Ditemukan 51522 data
19 — 0
Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa gugatanPenggugat telah memenuhi salah satu unsur alasanperceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, jo pasal116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu GugatanPenggugat secara yuridis telah mempunyai alasan hukum;Menimbang, bahwa disamping alasan yuridis tersebutdiatas maka secara psychologis dapat disimpulkan bahwaikatan batin yang mendasari
18 — 17
Nomor Tahun2008 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknyarumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat Tidakpernah memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat sering berkata kasar dansejak tanggal 13 Juni 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnyayang jelas bahkan Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari alamat Tergugat danPenggugatpun
39 — 1
berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah danpatut tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sahuntuk hadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan alasanyang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil patut tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (HIRpasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
31 — 11
sehinggahendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan GugatanPenggugat adalah sebagaimana diuraikan Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untukmemberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar sehinggadapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatserta diperkuat oleh bukti P.1 maka dinyatakan terbuktibahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istriyang sah; Menimbang, bahwa yang mendasari
142 — 63
Juni 2019, sebagaimana yangdiamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, meskipun penyelesaianperkara ini secara damai tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannyamengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkantalak satu bain sughro dari Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding sebagaimana tertera pada amar putusan a quo angka 2 (dua),menurut Majelis Hakim tingkat banding putusan tersebut telah tepat dan benar,dimana pertimbangan hukum yang mendasari
10 — 10
Majelis Hakim mengabulkan gugatanPenggugat dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karenaperceraian;Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat dalam mengajukangugatan cerai terhadap Tergugat, dalam fundamentum petendi adalah bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina, semula rumah tanggaPenggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah seringterjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak yangdisebabkan oleh beberapa sebab sebagaimana diuraikan
23 — 25
Peraturan MahkamahAgung RI Nomor tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto copy Kutipan Akta Nikah(bukti P1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telahterikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 29 Desember 2006;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugatagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil,sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
22 — 15
Undangundang, maka PengadilanAgama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugatn tidak pernah hadir di persidangan,maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RINomor tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugatagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil,sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
10 — 1
, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmidan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanyayang sah untuk hadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebutdisebabkan alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patuttetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara inidapat diputus dengan verstek (pasal 125 ayat (1) HIR); Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
23 — 1
sah;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk hadir, dan pula tidakternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yangsah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
34 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTergugat) menyampaikan:Bahwa Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto Nomor S1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal merupakan surat pemberitahuan kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) bahwasurat keberatan tidak memenuhi persyaratan Pasal 25 ayat(3a) UndangUndang KUP, dan bukan merupakankeputusan;Bahwa terkait dengan dasar hukum Pasal 23 ayat (2) huruf dUndangUndang KUP yang mendasari
Putusan Nomor 1312/B/PK/PJK/2017diajukan terhadap Surat Kepala KPP Pratama PurwokertoNomor S1740/WPuJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal;Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) telah menyatakan bahwa dasar hukumyang mendasari pengajuan gugatan adalah Pasal 23 ayat (2)huruf d UndangUndang KUP;Bahwa dalam petitum surat gugatannya, TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) meminta agakSKPKB PPN Nomor
Bahwa pada dasarnya dalam persidanganTermohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) sudah menyatakan dasar hukumyang mendasari gugatan yang diajukan adalahPasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP;Halaman 17 dari 34 Halaman.
