Tergugat Kurang memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat danini juga mendasari kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, semakintajam dan memuncak pada tanggal 13 April 2020 yang disebabkanTergugat tidak lagi memberi nafkah dan punya wanita idaman lain sebelumTergugat resmi bercerai.7.

Tergugat Kurang memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat danini juga mendasari kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.Akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan April 2020 Penggugatpisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sejak berpisahtersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaituputusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasan,

muka, hal itusangat sulit untuk bisa diterima, selanjutnya terkait dengan nomor rekeningyang ditransfer uang oleh Terdakwa, hal itu bisa merupakan rekayasa untukmengalirkan uang ke rekening tersebut dan orang yang tertera nama direkening tersebut bukan nama yang sebenarnya dari orang yang menerimatransferan uang tersebut, dan hal itu hanya dapat dilakukan oleh orang yangpaling dekat dengan perkara ini, yang bisa dimungkinkan justeru rekeningtersebut dibuat/ diterima oleh Terdakwa sendiri, hal ini mendasari

Bahwa dengan mendasari analisa kami tersebut di atas, Oditur Militermenganggap bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tersebuthanya mendasari pengakuan keterangan Terdakwa dan Majelis Hakim kurangmenggali lebin mendalam tentang kebenaran pengakuan keterangan Terdakwatersebut yang bisa jadi hanya alibi Terdakwa untuk meringankan pemidanaansehingga Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan pemidanaan berupapemecatan dari dinas militer TNI AD terhadap Terdakwa sebagaimana yangdimohonkan Oditur

Bahwa ada tiga (3) hal yangmenjadi dasar hukum diajukannya eksepsi atas alasan gugatan Penggugat tidakjelas dan/atau kabur, yaitu: Dasar hukum (rechts grond) dalil gugatan Penggugat tidak jelas;Bahwa dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugattidak dapat/tidak mampu mengkonstatir dasar hukum (rechts grond) denganfakta/kejadian (feitelijkke grond) yang mendasari gugatan Penggugattersebut;Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan sebagai pemilik sahatas tanah sengketa (vide

Hal ini dapat dilinat dalam putusan tanggal1 Agustus 2016 dalam Perkara Nomor 220/PDT/2016/PT SMG. yang tidakmenjelaskan atau menguraikan dalam pertimbangan hukumnya secarayuridis yang mendasari putusannya;Judex Facti Tingkat Banding sudah semestinya memperhatikan danmencermati secara saksama apakah Judex Facti Tingkat Pertama telahbenar dan tepat dalam memutus perkara ini dengan niet onvankelijkverklaard atas dasar eksepsi Para Tergugat tentang gugatan tidaksempurna dalam hal cacat formal sehingga

Apakah yang mendasari karenaalasan tidak adanya sinkronisasi antara posita dengan petitum, ataukahadanya ketidak jelasan antara gugatan PMH dengan wanprestasisebagaimana yang disampaikan Judex Facti Tingkat Pertama dalampertimbangan hukumnya pada halaman 37 alinea terakhir dan bersambungke halaman 38 Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Kdl. sebagai berikut:Majelis Hakim berpendapat seharusnya surat gugatan tersebut di dalamposita dan petitum gugatannya menguraikan dasar perbuatan hukumnyayamg dilakukan

Lamsinar Natalia Sirait)selaku petugas Laboratorium dengan mendasari SuratPerintah dari Danlanud Soewondo Medan nomorSprin/217/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 melakukanpengambilan urine dan darah terhadap Terdakwa di ruangHal.4 dari 19 hal.

Lamsinar NataliaSirait) selaku petugas Laboratorium dengan mendasari SuratPerintah dari Danlanud Soewondo Medan Nomor Sprin/217/VIII/2020 tanggal 23 Juli 2020 melakukan pengambilan urine dandarah terhadap Terdakwa di ruang UGD Rumkit Lanud Soewondo(Berita acara pengambilan sample darah dan urine nomor Pom419/A/Idik02/VII/2020/Swo tanggal 23 Juli 2020 dengan caraSaksi4 memberikan botol penampung urine kepada Terdakwa,selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi yang terletak diruang UGD dr.

