Pendidikan;Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak mencantumkanidentitaslengkap sebagaimana dalam ketentuan Instruksi Mahkamah Agungdimaksud, maka sudah sepatutnya gugatan semacam ini ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard);Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLKBahwa selain itu, penulisan nama Tergugat di dalam Surat Gugatan jugatidak benar, Penggugat menuliskan nama Tergugat HERAWATI, sedangkannama Tergugat adalah HERAWATY;GUGATAN KABUR

(OBSCUUR LIBEL)Bahwa titel Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah GugatanPerbuatan Melawan Hukum akan tetapi anehnya di dalam Posita Penggugatmendalilkan masalah penyerobotan, mengklaim dan mengambil hasil di atastanah dalam poinpoin Gugatannya, hal mana yang menjadi materi GugatanPenggugat adalah bukan ranah Hukum Perdata melainkan ranah HukumPidana, sehingga dengan demikian Gugatan semacam ini adalahmerupakan Gugatan yang tidak berdasar dan kabur (obscuur libel), olehkarena itu sudah sepatutnya

Demikianadalah jelas bahwa Penggugat mendalilkan hal yang tidak benar,sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak;c. Bahwa pada tahun 2003 tersebut Siun Sudin sudah mengalami sakitsakitan dan menurut hemat Tergugat saat itu Siun Sudin sudah tidakmungkin untuk menunjukkan batas perkebunannya kepada Penggugat;d.

Hal mana juga terbukti dalam tahap mediasi Penggugattetap tidak mau menerima tawaran perdamaian yang ada, sehingga jelasbahwa Penggugat memutarbalikkan fakta dan sudah sepatutnya dalilPenggugat poin 7 dan poin 8 ditolak;Bahwa tidak benar jika Tergugat dinyatakan telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam poinHalaman 14 dari 32 Putusan Nomor 71/PDT/2017/PT PLK8, justru Penggugatlan yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum,terbukti dengan adanya itikad tidak

ditolak seluruhnya ;Bahwa sungguh tidak rasionil dalil Penggugat yang dikemukakan dalampoin 9, poin 10 dan poin 11 tentang kerugian materiil Karena Tergugat tidakmerasa pernah menggarap tanah milik Penggugat dan tidak pernahmengadaadakan perubahan batas seperti yang Penggugat lakukan, hal initerbukti dalam Dokumen Penyelesaian Sengketa di Tingkat Kelurahan danjuga Penggugat dalilkan sendiri dalam gugatannya, sehingga dalil tersebutsudah sepatutnya untuk ditolak;Bahwa atas tanah yang masih dalam

Kartu Peserta TASPEN NO / NIP 440047996 (Asli) tersebut;kepada Penggugat sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) /hariterhitung dari tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan putusanPerkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijs)dan dijalankan oleh Tergugat dengan sempurna;Bahwa oleh karena Perkara ini didasarkan hukum yang benar danjelas, maka sudah sepatutnya dalam Perkara ini dinyatakan dapatdijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasiataupun Peninjauan kembali

Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat angka (8) dan angka (9) yangmenyatakan Penggugat meminta biaya ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesarRp.1.000.000.000, (satu) milyar rupiah) merupakan dalil yangmengadaada dan tidak bersar hukum dan sudah sepatutnya ditolak;Maka berdasarkan alasanalasan, fakta dan buktibukti hukum yangTergugat sampaikan diatas, mohon dengan segala hormat kepadayang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung untukmemutus

3/Pdt.G/2016/PN Kagharus dilakukan oleh Tergugat selaku lembaga Perbankan, yaitu harusmengedepankan profesionalitas sebagaimana dikehendaki dalam prinsipGood Corporate Governance (GCG) tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangandiatas maka petitum gugatan point kKedua yang menyatakan bahwa perbuatanTergugat yang tidak mengembalikan dokumendokumen KepegawaianPenggugat yang dijadikan jaminan tersebut, adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) adalah sudah sepatutnya

