Bahwa, terkait dengan tata cara pembaharuan hak dapat disampaikanantara lain:Pasal 42 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan:"Sesudah jangka waktu hak guna bangunan atau perpanjangannyaberakhir kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak gunabangunan diatas tanah yang sama";Halaman 18 dari 23 hal. Put.

Nomor 3060 K/Pdt/2015Pasal 44 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan:(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan yangtanahnya dipergunakan untuk bangunan rumah tinggal dikabulkanoleh Pejabat yang berwenang apabila:a.

Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hakguna bangunan;Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan:(1) Setiap penerima hak atas tanah harus memenuhi kewajiban sebagaiberikut:a.

Nomor 3060 K/Pdt/2015Pasal 44 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan;8.

(ECOURT)Sehingga segala dalildalil Pemohon terbantahkan dan Termohon telahmenjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Lembaga Pemerintah yangmenjalankan Administrasi Pertanahan sebagaimana yang telah diatur dalam UUPANomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 TentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010Tentang

Pertanahan;Selanjutnya, Termohon juga menolak dengan tegas semua tuntutanPemohon terutama pada point 7 halaman 9 yang menyatakan MenghukumTermohon untuk membayar biaya Pekara yang timbul Hal ini sangat jelas danpasti tidak dapat dikabulkan karena Termohon merupakan Lembaga Pemerintahyang melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya dalam pelaksanaanAdministrasi Pendaftaran Pertanahan sesuai UUPA Nomor 5 Tahun 1960,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,Peraturan Menteri Agraria

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar PelayananDan Pengaturan Pertanahan, Peraturan Presiden Reublik Indonesia Nomor 17Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Jo Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional,sehingga tidak memungkinkan membayar ganti rugi baik secara sendirisendirimaupun tanggung

Achyani Bin Sabihun sebagailampiran Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 1756/15.1/IV/2016,tanggal 14 April 2016 yang menyatakan bahwa bidang tanahtersebut dikuasai sejak tahun 1996, diketahui oleh KetuaRW.013 Kelurahan Pademangan Barat, KecamatanPademangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);6. Bukti P6 : Kwitansi Tanda Terima dari Bapak Bambang Sutrisno kepadaH. Soeharso, M.S. mewakili Badan Pimpinan Harian PusatKorps Cacad Veteran R.I.

Memutuskan dan menyatakan bahwa :e Tanah Sertifikat HM Nomor 972 atas nama Arkanuddin yangdikeluarkan Kantor Agraria, Kabupaten Sintang tanggal 31101985,panjang 400m x lebar 50 m= 20.000 m?

adalahkeliru sebab Camat Nanga Pinoh periode sekarang sebagai Tergugat II, bukanmerupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk atau dilantik sebagaiPPAT melainkan sebagai Kepala Wilayah Kecamatan, sehingga Camat tidakmempunyai kewenangan dalam melaksanakan peralihan suatu hak atas tanahhal mana disebabkan kurangnya pemahaman Penggugat terkait denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana yang tertuangdalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 juncto Peraturan MenteriNegara Agraria

Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 972 atas nama Arkanuddin yangdikeluarkan Kantor Agraria, Kabupaten Sintang tanggal 31101985,panjang 400m x lebar 50 m = luas 20.000 m (dua puluh ribu meterpersegi) yang terletak di Jalan Nanga Pinoh, Kota Baru KM.4, Desa Paal,Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara; Sebelah Barat dulu berbatasan dengan Abdul Kadir/ sekarangberbatasan dengan tanah yayasan Kongregasi Misi (CM); Sebelah Selatan

Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 973 atas nama Arkanuddin yangdikeluarkan Kantor Agraria, Kabupaten Sintang tanggal 31101985,panjang 200m x lebar 100 m = luas 20.000 m? (dua puluh ribu meterpersegi) yang terletak di Jalan Nanga Pinoh, Kota Baru KM.4, Desa Paal,Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan batasbatasHalaman 11 dari 20 hal. Put.

dewasa, yang bernama : PIKHEL SOLAI GEA, anak Perempuan, Lahir di Gunungsitoli, Pada Tanggal 16 April 2016;

MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DATI I PROPINSI MALUKU, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, Beralamat di jalan Jenderal Sudirman, Hative Kecil Kecamatan Sirimau, Kota Madya Ambon.

