Ditemukan 11435 data
198 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YKtanggal 16 Juni 2010 dengan Objek Gugatan Surat Para TergugatNomor: $3299/PW.12/5/2009tanggal 6 Oktober 2009 tentangPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPCPartai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 ;b.
ZAKARIA, S.P.d
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
125 — 96
Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;Halaman 18 dari 31 HalamanPutusan Perkara Nomor: 19/G/2017/PTUN.BNAb. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik atau;d. dihukum penjara berdasarkan Putusan
44 — 2
Rendy Zulhadjidan meminta agar saksi Moh.Rendy Zulhadji menjemput terdakwa dan mengantar terdakwa kelapangansepak bola di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat karena saatitu sedang diadakan kampanye salah satu partai. Dengan menggunakansepeda motor Saksi Moh. Rendy Zulhadji menjemput terdakwa sekitar jam15.00 wita, kemudian terdakwa dan saksi Moh. Rendy Zulhadji menuju kelapangan sepak bola tersebut.
Terbanding/Penggugat : REKTOR INSTITUT SUMATERA
Turut Terbanding/Tergugat I : SUDARYANTO
Turut Terbanding/Tergugat III : NGERTINA TARIGAN
Turut Terbanding/Tergugat IV : CECEP SOFIUDDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : GUSTI AYU WIDYA LESTARI YANTI.SH.M.Kn
35 — 30
Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah denganmembuat aktaakta yang akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan datapendaftaran tanah;Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 1457 KUHPerdata :ual beli adalah suatu persetujuan dengan mana Pihak yang satumengikatkan diri untuk menyerahkan kebendaan dan Pihak lain untukmembayar harga yang telah dijanjikan;Dalam pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah, maka Suatu kebendaanyang dimaksud adalah hak atas tanah;Akta Jual Beli termasuk dalam jenis Parti Acte (Partai
77 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum partai politik;7. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undangundang No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik yang untuk Komisi Informasi Provinsitentunya ditetapkan dan diangkat oleh Pemerintah Provinsi dalam hal inidiwakili oleh Gubernur Sumatera Barat;8.
150 — 63
Pasangan Calonyang diusulkan oleh Partai Poltik dan Gabungan PartaiPolitik. (b) Pasangan Calon perseorangan yang didikungoleh sejumlah orang 15. Bahwa oleh karena SYAMSUL BAHRI, S.T. sebagaipaket Pasangan dari Penggugat inperson tidak ikut sertamengajukan gugatan a quo, maka gugatan Penggugatdapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidakmemenuhi syarat formil gugatan karena tidakMlterpenuhinya prasa persona standi judicio =; 16.
209 — 236 — Berkekuatan Hukum Tetap
dicermati dalil gugatan Para Penggugat adalah gugatanmelawan hukum tentang permasalahan hak keperdataan kepemilikan tanahantara Para Penggugat dengan Tergugat Turut Tergugat II sampai denganTurut Tergugat V, mengingat dalam dalil gugatan tidak mencantumkanperbuatan hukum mana yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga merugikan Para Penggugat, untuk itu mohon kepada MajelisHakim yang mengadili perkara a quo agar mengeluarkan Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) sebagai partai
83 — 62
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat padaangka 2 halaman 2, dengan alasan bahwa oleh karena sifat ABUJAPIadalah organisasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), bukanorganisasi pemerintah, bukan organisasi partai politik dan/atau tidakmerupakan bagiannya, bersifat Mandiri dan independen sertakekeluargaan/gotong royong, sebagaimana diatur pada Pasal 7 AD/ART20142019 mengenai SIFAT dan suatu organisasi adalah bersifatsukarela, sosial, Mandiri, nirlaba, dan demokratis sebagaimana
FRANSISKUS LAIA
Tergugat:
1.Kepala Desa Tumari
2.FA'AHAKHODODO NDRURU, S.Sos/Kepala Desa tumari, Desa tumari, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan
188 — 81
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan rakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukandalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemelihan umumdan/atau pemelihan kepala daerah;k.
Fitra Teguh Nugroho, S.H.
Terdakwa:
Suryadi bin Dari
82 — 0
- 1 (satu) buah map snel hecter warna kuning yang berisi 1 (satu) bendel chek list persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala Desa atas nama calon Suryadi tanggal 4 agustus 2013, dengan lampiran sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai Pengurus atau Anggota Partai
- 1 (satu) buah map snel hecter warna kuning yang berisi 1 (satu) bendel chek list persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala Desa atas nama calon Suryadi tanggal 4 agustus 2013, dengan lampiran sebagai berikut:
1193 — 859
sidang pembacaan putusan selauntuk perkara Nomor: 9192/PHPU.DXI/2011 yang amarnya memutuskanantara lain:e Membatalkan SK KPU Kabupaten Buton Nomor: 33/Kpts/KPUKAB/PKD/VII/Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;e Memerintahkan KPU Kabupaten Buton untuk melakukan verifikasi administrasi danverifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diusulkan partai
DOHONG,Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas padaPemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 dengan DewanPimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten GunungMas Nomor : 01/KPTS/HAMIAR2/VI/2013 (Nomor : 63/KPTS/DPC.PDIPP/GM/VI/2013) tentang Pembentukan Tim Kampanye DR.Drs. HAMBIT BINTIH,MM Drs. ARTON S.
