 maka Termohon memandangperlu. melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan PeraturanGubernur Nomor 195 Tahun 2014 tersebut;Bahwa dari hasil evaluasi diketahui kendaraan bermotor yang melintasi JI.MH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-05-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 824 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — Drs. H. KOMARI, M.Si
153 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOMARI, M.Si tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 8 Mei 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 195/Pid.Sus/TPK/ 2015/PN Sby tanggal 16 Maret 2016;
    KOMARI, M.Si membayar biayaperkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 195/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby tanggal16 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaanKesatu Primair;. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan KesatuPrimair,Menyatakan Terdakwa Drs. H.
    Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat pengadilan yang pada tingkat pertama sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) dan ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Pemohonan Kasasi Nomor 93/Akta.Pid.Sus/2017/PNSby juncto Nomor 195/Pid.Sus/TPK/2015/ PN Sby juncto Nomor30/PID.SUSTPK/2017/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmenerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2017
    dalamdakwaan Kesatu Primair dan dakwaan kesatu Subsidair serta dakwaanKedua, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari semuadakwaan,;Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebutdan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 30/PID.SUSTPK/2017/PT SBYtanggal 8 Mei 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 195
    KOMARI, M.Si tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 30/PID.SUSTPK/2017/PT SBYtanggal 8 Mei 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 195/Pid.Sus/TPK/2015/PN Sby tanggal 16 Maret 2016;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan perbuatan sebagaimanayang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;.
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 04-08-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 91/Pdt.P/2016/PN.BLK
Tanggal 11 Agustus 2016 — Zainuddin bin Safaruddin, tempat tanggal lahir Masagena, 14 Mei 1978, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Masagena, Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon
25 — 14
  • 04 Agustus 2016 yangtelah terregister di bawah Nomor : 91/Pdt.P/2016/PN.BLK pada tanggal 0482016 yaitusebagai berikut:Bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan alas an sebagai berikut :" Bahwa Pemohon bernama Zainuddin lahir di Masagena tanggal 14 Mei 1978sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK No.7302101405780002 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7302102704070283 yangdikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba ; Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Akta Cerai 195
    Bulukumba sebagaimana dalam AktaCerai 195/AC/2014/PA/MSy/BIk yang dikeluarkan oleh Panitera PengadilanAgama Bulukumba pada tanggal 23 April 2014 dirubah menjadi nama Zainuddinbin Safaruddin umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat DusunMasagena, Desa Bontoharu, Kecamatan Rilau Ale, Kab. Bulukumba ;3. Membebankan biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini kepadapemohon4.
    Akta Cerai Nomor : 195/AC/2014/PA/MSy/Blk tertulis nama Nurdin binSafaruddin;Menimbang bahwa pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan :Saksi Agus Patta S.H. bin Pattangarra , di bawah sumpah ; Bahwa saksi adalah ipar pemohon ; Bahwanama pemohon sebenarnya adalah Zainuddin ;Bahwa dalam akta cerai tertulis Nurdin ;" Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi kKesalahan dalam akta ceraitersebut ;Saksi Diana S.Sos bin Abdul Jalil ; Bahwa pemohon adalah adik kandung saksi ; Bahwa sejak kecil
    NIK 7302101405780002 adalah orang yang sama dengan namaNurdin bin Safaruddin sebagaimana tertera dalam akta cerai Nomor::195/AC/2014/PA/MSy/BIk.Menimbang bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan nama : Zainuddinsebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk .
    NIK 7302101405780002 adalah orang yang samadengan nama Nurdin bin Safaruddin sebagaimana tertera dalam akta ceraiNomor : 195/AC/2014/PA/MSy/BIk. ;3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 216.000, (dua ratusenam belas ribu rupiah).Demikian diputuskan dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016oleh Lulik Djatikumoro S.H.,M.H. Hakim tersebut didampingi oleh Muhammad SyahrirS.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.Panitera Pengganti, Hakim ,Ttd.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 09-03-2022 — Putus : 02-11-2022 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt
Tanggal 2 Nopember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 6