MENTERI AGRARIA / KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAHHal 1 dari 57 Hal Pts No. 104/Pdt.G/2016/PN.Amb.BADAN PERTANAHAN DATI PROPINSI MALUKU, Cg.

Menteri Agraria/KepalaBadang Pertanahan Nasional C.qg. Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Kota Ambon) tidak akan menerbitkan sertifikat An.Penggugat JHON SAHUSILAWANE, SH, MH sampai kapanpun bahkanuntuk selamalamanya....

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.3. Bahwa, objek yang disengketakan Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik No.530/Hative Besar dulunya merupakan sebagian Tanah Negara bekas EigendomVerponding No. 1066 atas nama TJIO EK HEANG dengan luasannya 1.317.500 m?

Bahwa, tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 1066 dengan luas1.317.500 dengan diberlakukan Undangundang 1 Tahun 1958 yang lebih lanjutHal 23 dari 57 Hal Pts No. 104/Pdt.G/2016/PN.Amb.ditegaskan oleh Menteri Agraria dengan surat keputusan No.

Bahwa tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 1066 dengan luas11.1.317.500 dengan diberlakukan Undangundang 1 Tahun 1958 yang lebih lanjutditegaskan oleh Menteri Agraria dengan surat keputusan No.

dengan luas tanah 15.000 M atas namaNY.ENDANG SULISTYANINGSIH ; Sertifikat Hak Milik No. 986 / Desa Suli, sesuai GambarSituasi No. 8 / MT / 1983, yang diterbitkan padatanggal 30 April 1985 seluas 10.800 M atas nama JacobPattirane yang diterbitkan oleh Kepala Kantor AgrariaKabupaten Maluku TengahSertifikat Hak Milik No. 987 / Desa Suli, sSsesuai GambarSituasi No. 7 / MT / 1983 yang diterbitkan pada tanggal30 April 1985 seluas 28.500 M atas nama Jacob Pattiraneyang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria

b angka 2dan 4, pasal 5 huruf a angka 1 dan 2,huruf C dan hurufD jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 BAB IIIpasal 8 ayat (3) dan (4) BAB IV pasal 14 ayat (1) dan(2),pasal 5 ayat (2),pasal 17 ayat (1) #=dan= ayat(3),pasal 18 ayat (3),pasal 19 ayat (1),pasal 24 ayat(2),pasal 82 ayat (1) jo Peraturan Menteri NegaraAgraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun1997, BAB Il pasal 19 ayat (1) huruf b,ayat 2 pasal59,pasal 60,pasal 86 ayat (3),pasal 97 ayat (1) joPeraturan Menteri Negara Agraria

oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara bahwapemberian dan atau diterbitkannya Sertifikat Hak Milikoleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata UsahaNegara kepada :Kahar Panggalo Sertifikat Hak Milik Nomor : 1536.Date Sumule Sertifikat Hak Milik Nomor : 1537.Aris Rerung Sumule Hak Milik nomor : 1538.Pasang Palulun Sertifikat Hak Milik nomor : 1539 danNyonya Endang Sulistyaningsih Sertifikat Hak MilikNomor : 1540.Keseluruhannya melalui mekanisme Peraturan Pertanahandalam kaitan dengan Proyek Nasional Agraria

yangdilaksanakan di desa = Suli pada tahun 19983Bahwa pelaksanaan Proyek Nasional Agraria di desa Sulitahun 1998 bersifat umum, serta melalui tahapan tahapansesuai ketentuan Aturan Perundang Undangan Pertanahanyang berlaku ; +e rere eeeAdapun tahapantahapan yang Tergugat kemukakan diatasialahPemberitahuan kepada Pemerintah desa Suli menyangkutpelaksanaan PRONA yang akan dilaksanakan Tujuannya agar Pemerintah desa Suli dapat membuatdata menyangkut jumlah anggota masyarakat desa Suliyang terdata sebagai