materiil,karena akan sulit menentukan secara rinci adanya dan besarannya kerugianmateriil tersebut, kemudian selain daripada itu Penggugat dalam hal ini tidakpula membuktikan setiap rincian dan besaran kerugian materiil tersebutdengan alatalat bukti yang ada;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangantersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tuntutanganti rugi materiil sebagaimana didalam posita gugatan point ke8 (delapan)tersebut adalah tidak cukup beralasan dan sepatutnya

dikesampingkan,Halaman 52 dari 43 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Kagsehingga dengan demikian petitum gugatan point ketiga sepatutnya untukditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam posita point ke9 (sembilan)Penggugat mendalilkan bahwa Bahwa karena berkas surat yang dijadikanjaminan tersebut belum sampai sekarang belum dikembalikan Tergugatkepada Penggugat, maka jelas Perbuatan Tergugat tersebut telah merugikanPenggugat secara immaterial karena kedepannya Penggugat sampaiPensiun pun tidak

Oleh karena itu, sudah sepatutnya danberalasan menurut hukum Majelis Hakim Perkara Aquo menyatakanGugatan Aquo ditolak atau setidak tidaknya gugatan tidak dapatditerima.2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium LitisConsortium).Bahwa gugatan Penggugat (gugatan a quo) terbukti kurang pihak(Plurium Litis Consortium), yaitu dengan alasan hukum sebagaiberikut:2.1.

Nomor 442 K/Sip/1973,Tanggal 08 Oktober 1973 menyatakan bahwa: Gugatan dariseseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harusnyadinyatakan tidak dapat diterima;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sangat jelas danberdasarkan menurut hukum bahwa gugatan aquo tidak memenuhisyarat formil gugatan, sehingga sudah sepatutnya menurut hukumagar Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo menyatakan gugatan aquo Penggugat Nebis In Idem dan mengandung cacat formil, yaituerror in persona diskualifikasi kurang

, PENGGUGAT tanpa adanya dasar yang jelasmenurut hukum menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatanwanprestasi, dan PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan satuketentuan/Pasal tertentu dalam perjanjian a quo yang dilanggar olehTERGUGAT, sehingga menurut hukum TERGUGAT tidak melakukanperbuatan wanprestasi terhadap perjanjian a quo;Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sepatutnya agar YangMulia Majelis Hakim menolak dalil gugatan a quo PENGGUGAT.11.

, karenamerupakan dalil yang mengadaada dan tidak berdasar hukum;Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan danmenyebutkan satu ketentuan/Pasal tertentu dalam perjanjian a quoyang dilanggar oleh TERGUGAT, maka terbukti bahwa TERGUGATtidak melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga ganti kerugian yangdidalilkan oleh PENGGUGAT menjadi sangat tidak berdasar menuruthukum.Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 362/Padt.G/2019/PN Jkt.UtrBahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sepatutnya

Apabila Penggugat, tidak mampu mengajukan faktaatau petunjuk petunjuk tentang adanya kehendak atau meksudTergugat hendak menggelapkan harta terperkara atau hartanyakepada Pihak Ketiga, dengan sendirinya menurut hukum permohonandianggap belum memenuhi alasan yang sah.Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka sudah sepatutnya danberalasan menurut hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo menolak Gugatan a quo PENGGUGAT,14.

BERMUDA MANDIRI BRILIANpada tanggal 16 April 2018, dan diumumkan melalui Portal LayananPengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tanggal 17 April 2018,sedangkan Gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 18 Juli 2018,dimana telah melewati tenggang waktu 90 hari, yaitu 93 hari(sembilan puluh tiga) hari, atau gugatan Penggugat telah daluwarsa /lewat waktu 3 (tiga) hari, sehingga sudah sepatutnya gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Penetapan Pemenang Lelang CV.

PERMANA KARYA pada tanggal16 April 2018, dan diumumkan melalui Portal Layanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE) pada tanggal 16 April 2018, sedangkanGugatan Penggugat diajukan pada tanggal 18 Juli 2018, dimana telahmelewati tenggang waktu 90 hari yaitu 94 Hari (Sembilan puluhempat) hari, atau gugatan Penggugat telah daluwarsa / lewat waktu 4(empat) hari, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima. Penetapan Pemenang Lelang CV.

