Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 22-04-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 06/ G / 2014 / PHI-Smda
Tanggal 22 April 2014 — ANSELMUS BAT , DKK MELAWAN PT.REJEKI ABADI SAKTI
69 — 9
  • Foto copy Rincian gaji bulan April 213 ,Mey 2013 dan Juli 2013 atas namaRAHIM MUSTAFAR, diberi tanda P10;13.Foto copy Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:561/K.42/2013 tetntang Penetapan Upah Minimum Kota Samarinda tahun 2013tanggal 17 Januari 2013 diberi tanda ...P13 ;14.Foto copy Surat dari Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem ProvinsiKalimantan Timur NO:15/BAHUNASDEM/KT/X1/2013 tanggal 8 Nopember2013 diberi tanda 0.0... eeeeeeeeeeeees P14 ;15.Foto copy Surat dari Kantor Advokat /Pengacara
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 10-12-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 29-03-2015
Putusan PTUN KENDARI Nomor 35/G/2014/PTUN-KDI
Tanggal 9 Februari 2015 — Drs. ARIFUDDIN, M.Pd. (P) Vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA (T)
157 — 134
  • Surat Panwaslu Kab.Kolaka, Nomor: 86/PanwasluKlk/V/2014 perihal tindaklanjut dengan alasan: (a) berdasarkan Surat EdaranBawaslu RI Nomor 0553/Bawaslu/V/2014 tanggal 8 Mei2014 perihal tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran,dimana pada point 5 Surat Edaran tersebut dejelaskanbahwa dalam hal hasil pemilu secara nasional telahditetapbkan oleh KPU, maka Bawaslu Provinsi dan/atauPanwaslu Kabupaten/Kota tidak dibenarkan untukmengeluarkan rekomendasi perbaikan atas hasil perolehansuara yang diajukan oleh Partai
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus
Putus : 15-09-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN RENGAT Nomor 139/Pid.B/2011/PN.RGT
Tanggal 15 September 2011 — YURIDIS, SP, DKK
139 — 22
  • kasbon di kantor DPRDInhu dan ada yang tidak mengetahuinya;Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam pembahasan mengenaianggaran karena yang ikut adalah pimpinan legislatif daneksekutif dan saksi tidak mengetahuinya;Bahwa saksi di DPRD Inhu sebagai Ketua Komisi Golkar yangjumlahnya Golkar Plus yang anggotanya 12Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Ketua Komisi GolkarPlus tidak pernah secara khusus membahas kasbon tetapisecara pribadi sebagai Ketua hanya menampung mengenaikeluhan anggota dewan dan dari partai
    Inhu APBD Tahun 2005 s/dBahwa jabatan saksi pada waktu itu adalah Anggota DPRDdari partai PersatuanBahwa Tugas Saksi sebagai Anggota DPRDadalah :1. Menampung aspirasi masyarakat sekaligusmenyampaikan aspirasi masyarakat kepadapemerintah Daerah untuk menunjang ataumengejar lajunya Pembangunan~ danPerekonomian masyarakat di KabupatenIndragiri Hulu; 2. Membahas Perda dan mengesahkan Perdayang terlebih persetujuan serta setelah itubaru dibawa ke sidang Paripurna di DPRDKabupaten Indragiri Hulu;3.
    Inhu saat itu sekitar 30 orang;170170Bahwa saksi di DPRD Inhu sebagai ketua fraksi dan wakil darifraksi Partai GabunganBahwa saksi membawahi fraksi gabungan yang anggotanyasebanyak 11 orang ;Bahwa ada pembicaraan lebih dahulu mengenai kasbon yangdilakukan sambil tegak dan dilakukan dalam ruangan olehpara anggotaBahwa saksi pernah melakukan pinjaman sedangkan yangmengajukan kasbon tersebut dilakukan oleh pimpinan danSsaksi hanya Sampaikan Saja kepada yanglAINNYa j 222 nono nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-12-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 27 Desember 2012 — I. Dr. ACHMADY, M.Si, MM ; II. E. SUMINTO ADI, SE ; KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
63 — 20
  • Pimpinan partai terdahulu adalah Pak Munawir tidak mau mengambil danabantuan partai ; Bahwa saksi menerima dana diruangan Pak Sekda ;Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dana tersebutberasal dari mana ;@ = =Bahwa sakSi ...... cesses109e Bahwa saksi telah mengembalikan dana tersebut sebesar Rp 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) kepada Sekda.