Simon Noya, SH, AnthonyHatane, SH dan Ruby Lopulalan, SH selakuKuasa Hukum Para Penggugat tanggal 17Desember 2004 yang menerangkan bahwaSertifikat Hak Milik masing masing Nomor1536,1537, 1538, 1539, 1540, 1541 dan 1542atas nama Kahar Panggalo dkk tidak masukdalam Sertifikat Hak Milik Nomor 912, atasnama Marcus Pattirane, Nomor 986 dan 987atas nama Jacob Pattirane ayah dari MarcusPattirane serta Sertifikat Hak Milik Nomor1472 atas nama Costansa Pattirane;Foto copy sesuai dengan asli SuratKepala Agraria

Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cilacap untuk memproses peralihan hak dari penjual (Tergugat I/ Sofyan) kepada pembeli (Penggugat/ P. Djojo Sudarman) terhadap SHM No. 1820 luas + 127 M2 terletak di Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;9.

Dengan demikian sudah sepatutnyaKepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan NasioanalKabupaten Cilacap memproses peralihan atau pemindahan hak atasHalaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Clpbidang tanah hak milik/ Sertifikat Hak Milik No. 1820 dari atas nama yangberhak dan pemegang hak lainlain Sofyan/ Tergugat kepada P DjokoSudarman/ Penggugat, oleh karena itu cukup beralasan hukum untukmengabulkan petitum ini;Menimbang, bahwa untuk petitum angka 6, sebagai akibat hukumdari gugatan

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional Kabupaten Cilacap untuk memproses peralihanhak dari penjual (Tergugat Vv Sofyan) kepada pembeli (Penggugat/ P.Djojo Sudarman) terhadap SHM No. 1820 luas + 127 M2 terletak diKelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, KabupatenCilacap;7. Menghukum Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill untuk tunduk danpatuh terhadap putusan ini;8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;9.

mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama : Brenda Vanezza Febryaningtias untuk menjual harta peninggalan almarhumah Emi Suhaemi yang dilakukan bersama-sama dengan Para Ahli Waris lainnya, berupa 2 (dua) bidang tanah yang terdiri dari :

• Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, seluas kurang lebih 497 m2 (empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Sertipikat Hak milik ( SHM ) No. 1044, yang dikeluarkan Kantor Agraria

Penggugat:
Dimyati
Tergugat:
1.Supiyah
2.Subiyati binti Karsin
Turut Tergugat:
1.PT Hutchison 3 Indonesia
2.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal
3.Camat Cepriring
4.Sapto Adji Prasetyo, S.H.

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA (ATR)/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN) c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (KANWIL BPN) PROVINSI DKI JAKARTA c.q. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DK

Bank Syariah Bukopin Surakarta
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR

:::::cceeeeceeeeeeeeeeteeeees TURUT TERGUGAT I;Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yangberalamat di JI. Lawu No. 202 Tegalsari, Bejen, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar;Yang selanjutnya disebut SDagal .............

Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR,beralamat di Jalan Sutan Alam Bagagarsyah PagaruyungBatusangkar Nagari Saruaso Jorong Saruaso Barat KecamatanTanjung Emas Kabupaten Tanah, selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat;Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik TrisArdijanto, S. Sos., Yusrizal, S.H., M.H., Triwahyudi Gusni, S.St.

KotoSebelah Selatan : Tanah Kaum Datuk Panghulu Basa Suki KotoDengan demikian semakin jelas kekaburan gugatan para Penggugatsemakin jelas pula kurang pihak dan salah menentukan objek perkara;17.Bahwa dalil poin 16 dan 18, 20 perbuatan Tergugat 1 untuk mengajukanpenerbitan sertifikat secara hukum dan secara adat adalah sah dan telahdilindungi oleh undangundang karena didalam proses penerbitan sertifikatdilakukan dengan seseksama berdasarkan prosedural yang ada ditetapkanoleh negara melalui Kementerian Agraria

ulayatnagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo; Bahwa pada saat ini mayoritas tanah yang sudah memiliki sertifikat hakatas tanah adalah tanah yang berasal dari tanah ulayat kaum; Bahwa pendaftaran tanah ulayat kaum harus didasari oleh ranji yangdiketahui oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum serta ditandatangani olehseluruh anggota kaum untuk kemudian diratifikasi pada Kerapatan AdatNagari (KAN); Bahwa pendaftaran tanah harus memenuhi prinsip formil dan materil; Bahwa hukum Agraria

