Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Cq. Badan PertanahanNasional RI, Cq, Kanwil Pertanahan Propinsi Aceh,Cq. Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh,alamatkantor Jl. Ir. Mohd.

;hin Levis1 Tahunin Levispmbelianian Kaindikuasaiig tanahkan olehesalahanriwayatbk DesaNo. 16,dangkanNo. 16,Letter Cprupakanfatush atasdanyainggungmMukantaris,mbangbr Jl.i.n 2008dengan adanya pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 117(seratus tujuh belas) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;Bahwa Penggugat merasa sangat keberatan

Penggugat kepada KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Jombang untuk melakukan peninjauan ulang dankoreksi administrasi berkas permohonan pendaftaran tanah atas Sertipikat Hak Milikatas nama MADRAIT yang sudah diterbitkan, tidak dapat dilaksanakan oleh KantorPertanahan Kabupaten Jombang dengan alasan Perubahan Data Pendaftaran Tanahdapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana ketentuan Paragraf 6Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juncto PeraturanMenteri Negara Agraria

Madraisebagaimana ketentuan Pasal 83 (delapan puluh tiga) dan 84 (delapan puluh empat)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah jonto Pasal 2 (dua) dan pasal 6 (enam) Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 TentangPemeriksaan Tanah telah melakukan kelalaian/kealpaan atas ketidak cermatan danketidaktelitian sehingga cacat

Menurut persangkaan kuat Penggugat bahwa Tergugat tidak melaksayketentuan Pasal 20 (dua puluh) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997lakanTentangPendaftaran Tanah jonto Pasal 77 (tujuh puluh tujuh) sampai 81 (delapan puluh satu)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional NomorTahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 241997 Tentang Pendaftaran Tanah ;Bahwa dari semua Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat, Sdr.

Madrai oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang disebabkan adanyakelalaian/kealpaan atas ketidak cermatan/ ketidak telitian Panitia A Kantor PertanahanKabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasal 25(dua puluh lima) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah jonto Pasal 83 (delapan puluh tiga) dan 84 (delapan puluh empat) PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

ratus delapan meter persegi) yang beradadiwilayah kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Madya Kendari, atasnama La Ode Muhammad Alwi (Ayah Kandung Penggugat) masih ada dan masihdalam penguasaan La Ode Muhammad Alwi ; 9 Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan kedua obyek sengketa a quo telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yaitu ; pasal 4 dan pasal 31ayat (1) Peraturan pemerintah nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,pasal 94 dan pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria

TANGGAL 11 OKTOBER 2011.Melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahyaitu pasal 4 dan pasal 31 ayat (1) Peraturan pemerintah No.24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, pasal 94 dan pasal 95 ayat (1) Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional no.3 tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no,24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, serta asasasas umum pemerintahan yang baik yaitu asasKepastian Hukum dan asas Profesionalitas ;Menyatakan

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri DalamNegeri No. 6 Nomor Tahun 1972 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri 5 Tahun 1973tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, jo.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, joPeraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah ; Berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakansebagai berikut : DALAM EKSEPSI Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; Menyatakan gugatan Penggugat patut untuk ditolak ; DALAM POKOK

mengajukan pemecahan sertipikat hakmilik hingga gugatan ini diajukan di PTUN Kendari, dan Sertipikat Hak MilikNo.2128/Kelurahan Mandonga tanggal 29 Maret 1993 atas nama La Ode MuhamadAlwi masih dalam penguasaan La Ode MuhamadIR, Geese cee cmeea nee eennronuee eerrcnaauRerREEEEcoCEEEEBahwa, tindakan Tergugat menerbitkan keputusan TUN yang menjadi objek sengketaa quo, bertentangan dengan pasal 4 dan 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 1997 , Pasal 94 dan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria

Dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Husni Sebelah Timur : berbatasan dengan tanahSyuriansyah Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Bahagia Sebelah Barat : berbatasan tanah MuhammadSebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik No.798 yang dikeluarkanoleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin tanggal 09 April 1996atas nama SYAKERANI bin HORMAN.7.7.

Dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Martapura Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Hamzah Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Mardanl Sebelah Barat : berbatasan tanah MuhammadSebagaimana Sertifikat Tanah Hak Milik No.797 yang dikeluarkanoleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin tanggal 09 April 1996atas nama SYAKERANI bin HORMAN.7.9. Sebidang tanah untuk pertanian terletak di Desa ManarapBaru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.

Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 678, tanggal 20 Maret 1982 atasnama Sakrani, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banjar.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.17);18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00579, tanggal 20 November2009 atas nama H. Syakerani Horman, yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Banjar.

Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 798, tanggal 21 April 1979 atasnama Syakerani, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria KotamadyaBanjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.21);22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 295, tanggal 09 April 1996 atasnama H. Syakerani, yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKotamadya Banjarmasin.

Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 797, tanggal 21 April 1979 atasnama Syakerani, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria KotamadyaBanjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.23);24. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01740, tanggal 07 Januari 2014atas nama Hj. Siti Rochyani, yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Banjar.

Bahwa Tergugat tidak melakukan penyelidikanriwayat terhadap data fisik dan data yuridis bahwa tanah tersebutadalah tanah warisan, hal ini bertentangan dengan pasal 52 butir(c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun1993 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mengatur menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat buktipemilikan atau penguasaan tanah.

PeraturanMenteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah ; b. Substansi atau isi keputusan obyek sengketa juga telahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 103 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1997 ; C.

gugatannyamenguraikan bahwa Akta Hibah yang dibuat Umi Setyowati,SH selakuPPAT adalah tidak benar karena Warsosudarmo telah meninggal tanggal27 Juli 1995 sedangkan dalam Akta Hibah Nomor 468/2014, tanggal 19Juni 2014 menyebutkan bahwa Warsosudarmo telah menghadap kePPAT: Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat telahmembantahnya dengan mendasarkan bahwa peralihan telah sesuaidengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 103 Peraturan Menteri Agraria

/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997;Menimbang, bahwa sekalipun secara formal prosedur pendaftaranperalinan hak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah JoPeraturan menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahHalaman 38 dari 46 hal Putusan Nomor:141/G/208/PTUN.Smg.Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan melibatkanPPAT untuk melaksanakan kegiatan pedaftaran

dan 6 (enam) pada gugatan Penggugat.Ketentuan tentang kewajiban pembuatan akta peralihan hak dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah itu terdapat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10tahun 1961 yang berbunyi : Setiap Perjanjian yang bermaksud memindahkanhak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikantanah atau meminjamkan uang dengan dengan hak atas tanah sebagaitangguyngan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dandihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria

Akta tersebut bentuknyaditetapkan oleh Menteri Agraria Peralinan dan Pembebanan hak atas tanahyang harus dilakukan dihadapan seorang PPAT ialah antara lain : Jual beli ;Setelah menerima akta, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannyadalam daftar buku tanah yang bersangkutan, yang kemudian diterbitkansertifikat ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menerima perkara ini(perkara perdata NO. 32/Pdt.G/2013/PN,JKT Tim) selanjutnya Majelis Hakimmemeriksa perkara tersebut dengan mempertimbangkan bukti

perubahan,dan tetap dengan permohonannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti surat yaitu :1Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kudus Nomor 3319094303700003,tertanggal 15 Desember 2012 atas nama Jumi, selanjutnya bukti surat tersebutGUBEC (A110, wise sessscncaswannensueninncaanennanannuet P1;Fotokopi Sertifikat (tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1006 Desa RejosariKecamatan Dawe Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah yang diterbitkan olehKantor Agraria

suami Pemohon telahmeninggal dunia dikarenakan sakit tanggal 8 Agustus 2009;Menimbang, bahwa dari bukti P4 yaitu fotocopy Surat Kematian Nomor 02/XII/2008 tertanggal 6 Desember 2008 atas nama Sutrisno yang diterbitkan oleh KepalaDesa Rejosari, adalah bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakitpada tanggal 3 desember 2008;Menimbang, bahwa dari bukti P2 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1006 DesaRejosari Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah yang diterbitkanoleh Kantor Agraria