Putusan Nomor 61K/PMTI/BDG/AU/X1/2020MenimbangMenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas,Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan TingkatPertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya unsurunsurtindak pidana yang di dakwakan sudah tepat dan benar, olehkarena itu harus dikuatkan.Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yangmenjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidanatambahan di pecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat

Noreg 830306 yang dikemudikan Terdakwa padasaat mereka memindahkan daun ganja tersebut telahditangkap oleh anggota kepolisian untuk menangkapTerdakwa dan melakukan penggeledahan.Bahwa menurut Majelis Hakim banding perbuatanTerdakwa tersebut diliputi rumusan unsur pasal 81 aya1 ajo pasal 83 UU RI No 22 tahun 1997.Bahwa mendasari uraian tersebut diatas dansetelah mengkaji putusan pengadilan Militer Il 08MenimbangMenimbangJakarta Nomor: PUT/ 293K/PM II 08/AD/XI1/2007tanggal 16 September 2010 Majelis

.1.000.000, subsidair 2 (dua) bulanMenimbang22kurungan dipandang sudah tepat dan adil sesuai dengankesalahan Terdakwa oleh karena itu) putusan pemidanaantersebut haruslah dikuatkan.Terhadap pidana tambahan dipecat dari dinas INIMajelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut:Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan olehhakim dalam sidang pengadilan adalah pasal 26 KUHPMyang menyatakan Terdakwa berdasarkan kejahatan yangdilakukannya dipandang tidak layak untuk tetap beradadikalangan militer dengan mendasari

dikeluarkannya ketentuanketentuan yakni ST Panglima TNI No 398/2009 tanggal22 ~sJuli 2009 = yang pada pokoknya menekankanpenyelesaian anggota INI yang terlibat penyalahgunaan narkotika untuk ditindak secara tegas gunamenimbulkan efek jera.Bahwa untuk dilingkungan TNI AD pimpinan TNI ADtelah mengeluarkan beberapa petunjuk yakni STR KASADNo STR189/2009 tanggal 31 Maret 2009 yang padadasarnya menekankan menindak tegas anggota INI ADyang terlibat Narkotika hingga pemecatan untukmenimbulkan efek jera.Bahwa mendasari

Visum Et Repertum Nomor: VER :772/VRH/RSUDLB/IN/2014 yang yangditandatangani oleh dr.Denny Mathius M.Kes Sp F terhadap Muh.Liwang BinSangkala pemeriksaan pada bokong tampak satu luka terobuka pada bokong kiridengan ukuran 4,5 x 2 cm dengan kedalaman 15 cm dengan sudut luka tajamdan lainnya tumpul tidak terdapat jembatan jaringan dibawah kulit dan otot.Kesimpulan dan diagnosa perlukaan : Luka tusuk pada bokong kiri dan tanganHalaman 9 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.SUNGG.Kiri.Penyebab yang mendasari

Penyebab yang mendasari : Trauma benda tajambermata satu, Pengobatan dan tindakan : Operasi Cito Debridemen;Bahwa Terdakwa menggunakan badik model Makassar yang terbuat daribesi putih dengan panjang 26,5 cm bergagang kayu hitam bersarungkayu warna hitam saat menikam korban;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan terhadap badikmodel Makassar tersebut;Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.SUNGG.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta

Penyebab yang mendasari : Trauma benda tajam bermata satu,Pengobatan dan tindakan : Operasi Cito Debridemen;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terlihat bahwaperbuatan yang melakukan pemukulan dan menikam saksi Muhammad Liwangadalah suatu perbuatan yang dikendaki oleh Terdakwa dan akibatnya pundiketahui oleh Terdakwa akan dapat mengakibatkan saksi Muhamnnad Liwangmengalami luka atau rasa sakit.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsurmelakukan penganiayaan terhadap

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/4/

denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai seorang anakbernama ANAK yang sekarang dalam asuhan Penggugat; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Islam ; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan orang tua masingmasingbernama SAKSI PENGGUGAT, kakak ipar Penggugat dan SAKSI TERGUGAT, ayah Tergugatuntuk melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapiupaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI PENGGUGAT dan SAKSI PENGGUGAT, telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Bugul Kidul Kota Pasuruan pada tanggal 21Juni 2000 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 070/25/V1/2000 tanggal 21 Juni2000 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 0487/Pdt.G/2019/PA.Pas.Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri

Putusan Nomor 113K/PM.II09/AU/VIII/2020(dua) tahun 8 (delapan) bulan dan ancaman Pidana pada pasal dakwaanAlternatif Kedua (Pasal 103 Ayat (1) Kitab UndangUndang HukumPidana Militer) adalah maksimum 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan,selanjutnya mendasari Pasal 78 Ayat (1) ke2 Kitab UndangUndangHukum Pidana daluarsa penuntutan pidana terhadap kejahatan denganpidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun adalah sesudah 6 (enam) tahundan berjalannya tenggang daluarsa tersebut dihitung sehari sesudahtindak pidana

dilakukan.Menimbang : Bahwa mendasari ketentutan Pasal 78 Kitab UndangUndang HukumPidana tersebut maka perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh OditurMiliter dalam dakwaannya terakhir dilakukan pada bulan Maret 2012,sedangkan Saksi1 (Pratu SAKSI1) mengetahui perbuatan Terdakwatersebut dari surat pelimpahan dari Dansatpom Lanud HalimPerdanakusuma tanggal 21 Januari 2020 yang Saksi1 terima di StafUrtu Satpom Lanud Atang Sandjaja tanggal 28 Januari 2020, kemudianbaru melaporkan perbuatan yang dilakukan

Kota Pasuruan pada tanggal 24Agustus 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/58/VIII/2008 tanggal 25Agustus 2008 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Hal. 9 dari 13 hal. Put.

Kota Pasuruan pada tanggal 15Nopember 2005 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 500/18/X1I/2005 tanggal 15Nopember 2005 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak Putusan Nomor

perbuatan pidana lagi sebelum berakhir masapercobaan selama 2 (dua) bulan.Karena putusan Hakim tersebut dirasa kurang setimpal dan tidak memenuhirasa keadilan dimata masyarakat karena akibat perbuatan terdakwa selainmenyebabkan keuntungan bagi salah satu perserta Pemlilu juga dapatmenimbulkan keresahan bagi peserta Pemilu yang lainMenimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut hanyalah mengadaada dantidak mendasari

untuk tidak mengulangi perbuatannya danlebih berhatihati dikemudian hari;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah tepatTerdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan denganpidanasebagaimana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum ternyatatidak berdasar hukum maka harus ditolak;Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Terdakwayang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan memoribanding Jaksa Penuntut Umum yang tidak mendasari

Bahwa dengan mendasari Pasal 13 ayat (3) menunjukkan perbuatanTerdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut yang bukandari Apotek atau Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan,bukan sebagai pengguna atau pasien, maka menerima penyerahanHal. 6 dari 11 hal. Put. No.39 K/MIL/2009sedemikian adalah tidak sah dan melanggar Pasal 60 ayat (5)UndangUndang No. 5 Tahun 1997..

Bahwa demikian pula dengan mendasari Pasal 14 ayat (4)menunjukkan perbuatan Terdakwa menerima penyerahanPsikotropika tersebut yang bukan dari Apotek, Rumah Sakit,Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter, dengan tidak mempunyairesep dokter, maka perbuatan Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No.5 Tahun 1997..

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/89

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/159/AD/K/I02

di atas, Para Pemohontelah menghadirkan saksisaksi yang menerangkan bahwa memangantaraBUDIONO bin HARDJO PRAYITNO dan SISMIYATI binti MARTOSEGER,, telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Tuban, denganbuktiAktaCeraiNomor : 15/3/X/1978, yang membuktikan posita angka 3 tersebutkarenanya Majelis Hakim dapat menerima posita angka 3 tersebut;Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan angka 2 yangmemohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa BUDIONO bin HARDJOPRAYITNO, telah meninggal dunia, yang mendasari

petitum ini adalah positaangka 4, dan untuk mendukung posita dan petitum tersebut, Para Pemohonmengajukan bukti surat berupa bukti P.11atas bukti surat tersebut, maka harusdinyatakan bahwa BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO, telah meninggal duniapada tanggal 10 Februari 2010, dan dinyatakan pula sebagai pewaris sehinggapetitum permohonan Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa yang mendasari posita 2 dan petitum 3 tersebutadalah karena semasa hidupnya BUDIONO bin HARDJO PRAYITNO danSISMIYATI

Dan konsekuensihukumnya, aktaaktanya juga sah.Berdasarkan alasan dan fakta yuridis di atas, maka dengan iniPemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegaspertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembalitersebut, karena mendasari pertimbangan hukumnya hanya dariwacana pribadi dan pendapat subyektif yang sama sekali tidakdidukung dengan alat bukti yang sah menurut hukumpembuktian.Kekeliruan/kekhilafan yang nyata Pertimbangan Hukum MajelisHakim Agung Peninjauan Kembali dalam putusannya padahalaman