    ACHMADY, M.Si, MM : Bahwa dana parpol memang ada keluhan dari parpol sehingga saksi menyarankanagar ke Pak Sekda ;Bahwa Dana Parpol tidak bisa dicairkan apabila ada konflik intern sehingga harusdiselesaikan dalam intern partai ; Bahwa keterangan para saksi dibenarkan oleh Terdakwa I DR. ACHMADY M.Si,13) Drs. R.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 27-08-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 47/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
HERIANSYAH, ST
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
174 — 94
  • melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkatberat;(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:Halaman 43 Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.SMD.a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 16-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 125/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
1.ATUMBULA WA’ANA
2.MURNIATI LAIA
3.YURIANA LAOWO
4.MARDINUS BAZIKHO
5.AGUSIANA PERTIWI DUHA
6.Atumbula Waoma
Tergugat:
1.Kepala Desa Baruyu Sibohou
2.Kepala Desa Baruyu Sibohou, Kec. Hibala, Kab. Nias Selatan
131 — 58
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 26-05-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
176 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang diajukan oleh kedua belah pihak,Judex Facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskanoleh undangundang, maka putusannya harus dibatalkan.No. 1863.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK11c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 15-04-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 02-01-2020
Putusan PA KISARAN Nomor 0297/Pdt.G/2015/PA.Kis
Tanggal 27 Agustus 2015 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 33
  • Abd.Ramhan, yaitu orangtua kandung Tergugat; Sekitar tahun 2009, Penggugat mencalonkan diri sebagi anggotalegislatif (DPRD) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan tetapiTergugat tidak terpilih, Dan pada tahun tersebut, Penggugat pernahbercerita kepada saksi bahwa tanah tersebut merupakan milik Penggugatdan Tergugat; Saksi tidak mengetahui dari siapa Penggugat atau Tergugat membelitanah tersebut.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 23-03-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 21/Pdt.G/2017/PN KDR
Tanggal 18 Oktober 2017 — Penggugat:
SRI KUSTIYAH
Tergugat:
1.PURNOMO AMIN TJAHJO, SH., MH.
2.Drs. IMAM KHANAFI RIDHWAN, SH., MH.
3.INDRO WAHYUDI, SH.
4.PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi MENPAN RB, cq. DEPUTI MENPAN BIDANG PENGAWASAN
2.KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
3.BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
88 — 11
  • Batas Usia Pensiun,Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah, Tidak CakapJasmani dan/ atau Rohani, Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang,Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan, Pelanggaran Disiplin,Mencalonkan Diri atau Dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden,Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, WakilKetua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan WakilGubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, menjadiAnggota dan/atau Pengurus Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1903 K/Pdt/2012
Tanggal 9 April 2013 — YOYON KRISTIANTO, DKK VS H. KUNANDI, DKK
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Tergugat;Bahwa, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2769K/Pdt/1995 tanggal 24 Juli 1996, tanah miliknya pihak ketiga yang tidakdiikutsertakan sebagai salah satu pihak Tergugat dalam suatu gugatan, tidak dapatdiletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) dalam perkara gugatan tersebut;Bahwa, pada Pasal 1340 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian hanyaberlaku antara pihakpihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepadapihak ketiga;Bahwa, prinsip kontrak partai
Pengadilan PN MAGELANG Perdata
Register : 20-12-2011 — Putus : 31-07-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN MAGELANG Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.Mgl
Tanggal 31 Juli 2012 — PURWO EKO UTOMO.CS. LAWAN :PEMERINTAH DATI I JAWA TENGAH CQ.DINAS SOSIAL
79 — 16
  • Ketika Indonesia merdeka, yayasanberganti nama menjadi RAN dan diambil alih oleh pemerintah Indonesia; Bahwa orangorang yang membantu Jan Salmon dan para PNS DinasSosial diijinkan tinggal di sekitar panti; Bahwa pada tahun 1962 saksi diangkat menjadi honorer kemudian padatahun 1965 saksi diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) tetapikemudian dicabut lagi karena pada saat itu ada PKI (Partai KomunisIndonesia); Bahwa dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1962 saksi tinggal diyayasan; Bahwa sebenarnya