  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat ;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili Perkara Nomor.195/Pdt.G/2022/PN-Jkt-Brt;
    3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1. 750.000,- ( Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
    195/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt
Pengadilan PT BANTEN Pidana Umum Penipuan
Putus : 21-01-2014 — Upload : 25-02-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 163/PID/2013/PT.BTN
Tanggal 21 Januari 2014 — H.M. FATONI bin H. HASUN .
35 — 26
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 195/Pid.B/2013/PN.Pdg. tanggal 19 November 2013, yang dimohonkan banding tersebut ; -----------------------------------------------------------------------3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota ; -----------------4.
Pengadilan PA MAGELANG Perdata Agama
Register : 23-10-2023 — Putus : 20-12-2023 — Upload : 04-01-2024
Putusan PA MAGELANG Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mgl
Tanggal 20 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 31

  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Mgl;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
    195/Pdt.G/2023/PA.Mgl
Pengadilan PA KOTABARU Perdata Agama Perceraian
Register : 11-05-2022 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 02-06-2022
Putusan PA KOTABARU Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Ktb
Tanggal 2 Juni 2022 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 1

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Ktb dari Pemohon;

    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

    195/Pdt.G/2022/PA.Ktb
Pengadilan PA BANJARNEGARA Perdata Agama
Register : 30-08-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 12-10-2019
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 195/Pdt.P/2016/PA.Ba
Tanggal 12 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
21 — 2

  • 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II untuk mencabut perkaranya ;

    2. Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.P/2016/PA.Ba dicabut ;

    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

    195/Pdt.P/2016/PA.Ba
    PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2016/PA.Ba.Baul
    PenetapanNo.195/Padt.P/2016/PA.Ba.7. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliqserta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;8. Bahwa begitu pula anak Pemohon 2 sudah siap untuk menjadiseorang suami atau kepala keluarga serta telan bekerja sebagai KonekturBus dengan penghasilan perhari minimal Rp. 100.000, (Seratus riburupiah);9.
    PenetapanNo.195/Padt.P/2016/PA.Ba.umur perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan danakhirnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut oleh Pemohon,dan Majelis telah mengabukannya, maka perkara ini dinyatakan selesai ;Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalambidang perkawinan dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankankepada Pemohon sesuai Pasal 89 Undangundang Nomor 7 tahun 1989;Mengingat segala peraturan
    Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.P/2016/PA.Ba dicabut ;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp.291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan pada hari Rabu tanggal 12Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 H., olehMajelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang terdiri dari Drs. H. NurAmin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Nurrudin, SH., MSI. danDrs. H.
    PenetapanNo.195/Padt.P/2016/PA.Ba.Drs. H. Nur Amin, M.H.Hakim Anggota , Hakim Anggota Il,Drs. H. Nurrudin, SH., MSI. Drs. H. Abdul Mujib, S.H., M.H.Perincian Biaya :Biaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PemanggilanBiaya RedaksiBiaya MateralJumlahPanitera Pengganti,Hj. Latifah, S.Ag.Rp 30.000,Rp 50.000,Rp 200.000,Rp 5.000,Rp 6.000,Rp 291.000,Halamanbddaridhal. PenetapanNo.195/Padt.P/2016/PA.Ba.
Pengadilan PA SINTANG Perdata Agama
Register : 09-07-2024 — Putus : 18-07-2024 — Upload : 18-07-2024
Putusan PA SINTANG Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Stg
Tanggal 18 Juli 2024 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 0

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/ PA.Stg dari Pemohon;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sintang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
    195/Pdt.G/2024/PA.Stg
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 26-07-2023 — Putus : 28-08-2023 — Upload : 29-08-2023
Putusan PA PURWODADI Nomor 2058/Pdt.G/2023/PA.Pwd
Tanggal 28 Agustus 2023 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 10
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2058/Pdt.G/2023/PA.Pwd dari Penggugat ;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195. 000,00 ( Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah ) ;
Pengadilan PA BONTANG Perdata Agama
Register : 26-06-2024 — Putus : 15-07-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PA BONTANG Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Botg
Tanggal 15 Juli 2024 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 0
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 195/Pdt.G/2024/PA.Botg dari Pemohon;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
    195/Pdt.G/2024/PA.Botg