Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Wanprestasi
Register : 21-04-2021 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Jap
Tanggal 15 Oktober 2020 — Perdata : Penggugat -AMRI NUGROHO, dkk Tergugat -JUNUS ROBERT BANO, S.Si, dkk
224 — 134
  • Bahwatindakan Para Penggugat adalah bertentangan dengan prinsip Partai Kontrakyang digariskan dalam 1340 KUH Perdata.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 08-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 2899 K/Pid/2006
1. INDRA PURNOMO,SE, ; KHANIF FAUZI,S.Ag
52 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rapat Pleno tanggal 28 Oktober 2003 yang menetapkan besarnyahonorarium panitia kegiatan Pokja Verifikasi Faktual Partai PolitikCalon Peserta Pemilu tahun 2004 Kab.
Pengadilan PN MANDAILING NATAL Pidana Umum Pemalsuan
Register : 12-07-2012 — Putus : 21-11-2012 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 143/Pid.B/2012/PN.Mdl
Tanggal 21 Nopember 2012 — - NIRMAN - ARDIMAN
94 — 32
  • hukum yang tetap,karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.e Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaansendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagaipegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta.e Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.e Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atauNegara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.e Tidak menjadi anggota atau pengurus partai
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 18-10-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 121/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 28 Nopember 2017 —
144 — 77
  • alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP yaitu (1)Keterangan Saksi (2) Keterangan Ahli (3) Surat (4) Petunjuk (5)Keterangan Terdakwa;Bahwa berapapun banyaknya hanya dihitung 1 demikian juga dengansuart, walau suratnya lebih dari satu tetap dihitung 1 surat alat bukti ;Bahwa Petunjuk itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pokokperkara, termasuk dalam Surat Edaran Kapolri Laporan Polisi juga bisadianggap sebagai petunjuk ;Bahwa bedasarkan teori yang namanya akta itu ada 2 macam, ada aktepejabat dan akta Partai
    , akta pejabat itu misalnya Rapat PemegangSaham yang membuat Notaris, akta Partai dua belah pihak, Notarishanya menerangkan apa yang diterangkan, hanya menulis apa yangditetapkan oleh dua belah pihak, hanya sebatas itu, setelah itu selesaimenjadi akta othentik.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Putus : 03-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 403/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 3 Februari 2015 — VIVA HANDAYANI LAWAN Hj. R.A.Y. HARTINI H. TJONDRONEGORO Cs
150 — 1559
  • Oleh karena itu sepatutnya Tuan Hardjono selaku ahli warisHal.25 dari 97 hal.Putusan No.403/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim.26harus ditarik sebagai pihak/partai dalam gugatan, maka dengan tidak ditariknyayang bersangkutan tersebut, maka gugatan dianggap kurangBahwa ternyata Penggugat merupakan subjek yang masih prematur, sebabkedudukannya selaku ahli waris dari perkawinan Ny. Engelina Wurangian danTuan Hardjono tidak pernah diakui oleh Ny.
    Oleh karena itusepatutnya Tuan Hardjono selaku ahli waris harus ditarik sebagai pihak/partai dalam gugatan ;Gugatan Penggugat masihprematur ;Gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena TergugatVIII menurut hukum sama sekali tidak dapat dinyatakan ikut pula terlibatdalam perbuatan hukum tersebut atas dasar karena membuat danmenerbitkan Akta, karenanya adalah tidak benar dan tidak beralasanhukum Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta ditempatkan pada posisistatus perkara sebagai Tergugat
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 24-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN RANAI Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Ran
Tanggal 16 Oktober 2019 — Pemohon:
PAUL DOUGLAS ROBINSON
Termohon:
Komandan Pangkalan Angkatan Laut, LANAL Tarempa
91 — 58
  • Pidana (KUHAP) tersebut;Menimbang, bahwa mengenai ketentuan yang ada di dalam Pasal 77Kitap Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendapatkankewenangan yang lebih luas lagi ketika adanya putusan dari MahkamahKonstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenanganlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,memutus pembubaran partai
    segera yang tidak diatur didalam pasalpasal yang ada di dalam Kitap Undangundang Hukum AcaraPidana (KUHAP) tersebut, maka berdasarkan Putusan dari MahkamahHalaman 58 dari 65 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN RanKonstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenanganlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,memutus pembubaran partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-08-2010 — Upload : 18-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2276 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 4 Agustus 2010 — ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA, SE Bin SARDJO SADJAD, DK
83 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Langsung kepada konsumen akhir Melalui pedagang/ pengecer di desa/ kecamatan Pembelian partai oleh pedagang kios pasarCash/ kredit sd jangka waktu 14 hari: Tingkat penjualan yang dicapai per 30.04.02sebesar Rp. 879,6 jt atau meningkat 22,5% dariperiode sebelumnya. Target periode 31.12.2002yang diharapkan naik sebesar 24,95% dariperiode April 2001Target penjualan pada periode berikutnyaHal. 5 dari 70 hal. Put.
