Ditemukan 44594 data
Terbanding/Tergugat III : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH disebut juga PT BANK JATENG berkedudukan Pusat di Semarang cq PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG PREMBUN disebut juga PT BANK JATENG CABANG PREMBUN
Terbanding/Turut Tergugat III : KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAH BPN PROV JAWA TENGAH Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN
Terbanding/Turut Tergugat IV : KOMILAWATI, SH
Turut Terbanding/Penggugat
40 — 35
ISTIARTI RAHAYU
Terbanding/Tergugat III : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH disebut juga PT BANK JATENG berkedudukan Pusat di Semarang cq PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG PREMBUN disebut juga PT BANK JATENG CABANG PREMBUN
Terbanding/Turut Tergugat III : KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAH BPN PROV JAWA TENGAH Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN
Terbanding/Turut Tergugat IV : KOMILAWATI, SH
Turut Terbanding/PenggugatKementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah cq.
Kantor PertanahanKabupaten Pekalongan, karena kedudukan Turut Tergugat selakuHalaman 17 Putusan No. 386/Pdt/2016/PT SMGAparat Pemerintah Pusat sebagaimana diatur oleh dan berdasarkankepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang dan Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan PertanahanNasional jo.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor: 8 Tahun 2015 Tentang Organisasidan Tata Kerja Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung RepablikIndonesia N 0.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatanyang harus dirujukan kepada pemerintah pusat.
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
II memperoleh surat keputusan GubernurSumatera Utara Nomor SK/DA/HML /DS/1973 tanggal 20 Februari 1973 atas namaSofyan Rasidin dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara itu pulalah dipergunakanTergugat II sehingga terbitnya surat tanda bukti pajak Nomor 12.75.020.004,0150009tanggal Mei 2006 atas nama Sofyan Rasidin (Tergugat ID);Bahwa pada tanggal 3 April 1970 pihak Penggugat dalam hal ini diwakili Sdr.Pritam Singh Als Panditan Singh mengajukan keberatan kepada Gubernur SumateraUtara, Dirjen Agraria
dapat diterima (Niet on vanklijk veerklard);Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel);Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan atas haknya adalahVergunning Nomor 11 tahun dan petikan dari Daftar Keterangan Kepala WilayahDeli dan Serdang di Medan tanggal 18 November 1949 Nomor 18/Div di Petak28, namun Penggugat dalam dalildalil positanya sama sekali tidak menjelaskansecara terang pengertian Vergunning dan juga tidak menyebutkan secara jelas diPersil mana diatur dalam UndangUndang Pokok Agraria
Penggugat Kabur (Disqualificatoir Exceptie)Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai anak kandung (ahliwaris) dari Alm Paga Singh yang memiliki tanah sesuai dengan petikanVegunning Nomor 11 dan Petikan dari daftar Keterangan Wilayah Deli danSerdang di Medan tanggal 18 November 1949 Nomor 18/Div di petak 28 dansama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terang apa pengertian dariVergunning sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan UndangUndang Nomor5 tahun 1960 tentang ketentuan Pokok Agraria
olehoknum tentara dan dikuatkan dengan kesaksian Kaiwat Singh (saksi PemohonKasasi);e Bahwa bukti P2 tersebut sejak dikeluarkan /diterbitkan hingga prosespersidangan perkara a quo tidak pernah dihapus atau dicabut maupun dibatalkanberdasarkan surat keputusan hukum, sehingga dengan demikian hak penguasaanbidang objek sengketa tersebut tetap melekat menjadi hak Pemohon Kasasi;e Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Nomor SK.53/DJA/1977 tertanggal 24Mei 1977 pertama : Mencabut surat Keputusan Kepala Inpeksi Agraria
Pembanding/Penggugat II : SAID BAJRE
Pembanding/Penggugat III : NURBAIAH
Pembanding/Penggugat IV : SAAD ELMIANI
Terbanding/Tergugat I : BUPATI LOMBOK TIMUR
Terbanding/Tergugat II : MANILAH
Terbanding/Tergugat III : DARMAWAN
Terbanding/Tergugat IV : NASRUDIN
Terbanding/Tergugat V : AHMAD
Terbanding/Tergugat VI : HADI
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN
55 — 24
Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5 Tahun1960 Tentang Pokok Pokok Agraria Jo.
Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harusdibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan di hadapanpenjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalamPeraturan Pemerintah ini disebut : penjabat).Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Peraturan MenteriAgraria No. 10
dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah serta hak dan kewajibannya, menyatakan :Untuk setiap Kecamatan atau daerah yang disamakan dengan itu(selanjutnya dalam Peraturan ini disebut : Kecamatan), diangkatseorang pejabat yang bertugas membuat akte perjanjian yangdimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya dalamPeraturan ini disebut: pejabat).Bahwa kemudian Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria
Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961 tersebut yang ke mudian dikuatkan kKedudukannya didalam PP No. 24 Tahun 2016 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka dapat diketahulbahwa Camat dapat dikategorikan sebagai Pejabat Pembuat Akta TanahSementara yang berhak dan berwenang membuat Akta Jual Beli sebagaimana Bukti Para Pembanding tersebut, yang kondisinya terjadi pada10 Oktober 1968 (Belum ada Notaris atau PPAT di
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apakah terdapat fakta bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaanmenguasai lokasi Objek Gugatan01 a quo, setidaktidaknyamenguasai lokasi yang dimaksud Posita Angka 3 di atas,sebagaimana diatur ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (2)angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan (Untuk selanjutnya dalam Gugatan ini disebut PerkaBPN No. 9/1999), yaitu sebelum
Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 jo Peraturan MenteriNegara Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999, jo. Peraturan KBPNNo. 1 Tahun 2011, sudah sesuai dengan Prosedur yang berlakusesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan serta telahmemenuhi unsurunsur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2)UndangUndang No.9 Tahun 2004 yakni ;a.
PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 joPeraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999,Jo. Peraturan KBPN No. 1 Tahun 2011, diterbitkanlahSertipikat untuk menjamin adanya status kepastian hukumterhadap tanahtanah yang dimiliki oleh masyarakat .b.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri NegaraAgraria / KBPN No. 9 Tahun 1999, jo.
KepalaDirektorat Agraria Provinsi Sulawesi Utara, yang pada pokoknyamenyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kotamadya Manado tidak dapatmenyanggupi untuk menyediakan tanah Ex Verp. No. 1947 yang terletakdisekitar/di sepanjang jalan Wolter Monginsidi untuk dijadikan komplexperumahan Dosen.
1.KOSIM
2.SURJANI
3.RASMI
4.MARSINAH
5.MARTI
6.ASMIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Intervensi:
1.FRIDA TIRTADJAJA
2.FERDINA SUPARMAN
3.MANTHA SUPARMAN
4.KAREN MEILINDA SUPARMAN
5.TIFFANY SHERITA
227 — 108
(enam belas ribumeter perseg)).Bahwa proses terbitnya objek sengketa a quo diduga kuat Tergugat tidakmematuhi atau berpedoman pada ketentuan UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang PokokPokok Agraria (UUPA) Jo Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah seluaskurang lebih 16.000 m?