Para Pemohon mengajukan permohonan ini ; Menimbang, bahwa balik nama merupakan perbuatan / peristiwa hukumyang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan / atau bangunan olehorang pribadi atau badan ( vide Pasal 1 angka 2 UU RI No. 20 tahun 2000tentang PerubahanAtas UU RI No. 21 tahun 1997 tentang Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan ) sedangkan Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuatdan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingatketentuan dalam Pasal 6 UndangUndang Pokok Agraria

( vide Pasal 20 ayat (1) RI No. 5 tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria ) ; Menimbang, bahwa apabila dicermati dari penyusunan suratpermohonan Para Pemohon yang menjadi Pemohon adalah 2 ( dua ) orangyaitu Matheus Heru Sumaryanto dan T.

;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang Undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria Pasal 5menyatakan bahwa Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruangangkasa ialah hukum adat. Bahwa syarat sahnya jualbeli tanah menuruthukum adat ialah harus memenuhi syarat terang dan tunai.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RIdi Jakarta c.g.

Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalKabupaten Banjar, beralamat di Jalan Menteri Empat Nomor 17 KelurahanMartapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, diwakili oleh GunungJayaksana, S.E., M.M., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar,dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) Mukhlis Ridhani, S.ST, 2)Nuryanti, S.ST. dan 3) Sawiyah Ideris, S.H., beralamat di KantorPertanahan Kabupaten Banjar, Jalan Menteri Empat Nomor 17 Martapura,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/60063.03/V/

/2016/PT.DKI10.11.12.rumah tersebut kepada Kepala Biro Penertiban pada tanggal 25 Nopember 1983akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya ;Bahwa berdasarkan penelusuran dari Penggugat diperoleh fakta bahwa setelahberakhirnya SHGB No.894/Menteng atas nama R.Guritno tanggal 24 September1981 maka Dr.RHH NELWAN mengajukan permohonan hak ke Kantor BadanPertanahan Jakarta Pusat sehingga keluar SHGB No.3911/Menteng, Surat UkurNo.1228/1994 tanggal 17 Oktober 1994 seluas 822 m2, berdasarkan SK MenteriNegara Agraria

MenteriPertanian dan Agraria tanggal 1963 No.Peta 6/27/46/63 dan No.Peta 7/9/14,tanggal 12 Mei 1964 yang berhak atas tanah dan bangunan terletak di JalanSindanglaya No.6, Menteng Jakarta Pusat seluas 822 m2 adalah R.GURITNOyang kemudian berdasarkan Akta Kuasa Noarial No.61 tanggal 28 Juni 1972yang berhak mengalihkan atau melepaskan adalah Penggugat demikian halnyameskipun SHGB No.894/Menteng tersebut sudah berakhir masanya secarahukum Penggugat semestinya mendapatkan oprioritas untuk mengajukanpermohonan

Bahwa karena sebidang tanah pekarangan beserta bangunan diatasnyaseluas 200 m* (Atas nama JAILANI) sebagaimana Akte Jual BeliNomor:3888/Sumber Agung/2017 telah diserahkan kepada PENGGUGATmaka sudah sepatutnya apabila Kantor Agraria dan tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur untuk melakukanpendaftaran tanah dan menerbitkan sertifikat atas nama PENGGUGAT.. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, nyatanyata PENGGUGAT telahdirugikan sebagai berikut:a.

Memerintahkan kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Kabupaten Lampung Timur untuk selanjutnya melakukanpendaftaran tanah sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 3888/SumberAgung/2017 yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) AriefHamidi Budi Santoso, SH menjadi atas nama PENGGUGAT.7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap objek sebidangtanah pekarangan beserta bangunan diatasnya seluas 200 m?