    No. 2276 K/Pid.Sus/2009& keterampilan)c.PemasaranoOoOoOoOSaluran distribusiSyarat penjualanRealisasi penjualanDibandingkan dgn targetRencana/ targetDimasa mendatangLuas/ Daerah pemasaran :Pembeli dominanPosisi persaingan Suami bsk sebagai pengelola/administrator Pegawai toko sebanyak 8 orang Penjualan kanvas sebanyak 5 orang.: Langsung kepada konsumen akhir Melalui pedagang/ pengecer di desa/kecamatan Pembelian partai oleh pedagang kios pasar: Cash/ kredit sd jangka waktu 14 hariTingkat penjualan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Januari 2012 — SURYANA; SUNARYO HW., Sip. MM.
106 — 27
  • WELLY WALEWANGKO :e Bahwa saksi pernah diperiksa dan di BAPnya di Polisi sebanyak 2kali dan keterangannya adalah benar ;e Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Cirebon sehubungan adanyapenyalahgunaan pengalihan Anggaran Jasa Non PNS dari PosAnggaran Dewan ke Pos Anggaran Sekwan ;e Bahwa saksi sebagai sekretaris Partai Serikat Indonesia kotaCirebon, saksi mendapatkan data tentang APBD 2004 dan saksimerasa terdapat masalah didalamnya yang terkait dengan paraterdakwa ;e Bahwa saksi sebagai pelapor
    dalam perkara ini, karena daripertemuan forum Partai Kota Cirebon, ditemukan adanyakejanggalan dalam Pos Belanja Jasa Pegawai Nono PNS yang semulaanggarannya sebesar Rp.54.000.000,(limapuluh empat jutarupiah), tibatiba pada Triwulan ke III Tahun Anggaran 2004 berubahatau bertambah menjadi Rp.3.507.000.000,(tiga milyar limaratustujuh juta rupiah) ; Bahwa Anggaran per triwulan penetapannya Jasa Non PNS di DASKmurni Rp. 54.000.000, dengan rincian :e Triwulan 118e = Triwulan : Rp. 13.500.000, ;e = Triwulan
    Il : Rp. 13.500.000, ;e = Triwulan III : Rp. 13.500.000, ;e = Triwulan IV : Rp. 13.500.000, ;e Bahwa saksi merasSa ragu pada saat laporan triwulan Ill terjadipengalihan angkanya menjadi Rp. 3.507.000.000, bukan lagi Rp.54.000.000, ;e Bahwa biaya Jasa Pegawai Non PNS, sepengetahuan saksi dan jugapermohonan dari forum Partai Kota Cirebon adalah untuk pegawaihonorer, tenaga kontrak atau lainnya diluar PNS, sehingga tidakmungkin anggarannya sampai Rp.3.507.000.000,(tiga milyarlimaratus tujuh juta rupiah
    anggaran 2004 adalah nilai anggaran biaya jasa nonPNS tahun 2004 adalah terlalu besar, karena jika harusmembayar tenagatenaga non PNS atau tenaga honor yangjumlahnya hanya sekitar 40 orang tenaga honor, maka nilaiRp. 3.507.000.000, tersebut tidak sangat rasional danuntuk kebutuhan konsultan dalam rangka konsultasi demikepentingan kinerja DPRD adalah sangat tidak rasionaldengan angka yang cukup tinggi tersebut ;Bahwa kejanggalan keuangan di DPRD tersebut atas hasil pembahasansaksi dengan beberapa partai
    3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang berbunyi setiap orang adalah perseorangan atau termasuk Korporasi.Menimbang, bahwa orang perseorangan berarti adalah orangsecara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata BarangSiapa sedangkan Korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak,Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum, misalnya Firma,CV, Usaha dagang atau perkumpulan lainnya bahkan juga dapatmenjangkau partai
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 07-03-2013 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 91/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 29 Oktober 2013 — J A M A L U D I N VS DJIAN Bin NAJIM, CS
88 — 14
  • Bahwa Gugatan Penggugat yang hanya menggugat 3 (tiga)pihak Tergugat I, Il, dan Ill saja merupakan proses partai tidaklengkap atau kurang pihak, sehingga melanggar azas hukumacara "Audi et alteram partem) ;2.