(enam belas ribumeter persegi) belum pernah dipindahtangankan atau dijual oleh ParaPenggugat kepada siapapun atau pihak manapun.Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telahmemasukkan tanah milik Para Penggugat tersebut kedalam objek sengketaa quo.Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketaa quo telah melanggar ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria Jo Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran
(enam belas ribu meter persegi) tersebut diatas;Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telahmelanggar ketentuan asasasas umum pemerintahan yang baiksebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UndangUndang PTUN yaitumengenai asas kepastian hukum, asas tertiob penyelenggaraan administrasinegara, asas kecermatan/ketelitian, dan asas profesionalitas sertabertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun
sampai 12 (dua belas) halaman 7 (tujuh) dan 8 (delapan)yang pada intinya mendalilkan penerbitan sertipikat a quo telah melanggarPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,dengan ini Tergugat menanggapinya sebagai berikut :a. bahwa Tergugat dalam penerbitan sertipikat a quo telah sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku;b. bahwa Tergugat dalam penerbitan sertipikatsertipikat a quo mempedomaniUndang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria
perkara a quo telah daluwarsa untukmengajukan keberatan ataupun gugatan atas penerbitan objekperkara, untuk itu Para Penggugat sudah sangat terang dan jelas tidakmemiliki kepentingan hukum atas objek perkara a quo;Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil dalam gugatanPara Penggugat pada bagian E poin 2 yang mendalilkan bahwa prosesterbitnya objek perkara a quo diduga kuat tergugat tidak mematuhi atauberpedoman pada ketentuan UU Nomor 5 tahun 1961 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria
31 — 18
Direktorat Agraria Wilayah Jakarta Selatan danakhirnya berdasarkan gambar situasi tanggal 571976 No.88/1182/1976, kantor Sub. Direktorat Agraria Wilayah Jakarta Selatantelah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 4380 atas Objek Sengketadimaksud tersebut pada tanggal 6 April 1978 atas nama HADI BUSTAM;6.
Hadi Bustam dan atau Para Penggugat tidak ataubelum memanfaatkan Objek Sengketa sejak pembelian Objek Sengketadimaksud, namun menurut hukum hak atas Objek Sengketa dimaksudtidak akan hilang karenanya, mengingat kedudukan Hak Milik adalah hakturun menurun, terkuat dan terpenuh, sebagaimana ketentuan Pasal 20UndangUndang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 yang berbunyi: "Hakmilik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6;
Direktorat Agraria Wilayah Jakarta Selatandan Selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatanmelakukan perubahan nomor yaitu menjadi Sertifikat No. 4176. Olehkarena itu untuk membuktikan kebenaran asal usul tanah objeksengketa dan keabsahan penerbitan kedua sertifikat tersebut di atasKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan harus ditariksebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo;3.
Dalam Pasal 20 ayat (1) UndangUndang No. 5 tahun 1960 Tentang Agraria berbunyi " Hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,dengan mengingat pasal 6 ", Selanjutnya dalam oleh Undang Undang No.5 tahun 1960 tentang Agraria yang menyebutkan bahwa Hak milik ( adat )atas tanah ialah suatu hak atas tanah yang dipegang oleh perseoranganatas sebidang tanah tertentu yang terletak di dalam wilayah hak ulayatmasyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Selanjutnya da Dalam Pasal 5Undang Undang No. 5 Tahun 1960 dinyatakan " Hukum agraria yangberlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjangtidak tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara dst "Oleh karena itu meskipun status tanah milik Para Tergugat Konpensitersebut sebagai tanah hak milik adat, akan tetapi undangundang tetapmenjamin dan memberikan perlindungan kepada Para Tergugat Konpensiatas kepemilikan tanah tersebut;6.
80 — 37
No. 643/PDT/2016/PT.DKIPasal 19 PP No. 10 tahun 1961Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atastanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,manggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atastanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatuakte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjukoleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam PeraturanPemerintah Ini disebut : pejabat).
SK Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. VI/9/Ka/64tanggal 10 April 1964 tentang Penguasaan wilayahseluas 350 Ha letak di Kelurahan Rawasari, KecamatanSalemba, Kawedanan Matraman, Daerah Khususlbukota Jakarta Raya;c. SK Gubenur Kepala Daerah Chusus lbukota DjakartaRaja No. x/3/14/1964 tanggal 24 Agustus 1964 tentangPenugasan Yayasan Perumahan Pulo Mas untukmelakukan pembebasan tanah dan pembangunanproyek perumahan Pulo Mas di daerah Pulo Mas.d.