CIPTA BERKAH MANDIRI padatanggal 16 April 2018, dan diumumkan melalui Portal LayananPengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tanggal 18 April 2018,sedangkan Gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 18 Juli 2018,dimana telah melewati tenggang waktu 90 hari yaitu 92 Hari (Sembilanpuluh dua) hari, atau gugatan Penggugat telah daluwarsa / lewatwaktu 2 (dua) hari, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).4.

lelang yang benar,oleh karena tidak memasukan dokumen penawaran dan sangatdiketahuinya bahwa setelah tidak memasukan dokumen penawaranmengakibatkan putus hubungan hukumnya / gugur secara otomatisdalam sistem proses lelang dan dengan sendirinya telah kehilanganhaknya untuk mengajukan keberatan dalam proses lelang, sehingga tidakmempunyai hak pula untuk mengajukan keberatan dalam perkara a quo,sehingga dengan demikian mengindiksikan adanya itikad tidak baikPenggugat dalam perkara a quo, dan sudah sepatutnya

seluruh dalildalil dan petitum dalam gugatanpenggugat patut dikesampingkan kecuali yang menguntungkan Tergugat,dan sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak seluruhnya oleh JudexFactie.Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor 15/G/2018/PTUN.PLUntuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yangmemeriksa perkara ini untuk memutus dengan Amar Putusan sebagaiberikut :DALAM EKSEPSIMenerima Eksepsi TergugatMenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARAMenolak Gugatan

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdata" ;Bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat KeputusanTergugat Nomor: M.HH.56.KP.06.03 TAHUN 2008,tertanggal 28 Pebruari 2008 =itersebut, PenggugatSANGAT MERASA KEBERATAN karena dengan terbitnya dandiberlakukannya Surat Keputusan Tergugatmengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yangsangat besar baik dari segi Moriel maupun Materiel.Karena dalam proses penerbitan Surat KeputusanTergugat a quo terdapat kelemahankelemahan yangtidak sepatutnya

Olehkarena itu) sudah sepatutnya Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta menyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMIHUKUM ~~ Surat Keputusan Tergugat NomorM.HH.56.KP.06.03 TAHUN 2008, tertanggal 28Pebruari 2008, tentang PEMBERHENTIAN Penggugattersebut :KEBERATAN KEII (KEDUA)SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN ATAU TIDAKMENERAPKAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR: SE/03/M.PAN/4/2007, DAN TIDAK MENERAPKANPERATURAN PEMERINTAH NO: 30 TAHUN 1980.Bahwa Surat Keputusan

Olehkarena itu) sudah sepatutnya Majelis Hakim berkenanuntuk menyatakan BATAL dan atau TIDAK SAH surat Objeksengketa aqua yang diterbitkan oleh Tergugat =;KEBERATAN KEIV (EMPAT)SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK CERMAT KARENABERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PENJELASAN PASAL 23 AYAT 4UU NO: 43 TAHUN 19997.

Oleh karenanya dalam menerbitkan SuratKeputusan aquo, sepatutnya Tergugat terlebih dahulumempertimbangkan jasa jasa Penggugat tersebut,sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Penjelasan Pasal23 ayat 4, UndangUndang Nomor : 43 Tahun 1999.

Olehkarena Surat Keputusan Tergugat tidak mengindahkanketentuan Penjelasan Pasal 23 ayat 4, Undang UndangNomor : 43 Tahun 1999, maka sudah sepatutnya SuratKeputusan Tergugat tersebut dinyatakan TIDAK SAH danBATAL DEMI HUKUM :Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas, secara faktahukum Surat Keputusan Tergugat (Objek sengketa)banyak mengandung kelemahan kelemahan sertabertentangan dengan ketentuan Perundang Undangan yangberlaku, dan tidak menganut azas azas umumPemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud

, dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensisekarang Terbanding menyatakan diri tidak pernah kawin keluar karenadikawini dengan Keris adalah sebuah akalakalan yang menyesatkan,akan tetapi justru alasan hukum ini diterima sebagai kebenaran oleh JudexFacti Tingkat Pertama, sehingga jelas Judex Facti Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan didalam memutus suatu perkara karena tidak mempertimbangkan buktibukti para pihak yang bersengketa secara berimbang dan obyektif, untuk itu sudah sepatutnya