    Bahwa, apabila gugatan Penggugat tidak menyertakan para abhiwaris Borot binti Kadut diatas, maka gugatan aquo melanggarazas hukum acara "audi et alteram partem", karena merekapara ahli ~=sewaris ~=wajib +=hukumnya untuk didengar pembelaanatau keterangannya agar proses partai menjadi lengkap ;10.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-07-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 24 Oktober 2016 — ALIMIN JAMHURI bin H. JAMHURI
133 — 34
  • Sehinggadalam hal ini tidak keterlibatan dari DPRD;Bahwa Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan lelang pekerjaanberdasarkan DIPA Perubahan tahun anggaran 2015;Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Barito Selatanperiode 20142019 dari Partai Keadilan Sejahtera dan duduk di Komisi membidangi Pemerintahan sehingga bukan bermitra dengan DinasPekerjaan Umum tapi yang bermitra dengan Dinas Pekerjaan Umumadalah Komisi II;Bahwa kalau hanya pergeseran anggaran, tidak perlu melibatkan DPRDdan tidak ada kewajiban
    pelaksanaannya tidaksesuai dengan ketentuan, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada PimpinanDPRD kemudian dirapatkan dan selanjutnya akan diserahkan kepada Komisiyang bermitra kerja dengan SKPD yang melaksanakan kegiatan dimaksuduntuk selanjutnyanya dibicarakan, kemudian hasil dengar pendapat antaraKomisi dengan mitra kerja (SKPD) ini akan diparipurnakan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutdiatas, Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periodetahun 20142019 dari Partai
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama Waris Islam
Register : 14-03-2011 — Putus : 08-08-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 224/Pdt.G/2011/PAJP
Tanggal 8 Agustus 2011 — Supono bin H. Kaslam; Hj. Hastutie
158 — 58
  • pada bagian duduk perkara, yangtelah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapatditerima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tertulis/surat yang diajukan olehPenggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, akan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 BW bahwasebuah akta autentik harus memenuhi unsurunsur (1) dibuat oleh atau dihadapanpejabat yang berwenang (2) Sengaja dibuat untuk alat bukti, (3) bersifat partai
    , (4)atas permintaan partai, (5) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, darikritera itu Majelis Hakim berpendapat bahwa P.1,P.2, P.3.
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-02-2014 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 16/Pdt.G.Plw/2013/PN.Pwk.
Tanggal 20 Februari 2014 — Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia LAWAN 1. Amah Binti Emad dkk. 2. Perum Perhutani cq Kepala Kantor Perhutani Kabupaten Purwakarta 3. P.T. P.L.N. P.J.B. II Sektor Cirata Cq Kepala Proyek Induk PLTA Cirata 4. B.P.N. Jabar cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta
110 — 24
  • Sehingga alasanalasan hukum yang didalilkanoleh Pelawan yang menyebutkan tidak mengetahui permasalahanadanya gugatan dari ahli waris Emad bin Uci dkk adalah kebohongandari Pelawan.Bahwa Tidak Benar Pelawan Tidak Dijadikan Partai Dalam PerkaraNo. 39/Pdt.G/1998/PN.Pwk.Alasan Hukum.Bahwa yang digugat oleh para Terlawan dalam perkara No. 39/Pdt.G/1998/PN.Pwk adalah:1.
    Pemerintah R.I. cq Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat cqKantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.Maka dengan demikian alasan Pelawan tidak dijadikan partai dalamperkra tersebut merupakan alasan yang tidak benar, tidak jujur karenakedudukan Pelawan sudah terwakili oleh Turut Terlawan dan TurutTerlawan tidak pernah mengajukan keberatan untuk mewakiliPelawan dan juga Pelawan tidak pernah mengajukan intervensi dalamperkara tersebut di atas.Maka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-12-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2405 K/PID.SUS/2010
Tanggal 16 Desember 2010 — JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ; ARIES HALAWANI R., SH.MM
95 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DKIJakarta tentang bantuan keuangan pada Partai Politik di Prov. DKIJakarta pelaksana PT. Sco Prima Inavatindo nilai kontrak sebesar Rp.141.735.000, ;Pelaksanaan Pekerjaan Kajian Study Peran Kapasitas DPRD Prov.Jakarta berkaitan dengan obligasi daerah dan dana hibah dalampendanaan pembangunan infrastruktur di Prov. DKI Jakarta pelaksanaPT.