, Sejarah PembentukanUndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya (Jilid Hukum Tanah Nasional), cetakan kesepuluh (edisi revisi2005), penerbit Dijembatan, halaman 67 menyatakan sebagaiberikut:gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenapara penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25tahun, harus~ dianggap menghilangkan haknya(rechtsverwerking).
Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 tentangPelaksanaan Ketentuan UndangUndang Pokok Agraria.c. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang Pokokpokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak BaruAtas Tanah Asal Konversi HakHak Barat.d.
No. 643/PDT/2016/PT.DKIe SK Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.VV9/Ka/64 tanggal 10 April 1964 tentangPenguasaan wilayah seluas 350 Ha letak diKelurahan Rawasari, Kecamatan Salemba,Kawedanan Matraman, Daerah Khusus lbukotaJakarta Raya;e SK Gubenur Kepala Daerah Chusus loukotaDjakarta Raja No.
139 — 43
., tanggal 10 Juni1) Tergugat bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut dan Tergugattidak pernah diberitahukan oleh Penggugat adanya perkara a quo,sehingga secara administrasi perkara a quo tidak tercatatpada Kantor Tergugat ; 2) Tergugat tidak diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Barat untuk menyatakan status quo atas bidang tanahyang diperkarakan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 126ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor
hakadalah tindakan yang kelru dan telah melanggar Asasasas UmumPemerintahan yang Baik dan bertentangan dengan peraturanHalaman 21 dari 57 halaman, Putusan Nomor : 205/G/2011/PTUNJKT.22perundangundangan yang berlaku ve dst ; Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, adapun alasanalasan Tergugatantara lain :1)(1)(2)2) Pemblokiran yang dilakukan oleh Penggugat telah berakhir masaberlakunya, yaitu 30 (tiga Puluh) hari, hal ini sesuai dengan ketentuanPasal 126 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria
Supartidengan Penggugat, tertanggal 12 Desember 2009, yang dimajukanPenggugat sebagai dasar hukum peralihan hak atau jual beli tanah SertipikatHak Milik Nomor : 6073 / Cengkareng Barat, karena perjanjian tersebut tidakmerupakan suatu perjanjian peralihnan hak atas tanah sebagaimana diaturdalam ketentuan tentang Jual Beli Tanah atau peralihan hak atas tanahdi dalam Undangundang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 19,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 37 dan Pasal 38dan di dalam KUH
Perum Taman Palem LestariBlok.C10, Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat,serta sudah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturanperundangan yang berlaku yakni Undangundang Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun = 1997,tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran10.Bahwa
Perum Taman Palem Lestari Blok.C10, Kelurahan Cengkareng,Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, serta sudah sesuai dengan kewenanganTergugat yang diatur dalam Undangundang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,Pasal 19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 41, serta Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3.
140 — 74
Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil PositaPenggugat halaman 9 dan 10 point 26 yang padapokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkansertipikat inlitis telah melanggar ketentuan hukumpasal 19 Undang Undang Pokok Agraria Nomor. 5 Tahun1960 Jo.
Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 2 Tahun 1993Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor. 2 Tahun 1993 Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional No.3 Tahun 1997, serta telahmemenuhi Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik /AAUPB ( algemene behoorlijk bestuur / principle ofgood administrstion ) sebagaimana yang diuraikanoleh W.
Peraturan MenteriNegara Agraria / /Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor. 3Tahun 1997 serta : a. Telah sesuai dengan Asaslegalitas; b. Tidak berbuat Sewenang wenang (De tornementde pouvoir) ; c. Tidak berbuat sekehendak hati(Willekeur) ; d. Sesuai dengan Asas Asas Umum PemerintahanYang Baik(AAUPB); eer ee eeeAtas dasar uraian tersebut diatas, mohonkiranya Majelis Hakim yang mengadili perkaraini berkenaanmemutus: 1. Menerima jawabanTergugat; 2.
RagoanDjafar, Nomor. 61 atas nama H.DjafarSidik, S.H kemudian dialihkan ke IdaKafarina, Nomor. 62 atas nama Pramawati,dan Nomor. 63 atas nama Siti Syamsiahselanjutnya dialihkan ke Ir.ChairilAnwar; Untuk memperoleh sertipikat hak = atastanah tersebut , harus melalui proses danmemenuhi persyaratan sesuai dengan UndangUndang Pokok Agraria Nomor.5 Tahun 1960jo.Peraturan Pemerintah Nomor. 10 tahun1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 24tahun 1997.
dimana Kantor Pertanahan secarainstitusional adalah suatu lembaga yang ditunjuk dandiberi wewenang untuk menerbitkan suatu tanda bukti hakatas tanah, dengan demikian secara yuridis normatif72Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkanSertipikat objek sengketa aquo; ++ 222 Menimbang, selanjutnya Pengadilan akanmempertimbangkan dari segi prosedural penerbitanSertipikat Hak Milik Nomor 61/Tamansari vide BuktiT.Il.Intv 22 (objek sengketa) merujuk pada ketentuanPasal 19 Ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria
41 — 3
Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya, sesuai dengan SertifikatHak Milik Nomor 582 atas nama Abdul Wahab Pohan yang dikeluarkanoleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Kabupaten Labuhanbatuyang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria KabupatenLabuhanbatu Nasrul Chaidir, B.Sc di Rt.
65 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1829 K/Pdt/2009adanya tandatanda garapan dan tidak ada penggarap sehingga ditetapkansebagai tanah negara bebas, sehingga Penggugat memberikan ganti rugi/uangpemasukan kepada negara yang selanjutnya diterbitkan Hak Pengelolaan No. 1pada tahun 1994 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat Nusa Tenggara Baratsesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 19/HPL/BPN/1994 tanggal 4 Maret 1994;Bahwa setelah adanya hak Pengelolaan No. 1 tahun 1994 atas namaPemerintah
Bahwa Penggugat mendapatkan tanah sengketa melalui proses ganti rugikepada negara sesuai Surat Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 19/HPL/BPN/1994 tanggal 4 Maret 1994;2. Bahwa SHGB No. 11 tanggal 18 September 1995, sesuai dengan faktanyasampai dengan saat ini masih berlaku meskipun berdasarkan putusanPeradilan Tata Usaha Negara telah dicabut namun Badan PertanahanNasional masih memberlakukan sertifikat hak guna bangunan dimaksud;3.
89 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi Pontianak yang membatalkanputusan Pengadilan Negeri Pontianak telah benar menerapkan hukum, perkaraa quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama karena subjek dariperkara ini adalah sesama ahli waris yang beragama Islam dan objekpermaslahan adalah hibah meskipun dalam gugatan a quo diikutsertakan jugaKepala Kantor Kementerian Agama Agraria
158 — 62
Winarno bin Padmo Winoto, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaanSwasta, tempat kediaman,di Mantrijeron MJ No. 803RT.045/RW.010, Kelurahan Gedongkiwo, KecamatanHalaman 1 dari 10 halaman Putusan PTA Yogyakarta No. 65/Pdt.G.2020/PTA.YkMantrijeron, Kota Yogyakarta, dahulu sebagai Tergugat Il,sekarang sebagai TERBANDING II;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Cq.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Tebngah,Cq. Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Alamat : JI.
Winarno bin Padmo Winotosebagai Tergugat Il dan Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / BadanPerttanahan Nasional Cq.