12 — 5
Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi Obscure Libel atau tidak jelas dankabur/samarsamar, karena Penggugat Rekonvensi dalam menyusungugatan tidak terang isinya, dengan kata lain formulasinya tidak jelas.Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatanharus jelas dan tegas (duidelijk) ;Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dalam menyusun posita(fundamentum petendi tidak menerangkan dasar fakta (fatelijke grond),tidak menerangkan kejadian dan peristiwa yang mendasari gugatan, tidakmenerangkan
pokoknya Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan PenggugatRekonpensi semula, dan menolak dengan keras dan tegas seluruh dalihdalih TergugatRekonpensi kecuali yang secara tegastegas diakuikebenarannya ;Bahwa tidak benar jika Tergugat Rekonpensi mendalilkan gugatan PenggugatRekonpensi kabur (obscuur libel), karena menurut Penggugat Rekonpensi gugatantersebut sudah tepat dan benar, jelas serta tidak kabur, yaitu : Bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonpensi sudah mencantumkan posita(dalil/alasan) yang mendasari
Yang benar adalahmestinya menurut kaidah hukum, dalam hal ini adalah hukum acaraperdata.Bahwa sangat tidak benar gugatan Penggugat Rekonvensi dalam menyusun posita(fundamentum petendi) yang langsung menyebutkan sejumlah uang sebagaituntutan hak haknya mengenai nafkah Iddah, Iddah, nafkah lampau, nafkah anakdengan tidak menerangkan dasar fakta (fatelijke grond), tidak menerangkankejadian dan peristiwa yang mendasari gugatan, tidak menerangkan pula dasarhukumnya (rechtsgrond), dengan kata lain Penggugat
WIWIEK SURYANI, SH
Terdakwa:
1.DODY KISWANTO Alias BOY Anak dari DEDY LEOBERT SALOMO
2.ANGGY MALINO Alias ANGGY Bin MILO
77 — 8
ANGGY MALINO Alias ANGGY Bin MILO;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Terdakwa dalampersidangan diakui dan dibenarkan identitas dirinya oleh Para Terdakwa sesuaidengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Menimbang, bahwa mendasari kepada pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa Terdakwa I. DODY KISWANTO Alias BOY Anak dariDEDY LEOBERT SALOMO dan Terdakwa II.
NarkotikaGolongan I, sehingga hal tersebut tidak dapat di pakai sebagai keterangan saksidalam hal pembuktian Para Terdakwa telah melakukan menjadi perantara dalampenyerahan sabu, hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke27 KUHAP, bahwa Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalamperkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwapidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri denganmenyebut alasan dari pengetahuannya ini;Menimbang, bahwa mendasari
artinya apabila salahsatu Komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendakidalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslahditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenangatau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawanhukum adalah melakukan halhal yang dilarang oleh hukum atau undangundang;Menimbang bahwa, mendasari
51 — 60
keberatan pertama, setelah membaca danmeneliti berkas perkara Terdakwa dan BAS No:BAS/059K/PM Il 09/AD/II11/2010,Majelis tidak menemukan adanyakeberatan keberatan Terdakwa terhadap penahananapalagi selama Terdakwa menjadi anggota JINI seringmelakukan tindak pidana.Terhadap keberatan kedua, di dalam menjalankantugasnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memilikikewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahanpemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa karenapenjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinasMiliter mendasari
Essensial dalam penjatuhan pidana tambahanpemecatan mendasari pasal 26 ayat (1) MKUHPM tersebutadalah ketidaklayakan lagi seseorang Militer untuktetap berada dalam dinas kemiliteran yang dihadapkandengan perbuatan yang telah dilakukannya.Dengan demikian keberatan Terdakwa sepanjangmengenai penahana dan yang berkenaan denganpenjatuhan pidana tambahan pemecatan haruslahdikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.
Mayor Chk F.S Lumbanraja, S.H.
Terdakwa:
KLK TTU PUJI HANDOKO
92 — 45
.: Bahwa mendasari pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997ditegaskan bahwa Pengadilan Militer adalah merupakanpelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan AngkatanBersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilanHal.4 dari 26 hal.
Putusan Nomor 88K/PM.III18/AL/VII/2019Menimbangdengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraanpertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastianhukum = serta =untuk menghindari agar tidakdisalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat inimasih melekat sebagai anggota TNI untuk halhal yangdapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagailangkah positif dalam percepatan penyelesaian perkaradesersi yang dilakukan Terdakwa dan demi untukkepastian hukum tentang status diri Terdakwa dandengan mendasari
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
111997 dan bukan dengan Akta Jual Beli yang dibuatPejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) yang merupakan satusatunyaPejabat yang ditunjuk oleh pemerintah dalam membuat Akta Tanah.Dengan demikian telah jelas bahwa kwitansi jual beli dibawah tangantersebut tidak sah dan Perbuatan Tergugat dengan pihak penjualyang melakukan jual beli di bawah tangan atas tanah dan bangunanseluas 188 m2 yang mendasari terbitnya SHM No. 1336 tgl 23102001tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena obyek jual belitersebut
Menyatakan pengumuman tgl 1272000 No. 19/PENG/V1112000yang diterbitkan Tergugat IV yang mendasari terbitnya SHM No.1336 tidak sah / batal demi hukum ;5. Menyatakan SHM No.1336 seluas 188 m2 (diterbitkan tgl 23102001) surat ukur No .17P.Kulon/2001 tgl 253200 1 tidak sah /batal demi hukum ;6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum ;7. Menyatakan Penggugat adalah pembeli lelang yang beritikat baikdan harus dilindungi UndangUndang ;8.