Hal tersebut adalah pertimbangan hukum yangkeliru, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 1997menyatakan peralihan hak atas tanah sebelum Juli 1997 dapat dilakukandengan Kwitansi, tidak harus dengan Akta Juai Beli, sebagaimana diaturdalam Pasal 76 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997, yang berbunyi sebagai berikut :(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf charus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya

Maka berdasarkan Pasal 76 huruf m Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tersebut di atas,maka prosedur pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor : 228 Desa Cipamekaratas nama Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) yang didasarkankwitansi, adalah sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena yangdimaksud alat bukti tertulis dengan nama apapun di atas terrnasuk Kwitansi ;9.

tersebut, dan menerima sebagian uang hasil penjualantanah tersebut ;10.Bahwa apabila tanah tersebut milik Penggugat mengapa pada waktudilakukan Pengukuran oleh aparat Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kabupaten Sumedang dalam rangka pembuatan Sertipikat Hak Milik No.228, Desa Cipamekar atas nama Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali).Penggugat tidak protes/keberatan, dan pada waktu Pengumuman Data Fisikdan Yuridis selama 2 (dua) bulan di Kantor Desa Cipamekar, sesuai denganPeraturan Menteri Negara Agraria

T2);Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan di Persidanganditemukan fakta hukum bahwa sertipikat yang di mohonkan untuk dilakukanpemisahan yakni sertipikat hak milik No. 10146 yang terletak di Desa Blang Oi,Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh tercatat nama pemegang hak atas namaPemohon (vide bukti T3);Menimbang, bahwa pada peraturan dasar terkait pemisahan sertipikat ataubidang tanah yakni Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria

49 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah disebutkan Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dari satubidang tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapaHalaman 13 dari 20 HalamanPutusan No. 01/P/FP/2017/PTUNBNAbagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan status hukumyang sama dengan bidang tanah semula;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan (2)Peraturan Menteri Negara Agraria

dan T12);Menimbang, bahwa terhadap ketentuan peraturan perundanganundanganyang mendasari permohonan Pemohon pada Termohon dihubungkan denganfaktafakta hukum yang dibuktikan di Persidangan, maka Majelis Hakimberpendapat permohonan Pemohoan kepada Temohon terkait pemisahan bidangtanah Sertipikat Hak Milik No. 10146 atas nama Pemohon telah dilampirkandengan dokumen yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 134 ayat (1)Halaman 15 dari 20 HalamanPutusan No. 01/P/FP/2017/PTUNBNAPeraturan Menteri Negara Agraria

sebagai perbuatanpenyalagunaan kewenangan (abuse o power) yang sangat merugikannegara dan Penggugat;Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 20542/Kelurahan Maricaya Barupenerbitan sertipikat tanggal 27 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 00592/2011 tertanggal 138 Oktober 2011, luas 53 m*, semula atas nama DavidLimbunan sebagai pemegang hak pertama, dan terakhir atas namaPemegang Hak Muhammad Saleh Daeng Sewang, diterbitkan Tergugatbertentangan Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria

dibatalkannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 101/B/2016/PT.TUN/MKS tanggal 19 September 2016 oleh MajelisHakim Agung/Kasasi yang mulia;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah dalammenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria

Oleh karena itu PemohonKasasi dinilai mempunyai kepentingan mengajukan gugatan a quo; Bahwa sebagian tanah sertifikat objek sengketa meliputi sempadan jalanyang digunakan untuk fasilitas jalan bagi umum, sehingga bertentangandengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 18 ayat (1), (4) junctoPasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 133 ayat (2)Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 dan PeraturanWalikota Makassar Nomor 8 Tahun 2008;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

, dengan Surat Ukur Nomor : 00169/KAU/2007 diatas sebagian bidangtanah milik Para Penggugat sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak MilikNomor : 882 dengan Surat Ukur Nomor : 3117/95 atas nama Teddy Salim(almarhum) oleh Tergugat yang telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih(overlapping) atau sertipikat ganda pada lokasi objek sengketa, sehinggabertentangan dengan prinsip memperoleh kepastian hukum dan kepastian hakatas tanah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 19 ayat (1) UndangundangPokok Agraria

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat telah memenuhi ketentuan danpersyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999 tentang PelimpahanKewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas TanahNegara dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara

(lima ribu lima ratus sepuluhmeter persegi) Surat Ukur Nomor 179 tanggal 31 Maret 1933 terletak diKeluurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;Bahwa dengan keluarnya Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960 Eigendom Verponding Nomor 10221 seluas 5.510 m? (lima ribu limaHalaman 2 dari 14 hal. Put.

(lima ribu lima ratussepuluh meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Kebon Jeruk(sekarang Sertifikat Hak Milik Nomor 1337/Tamansari) telah beralin kepadaPenggugat sesuai dengan asas tunai dan nyata dalam hukum adat yangmenjadi dasar Undang Undang Pokok Agraria.

Bahwa Akta Hibah Nomor 23 tanggal 2 September 1992 dibuat olehseorang notaris, sedangkan menurut ketentuan Undang Undang Agraria(UU Nomor 5 Tahun 1960) juncto Pasal 19 ex Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 juncto Pasal 37 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disyaratkan bahwauntuk setiap pemindahan hak atas tanah dan hibah, harus dibuat dandibuktikan dengan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), bukanberbentuk akta notaris (vide Akta Hibah Nomor 23 tanggal

Melati;Yang sekarang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya tersebutmenjadi OBJEK PERKARA dalam perkara ini;Bahwa ada pun yang menjadi alas hak para Penggugat terhadap objekperkara adalah dimana Penggugat pada tahun 1974 membeli objek perkaradari Kepala Kantor Lelang Kelas Il, Kabupaten Tapanuli Utara, sesuai denganRisalah Penjualan Umum No. 2/KLIV1974, tanggal 21 September 1974 (buktiP1);Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan Hak Milikterhadap Objek Perkara kepada Kepala Kantor Agraria

Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 7 tanggal 29 Januari 1988, yang dibuatoleh Kepala Kantor Agraria, adalah sah dan berharga;6. Menyatakan objek perkara, seluas + 200 m?, yang terletak di Jalan DR.Ferdinand Lumbantobing, gang Soppol/gang Melati, No. KelurahanHutatoruanXl, dengan batasbatas sebagai berikut :Timur : Gang jalan/tanah kosong;Barat : Rumah SARMA MANALU/JUSTIN SIMBOLON;Utara : R. THEODORUKKA SITOMPUL;Selatan : Jalan Percetakan Teopolt/Gang Soppol/gang Melati;Hal. 5 dari 15 hal. Put.

PROVISI :Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat , I/Pembanding , Il;DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi dari Tergugat , I/Terbanding , Il untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :Mengabulkan gugatan Penggugat , I/Pembanding , ll untuk sebahagian;Menyatakan Risalah Penjualan Umum No. 2/KLI/1974, tanggal 21September 1974 yang dibuat oleh Kepala Kantor Lelang Kelas llKabupaten Tapanuli Utara adalah sah dan berharga;Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 7 tanggal 29 Januari 1988 yang dibuatoleh Kepala Kantor Agraria

(empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah) untuk kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA)yang diperuntukan untuk pembuatan 1.665 persil bidang tanah dalamKab. Lahat ;e Bahwa berdasarkan SK Kepala Kantor BPN Kab. Lahat Nomor : 10/SK/KPK/2008 tanggal 8 April 2008 ditetapkan lokasi desa Sertifikasi TataLaksana Pertanahan (PRONA) di Kab. Lahat TA. 2008 antara lain diKecamtan Tebing Tinggi Kab.

Lahat melalui DIPA Nomor : 0012.2/05601.0/V1/2008, tanggal 31 Desember 2007 menganggarkan biaya sebesar Rp482.850.000, (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah) untuk kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA)yang diperuntukan untuk pembuatan 1.665 persil bidang tanah dalamKab. Lahat ;e Bahwa berdasarkan SK Kepala Kantor BPN Kab. Lahat Nomor : 10/SK/KPK/2008 tanggal 8 April 2008 ditetapkan lokasi desa Sertipikasi TataLaksana Pertanahan (PRONA) di Kab.

TebingTinggi Kab.4 Lawang, Tanggal 21 April 2008 ;15.Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981tentang Operasi Nasional Agraria ;16. Fotokopi legalisir Daftar Nama Penerima Sertifikat Prona Prov.SumselTA. 2008 An. Fatmawati, dkk Desa Kupang, tgl. 23 Juli 2008 ;17.Surat Pernyataan pungutan pengurusan sertifikat tanah:(Nani Binti Katodinoto, Markus Yuliasyah bin Kamaludin, Erti, MartinusJuanda, Sulian Efendi, Usman Yusuf, RA.