89 — 27
DarmanPidjo (Vide Bukti P6);Menimbang, bahwa dalam Undangundang Nomor 5 tahun 1960Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria Pasal 16 ayat (1) HakhakTanah yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah diatur secara Limitatiftentang Hakhak atas Tanah ialah:a. Hak Milik.b Hak Guna Usaha.Cc Hak Guna Bangunan.d. Hak Pakai.e Hak Sewa.f. Hak Membuka Tanah.g. Hak Memungut Hasil Hutan.h.
dikeluarkannyaKeputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adanya Kepentingan ataunilai yang dilindungi harus ada hubungan Kausal antara Penggugat denganKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat;Menimbang, bahwa sebagai mana dipertimbangkan di atas, bahwaSurat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 181.1/43/I/2003 yang dikeluarkanoleh Kepala Kelurahan Tondo tanggal 18 Januari 2003 (Vide Bukti P6), bukanmerupakan Bukti Hak atas tanah menurut ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria
171 — 45
halaman 5 angka 5 menyatakan Sertipikat Hak Milik nomor :309/PN tanggal 6 Maret 1987 Surat Ukur tanggal nomor : 366/PT/BU/PRONA/1987 tanggal 6 Maret 1987, atas nama Tergugat tidak18berkekuatan hukum adalah tidak beralasan hukum menurut TurutTergugat karena Penggugat mempermasalahkan luas tanah yangtercantum dalam Sertipikat a quo padahal sesuai dengan aturanpertanahan yang berlaku pada waktu proses penerbitan sertipikat aguo luas yang digunakan adalah luas hasil pengukuran yangdilaksanakan Kantor Agraria
an(delapan ratus enam belas meter persegi), haruslah dikesampingkan dantidak beralasan hukum menurut Turut Tergugat karena Penggugatmempermasalahkan luas tanah yang tercantum dalam Sertipikat a quopadahal sesuai dengan aturan pertanahan yang berlaku pada waktu prosespenerbitan sertipikat a quo luas yang digunakan adalah luashasilpengukuran yang dilaksanakan Kantor Agraria sekarang Badan PertanahanNasional Republik Indonesia (BPN RI) yaitu seluas luas 1.049 M?
Hak Milik nomor : 309/PN tanggal 6 Maret 1987 Surat Ukurtanggal nomor : 366/PT/BU/PRONA/1987 tanggal 6 Maret 1987, atas namaTergugat tidak berkekuatan hukum adalah tidak beralasan hukum menurutTurut Tergugat karena Turut Tergugat sebagai Lembaga PendaftaranTanah dalam rangka memproses penerbitan sertipikat a quo pada waktuitu. telah sesuai dengan peraturan perundangudangan yang berlakusebagaimana yang diamanatkan dalam Undangundang Nomor 5 Tahun1960 tentang Ketentuan Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria
, didalammelaksanakan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) khususnya PelayananPendaftaran Pertama Kali terhadap permohonan penerbitan sertipikat hakmilik atas nama Jimin pada waktu itu dengan berdasarkan ketentuan hukumpertanahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961tentang Peraturan TandaTanda Batas TanahTanah Hak, PeraturanMenteri Agraria Nomor 6 Tahun
1965 tentang PedomanPedoman PokokPenyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur Dalam PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Peraturan Menteri Agraria Nomor 10Tahun 1965 tentang Pungutan Uang Pemasukan dan Penggantian HargaFormulir, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentangPelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Carapemberian Hak Atas Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7Tahun 1973
90 — 35
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999,Jo. Peraturan KBPN No. 1 Tahun 2011, sudah sesuai dengan Proseduryang berlaku sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan sertatelah memenuhi unsur unsur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2)Undang Undang No.9 Tahun 2004 yakni ;a.
Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Jo Peraturan MenteriNegara Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999, Jo. Peraturan KBPNNo. 1 Tahun 2011, diterbitkanlah Sertipikat untuk menjaminadanya statu kepastian hukum terhadap tanah tanah yangdimiliki oleh masyarakat .b.
PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 JoPeraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999, Jo.Peraturan KBPN No. 1 Tahun 2011.Il. DALAM POKOK PERKARA.1 Bahwa Jawaban dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan denganJawaban dalam Pokok Perkara.2. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat, kecuali terhadap halhal yang diakuisecara tegas akan kebenarannya.3.
Bahwa Sertipikat yang menjadi objek sengketa telah memenuhi unsur unsurprosedural dalam proses penerbitannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimanaobjek sengketa diterbitkan berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1960 TentangDasar dasar Pokok Agraria Jo. Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Jo PeraturanPemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri NegaraAgraria / KBPN No. 9 Tahun 1999, Jo.
Sesuai PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, di sekelilingtanah tersebut telah dipasang patokpatok besi yang berdiri di atas batasbatas tanah.Setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan seluruh prosedur ditempuh, Kantor PertanahanKota Manado barn menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/KLEAK Tahun 2012atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq.
145 — 74
Dalam Pasal 20 Ayat 1 UU No 5 /1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, ditegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah...
Yang dimaksud denganhak milik berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undangundang nomor 5 tahun 1960tentang pokokpokok agraria adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang di atas tanah.
Hak milik ini dapat diperoleh melaluipemberian oleh negara (vide pasal 22 ayat (2) huruf a Undangundang nomor 5tahun 1960 tentang pokokpokok agraria atau pemindahan hak (vide pasal 26ayat (1) Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang pokokpokok agraria).Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek terperkara pada mulanya berasaldari 8 bidang tanah perwatasan seluas 138.380 M?
Namundemikian dengan berkembangnya teoriteori sistem hukum agraria dapatlahmemberikan gambaran dalam memahami hukum adat tersebut;Menimbang, bahwa hak kepemilikan secara individual yang dikenal didalam Undangundang Pokok Agararia hanyalah hak milik sebagaimana yangdimaksud di dalam pasal 20 ayat (1) Undangundang nomor 5 tahun 1960tentang pokokpokok agraria.
Terhadap dalildalil Tergugat tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa sistem hukum agraria Indonesia bukanlahmerupakan sistem hukum tersendiri melainkan saling berhubungan satu samalain salah satunya dengan undangundang pertambangan.
115 — 38
Akibat hukumnya adalah jualbeli tersebut, berikut buktibuktinya harus dinyatakan bataldemi hukum, atau setidaktidaknya dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum.Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan Agraria,vide Pasal 19, Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa setiap perjanjian yangbermaksud untuk memindahkan hak atas tanah, harusdibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapanpejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria, yakni Akta Jual Beli
Budi Harsono dalam bukunya yang berjudulHukum Agraria Indonesia Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, PenerbitDjambatan, 1997, yang dinyatakan sebagai berikut :Hal.28 Putusan No. 383/Pat.G/2016/PN.
Karawaci Sejati (Perkebunan Karawaci Tangerang) tanggal 10Nopember 1975, diberi tanda P30;Surat Direktorat Agraria Propinsi jawa Barat No. : A71/Dit/Phl/HGU/1976,igl. 27 Januari 1976, diberitanda P31;Surat Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah TK.
agraria;Bahwa saksi pernah melihat ada pelebaran jalan sekitar tahun 1975,yang lebar jalan tersebut kurang lebih mobil truk bisa masuk, yangjaraknya kedalam + 100 meter; Setahu saksi yang membangun jalanHal.41 Putusan No. 383/Pat.G/2016/PN.
Agraria Tangerangsebagai dasar jual beli tersebut; Untuk itu pihak pembeli bersedia menyerahkanuang sejumlah Rp. 5.200.000, (lima juta dua ratus ribu rupiah) denganketentuan Girik No. 412 atas nama Achmad Astra, Kp.
Terbanding/Tergugat I : Juliana Nasir Tappi Diwakili Oleh : Juliana Nasir Tappi
Terbanding/Tergugat II : Hendra Diwakili Oleh : ASIKIN MUCHTAR, SH.MH.