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
Register : 18-05-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PA SITUBONDO Nomor 826/Pdt.G/2020/PA.SIT
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 10
  • Fotokopi Kartu Tanda Keanggotaan Partai Demokrat atas namaPemohon. Bukti tersebut tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P/ TR.3;A. Fotokopi kwitansi penerimaan uang oleh Pemohon dari IndraAdi Usiyanto tertanggal 19 Juni 2019.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 21/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 9 Nopember 2016 — H. GUSTI NANANG HADI BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
125 — 53
  • Bahwa Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Negeri tersebut sudah sesuaidengan ketentuan Peraturan Perundangundangan = yangberlaku, dimanaberdasrakan ketentuan Pasal 85 huruf i Undangundang Nomor 15 Tahun 2011tentang penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa syarat untuk menjadi calananggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan PanwasluKecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah mengundurkan diri darikeanggotaan partai politik, Jabatan politik, Jabatan di pemerintahan dan BadanUsaha
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 07-11-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 08-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 95/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 22 Januari 2014 — Drs. H. Muh. Djabbar, MM.MBA, Melawan Bupati Jeneponto
61 — 41
  • Struktural menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah yang menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakanbahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yangbertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secaraprofesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara,pemerintahan dan pembangunan dan dalam kedudukan dan tugas pegawaiNegeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai
Pengadilan PN KUDUS Perdata Tanah
Register : 20-01-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN KUDUS Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kds
Tanggal 23 Juni 2016 — -WINARTI -MASRUKAN -NOR IHSAN -PT. Bank MEGA, Tbk Cabang Kudus -Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang -Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus
120 — 16
  • Bahwa salah satu sifat suatu permohonan adalah tidak ada orang lainatau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satupihak (exparte), maka penyebutan TERMOHON dalam PerkaraEksekusi Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds, in casu SUNARTI, BUKANBERTUJUAN menarik SUNARTI atau WINARTI dan atau siapapun itusebagai pihak dalam perkara permohonan eksekusi pengosongan (i.c.Perkara Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds) sebagaimana biasa dalamsuatu. sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-02-2007 — Upload : 25-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1712K/Pdt/2006
Tanggal 28 Februari 2007 — Estherlena ; Susyhana Tanuwidjaya ; Phang Simon Pangestu ; Delias Pangrestu ; Fatmawati Santoso
163 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1441) tersebut ;Bahwa sampai meninggalnya Maria (dahulu Phang Moei Tjhin) yaitu ibuTergugat I, masalah perpanjangan hak atas tanah warisan Phang TjhongTjhoen yang dikenal dengan sertifikat HGB No. 139 tersebut dinyatakan masihdalam proses pengurusan, dan kemudian dilanjutkan pengurusan perpanjanganhak atas tanah tersebut oleh Tergugat ;Bahwa salah satu bangunan di atas tanah warisan Phang Tjhong Tjhoenyang dikenal dengan Hak Guna Bangunan No. 139 tersebut, pernah dipakaiatau digunakan oleh Partai
Pengadilan PN MAGELANG Pidana Umum Penipuan
Register : 26-10-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAGELANG Nomor 134/Pid.B/2015/PN Mgg
Tanggal 8 Desember 2015 — ESTU GUNSURI UTAMA ALS ANDI SETIAWAN BIN MUJI HARYANTO (ALM)
64 — 6
  • KUSWAN HADJI SH, MH Bin MATORI;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan puasa dikenalkan olehSdr, Pendi seorang Satgas Partai PDI Kabupaten Magelang menurut pengakuanTerdakwa ia mengaku bernama ANDI SETIAWAN bekerja di Kementrian PU danmasih keponakan Pak Kapolda Nur Ali;Bahwa saksi kenal dengan sdr. YANTO (MUJIYANTO) sejak sekitar tahun 2004dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas saksi adalah pelangganbengkel kenteng milik Sdr. YANTO ;Bahwa secara kebetulan Sdr.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN
Tanggal 6 Nopember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum II : DONNY M DOLOKSARIBU, SH
Terbanding/Terdakwa : SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE, MM.