Bahwa dari luas tanah tersebut dikecualikan tanah seluas 199,74Ha berhubung sudah menjadi areal pemukiman rakyat setempat.Bahwa, kemudian pada tanggal 05 September 1983 dikeluarkan suratdari Dirjen Agraria Depdagri oleh karena itu berdasarkan Surat dariDirjen Agraria Departemen Dalam Negeri kepada Gubernur JawaBarat dan Kepala Agraria Jawa Barat pada saat itu yang pada intinyatanah PT.P XI seluas 1.738,545 Ha dikurangi 199, 74 Ha karena sudahmenjadi tanah garapan rakyat (bukti T /3).Halaman 24Dari

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 24TAHUN 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 37Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor: 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf (a) dan huruf (g) Jo. pasal 18 ayat (1)dan ayat (2) Jo.

KEBERATAN PEMOHON BANDING dalam POKOK PERKARA yang Ke DUA:BAHWA PEMOHON BANDING SANGAT KEBERATAN ATAS PUTUSANMAJELIS TINGKAT PERTAMA yang TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTIBUKTI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGATI / PEMBANDING, BERUPA BUKTISURAT DARI KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG /BPN Nomor:2594/26.3800/VV2016 TGL. 6 JUNI 2016. A.

Dalam hal ini, jika HGB No. 61dilepaskan hak nya oleh pemegang hak (PT Parigi), maka hak atastanah HGB No. 61 kembali kepada Negara dalam hal ini MenteriNegara Agraria/Kepala BPN. Sehingga Penggugat belum memilikiwewenang yang sah untuk menjadi pemilik tanah obyek sengketasebelum mengurus dan/atau memohonkan untuk mendapatkan hakatas tanah kepada Negara.

Bahwa batasbatas tanah dalam Surat Ukur / Gambar Situasi No 242dalam Hak Guna Bangunan tidak memenuhi ketentuan PeraturanMenteri Negara Agraria No. 8 Tahun 1961 atau yang telahdiperbaharui berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangHalaman 130Dari 154 Halaman Putusan Nomor 148/PDT/2018/PT BTNPendaftaran Tanah, karena Akta Pelepasan Hak no. 61 dibuat tahun2005 sedangkan

Mayestik Kebayoran Baru dan jugabelum menerima pelunasan pembayaran di depan notaris tersebutnamun hanya sebatas Pengikatan Perjanjian Jual Beli yang SalinanPerjanjian tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat sampaisaat gugatan ini diajukan dan Pengugat telah bersurat kepada NotarisRelawati, S.H. di Jalan Bumi No. 5, Mayestik Kebayoran Baru untukmengeluarkan salinan atas perjanjian yang ditanda tangani;Bahwa berdasarkan Pasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 6/1998, tanggal 26 Juni 1998Hak Guna Bangunan No. 3760/Grogol Selatan dihapus dan di ubahmenjadi Hak Milik No.5282/Grogol Selatan ;5. Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas tindakan Tergugat dalammelakukan proses pencatatan peralinan hak dari Rifgi Ramadhanimenjadi atas nama Henry Mahendra, telah sesuai dengan prosedurdan ketentuan yang ada (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997jo.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Rll.Nomor 1 Tahun 2010 serta dilakukan berdasarkan kewenangan yangada pada Tergugat;Berkenaan dengan halhal tersebut diatas, maka cukup menjadipertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa quo untuk mengabulkan permohonan Tergugat, agar Yang Terhormat MajelisHakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :l DALAM EKSEPSI Menerima seluruh eksepsi

Herlina Tobing Manullang, S.H,serta Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1566/2018 adalah sah danmengikat;Bahwa sebagaimana telah Tegugat II Intervensi uraikan dalam jawaban inipada poin nomor 4 sampai dengan 9 dalam jawaban terhadap pokokperkara ini, maka dengan mengacu pada Pasal 94 ayat (1) juncto Pasal 105angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka JualBeli