Tebing Tinggi Kab. 4 Lawang, tanggal 21 April 2008 ;15.Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981tentang Operasi Nasional Agraria ;16.Fotokopi legalisir Daftar Nama Penerima Sertifikat PronaProv.Sumsel TA.2008 An. Fatmawati, dkk Desa Kupang, tgl 23Juli 2008 ;Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 675 K/Pid.Sus/201017.Surat Pernyataan pungutan pengurusan sertifikat tanah:(NaniBinti Katodinoto, Markus Yuliasyah bin Kamaludin, Erti, MartinusJuanda, Sulian Efendi, Usman Yusuf, RA.

Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun1981 tentang Operasi Nasional Agraria ;Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 675 K/Pid.Sus/201013. Fotokopi legalisir Daftar Nama Penerima Sertifikat PronaProv.Sumsel TA. 2008 An. Fatmawati, dkk Desa Kupang, tg.23 Juli 2008 ;14. Surat Pernyataan pungutan pengurusan sertifikat tanah:(Nani Binti Katodinoto, Markus Yuliasyah bin Kamaludin, Erti,Martinus Juanda, Sulian Efendi, Usman Yusuf, RA.

NIO, TAN SIOK OANG NIO, TAN SIOK TEK NIO, TAN SIOKHOA NIO, TAN ENG KIEM, TAN SIOK KOEN NIO, TAN ENG SAM, TAN ENGHOEI, TAN SIOK KIEN NIO, TAN ENG KOEI, TAN ENG SIONG, TAN ENGGIAM dan TAN ENG TJIONG, berdasarkan bukti Surat Keterangan PendafaranTanah (S K PT) Nomor: 297 / 1973 dari Departemen Dalam Negeri Kantor Sub.Direktorat Agraria, Kotamadya Ujung Pandang, pada tanggal 28 Juni 1973(catatan ASLI SKPT sampai dengan saat kini masin ada didalam tangan dankekuasaan PARA PENGGUGAT ; .

Dan berdasarkan fakta yuridisferhadap obyek tersebut telah dilakukan Pendaftaran sebagaimana ternyatadalam BUKTI Surat Keterangan Pendaffaran Tanah (SKPT) Nomor : 297 / 1973dari Departemen Dalam Negeri Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya UjungPandang ...Pandang tanggal 28 Juni 1973 oleh orang tua PARA PENGGUGAT ;Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor: 9 Tahun 2004 tentangPerubahan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan

atas nama: GOEI MAY LIEN bekas Hak Guna Bangunan Nomor:1523 Pattunuang, terhadap tanah bekas Eigendom Verponding Nomor : 1965yang terletak di Jalan Lombok Nomor : 37 B di Lingkungan Pattunuang dansekarang Kelurahan Endeh, Kecamatan Wajo, Kotamadya Ujung Pandang /Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan oleh TERGUGAT pada lingkungan yangsama milik PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat Keterangan PendafiaranTanah ( SKPT ) tanggal 28 Juni 1973 dari Departemen Dalam Negeri Kantor SubDirektorat ...Direktorat Agraria

Bertentangan dengan Pasal 5 ayat ( 2 ) Peraturan Dirjen Agraria Nomor 5Tahun 1968 tentang Peraturan Pemerintah Presedium Kabinet Nomor : 5 /Prk./1965, bahwa permohonan hak bekas tanah verponding harusdiumumkan bagi yang punya atau turut merasa berhak dapat mengajukankeberatan ; d.

Adalah suatu dalil yang sangat keliru jika Para Penggugat mengatakan bahwadengan diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) tanggal 28Juni 1973 adalah menunjukan sahnya kepemilikan Para Penggugat, oleh karenaSKPT Bukanlah merupakan Hak Kepemilikan namun hanya merupakan buktbahwa Eigendom tersebut telah terdaftar dan selain itu pula harus tunduk padaaturan yang ada seperti Ketentuan Konversi Peraturan Menteri Agraria Nomor 2tahun 1960 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun