Patuan Daulat Baginda Nalobi menulis pula dalambukunya yang berjudul HUKUM AGRARIA Menurut Adat Dalihan Natolu,halaman 5 sebagai berikut:"Wewenang atas tanah.Wewenang atas pengawasan dan tanggung jawab atas penggunaan tanahhak milik Negeri, di Tapanuli Selatan terdapat dua macam, yaitu :1.

Justru karena itulah maka diwilayah tersebut dibuat dan dinyatakan pokok hukum agraria dimanatanah Negeri itu menjadi "HAK WILAYAT"."Hak Pertuanan."Penghidupan masyarakat mempunyai hubungan yang erat sekali dengantanah, dimana dia tinggal, menghasilkan makanan, tempat menyimpanjenazah, menimbulkan golongangolongan yang merupakan keluargakeluarga yang terikat dalam satu ikatan yang dinamakan persekutuanhukum.

Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatanhukum di dalam dan diluar Pengadilan;Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Surat EdaranMenteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor4 SE/I/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka PelayananPertanahan dengan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdatamenentukan bahwa, batas usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahanadalah paling

tidak bertentangan dengan hukum,maka petitum ke2 Pemohon untuk menjual tanah yang merupakan hak bagiananak Pemohon yang belum dewasa di atas patutlah untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayaperkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon dikabulkanseluruhnya maka petitum ke1 Pemohon dikabulkan;Mengingat ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, Surat Edaran Menteri Agraria

merupakanpernyataan bahwa dirinya adalah nominee dari Tergugat IlI/sekarangTerbanding Ill sehingga merupakan bukti pengakuan yang sempurnasudahlah tepat untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pimpinan sidang ;2) Bahwa kemudian pada pertimbangan berikutnya Majelis Hakimmenjabarkan jika secara hukum nominee atas tanah dilarang karenamerupakan penyelundupan hukum yang melanggar Pasal 9 ayat (1),Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) undang undang nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepatdan benar, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa surat pernyataanyang dibuat Fransio Laung Sihombing (Suami Pembanding semulaPenggugat ) jelas merupakan pernyataan bahwa dirinya adalah nomineedari Terbanding Ill semula Tergugat Ill dan benar bahwa secara materiilpemilik tanah sengketa adalah Terbanding III Semula Tergugat III ; Bahwa Terbanding Ill semula Tergugat Ill adalah warga Negara Asingsesuai ketentuan Undang undang Pokok Agraria

terletak diKelurahan Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sesuai SertifikatHak Milik Nomor 877 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3714 masingmasing atasnama NURYANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan;8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar PengadilanAgama Tabanan Cq.

Fotokopi Sertipikat Hak Milik tanah Nomor: 3714 seluas 65 M2 atas namaPemegang Hak NURYANTO A.Md terletak di Desa Dauh Peken Tabanan yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Agraria/BPN Kabupaten Tabanan tanggal 24Maret 2000, telah dinezegelen / bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.11);12. Asli Surat Keterangan tentang Pemberitahuan Sertifikat sebagai jaminan Kreditpada Bank BPD Bali Nomor: 05/NOTAR/X/2011 tanggal 14 Nopember 2011yang dikeluarkan oleh Notaris I NYOMAN ADI RIMBAWAN, SH.

Pemilik TUGIMIN;Dikembalikan kepada Terdakwa Paiman Bin Karyo Jimin; 19 (sembilan) belas lembar daftar nama-nama penerima sertifikat yang dikirim dari direktorat agraria jambi untuk unit IV (ds purwoharjo) rimbo bujang untuk diserahkan kepada yang bersangkutan yang terdapat nama sdr. TUGIMIN pada nomor urut 159 dengan no sertifikat 429 dan 722 (asli) yang sampai saat sekarang ini belum diterima oleh sdr.

Pemilik TUGIMIN;Dikembalikan kepada saksi TUGIMIN Bin KROMO SEMITO (Alm); 19 (sembilan) belas lembar daftar namanama penerima sertifikat yangdikirim dari direktorat agraria jambi untuk unit IV (ds purwoharjo) rimbobujang untuk diserahkan kepada yang bersangkutan yang terdapat namasdr. TUGIMIN pada nomor urut 159 dengan no sertifikat 429 dan 722Hal.2. Putusan Pidana No.68/Pid.B/2015/PN.Mrt(asli) yang sampai saat sekarang ini belum diterima oleh sdr.