197 — 171
tersebut yangmenjadi alasan PENGGUGAT sehingga dalam gugatannya PENGGUGAT mohonagar Akta Pengakuan Hutang No. 34 tanggai 9 April 2010 dinyatakan cacat hukum dantidak berlaku rnengikat, maka dalil dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwaTERGUGAT I telah melakukan paksaan dan tekanan (perbuatan tidak menyenangkan)tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu sampi ada putusan Yang Telah BerkekuatanHukum Tetap.6 Dengan demikian, dalildalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukanpaksaan dan tekanan yang mendasari
AktaPengakuan Hutang No. 34 tanggal 9 April 2010 adalah TERGUGAT I dengan PT.GREEN E BUANA;3.GUGATAN PENGGUGAT PREMATUREeBahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hutang dibuatatas dasar paksaan dan tekanan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, karena haltersebut tidak sesuai dengan fakta fakta hukum yang sebenarnya, harus dibuktikanterlebih dahulu sampai ada putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.Dengan demikian, dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukanpaksaan dan tekanan yang mendasari
Reman, SH.MH
Terdakwa:
Petrus Satri Faluk
82 — 42
IlO7 Jakarta Nomor B/726/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020,dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan TerdakwaDenma Kopassus telah memberikan jawaban yaitu surat dari Dandenma KopassusNomor R/24/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwaTerdakwa Petrus Satri Faluk, Pratu NRP 31140620150492 tidak dapat dihadirkandipersidangan Pengadilan Militer IIlO8 Jakarta.Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 68/K/PM II08/AD/III/2020Menimbang, bahwa dengan mendasari
unsurunsur tindakpidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke2 Jo Ayat (2) KUHPM.Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 68/K/PM II08/AD/III/2020Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu RizkiHabriansyah dan Saksi atas nama Pratu Jundi Robby Simanjuntak telah dipanggil secarasah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namunpara Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yangtidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari
39 — 27
Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalampersidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis HakimPengadilan Militer O02 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalammemutus perkara Pembanding hanya bersumber dari keteranganTerdakwa saja, yaitu pengkuan pernah mengkonsumsi Narkotika jenisshabu. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwadipersidangan mengakui pernah mengkonsumsi shabu namun Oditurdan hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut denganalat bukti yang lain.
Mendasari pasal 194 ayat (1)huruf d dan e UU No.31 Tahun 1997 bahwa putusan pemidanaan yangdisusun Majelis Hakim sebenarnya sudah tidak memedomani pasaltersebut diatas, karena terjadi pertentangan dimana pasal peraturanyang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan yaitu pasal127 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang narkotika tidak dijalankansesual dengan roh/jiwa atau lazim disebut original of content dari padapasal 127 undangundang No 35 tahun 2009 itu sendiri.
10 — 0
perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2012 terjadi pisah ranjangsampai dengan sekarang;e bahwa, setelah sejak akhir tahun 20012 terjadi pisah ranjang, sehinggaberakibat pula kepada terjadinya pisah rumah antara Penggugat danTergugat sejak bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang;e bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antaraPenggugat dan Tergugat ;e bahwa, usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari
yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;Menimbang, bahwa selain adanya ikatan lahir, justru yang merupakan essensidalam pernikahan adalah ikatan batin seperti rasa cinta, kasih sayang dan saling percayaserta perlidungan, tetapi telah ternyata ikatan batin (psikologis) itu telah ternyata pulatidak ada lagi/lenyap dalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah18tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudahhambar dan tidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari