Fotokopi Sertifikat Surat Ukur Nomor: 2640/1982, yang diKeluarkan tahun 1982, Oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten KutalKartanegara, bermaterai cukup, berikut aslinya, dan setelah diperiksatelah sesuai dengan aslinya, kKemudian di beri kode (P.9);10.

Fotokopi Sertifikat Surat Ukur nama Nomor: 2641/1982, tanggal15 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria,Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup, berikut aslinya, danHalaman 8 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.P/2018/PA.Tgrsetelah di periksa telah sesuai dengan aslinya, kKemudian di beri kode(P.10):11. Fotokopi Kartu.

Katijan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 Fotokopi Sertifikat Surat UkurNomor: 2641/1982, tanggal 15 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Agraria, Kabupaten Kutai Kartanegara, membuktikan adanyakepemilikan tanah atas nama H.

beralih hak kepemilikannyakepada Sonny Mandagi, dan tanah tersebut kini diduduki oleh Para Penggugat,sehingga pengajuan gugatan Para Penggugat masihg dalam tenggang waktu yangditentukan oleh undangundang ;Bahwa suratsurat berupa Putusan Pengadilan tersebut dapat dibenarkan untukmembuktikan kepentingan Para Penggugat dengan tanah yang telah diterbitkanSertipikat obyek sengketa, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun Peraturan Menteri Agraria

Jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan ;2 Terhadap Prosedur penerbitan Sertipikat obyek sengketa yang tidak sesuai denganperaturan perundangundangan tersebut adalah Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 32s/d Pasal 34 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara

Karena sejak diterbitkan lebihdari 5 (lima) tahun, tidak ada pihakpihak yang mempermasalahkan/mengklaim;Bahwa pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 butir(c) UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dilakukan dalamrangka menjamin kepastian hukum, dimana hal tersebut dilakukan dengancara pemberian suratsurat tanda buktihak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;Bahwa implementasi pasal tersebut, dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 4ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

Putusan Nomor 23 K/TUN/201517.18.19.wewenang pengadilan landreform berdasar UndangUndang Nomor56/PRP/1960 hanyalah mengenai masalahmasalah tentang penetapanluas tanah pertanian saja, sehingga masalahmasalah lainnya mengenaitanah menjadi wewenang dari Pengadilan Negeri;Bahwa berdasarkan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor1080 K/Sip/1973 tanggal 20 10 1976, yang kaidah hukumnya berbunyisebagai berikut:Perbuatan Menteri Dalam Negeri/Direktur Jenderal Agraria yang membuatsurat keputusan mencabut sertifikat

untukmembayar biaya perkara;Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 50 ayat 1 UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyisebagai berikut: putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dandasar putusan, juga memuat pasalpasal tertentu dari peraturanperundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulisyang dijadikan tertulis, mohon agar kiranya majelis hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan pasalpasalbaik dalam UndangUndang Agraria

Bahwa pasal 20 Undang Undang nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria mengatakan bahwa hak milikadalah Turun Temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangdengan mengingat ketentuan pasal 6 ;Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2017/PN.Atb31.

Bahwa dengan tidak mempertimbangkan data yuridis, sehinggamengeluarkan sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana dimaksud, makatelah nyata bahwa Tergugat V telah melanggar pasal 1 angka 7 tentangdata yuridis dan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, serta telah melanggar pasal 12 dan pasal 13,Peraturan Menteri Agraria no.9 tahun 1999 tentang Tatacara Pemberiandan Pembatalan Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;33.

Putusan No.40/Pdt.G/2017/PN.AtbPenggugat, yang kemudian diberikan dan diolah oleh orang tua kandung(Nikolas Manek) Penggugat dan saat ini menjadi Hak Pengggugat,sehingga secara administrasi Tergugat V telah melanggar PeraturanMenteri Agraria No. 9 tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian danPembatalan tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;34.

Bahwa sudah menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat V untukmembatalkan/mencabut sertifikat tersebut sebagaimana pasal 104 danpasal 107 huruf a Peraturan Menteri Agraria no. 9 tahun 1999 TatacaraPemberian dan Pembatalan tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;35.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan KabupatenKlungkung beralamat di Jalan Gajah Mada No. 76, CqKementrian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan KantorWilayah Provinsi Bali, Cq Kementrian Agraria & Tata Ruang,dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. GEDE YUGASETIAWAN, SH, M.Kn, 2. A.A. ALIT EMI YAMA GENI, SH,3.

meninggal dunia makastatus dari Men Seken (Tergugat II) adalah sebagai janda dari Pan Seken(alm); bahwa penyertaan Tergugat II sebagai pinak dalam perkara ini bukandikarenakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karenapada dasarnya PMH tidaklah bisa diwariskan, akan tetapi untuk melengkapipara pihak dalam perkara ini maka sudah sepatutnya Tergugat Il sebagaijanda dari Pan Seken yang tidak memiliki keturunan disertakan menjadi pihakdalam perkara ini;Bahwa terhadap kedudukan Kementrian Agraria

., berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 28 Februari 2019, yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 28Februari 2019 dibawah Register Nomor 46/SK/2019/PN Lboselanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN LboKementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. KanwilBadan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Cq. KantorPertanahan Kabupaten Gorontalo Utara Alamat JI.

Agraria KabupatenGorontalo Tanggal 28 Mei 1975 sebagai tidak memiliki kKekuatanHukum yang mengikat sekedar mengenai pencantuman namaTukiman Mustari ;. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado dengan Nomor RegisterPerkara 70/PDT/1987/PT.MDO yang pada pokoknya yakni :e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 24November 1986 No. 11/PDT.G/1985/PNL yang di mohonkan Bandingitu ;.

berpendapat bahwa untuk dapat menentukan apakah perkara inikewenangan absolut dari Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Tata UsahaNegara baru dapat diketahui setelah setelah dilakukan proses pembuktian baiksurat maupun saksi antara lain untuk mengetahui apakah obyek sengketa telahbersertifikat atau belum ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Fotocopy Sertifikat HakMilik Nomor 335 ternyata benar bahwa obyek sengketa telah bersertifikat hak atastanah yang dikeluarkan oleh Instansi Kantor Agraria

bahwa kewenangan absolutpengadilan negeri harus dilihat pada jenis pokok perkara yang diajukan dalamgugatan;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 132 Rv tersebut dihubungkandengan perkara aquo, maka dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan jenispokok perkara adalah mengenai sengketa hak milik atas sebidang tanah antaraPenggugat dengan Para Tergugat ;Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN LboMenimbang bahwa mengenai pembatalan sertifikat hak atas tanah yangdikeluarkan oleh Instansi Agraria

diterbitkanberdasarkan permohonan Hak Pakai saudara Tjai KuiLan tanggal 26 Mei 1981 dengan alas hak PutusanPengadilan Negeri Pontianak Vonis No. 26/1949,setelah berkas permohonan Hak Pakai tersebutlengkap, maka diteruskan kepada Direktorat AgrariaPropinsi Kalimantan Barat sekarang terkenal denganKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiKalimantan Barat dengan Daftar Pengantar Nomor217/SP/HGB/1981 tanggal 1 Oktober 1981.Selanjutnya atas permohonan Hak Pakai tersebut olehKepala Direktorat Agraria

Panji Anom, Wakil Notaris Sementara, makasertifikat Hak Pakai No. 7/Desa Sebedang tersebutberalih kepada RUDI dh SOINAM dan telah didaftarkanpada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dahuludikenal dengan Kantor Agraria Kabupaten Sambastanggal 6 Juni 1988.Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penyerahantanggal 12 Pebruari 1992 Sdr. RUDI dh SOT NAMmenyerahkan sertifikat Hak Pakai No. 7/DesaSebedang tersebut kepada Sdr. LANI H. ZAIRT.Bahwa pada tanggal 7 Maret 1992 Sdr. LANI H.