, dimana setiap peralinan haruslahdilakukan pengukuran ulang, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa terbittahun 2017, sehingga peraturan yang relevan untuk diterapkan adalah PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dimana di dalamperaturan ini syarat untuk sahnya peralihan hak diatur oleh ketentuan Pasal 45 joPasal 37, adapun pengaturan mengenai perlu atau tidaknya dilakukan pengukuranulang diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional

Menetapkan bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah Bernama SUMARSIH lahir di Subang tanggal 25 Desember 1972 sebagaimana yang tercantum pada Kartu Identitas Penduduk No NIK 3213236512720010, Kartu Keluarga nomor KK 3213230205170003, Kutipan Akta Kelahiran nomor 3213-LT-14072023-0019, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sertifikat hak milik dengan nomor sertifikat 1) 10.08.01.02.1.02544; 2) 10.08.01.02.1.01501; 3) 10.08.01.02.1.01501 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria

Basuki Winoto, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Tanggal 18 May 2022, Nomor: NT.02.02/1638-35.15/V/2022, Hal : Permohonan Informasi dan Keterangan.

Basuki Winoto (Penggugat), dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Tanggal 18 May 2022, Nomor : NT.02.02/1638-35.15/V/2022, Hal : Permohonan Informasi dan Keterangan.

Pihak Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene tanpaselidik/penelitian mendalam langsung percaya alasanalasan yangdisampaikan oleh almarhum HAMAL bin ABD. RASYID;Bahwa dengan terbitnya sertifikat hak milik dan buku tanah hak milikatas tanah sengketa tersebut, hakhak para ahli waris lainnya telah hilangdan terabaikan, maka untuk mengembalikan hakhak para ahli warisalmarhum KH. ABD.

SALAM AZIS tertanggal 19 Juli 1979yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria KabupatenMajene berisi :Sanggahan agar Kepala Kantor Agraria tidak menerbitkan sertifikatyang dimohonkan HAMAL RASYID karena tanah yang dimohonkansertifikat adalah milik KH. ABD. AZIS, bukti tersebut ditandai P.PK.1;Dengan sanggahan tersebut telah membuktikan bahwa sertifikat yangdipegang Pr.B.DG. KUMALA an.

Pasal 107Peraturan Menteri Agraria NO. 9 Tahun 1999 yang mengaturcacat hukum administratif sebagai berikut :1 Kesalahan prosedur;2 Kesalahan penerapan Peraturan PerundangUndangan;Hal. 3 dari 18 hal. Put.

Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Nomor : 9 Tahun 1999, makaTERBUKTI adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kanwil BPNPropinsi Kepulauan Bangka Belitung (dahulu Propinsi Sumatera Selatan),oleh karenanya, objek gugatan yang berasal dari Hak Guna BangunanNomor : 67 / Baru tanggal 15 Januari 1990, atas nama HALIMA, sudahmemenuhi syarat dan untuk dinyatakan batal dan tidak sah dengan segalakonsekuensi hukum yang diatur dalam Pasal 97 Ayat (8) UndangUndangNomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Pasal 107 PeraturanMenteri Agraria Nomor : 9 Tahun 1999, dan bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain :e Asas Kecermatan, yaitu Kanwil BPN Propinsi KepulauanBangka Belitung (dahulu Propinsi Sumatera Selatan) menerbitkanSurat Keputusan Nomor : 593.51 / 185 / IIL / BPN / 1989 tanggal25 Agustus 1989 tanpa melakukan penelitian persyaratannyadengan cermat, dimana Surat Keterangan Warisan tertanggal 5Desember 1988 yang seharusnya dibuat oleh Notaris disertai datapendukung lainnya

Bahwa selain melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jugamelanggar ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah Pasal 83 dan Pasal 84, Pasal 83 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang

Mengisi daftar isi 201; Pasal 84 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah menyatakan bahwa guna menilai kebenaran pernyataanpemohon dan keterangan saksisaksi yang diajukan dalampembuktian hak, panitia A dapat:a.