54 — 27
  • Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan kalau Terbanding/Terdakwa selaku Bupati TapanulliTengah telah menjanjikan proyek yang bernilai 5 (lima) Milyar rupiah agardipegang oleh Sartono Manalu dengan syarat membayar fee sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), karena uang yang diterima olehTerbanding/Terdakwa sebenarnya adalah merupakan PinjamanTerbanding/Terdakwa kepada Sartono Manalu yang ingin dipergunakanTerbanding/Terdakwa untuk pergi ke Jakarta untuk ketemu denganpimpinan partai
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 26/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
Arpho Riheru, S.T., M.M
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
220 — 64
  • ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarayang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN PURBALINGGA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-04-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Pbg
Tanggal 20 Desember 2016 — EPRILYA RUSHANIDAH, bertempat tinggal di Jln. May Jend. Panjaitan Nomor 23, Rt.004/Rw. 002 Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, sebagai Penggugat I ;----------------------------------------------------------------- 2. R. MOHAMMAD SETYAJID, S.E., berkedudukan di Jln. May Jend Panjaitan Nomor 23, Rt.004/ Rw. 002 Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, sebagai Penggugat II ;---------------------------------------------------- Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUJRA SYARIF, SH dan SITI NUR HIDAYATI, SH. beralamat di Jl. Selatri Rt.02/Rw.03 Bojanegara, padamara, Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 13 April 2016 ;------------------------------------- Selanjutnya, secara bersama-sama, Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat ;-------------------- Lawan : 1. YOHAN SANTOSO, bertempat tinggal di Jl. Jagalan No. 34 Rt.05 Rw. 03 Kelurahan gabahan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, sebagai Tergugat I ;----------------------------------------- 2. PT. Bank Cimb Niaga, beralamat di Jalan Jendral Soedirman, Kavling 58, Jakarta Selatan (Melalui Kantor Cabang Purwokerto), sebagai Tergugat II ;------------------------------------------------------------------- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq Kementrian Keuangan Cq Direktorat Jederal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO Jl. Pahlawan No. 876, Purwokerto, sebagai TERGUGAT III ;------- 4. NOTARIS PPAT SRI WAHYONO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Letkol Isdiman Nomor 114, Bancar, Purbalingga, sebagai Tergugat IV ;------------------------------------------------------------------ 5. NOTARIS PPAT SUGIHARTO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Anjasmoro 1 Nomor 21, Semarang , sebagai Tergugat V ;---------------------- 6. PT. Bank Mandiri Persero Tbk, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 71, Lantai 3 Semarang , sebagai Tergugat VI ;-------------------------- 7. Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Purbalingga, beralamat di Jalan MT Haryono Nomor 45, Purbalingga, sebagai Turut Tergugat ;-
184 — 39
  • Bahwa Akta yang dibuat oleh PPAT (termasuk Akta jual Beli) merupakan PartijAkta atau Akta Partai Artinya Akta yang dibuat sesuai dengan keinginan dankehendak para pihak. jadi PPAT hanya menuangkan keinginan para pihaktersebut dalam suatu akta. Akan sangat mengherankan apabila akta yang sudahdibuat atas dasar keinginannya itu dikemudian hari diingkari. Apalagi penjualtelah mendandatangani akta dan membuat kuitansi jual beli yangditandatanganinya sendiri diatas materai.