Ditemukan 51522 data
67 — 18
Agama Yogyakarta yang mewilayahiKota Yogyakarta;Menimbang, bahwa berdasarka bukti P.3 ( Poto kopi Kutipan AktaNikah), maka para pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon butir 1 dan 2 antaralain adalan para Pemohon mohon Pengadilan menetapkan anak yangbernama ANAK PARA PEMOHON, Lakilaki, lahir pada tanggal 07 Agustus2015, usia 3 tahun 5 bulan dapat diakui sebagai anak sah Pemohon (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON II);Menimbang, bahwa posita yang mendasari
13 — 1
berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
13 — 2
., tanggal yang sama telah mengemukakan halhal sebagai berikut:Adapun halhal yang mendasari Penggugat mengajukan Gugatan Perceraianterhadap Tergugat sebagai berikut :1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 1993, antara Penggugat denganTergugat telah melangsungkan Akad Nikah sebagaimana Kutipan Akta NikahNomor: XXX, tertanggal 26 November 1993 dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta..
12 — 3
suatu bukti apapun lagi,selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap padadalil permohonanya dan mohon dijatuhkan penetapan ;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan denganputusan int ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
12 — 1
Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, PengadilanAgama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dankarena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebuttermasuk perkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan data Akta Nikah tersebut karena ternyata dalam AktaNikah Nomor 19/19/1985 tanggal 09 April 1985, yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman, KabupatenPonorogo, tertulis Pemohon bernama Imam
11 — 6
adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan biodata ParaPemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3, menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
82 — 21
potokopiDuplikat Kutipan Akta Nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPemohon dan Termohon, adalah suami istri sah;Menimbang, bahwa perkara ini telah diupayakan perdamaian, namuntidak berhasil, sehingga harus dilanjutkan pemeriksaanya;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon butir 1 dan 2antara lain adalah Pemohon mohon supaya Pengadilan memberikan ijinkepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri keduaPemohon nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;Menimbang bahwa posita yang mendasari
23 — 16
Februari 2004,oleh karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon dan Pemohon Ilmengajukan permohonannya (vide pasal 13 PP No.54 Tahun 2007 TentangPelaksanaan Pengangkatan anak);Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Il sebagaimanaterurai diatas pada intinya adalah mohon agar kepada Pemohon danPemohon Il ditetapkan sebagai orang tua angkat dari seorang anak yangbernama CAON ANAK , yang telah ditemukan oleh Ibu Bidan Sukatmi padatanggal 25 September 2013 (vide bukti P.5) ;Menimbang, bahwa perihal yang mendasari
17 — 2
Penetapan Nomor 0424/Pdt.P/2021//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama LULUK WAHYU NENGSIH lahir pada tanggal 21 Mei2004 dengan seorang lakilaki yang bernama MAKMUR akan tetapi maksud paraPemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan KratonKabupaten
15 — 12
., Hal 5 dari 9 Hal.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon ! danPemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalahPemohon pada tanggal 13 September 1977 telah melangsungkanperkawinan sah dengan seorang perempuan bernama SITI LIAH BINTINGARI dan telah mendapat Buku Kutipan Nikah yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sesuai KutipanAkta Nikah, Nomor 549/60/IX/1977 tanggal 13 September 1977dan tertulisNama Pemohon Y.
55 — 25
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara secarakeseluruhan, barangbukti, saksisaksi dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor :1409/Pid.B/2014/PN.Lbp tanggal 18 Desember 2014, memori banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum tertanggal 16 Januari 2015, dan memori banding yang diajukan olehPenasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Januari 2015, berpendapat bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
10 — 8
Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonanperubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dan Pemohon II yangtertulis dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: xxxxx tanggal 28 Juni 1971 danduplikat kutipan akta nikah nomor xxxxx2 tanggal 19 April 2002 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx kabupaten Tegal;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
21 — 2
Bahwa terhadap harta bersama / gono gini tersebut diatas PenggugatRekonpensi / Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi sudah bersepakat dalam penyelesaian hukumnyauntuk mendasari kepada Akta Kesepakatan Bersama No. 07, tertanggal 23Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Lina KusmiWardayati, SH;5.
Benar bahwa terhadap harta bersama / gonogini tersebut diatasPENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI telahbersepakat dalam penyelesaian hukumnya untuk mendasari kepada AktaKesepakatan Bersama No. 07, tertanggal 23 Oktober 2012 yang Oibuatdihadapat Notaris / PPAT Lina Kusmi Wardayati, SH. Bahwa terhadap hartabersama / gonogini tersebut berlaku Akta Kesepakatan Bersama No. 07,tertanggal 23 Oktober 2012 apabila terjadi perceraian antara keduanya;6.
Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rakonpensi poin 3, akan PenggugatRekonpensi tanggapi aalah sebagai berikut :Bahwa benar Penggugat mengajukan Gugatan Rekonpensi (Counter Claim)berkaitan dengan harta bersama dan hakhak Penggugat selaku Istri yangbersamaan dengan Permohonan Cerai Talak adalah dengan mendasari Pasal132 huruf a dan b HIR atau Pasal 157 dan 158 RBG serta UU No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, hal mana alasan alasan kebolehanmengajukan Gugatan Rekonpensi didasarkan atas kenyataan k
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
207/11/058/13 tanggal 10 Januari 2013 MasaPajak Juli 2011 dengan perincian sebagai berikut: Ditambah/ sooUraian Semula (Dikurangi) Menjadl(Rp) (Rp) (Rp)PPN yang Kurang / (Lebih) Bayar 79.512.910 0 79.512.910Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 79.512.910 0 79.512.910Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar 159.025.820 0 159.025.820 Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepada PengadilanPajak atas permohonan Keberatan yang ditolak seluruhnya dengan Keputusan diatas;Bahwa adapun alasan yang mendasari
Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titio olan dengan menggunakan fasilitaspengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas selurun penyerahannya termasukdalam Penyerahan yang Terutang Pajak;selurun Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesualketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan":Bahwa landasan filosofis yang mendasari
Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titio olan dengan menggunakan fasilitaspengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalamPenyerahan yang Terutang Pajak;sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidakdapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sesual ketentuan peraturan perundangundangan di bidangperpajakan;Landasan filosofis yang mendasari
55 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mangsur telah mengadakan beberapatransaksi jual beli di hadapan R.M Soekirno selaku Pejabat Pembuat AktaTanah Wilayah Kecamatan Ciputat, atas sebagian objek tanah Persil 6 DIV C 1349: Di dalam warkah dari objek sengketa, salah satunya adalah Akte JualBeli yang terbit tahun 1965 yang mendasari terjadinya perubahanpemegang hak atas objek sengketa, di dalam isi Akte Jual Beli seolaholah S.Mangsur telah membubuhkan tanda tangan selaku Penjual;Bahwa dalil sebagaimana diuraikan pada point 5 dan 6 di atas
alasanpengambilalinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebutadalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;Bahwa, Judex Facti memiliki kKewajiban untuk menggali kembali peristiwahukum yang terjadi di dalam persidangan, semua alat bukti diberikanpenilaian yang benar, tidak hanya sekedar membenarkan putusan, itu jelasputusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, dan telah melukai hatipara pencari keadilan;Bahwa apabila diteliti dan dicermati secara seksama, mengenai buktitransaksi jual beli yang mendasari
Mangsur (Setiawati Mangsur): Tanda tangan yang tertera dalam AJBAJB tahun 1965 (Bukti T3, T12dan T19) yang mendasari terbitnya objek sengketa tidak sama dengantanda tangan S. Mangsur yang tertera dalam bukti P5 dan P6. Pekerjaan S. Mangsur (Setiawati Mangsur) yang benar adalah IbuRumah Tangga, tapi dalam AJB yang bendasari terbitnya objek sengketatercatat pekerjaan S. Mangsur adalah pedagang bahkan ada yangtercatat pekerjaan petani; Umur S.
33 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terkait dengan dasar hukum Pasal 23 ayat (2)huruf d UndangUndang KUP yang mendasari gugatanTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)adalah tidak tepat dengan alasan:1) Bahwa Surat Pemberitahuan Surat Keberatan TidakMemenuhi Persyaratan Formal bukan merupakanobjek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP, karenamerupakan surat pemberitahuan, bukan merupakansurat ketetapan pajak atau surat keputusan;2) Bahwa objek gugatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal
Bahwa dalam persidangan, Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) telah menyatakan bahwadasar hukum yang mendasari pengajuan gugatanadalah Pasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP;c. Bahwa dalam petitum surat gugatannya, TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) meminta agarSKPKB PPN Nomor 00010/207/10/521/13 tanggal 18April 2013 Masa Pajak Oktober 2010 sebesarRp307.380.704,00 dibatalkan karena penerbitannyatidak sesuai prosedur;d.
Bahwa pada dasarnya dalam persidanganTermohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) sudah menyatakan dasar hukumyang mendasari gugatan yang diajukan adalahPasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndangKUP;Bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakanbahwa dasar hukum yang digunakan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)adalah Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangUndangKUP tidak sesuai dengan fakta persidangan, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) telah menyatakan bahwa dasar hukumpengajuan
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
Muhammad Yusuf Nasution
60 — 26
Dekarma Saragih,Mendasari hal tersebut diatas dan Oditur Militer tidaksanggup lagi menghadirkan, maka sesuai ketentuan pasal155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 dan ataspersetujuan Terdakwa maka keterangan saksi2, Saksi3 dansaksi4. yang sudah pernah diberikan di penyidik akandibacakan.Saksi2 :Nama lengkap : Gustaf SaragihPangkat/NRP : Bripda/ 97060679Jabatan : Ba SatlantasKesatuan : Polres SimalungunTempat, tanggal lahir =: Simalungun, Juni 1997Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama
Terhadap suratsurat berupa fotofoto (gambar) tersebutdiatas telah diperlihnatkan dan dibacakan kepada Terdakwa,para Saksi dan Oditur Militer serta telan dibenarkan danmerupakan gambar dari barangbarang yang telahdipertimbangkan diatas, sehingga fotofoto (gambar) tersebutdapat dijadikan barang bukti perkara ini.: Bahwa dengan mendasari Pasal 171 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi Hakimtidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecualiapabila dengan sekurangkurangnya
I02/AD/V1I/2019Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhipidana penjara secara langsung akan lebih efektif.
Terbanding/Penggugat I : DWI RETNOWATI BINTI PARMADI (ALM) Diwakili Oleh : HAK DENNY MIM SHOT TANTI, S.T., S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat II : TRI SULISTYOWATI BINTI (ALM) PARMADI Diwakili Oleh : HAK DENNY MIM SHOT TANTI, S.T., S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat III : DAMAYANTI YULI SETYOWATI BINTI (ALM) PARMADI Diwakili Oleh : HAK DENNY MIM SHOT TANTI, S.T., S.H., M.H.
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. BPR. GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA
Turut Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG
59 — 32
DAMAYATI YULI SETYOWATI;Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 193/Pdt/2021/PT SMG Bahwa dengan tidak dimasukkannya TIAH dan DIAH EKOWATIsebagai Para Pelawan menjadi gugatan Perlawanan yang diajukanoleh Para Pelawan adalah kurang fihak; Disamping itu, bahwa yang menjadi dasar diajukan lelang olehTerlawan II di KPKNL adalah mendasari sertifikat Hak Tanggungannomor: 4540/2017, yang telah dikeluarkan oleh Badan PertanahanKabupaten Semarang, sehingga sudah selayaknya BadanPertanahan diajukan dalam fihak perkara
Bahwa yang menjadi dasar diajukan lelang oleh Terlawan II diKPKNL adalah mendasari sertifikat Hak Tanggungan nomor4540/2017, yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan KabupatenSemarang, sehingga sudah selayaknya Badan Pertanahan diajukandalam fihak perkara a quo, sehingga dengan tidak diajukannya BadanPertanahan Kabupaten Semarang sebagai fihak dalam perkara ini,maka gugatan Para Pelawan sepantasnya dinyatakan kurang fihak;7.
Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 449,Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 193/Pdt/2021/PT SMGBisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta(fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil ;14.
68 — 10
722 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;Bahwa dengan adanya laporan Polisi dan juga gugatan perdata yang dilakukan olehTergugat tersebut, Penggugat menjadi kaget, kenapa tanah yang Penggugat milikisecara turun temurun, tanpa diketahui oleh Penggugat sudah berpindah tangan;Bahwa dengan adanya pengakuan oleh Tergugat, bahwa Tergugat telah mempunyaiSertipikat Hak Guna Bangunan No. 722 tersebut, Penggugat menjadi ragu dan curiga,pasti terdapat ketidakberesan terhadap sertipikat tersebut;Bahwa yang mendasari
2008yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak termuat materiataupun pertimbangan hukum yang menyatakan sah tidaknyaSertifikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat tersebut ;Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan pengadilan No. 174/Pdt.G/1999/ PN.Smg jo No. 242/Pdt/2000/PT.Smg jo No. 1987 K/Pdt/2001 joNo. 257 PK/ Pdt/ 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, ternyatabahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat ternyatatelah dipergunakan sebagai bukti yang mendasari
yang menjadi perkampunganatau diduduki rakyat akan di prioritaskan bagi rakyat yang mendudukinya setelahdipenuhi persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang Hak tanah,Menimbang, bahwa sebagai gugatan selanjutnya, Penggugat menuntutagar Majelis Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk mengajukan gugatannya itu, Penggugatmenunjuk pada dalil bahwa yang mendasari
12 — 4
Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2021//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama SITI LILIK HAJJAH lahir pada tanggal 13 Maret 2005dengan seorang lakilaki yang bernama YASIN akan tetapi maksud para Pemohontersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguling KabupatenPasuruan