Empat Lawang Prov Sumsel, tetap terlampirdalam berkas perkara.652 1 (satu) lembar asli Atribut Kalender tulisan Pabrik Atribut Pilkada/ Partai/Caleg/Kampanye Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati, tetap terlampir dalamberkas perkara.653 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan Bagaimana Sdr. Kenal denganBapak Budi Antony Aljufri?...dst, tetap terlampir dalam berkas perkara.654 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan Bagaimana Sdr. Kenal denganBapak Romy Herton?...
DOHONG,Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas padaPemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 dengan DewanPimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten GunungMas Nomor : 01/KPTS/HAMIAR2/VI/2013 (Nomor:63/KPTS/DPC.PDIPP/GM/V1I/2013) tentang Pembentukan Tim Kampanye DR.Drs. HAMBIT BINTIH,MM Drs. ARTON S.
Empat Lawang Prov Sumsel, tetap terlampirdalam berkas perkara.652 1 (satu) lembar asli Atribut Kalender tulisan Pabrik Atribut Pilkada/Partai/Caleg/Kampanye Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati, tetap terlampir dalamberkas perkara.653 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan Bagaimana Sdr. Kenal denganBapak Budi Antony Aljufri?...dst, tetap terlampir dalam berkas perkara.654 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan Bagaimana Sdr. Kenal denganBapak Romy Herton?...
137 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1657 K/Pid.Sus/201430yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah AgungRI pada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci.78. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty.79. 1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan
No.1657 K/Pid.Sus/20147481.1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperinal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKARTIII/201 1tanggal 31 Maret 2011 perihalPermohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor : B110/GOLKARTIII/201 1tanggal 31 Maret 2011 perihalPermohonan Dukungan Kembali dengan tujuan JaksaAgung RI yang diterima oleh Risty.82.1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri MuaraTebo Reg.Perkara No : PDS04/N.5.17/Ft.1/07/2009tanggal 09 Februari 2010 atas nama Terdakwa H.
Muladi, S.H.selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang81.82.83.84.terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima
No.1657 K/Pid.Sus/201417681.82.83.84.1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty.1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Muara TeboReg.Perkara No : PDS04/N.5.17/Ft.1/07/2009 tanggal 09 Februari 2010atas nama Terdakwa
185 — 193
= ene cen eeFotokopi Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor:06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dalamPerkara Gugatan Tata Usaha Negara antaraJohanis Richard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugatmelawan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, denganObyek Gugatan Surat Tergugat Nomor: S3299/PW.12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009434445.Bukti T43Bukti T44Bukti T45astentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai
Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007.
Sutrisno,SH
Terdakwa:
M. Heri Susanto
95 — 43
meningkat, disamping itu ada kebanggaantersendiri bagi sesama anggota Yonif 328/Dirgahayuapabila ada mantan anggota Yonif 328/Dirgahayumenjadi Presiden.Bahwa selama Terdakwa membantu = Saksi2membagikan dan menyebarkan kaos bergambarpasangan calon prsiden dan wakil presiden nomer 2tidak ada orang lain ataupun pimpinan Terdakwa yangmemerintahkan Terdakwa semua atas inisiatif Terdakwadan Terdakwa lakukan dengan sadar tanpa adapaksaan dan perintah dari orang lain dan Terdakwatidak pernah diajak oleh partai
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal itu berarti, berbagai keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyakharus dibuat dengan sepengetahuan rakyat, dengan keikutsertaan rakyat dan denganmekanisme pemantauan dan evaluasi yang dibuat oleh rakyat, yang selanjutnyaditerjemahkan dalam proses PEMILU (Pemilihan Umum) untuk memilih wakilwakilrakyat yang kandidatnya ditawarkan oleh berbagai partai politik yang bersaing.
214 — 13
posisi para pihak ;Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagaipenggugat,Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian,disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat;Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata;Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandungsengketa;Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak;Pengadilan Negeri Pemalang Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.Pml Halaman 35 Berarti gugatan perdata bersifat partai
22 — 13
Bahwa tergugat ReKonvensi saat ini bekerja sebagai staffadministrasi sebuah partai politik dan sebagai staf ahli fraksi DPRDkab. Pekalongan dan mempunyai penghasilan tetapRP.5.000.000, /Bulan. Sehingga sangat masuk akal dan bealasanjika majelis hakim pemeriksaan perkara mengabulkan semuapermintaan nafkah serta gugatan ReKonvensi tersebut mengingatpenghasilan tergugat rekonvensi tiap bulannya baik. Apa yangHal. 10 dari 44 hal.
HERMANSYAH
Tergugat:
MODESTUS MMP SIBORO
66 — 24
Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukanexception in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagaitergugat keliru21.
51 — 16
bertemupemilik toko ,disana bertemu orang tua pemilik toko dan dijawabsedang luar kota ,e Bahwa saksi setelah menerima jawaban dari pihak toko yangjatuh tempo kemudian melaporkan kepada pimpinan danpimpinanpun kroscek terhadap Terdakwa ,e Bahwa saksi setelah mengetahui pengiriman fiktif yang dilakukanTerdakwaSaksi akan bertanya bagaimana kejadiannya sehingga seperti itu , namunTerdakwa berpesan: Saksi tidak perlu menagih ke toko Bersama BangunMandiri ,e Bahwa perusahaan tidak menerima order eceran / partai
62 — 10
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapat mengajukanexceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorangpengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.