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare
149 — 77
Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1961 jo.Pasal 4 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1961, SHM No. 177/Mt.Soreang, tidak berstatus Hukum sebagai Sertifikat Hak atasTanah, karena tidak memiliki Surat Ukur yang berarti : Tidak memiliki Nomor Surat Ukur yang berarti tidak pernahdi ukur oleh Juru Ukur Tanah Tidak memiliki Nomor Pendaftaran Tanah yang berartitidak terdaftar pada Kantor Agraria setempat Tidak memiliki Nomor Buku Tanah, yang berarti tidakmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempat.b
Memiliki Nomor Pendaftaran Tanah yang berarti telahterdaftar pada Kantor Agraria setempat Memiliki Nomor Buku Tanah, yang berarti telahmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempat.Keberatan Penggugat terhadap keberadaan SHM No. 551/Kel.Bukti Indah, Surat Ukur Nomor : 00372/2004, dan SHM No.552/Kel. Bukit Indah, Surat Ukur Nomor : 00373/2004 tidak benarkarena :a.
Nomor surat ukur yang berarti tanah tersebut telah diukuroleh juru ukur tanah dari Kantor Agraria setempat.b. Nomor pendaftaran tanah yang berarti tanah tersebut telahdidaftar pada Kantor Agraria setempatc. Nomor Buku Tanah yang berarti tanah tersebut telahmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempat.Oleh karena Tanah SHM No.177/Wt.
Nomor Pendaftaran Tanah yang berarti bahwa tanahtersebut telah Terdaftar pada Kantor Agraria Setempat.Namun oleh karena tidak terdapat Surat Ukur, maka tidakterdapat pula Nomor Pendaftaran Tanah yang berarti tanahtersebut tidak terdaftar pada Kantor Agraria setempat.c. Nomor Buku Tanah, yang berarti bahwa tanah tersebut telahmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempatNamun oleh karena tidak terdapat Surat Ukur, maka tidakterdapat pula Nomor Buku Tanah yang berarti bahwa SHMNo. 177/Wt.
Soreang tidak sah keberadaannya karenatidak pernah dii ukur oleh Juru Ukur Tanah dari KantorAgraria (karena tidak ada nomor surat ukur) dan tidakterdaftar pada Kantor Agraria (karena tidak ada nomorpendaftaran tanah) serta tidak mempunyai Buku Tanah padaKantor Agraria (karena tidak ada nomor buku tanah),sedemikian berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PP No. 10 Tahun1961.. Oleh karena tidak mempunyai Peta Tanah dan Surat Ukur,maka sebelum diterbitkan SHM No. 177/Wt.
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas nama Arifin Pranoto yang terletak di RT016/RW 01, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, objekgugatan perkara a quo adalah cacat hukum administratif dalampenerbitannya dan tidak berdasar sehingga demi hukum dapat dilakukanpembatalan sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 TahunHalaman 8 dari 22 Halaman.
hanya atas namaArifin Pranoto, maka dapat dikatakan penerbitan SHGB a quomengalami kekeliruan administratif dan cacat yuridis karenaTergugat ketika melakukan proses ajudikasi bertentangan atautidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (1)Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah. Selengkapnya Pasal36 dan Pasal 37 ayat (1) menyebutkan:Pasal 36Setelah berkas pemohon diterima, Kepala Kantor Pertanahan:1.
, sehingga tidak menyangkut dengan luas tanahTergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan dalam SPPT/PBB di atas;Bahwa Penggugat tidak berdasar menggunakan bukti alas hak kepemilikanatas tanah tersebut berupa Surat Izin Perumahan (SIP) Nomor TS.1.03/00002/05.16 tanggal 10 Mei 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 10Mei 2016 sebagai dasar gugatan, oleh karena SIP tersebut bukanmerupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalamUndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang
PeraturanDasar PokokPokok Agraria;Halaman 19 dari 22 Halaman.