Judex facti Tingkat Pertama yang mengambil alih begitu saja pendapat sarjana yang belum pernah diterima secara umum di lingkungan masyarakat Bali adalah merupakan pertimbangan hukum yang = menyesatkan, karena telahmengesampingkan GARIS PURUSA YANG SUDAH MEMBUMI DI BALI sejak dahulu sampai dengan sekarang, sehingga putusan yang diambil atas perkara aquo adalah putusan yang telah melanggar norma hukum adat Bali, dengan demikian sudah sepatutnya putusan ini dibatalkan.Disamping itu juga, Judex Facti

umum oleh para profesional mauoun oleh masyarakat Bali yang masih kental menganut garis PURUSA, untuk itu oleh karena Judex Facti Tingkat Pertama mengadili perkara dengan menyebutkan pendapat Ketut Artadi, SH.., SU. yang ditulis di dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Bali Dengan Aneka Permasalahannya (lihat pertimbangan Hakim pada hal. 53), berarti Judex Facti Tingkat Pertama telah mengadili perkara a quo hanya berdasarkan pendapat penulis, bukan berdasarkan atas hukum; Dengan demikian sudah sepatutnya

Dan oleh karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding adalah perempuan yang berkedudukan sebagai sentana Rajeg, maka Tergugat Konvensi / Pengqugat Rekonvensi sekarang Pembanding dan keturunannyalah yang berhak untuk mewarisi tanah sengketa termasuk melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang melekat diatas tanah tersebut / Tanah sengketa, untuk itu sudah sepatutnya dalildalil qguqgatan Rekonvensi Para Penqgugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi sekarang Para Pembanding dikabulkan

demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex factiTingkatpertama dengan menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh ParaPembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensiadalah perbuatan melawan hukum adalah tidak benar / keliru, justru PenggugatKonvensi / Tergugat Rekovensi sekarang Terbandinglah yang telah melakukanperbuatan melawan hukum, karena sesungguhnya Penggugat Konvensi /Tergugat rekonvensi sekarang Terbanding adalah perempuan yang telah kawinkeluar; untuk itu sudah sepatutnya

Kompetensi AbsolutPengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo1.Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menuntut ganti rugimateriil yang diderita oleh Para Penggugat salah satunya berupapembayaran gaji dan pesangon bagi karyawankaryawan yangdipekerjakan oleh Para Penggugat;Bahwa gaji dan pesangon karyawan yang dituntut olen Para Penggugatdalam gugatan a quo sepatutnya diperiksa dan diadili oleh PengadilanHubungan Industrial dengan acara khusus.

Nomor 2965 K/Padt/2015(petitum) dengan tuntutan (petitum) yang lain memiliki kompetensi yangberbeda secara absolute dan hal tersebut bertentangan dengan hukumacara perdata sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormatyang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugattidak dapat diterima atau setidaktidaknya ditolak (Niet Ontvankelijkverklaara);Ill. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel)8.

Bahwa karena ketidakjelasan/kaburnya dasar gugatan Penggugat, makasudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan a quodinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);V. Gugatan a quo merupakan bentuk penggabungan beberapa Penggugat kedalam satu gugatan yang bertentangan dengan hukum acara perdata(kumulasi subjektif)14.Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa masingmasing Penggugat telah menderita kerugian atas perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan jumlah kerugian yangberbedabeda (quad non);15.