Pemilik TUGIMIN;e 19 (sembilan) belas lembar daftar namanama penerima sertifikat yangdikirim dari direktorat agraria jambi untuk unit IV (ds purwoharjo) rimbobujang untuk diserahkan kepada yang bersangkutan yang terdapat namasdr. TUGIMIN pada nomor urut 159 dengan no sertifikat 429 dan 722 (asli)yang sampai saat sekarang ini belum diterima oleh sdr.

Pemilik TUGIMIN;Dikembalikan kepada Terdakwa Paiman Bin Karyo Jimin;e 19 (sembilan) belas lembar daftar namanama penerima sertifikat yangdikirim dari direktorat agraria jambi untuk unit IV (ds purwoharjo) rimbobujang untuk diserahkan kepada yang bersangkutan yang terdapatnama sdr. TUGIMIN pada nomor urut 159 dengan no sertifikat 429 dan722 (asli) yang sampai saat sekarang ini belum diterima oleh sdr.TUGIMIN selaku pemilik sertifikat;Dikembalikan kepada Suranto Bin Wirontani (Alm);6.

berkenan untuk mengambil sikap dan memutus mengeluarkan TurutTergugat sebagai pihak dari pemeriksaan perkara ini, Karena pada prinsipnyaTurut Tergugat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah pihakEksekutif dan atau / suatu Lembaga / Instansi Pelayanan Publik di BidangPertanahan yang kewenangannya telah diatur berdasarkan kewenanganadministratif yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar1945 Pasal 33 ayat ( 3 ), Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria

, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang KeputusanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah , yang mana pada akhirnya akan taat dan patuh padaproduk lembaga Yudikatif, yang telah memenuhi persyaratan administratif danprosedural berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku,dengan atau tanpa turut terlibat dalam pemeriksaan perkara ini, karena

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, propes penerbitan sertipikat No.1162/Haijasari, telah diterbitkan oleh Turut Tergugat sudah sesuai denganPeraturan PerundangUndangan yang berlaku yaitu Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintahjo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Keputusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;Berkenaan uraian tersebut diatas, mohon

hakim berwenang untuk itu didasarkan pada Pasal 37ayat (1) PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Peralihan hak atasHalam 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 520/PDT/ 2020/PT BDGtanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual bell, tukar menukar,hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahanhak lainnya ...) jo PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksana PP No.24 tahun 1997 dan UU No.4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman jo Pasal 49 ayat 1 Peraturan Mentri Agraria

Sehingga dengan berlakunyaaturanaturan hukum di atas maka PP No. 10 Tahun 1961 sebagai peraturanpelaksana terhadap UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) sudah tidakberlaku lagi sejak tahun 1997.Bahwa perkara a quo diajukan karena Pembanding tidak melaksanakanprestasinya yang merupakan kewajiban hukum sebagaimana perjanjian yangtelah dibuat berdasarkan Bukti P1 yang telah memenuhi syarat sahnyaperjanjian sebagaimana Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata.

Muhammad B dan dilain sisibagaimana dengan bukti surat keterangan jual beli sebagaimana diperlihatkandalam persidangan perdata sebelumnya sehingga menjadi sangat kontradiksidimana Haji Nurdin sebagai pihak yang membeli.Bahwa kami telah melakukan upaya hukum kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membatalkan sertipikattanah Nomor 274 Tahun 2001 atas nama Haji Nurdin karena mengandungcacat hukum administrasi dalam penerbitannya.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria

Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyatakan bahwapendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi a. Pengukuranperpetaan dan pembukuan tanah, dan Pasal 14 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jugamenjelaskan bahwa untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisikdilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar tidakmerespon surat yang kami sampaikan sehingga kami kembali menyampaikansurat permintaan pembatalan sertipikat pada tanggal 11 Juni 2020 kepadaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mengacupada Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/ Kepala Badan PertanahanNasional (KBPN) Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Muhammad B dan dilain sisibagaimana dengan bukti surat keterangan jual beli sebagaimanadiperlinatkan dalam persidangan perdata sebelumnya sehingga menjadisangat kontradiksi dimana Haji Nurdin sebagai pihak yang membeli.Bahwa kami telah melakukan upaya hukum kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membatalkan sertipikattanah Nomor 274 Tahun 2001 atas nama Haji Nurdin karena mengandungcacat hukum administrasi dalam penerbitannya.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria

Pengukuranuntuk dan terhadap proses penerbitan sertipikat tersebut, maka demimemperlancar sertipikasinya diduga kuat tergugat telah melakukan rekayasadokumen dan/ atau telah melakukan pemalsuan tanda tangan saksisaksiperbatasan, karenanya dapat dikualifisikan telah melanggar kewajibanhukum dan hak subyek orang lain sehingga menurut hukum dapatdinyatakan tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Direktorat Agraria Kabupaten Karangnyar c.q Kepala SeksiPendaftaran Tanah tanggal 14 2 1977;Bahwa sebidang tanah sawah milik Tergugat Il yang tercatat dalamSertipikat Hak Milik No. : 362 Desa Popongan, Luas 3.505 M2, atas namaSAMIDI, Gambar Situasi Nomor : 44/1977 yang terletak di DesaPopongan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, JawaTengah dengan batasbatas sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas berasal dari Konvensi Hak anggaduh runtemurun Petuk D. Huruf CNo. : 315/474.

Direktorat Agraria KabupatenKarangnyar c.q Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tanggal 14 2 1977 ;3.3. Bahwa sebidang tanah sawah milik Tergugat Il yangtercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. : 362 Desa Popongan, Luas3.505 M2, atas nama SAMIDI, Gambar Situasi Nomor : 44/1977yang terletak di Desa Popongan, Kecamatan Karanganyar,Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan batasbatassebagaimana disebutkan dan diuraikan di atas berasal dariKonversi Hak anggaduh runtemurun Petuk D. Huruf C No. :315/474.

DirektoratAgraria Kabupaten Karangnyar c.q Bupati Karangayar c.q KepalaSeksi Pendaftaran Tanah tanggal 14 2 1977 telah dilengkapidengan data fisik dan data yuridis dan sesuai dengan pasal 19UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria dan Peraturan PerundangUndangan yangberlaku pada saat itu yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor : 10Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan MenteriPertanian dan Agraria Nomor : 2 Tahun 1962 Tentang PenegasanKonversi dan Pendaftaran Bekas

Bahwa oleh karena sebidang tanah sawah sebagaimanadisebutkan dan diuraikan di atas diperoleh, dan dikuasai Tergugat IIdengan cara yang sah dan benar serta sesuai dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku dibidang Agraria, makaTergugat II tidak pernah merugikan Penggugat ;Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil gugatan penggugat dalamposita angka 18 dan 19 harus dinyatakan ditolak.5.

., M.H.Bahwa tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertipikat HakMilik Nomor 02078/Donorojo Luas 1.463 m2, yang terletak di DesaDonorojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atas namaLilis Wijayanti telah sesuai dengan prosedur dan persyaratanperaturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan MenteriNegara Agraria/ Kepala BPN No. 3 tahun 1997 tentang KetentuanPelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo.

PeraturanKepala BPN No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan danPengaturan Pertanahan jo Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional sehingga telah memenuhi azas kepatutandan azasazas umum pemerintahan yang baik.Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat mohon dengan hormatkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmemberikan

, yang terletak di Desa DonorojoKecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atas nama LIilisWijayanti telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan peraturanperundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaHalaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN MkdPeraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo.

Peraturan Kepala BPNNo. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan PengaturanPertanahan jo Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangberlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional dan telah memenuhi azas kepatutan dan azasazas pemerintahan yang baik.3.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Para Penggugat dan ParaTergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam gugatanini hingga saat ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;Mengingat, Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No.5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturanperaturan lain yangberkaitan ;MENGADILIDalam Eksepsi :e Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat;Dalam Pokok Perkara :e Mengabulkan

atau kurang, sementara luas tanah sebagaimanadidalilkan oleh Penggugat sebagai bentuk peralinan hak dari Hak Guna Bangunan (EksHGB No. 127) ke Sertifikat Hak Milik Nomor M833 adalah 1.010 M, sehingga sangatbertentangan dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas TanahUntuk Rumah Tinggal, sebagaimana dikutip :Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor6 Tahun 1998 :Ayat (

tanah dapat beralih dari Hak Guna Bangunan menjadi10Hak Milik kepada Pemegang haknya, tetapi faktanya luas tanah yang didalilkanPenggugat aquo yakni 1.010 M, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukanperalihnan status hak dari Hak Guna Bangunan menjadi hak milik atas tanah untuk rumahtinggal, bahkan Penggugat tidak memiliki bukti pendaftaran peralinan hak dari Hak GunaBangunan ke Hak Milik, sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal2 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria

/ Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal,sebagaimana dikutip :Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 6 Tahun 1998 :Ayat (1): Dengan keputusan ini :Huruf (a) : Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah untukrumah tinggal kepunyaan perseorangan warga negaraIndonesia yang luasnya600 M2 atau kurang, atas permohonan yang bersangkutan dihapus dan diberikankembali kepada bekas pemegang

haknya dengan HakMilik;Huruf (b) : tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanahuntuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan warganegara Indonesia yang luasnya 600 M2 atau kurangyang sudah habis jangka waktunya dan masih dipunyaioleh bekas pemegang hak tersebut, atas permohonanyang bersangkutan diberikan Hak Milik kepada bekaspemegang hak.Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Keputusan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 :Ayat (1): Permohonan pendaftaran

Dengan terbitnya UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960, pengertian tanah Negara ditegaskanbukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasailangsung oleh Negara.

Putusan Nomor 49 P/HUM/2016Menurut Mahkamah Konstitusi, seharusnya negara konsisten denganPenjelasan Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Perkebunan tentang eksistensimasyarakat hukum adat, kemudian Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertahanan Nasional (PMA/Ka.BPN) Nomor 5 Tahun 1999 tentang PedomanPenyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dalam Pasal 5 ayat(1) menyatakan: Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerahdengan

Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor SK.16/HGU/DA/77 tanggal 5 Mei 1977 dan didaftarkan haktersebut pada tanggal 21 Oktober 1980 dan diterbitkan sertipikat HGUNomor 2 Tanjung Merah diatas Tanah Negara dengan pemegang hakadalalah PT Ranomut yang telah berakhir haknya pada tanggal 31Desember Tahun 2001 dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 UUPA Nomor5 Tahun 1960 juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996status tanah HGU yang telah berakhir jangka waktunya menjadi TanahNegara serta Pasal 2 UUP Agraria

UjiMateriil terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang tersebut, yangmengatasnamakan masyarakat yang menempati kawasan eks ErphachtKelurahan Tanjung Merah, bukanlah masyarakat adat Tanjung Merah, akantetapi merupakan masyarakat pendatang dari berbagai daerah yangmemanfaatkan dan menempati Tanah Negara eks HGU Nomor 2 TanjungMerah sejak Tahun 2011 dengan melakukan jual beli, berkebun danmembangun rumah tanpa izin dari Pemerintah;Bahwa tanah Erphact merupakan aset negara, dimana dengan berlakunyaUUP Agraria

Nomor 5 Tahun 1960 tanah Erphact/bekas tanah hak baratmerupakan implikasi yuridis dikonversi menjadi HGU dan menyatakantanggal 24 September 1980 merupakan habisnya waktu berlaku tanahErpacht/oekas tanah hak barat dan penguasaannya ada pada MenteriNegara Agraria/Kepala BPN, sehingga secara hukum Tanah Negaramenjadi aset yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan kebijakandibidang pertanahan sehingga pengaturannya sesuai dengan Pasal 2 UUPAgraria Tahun 1960 dimana peruntukan/pengaturannya dilakukan

;hin Levis1 Tahunin Levispmbelianian Kaindikuasaiig tanahkan olehesalahanriwayatbk DesaNo. 16,dangkanNo. 16,Letter Cprupakanfatush atasdanyainggungmMukantaris,mbangbr Jl.i.n 2008dengan adanya pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 117(seratus tujuh belas) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;Bahwa Penggugat merasa sangat keberatan

Penggugat kepada KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Jombang untuk melakukan peninjauan ulang dankoreksi administrasi berkas permohonan pendaftaran tanah atas Sertipikat Hak Milikatas nama MADRAIT yang sudah diterbitkan, tidak dapat dilaksanakan oleh KantorPertanahan Kabupaten Jombang dengan alasan Perubahan Data Pendaftaran Tanahdapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana ketentuan Paragraf 6Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juncto PeraturanMenteri Negara Agraria

Madraisebagaimana ketentuan Pasal 83 (delapan puluh tiga) dan 84 (delapan puluh empat)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah jonto Pasal 2 (dua) dan pasal 6 (enam) Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 TentangPemeriksaan Tanah telah melakukan kelalaian/kealpaan atas ketidak cermatan danketidaktelitian sehingga cacat

Menurut persangkaan kuat Penggugat bahwa Tergugat tidak melaksayketentuan Pasal 20 (dua puluh) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997lakanTentangPendaftaran Tanah jonto Pasal 77 (tujuh puluh tujuh) sampai 81 (delapan puluh satu)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional NomorTahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 241997 Tentang Pendaftaran Tanah ;Bahwa dari semua Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat, Sdr.

Madrai oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang disebabkan adanyakelalaian/kealpaan atas ketidak cermatan/ ketidak telitian Panitia A Kantor PertanahanKabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasal 25(dua puluh lima) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah jonto Pasal 83 (delapan puluh tiga) dan 84 (delapan puluh empat) PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

ratus delapan meter persegi) yang beradadiwilayah kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Madya Kendari, atasnama La Ode Muhammad Alwi (Ayah Kandung Penggugat) masih ada dan masihdalam penguasaan La Ode Muhammad Alwi ; 9 Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan kedua obyek sengketa a quo telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yaitu ; pasal 4 dan pasal 31ayat (1) Peraturan pemerintah nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,pasal 94 dan pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria

TANGGAL 11 OKTOBER 2011.Melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahyaitu pasal 4 dan pasal 31 ayat (1) Peraturan pemerintah No.24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, pasal 94 dan pasal 95 ayat (1) Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional no.3 tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no,24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, serta asasasas umum pemerintahan yang baik yaitu asasKepastian Hukum dan asas Profesionalitas ;Menyatakan

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri DalamNegeri No. 6 Nomor Tahun 1972 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri 5 Tahun 1973tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, jo.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, joPeraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah ; Berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakansebagai berikut : DALAM EKSEPSI Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; Menyatakan gugatan Penggugat patut untuk ditolak ; DALAM POKOK

mengajukan pemecahan sertipikat hakmilik hingga gugatan ini diajukan di PTUN Kendari, dan Sertipikat Hak MilikNo.2128/Kelurahan Mandonga tanggal 29 Maret 1993 atas nama La Ode MuhamadAlwi masih dalam penguasaan La Ode MuhamadIR, Geese cee cmeea nee eennronuee eerrcnaauRerREEEEcoCEEEEBahwa, tindakan Tergugat menerbitkan keputusan TUN yang menjadi objek sengketaa quo, bertentangan dengan pasal 4 dan 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 1997 , Pasal 94 dan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria

Dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Husni Sebelah Timur : berbatasan dengan tanahSyuriansyah Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Bahagia Sebelah Barat : berbatasan tanah MuhammadSebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik No.798 yang dikeluarkanoleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin tanggal 09 April 1996atas nama SYAKERANI bin HORMAN.7.7.

Dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Martapura Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Hamzah Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Mardanl Sebelah Barat : berbatasan tanah MuhammadSebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik No.797 yang dikeluarkanoleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin tanggal 09 April 1996atas nama SYAKERANI bin HORMAN.7.9. Sebidang tanah untuk pertanian terletak di Desa ManarapBaru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.

Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 678, tanggal 20 Maret 1982 atasnama Sakrani, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banjar.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.17);18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00579, tanggal 20 November2009 atas nama H. Syakerani Horman, yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Banjar.

Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 798, tanggal 21 April 1979 atasnama Syakerani, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria KotamadyaBanjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.21);22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 295, tanggal 09 April 1996 atasnama H. Syakerani, yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKotamadya Banjarmasin.

Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 797, tanggal 21 April 1979 atasnama Syakerani, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria KotamadyaBanjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.23);24. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01740, tanggal 07 Januari 2014atas nama Hj. Siti Rochyani, yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Banjar.

Bahwa Tergugat tidak melakukan penyelidikanriwayat terhadap data fisik dan data yuridis bahwa tanah tersebutadalah tanah warisan, hal ini bertentangan dengan pasal 52 butir(c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun1993 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mengatur menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat buktipemilikan atau penguasaan tanah.

PeraturanMenteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah ; b. Substansi atau isi keputusan obyek sengketa juga telahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 103 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1997 ; C.

gugatannyamenguraikan bahwa Akta Hibah yang dibuat Umi Setyowati,SH selakuPPAT adalah tidak benar karena Warsosudarmo telah meninggal tanggal27 Juli 1995 sedangkan dalam Akta Hibah Nomor 468/2014, tanggal 19Juni 2014 menyebutkan bahwa Warsosudarmo telah menghadap kePPAT: Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat telahmembantahnya dengan mendasarkan bahwa peralihan telah sesuaidengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 103 Peraturan Menteri Agraria

/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997;Menimbang, bahwa sekalipun secara formal prosedur pendaftaranperalinan hak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah JoPeraturan menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahHalaman 38 dari 46 hal Putusan Nomor:141/G/208/PTUN.Smg.Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan melibatkanPPAT untuk melaksanakan kegiatan pedaftaran

Penggugat:
Dimyati
Tergugat:
1.Supiyah
2.Subiyati binti Karsin
Turut Tergugat:
1.PT Hutchison 3 Indonesia
2.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal
3.Camat Cepriring
4.Sapto Adji Prasetyo, S.H.

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA (ATR)/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN) c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (KANWIL BPN) PROVINSI DKI JAKARTA c.q. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DK

Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR,beralamat di Jalan Sutan Alam Bagagarsyah PagaruyungBatusangkar Nagari Saruaso Jorong Saruaso Barat KecamatanTanjung Emas Kabupaten Tanah, selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat;Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik TrisArdijanto, S. Sos., Yusrizal, S.H., M.H., Triwahyudi Gusni, S.St.

KotoSebelah Selatan : Tanah Kaum Datuk Panghulu Basa Suki KotoDengan demikian semakin jelas kekaburan gugatan para Penggugatsemakin jelas pula kurang pihak dan salah menentukan objek perkara;17.Bahwa dalil poin 16 dan 18, 20 perbuatan Tergugat 1 untuk mengajukanpenerbitan sertifikat secara hukum dan secara adat adalah sah dan telahdilindungi oleh undangundang karena didalam proses penerbitan sertifikatdilakukan dengan seseksama berdasarkan prosedural yang ada ditetapkanoleh negara melalui Kementerian Agraria

ulayatnagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo; Bahwa pada saat ini mayoritas tanah yang sudah memiliki sertifikat hakatas tanah adalah tanah yang berasal dari tanah ulayat kaum; Bahwa pendaftaran tanah ulayat kaum harus didasari oleh ranji yangdiketahui oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum serta ditandatangani olehseluruh anggota kaum untuk kemudian diratifikasi pada Kerapatan AdatNagari (KAN); Bahwa pendaftaran tanah harus memenuhi prinsip formil dan materil; Bahwa hukum Agraria

Penggugat:
1.ALDRIN
2.INTAN EVANNITA EVANDRY
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA (BPS RI) c.q KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK SUMATERA BARAT (BPS SUMBAR)
2.KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR BPN) KOTA PADANG

BANK OKE INDONESIA
2.KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG KOTA JAKARTA SELATAN