    DKIJakarta tentang bantuan keuangan pada Partai Politik di Prov. DKIJakarta pelaksana PT. Sco Prima Inavatindo nilai kontrak sebesar Rp.141.735.000. ;17.Pelaksanaan Pekerjaan Kajian Study Peran Kapasitas DPRD Prov.Jakarta berkaitan dengan obligasi daerah dan dana hibah dalampendanaan pembangunan infrastruktur di Prov. DKI Jakarta pelaksanaPT.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 28/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
USDI NINGSIH
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
169 — 78
  • AparaturSipil Negara, yang norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 87(4)PNS diberhentikan tidak dengan hormat hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum;C. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
    NegeriSipil, yang norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 18-05-2018 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 278/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 15 April 2019 — Penggugat:
Vijai Kumar Daswani
Tergugat:
1.Pemerintah RI, Cq. Kemenkeu RI, Cq. Dirjen Pajak, Cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pademangan
2.Pemerintah RI, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
3.PT. Asia Citra Cemerlang
100 — 54
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yangdigariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan pernanjian hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja.;6.
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama
Register : 18-06-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 12-06-2020
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 0371/Pdt.G/2015/PA.Blk
Tanggal 12 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
120 — 68
  • Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai tanpa campur tanganpejabat yang berwenang;2. Ditandatangani oleh pembuat atau para pihak yang membuatnya,dan;3. Isi dan tanda tangan diakui;Dan di persidangan, isi Akta Bawah Tangan tersebut dibantah olehTergugat, maka untuk meningkatkan kekuatan pembuktiannya, AktaBawah Tangan tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain,sedangkan Penggugat tidak lagi mengajukan bukti lain guna mendukungAkta Bawah Tangan dimaksud.
Pengadilan PA Kota Padangsidempuan Perdata Agama Perceraian
Register : 10-03-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 11-12-2014
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 062/Pdt.G/2014/PA.Pspk
Tanggal 24 September 2014 — Pemohon Melawan Termohon
23 — 19
  • XXXXXXXXXXXXXXXXX, UMur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan berjualan, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxx, KecamatanPadangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, memberikanketerangan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berpekara karena denganPemohon saksi berteman sejak tahun 2007, sebab saksi denganPemohon adalah teman satu partai;Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruaniaianak 3 (tiga) orang;Bahwa pada tahun 2011 Pemohon pernah mengajak
Pengadilan PN SUBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-01-2014 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 13-03-2015
Putusan PN SUBANG Nomor 9/PID.SUS/2014/PN_SBG
Tanggal 13 Maret 2014 — AHMAD FAUZI Alias JONGGOL Bin NASUHA
94 — 11
  • karena perkaranarkotika;Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2012, saksi berhubungankembali dengan Wahyu (DPO) dan awalnya Wahyu (DPO) menitipkanganja sebanyak 3 (tiga) kilogram untuk diedarkan;Bahwa saksi berhasil mengedarkan ganja tersebut sehingga Wahyu(DPO) mempercayai saksi dan Wahyu (DPO) bertanya apakah saksisanggup untuk mengedarkan ganja dalam paket besar;21Bahwa saksi menyanggupi permintaan Wahyu (DPO) dan kemudianWahyu (DPO) meminta agar saksi mencari tempat untuk menyimpanganja dalam partai
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 12-06-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 23/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 25 Agustus 2014 — KAPRESSY CHARLES, SH, MSi Sebagai Penggugat Melawan GUBERNUR MALUKU Sebagai Tergugat
96 — 32
  • Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik ; atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-10-2010 — Upload : 04-12-2012
Putusan PN SURABAYA Nomor 607/Pdt.G/2009/PN.Sby
Tanggal 27 Oktober 2010 — KEUSKUPAN MALANG (VIKARIS MALANG) lawan YAYUK TJANDRAWATI,dkk
140 — 24
  • Versluis; Bahwa Setelah pension Saksi bekerja sebagai Notaris mulai bulan September 2002 ; Bahwa tugas Saksi sebagai Notaris adalah membuat Akta Partai maupun Tunggal,Akta Pelepasan Hak, Akta Pengosongan ; Bahwa sesuai berita di Koran versluis masih ada ; Bahwa fungsi dari BHP adalah mengurus Budel milik orang asing/ cina dan Non Cina ; Bahwa yang dimaksud orang asing tidak termasuk Warga Negara Belanda ;. Saksi RONALD MARTINUS MATULESY.