Bahwa dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat diajukan secaraterpisah karena masingmasing Penggugat memiliki jenis kerugian yangberbedabeda dan masingmasing Penggugat merupakan distributordalam wilayah domisili distribusi yang berbedabeda yaitu Bandung,Sidoarjo, Yogyakarta dan Denpasar;16.Bahwa penggabungan beberapa Penggugat ke dalam satu gugatan tidakdibenarkan sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976,yang menyatakan

diajukan tidak pernah menjenguk Penggugat.8 Bahwa, semenjak terjadi keretakan pada bulan Juni 2007 saudarasaudara Penggugatbeserta orang tua Penggugat telah mencari Tergugat ke tempat orang tua Tergugatnamun tidak ketemu.9 Bahwa, karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ada harapanuntuk hidup bersama lagi dengan Tergugat yang disebabkan terjadi keretakan danpertengkaran rumah tangga sehingga telah sesuai dengan Kompilasi Hukum IslamPasal 116 huruf (b).10 Bahwa, karena itu sudah sepatutnya

Penggugat mengurungkan kehendak cerainya akan tetapi tidak berhasil,maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan.Menimbang, bahwa berdasarkan P1 dan pengakuan Penggugat maka harusdinyatakan berada diwilayah / yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali sehingga berwenangmengadili perkaranya.Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan berdasarkan bukti P.2maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya

tidakberhasil;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara inl ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terural diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

majelishakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adaharapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumahtangganya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya

tentang Perkawinan, maka panggilan tersebut dilaksananakandalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya dan telahdilaksanakan secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dan Pemohon Il, telahdipanggil secara resmi dan patut sesuai peraturan perundangundanganyang berlaku, akan tetapi Pemohon dan Pemohon Ill, tidak hadirdipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai Kuasa atau wakilnyayang sah, maka berdasarkan pasal 148 Rbg, yang menyatakan: Bilayangtelah dipanggil dengan sepatutnya

Sah Nikah Regno.0056/Pdt.P/201 7/PALpk,Halaman 4 dari 6halamanMenimbang bahwa Pemohon dan Pemohon Il, ketika mengajukanpermohonan Istobat Nikah telah mengajukan permohonan berperkara secaraCumaCuma, sesuai surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh CamatKecamatan Hamparan Perak, oleh karenanya Hakim berpendapat terharappermohonan para Pemohon aquo, sepatutnya dikabulkan dan membebaskanpara Pemohon untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan gugursebagaimana

putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti suratmaupun buktisaksi, telah mendukung maksud dan tujuan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya telah diindahkan dengan sepatutnya

, danternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang dan tidak menyuruhorang lain sebagai kuasanya menghadap persidangan sehingga oleh karenanya harusdinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Stb. 1941 Nomor 44 jopasal 19 huruf (b) P.P.

Put.No.1/Pdt.G/2019/PTA.JprMenimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbanganseperti tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Meraukedalam Konvensi sepatutnya untuk dikuatkan.DALAM REKONVENSI.Menimbang bahwa mengenai Putusan Dalam Rekonvensi,Pembanding mengajukan keberatan, khusus yang berkaitandengan Nafkah anak yang telah ditetapkan sebesar Rp.600.000,00(enam ratus ribu rupiah sebulan) dengan kenaikan sebesar 10%setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.Menimbang bahwa alasan keberatan

Bahwa Kenaikan biaya 10% setiap tahun adalah wajarmengikuti berkurang nilai uang (inflasi) dan menjaminkecukupan kebutuhan anak untuk tumbuhkembang secarawajar.Menimbang bahwa oleh karena itu Putusan PengadilanTingkat pertama dalam Rekonpensi sepatutnya dikuatkan.DALAM KONVENSI/REKONVENSIMenimbang bahwa tentang biaya perkara, perkara iniadalah termasuk perkara dibidang perkawinan, karena ituberdasarkan ketentuan Pasal 89 UU Nomor 7/1989 Jo UU Nomor3/2006 Jo UU Nomor 50/2009 tentang Peradilan Agama

dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami olehseseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan namadan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa pemohon mengajukan penetapan Mengganti namaadalah sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban pemohon untuk melaporkanperistiwa kelahiran tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undangundang No.23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah sepatutnya

apabilapermohonan pemohon yang cukup beralasan dan berdasar hukum tersebut dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon,buktibukti surat, keterangan saksisaksi dan keterangan Pemohon di persidangansebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak5bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itupermohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena mengenai petitum angka

FAHMI RIADIdiperbaiki menjadi tertulis bernama FAHMI RIADI, menurut Hakim adalah telahterbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan denganhukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan,sepanjang mengenai identitas diri dari anak Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasanmenurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untukmemperbaiki nama Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran anakPemohon

Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara setelan menerima salinan resmidari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatanpinggiran mengenai perbaikan nama Pemohon tersebut pada register AktaPencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapatkekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon,sehingga Hakim berpendapat sepatutnya

dilakukan perubahan redaksionalnyatanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilpermohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonanPemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dansifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentinganPemohon sendiri, maka sudah sepatutnya

PATIMAH dan perbaikan tempat dan tanggal lahir Pemohonyang semula lahir di Teluk Paring tanggal 19 Januari 2000 diperbaiki menjadi lahir diAmuntai tanggal 16 Januari 2000 menurut Hakim adalah telah terbukti mengandungkebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum,sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diri dariPemohon tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasanmenurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya

Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Hulu Sungai Utara setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yangtelah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahannama dan perbaikan tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada register AktaPencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapatkekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, sehinggaHakim berpendapat sepatutnya

dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubahmaksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makadalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya danberalasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untukdinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dariperkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri,maka sudah sepatutnya

dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak dapat dilakukan karenaTergugat tidak hadir di persidangan dan mediasipun tidak dapat dilaksankan,namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepadaPenggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untukmelanjutkan perkara ini ;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

Tergugatdengan alasan sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, bahkan Penggugatdengan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama dan sampai sekarangdan tidak ada berkomunikasi lagi;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya

Tergugat, dari keterangan saksisaksi serta dari kenyataan diHalaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor; 0000/Pdt.G/2017/PA.Pdgpersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangansuami istri dengan perkawin yang sah, dan sudah dikaruniai 1 (Satu) oranganak;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan keseimpulannyadipersidangan yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sertadari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya

Jember, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, membeli,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untukmenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, membawa, meyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehdari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut: Bermula pada hari dan tanggal tidak dapat diingat dengan

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatubenda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehdari kejahatan;Terhadap unsurunsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaiberikut:1.

nota pembeliannya seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwahandphone tersebut merupakan hasil dari kejahatan;Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 731/Pid.B/2018/PN JmrMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena salahsatu perbuatan dalam unsur kedua ini telah terpenuhi, maka unsur "membeli,menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untukmenarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yangdiketahui atau sepatutnya

berdasarkan faktafakta hukum tersebut, terhadappermohonan dari Pemohon untuk perubahan Tahun Kelahiran anak Pemohon yangsemula 4 Oktober 2001 menjadi 4 Oktober 2000, menurut Hakim adalah telah terbuktimengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menuruthukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diridari anak Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasanmenurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya

memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Balangan setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telahberkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahanTahun Kelahiran anak Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yangdisediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapatkekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, sehinggaHakim berpendapat sepatutnya

dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubahmaksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makadalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya danberalasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untukdinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dariperkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri,maka sudah sepatutnya

Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat, seperti : Tergugattidak mau untuk pergi lebaran dan minta maaf saat lebaran kepadaorang tua Penggugat, padahal sudah sepatutnya Tergugat sebagaiseorang menantu untuk meminta maaf kepada mertua Tergugat (orangtua Penggugat);5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering didamaikan oleh pihakkeluarga, namun tidak berhasil;6.

di atas ;Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak dapat dilakukan karenaTergugat tidak hadir di persidangan dan mediasipun tidak dapat dilaksanakan,namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepadaPenggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTergugat, akan tetapi Penggugat tetap tegunh pada pendiriannya untukmelanjutkan perkara ini ;Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

menghargai orangtua Penggugat seperti ketika lebaran tidak mau berkunjung kepada orang tuaPenggugat untuk bermaafmaafan, akibatnya antara Penggugat denganTergugatberpisah rumah sampai sekarang;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974 ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya

bertentangandengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkanasas manfaat demi mempermudah kepentingan anak Pemohon makaPengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor2 dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan buktibukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonanPemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan dan bersifat Jurisdiction voluntarism sudah sepatutnya

bahwabiaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonandikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biayapermohonan sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan makasudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;Mengingat UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009Tentang