Artinya, obyek sengketa yang telahdiserahkan, tetapi kKemudian diminta kembali.Berdasarkan alasan dan fakta yuridis di atas, maka dengan iniPemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegaspertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembalitersebut, karena mendasari pada Akta Pembagian Harta Warisantertanggal 21 Februari 1989, No. 55/3345/1989 yang dibuat dihadapan R. Soebiono Danoesastro, S.H., Notaris di Surabaya,Para Ahli Waris telah melepaskan dan menyerahkan hakbagiannya kepada Ibunya.

Djinoensebagaimana terbukti dari Akta Pembagian Harta Warisantertanggal 21 Februari 1989, No. 55/3345/1989 tersebut.Berdasarkan alasan dan fakta yuridis di atas, maka dengan iniPemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegaspertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembalitersebut, karena mendasari pertimbangan hukumnya hanya dariwacana pribadi dan pendapat subyektif dari pikiran yang samasekali tidak didukung dengan alat bukti yang sah menurut hukumpembuktian.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan

Djinoen kepada BudiSaid tidak sah karena tanpa persetujuan dari para ahli waris lainnya,sehingga meminta agar obyek sengketa dinyatakan sebagai hakmereka ;e Bahwa mendasari dalil dalam Akta Pembagian Warisan No. 55/3345/1989tanggal 2121989 yang dibuat di hadapan R. Soebiono Danoesastro,S.H. Notaris di Surabaya, para ahli waris (Pelawan) telah melepaskanhakhak bagiannya yang dimiliki terhadap harta warisan tersebut (tanahobyek sengketa) dan diserahkan kepada Ny.

Bahwa berdasarkan uraianuraian butir 1 diatas, maka cukupberalasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini menyatakan surat gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan hukum: Bahwa gugatan Penggugat terkait Pembayaran SHT tersebuttidak menjelaskan peristiwa yang mendasari gugatan danpermohonan Penggugat untuk meminta Tergugat membayarHalaman 8 dariPutusan PHI Nomor :151/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnSHT kepada Penggugat sesuai dalil posita

Bahwa gugatan Penggugat terkait Pembayaran SHT tersebuttidak menjelaskan peristiwa yang mendasari gugatan danpermohonan Penggugat untuk meminta Tergugat membayarSHT kepada Penggugat sesuai dalil posita dan petitumgugatannya; Bahwa gugatan aquo tidak menjelaskan hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugatyang dijadikan dasar olehPenggugat untuk menggugat terkait pembayaran SHTsesualdalil posita dan petitum gugatannya;e Bahwa merefer dari uraian butir 2 diatas, maka secara yuridisgugatan Penggugat

Nusantara II Tanjung Merawa) adalahbersifat obscuur libel dengan argumentasi gugatan tidakHalaman 20 dariPutusan PHI Nomor :151/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdnmenjelaskan secara rinci bagaimana hubungan hukum antaraPenggugat dan Tergugat, serta apa peristiwa hukum atau faktafakta yang mendasari gugatan Penggugat terkait pembayaranSHTsesuai dalil posita dan petitum gugatannya.e Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, beralasan secarahukum Gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk

Bahwa gugatan Penggugat terkait Pembayaran SHT tersebuttidak menjelaskan peristiwa yang mendasari gugatan danpermohonan Penggugat untuk meminta Tergugat membayarSHT kepada Penggugat sesuai dalil posita dan petitumgugatannya;Bahwa gugatanaquotidak menjelaskan hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugatyang dijadikan dasar olehPenggugat untuk menggugat terkait pembayaran SHTsesuaidalil posita dan petitum gugatannya;Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, maka cukupberalasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa

Kompensasi kelebihan pajak bulan lalusebesar Rp22.806.030,00;bahwa Terbanding dalam rangkamempertahankan koreksinya menyampaikanalasan yang mendasari koreksinya baik secaralisan maupun tertulis, hasil analisa pengujianterhadap bukti, fakta, kesimpulan dan pendapatyang didasari peraturan perpajakan yangberlaku, sebagaimana tertuang dalam SuratUraian Banding yang dikutip dalam putusan ini,serta memberikan penjelasan secara lisan terkaitdengan hasil analisa terhadap bukti serta faktayang terungkap di