T.2 berupa surat dari Ribut Ngadiman selaku KepalaKantor Agraria Daerah Tingkat II Sambas tanggal 16Nopember 1981 yang menyebut di atas tanah yangdimohon oleh Tjai Kui Lan tersebut sebetulnya masihada pihak lain yang keberatan yaitu .'

berupajsejatcifiket Hak Pakai No. 7 atas namaTjai Kui Lan yang dalam Lampirannya terdapat gambarSituasi No. 482/1981 tanggal 15 Mei 1981 dimanapada sebelah utara dan timur berbatasan denganGambar Situasi No. 190/1979 atas nama Soemardi;Menimbang bahwa dari bukti T.2 dan T.13tersebut ternyata saling bertentangan sebab 1.13 yangtertanggal 25 Juni 1981 dikatakan mengeriai permohonanini tidak ada keberatan dari pihak lain, sedar g padabukti T. 2 yang ditanda tangani oleh Ribut Ngadimanselaku Kepala Kantor Agraria

dan diterjemahkan pula dalam Pasal 1ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,dijelaskan seorang anak adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapanbelas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa penghadapharuS memenuhi syarat diantaranya paling sedikit berusia 18 (delapan belas)tahun atau telah menikah, sedangkan dalam Surat Edaran Menteri Agraria

dari Pemohon dapatdikabulkan sebagian ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkansebagian, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadapemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ;Memperhatikan Pasal 345 KUHPerdata, Pasal 50 Ayat (1) UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Surat EdaranMenteri Agraria

kekuasaanorangtuanyaMenimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi berupa PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Timur No. 115/Pdt.P/2009/PN Jaktim Tanggal 17 Maret2009, batasan umur dewasa seseorang untuk cakap bertindak secara hukummengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinanyaitu yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai umur 18 Tahun;Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Padt.P/2021/PN TrtMenimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria

redaksional seperlunya;Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN TrtMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan kePengadilan atas keinginan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul daripermohonan ini dibebankan selurunnya kepada Pemohon yang akan ditentukandalam amat penetapan sehingga Petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan;Memperhatikan Pasal 345 KUH Perdata, Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Menteri Agraria

., antara PIHAKPERTAMA yaitu YULIATI kepada PIHAK KEDUA yaitu PENGGUGATII.Bahwa Tanah Hak Usaha tersebut dahulunya oleh YULIATI sudahdidaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin dan telahterbit Gambar Situasi Nomor 9803/1987, tanqgal 1471987.Bahwa terhadap tanah Hak Usaha milik PENGGUGATII tersebut sejak daritahun 1964 dipelihara dan dikuasai oleh YULIATI dan PENGGUGATIIsekeluarga dengan ditanami palawija maupun sayur mayur (Seperti jagung,cabe, ubi, katu, dl).Bahwa sejak dari dulu di

Pasal 107 huruf (g)Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, yang menyatakan sebagai berikut :Pasal 106 ayat (1), berbunyi :1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukumadministratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karenapermohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yangberwenang tanpa permohonan.Pasal 107, berbunyi :Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1) adalah: ...g. Ter mpang tindih hak.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cqKEMENTERIAN AGRARIA DAN ~ TATARUANG/BPN cq KEPALA KANTOR WILAYAHBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIJAWA TIMUR cq KEPALA KANTORPERTANAHAN NASIONAL KOTA MALANG,berkedudukan di Jalan Danau Jonge Nomor 1,Kelurahan Madyopuro, Kecamatan KedungKandang, Kota Malang;3.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cqKEMENTERIAN AGRARIA DAN ~ TATARUANG/BPN cq KEPALA KANTOR WILAYAHBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIJAWA TIMUR cq KEPALA KANTORPERTANAHAN NASIONAL KOTA MALANG cqKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH(P2T), berkedudukan di Jalan Danau Jonge 1/1,Kota Malang;7. ULMI YUSTIFAH, bertempat tinggal di JalanKi Ageng Gribig X Kavling 1, RT 6/RW 2,Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Malang;8. SUBEKHI, bertempat tinggal di Jalan KiHalaman 3 dari 13 hal. Put.

Anmad Yani No. 48,Banjar Taman Surodadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri,Kabupaten Tabanan sesuai sertifikat Nomor :6083/1974 yang dikeluarkanoleh Kantor BPN/Agraria Kabupaten Tabanan;Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul ataspemeriksaan perkara ini;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agarPengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dariAlmarhum Moch. Musawi Ansari bin H.

Asari Musawi Nomor : 12 tanggal 16Oktober 1974 terletak di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, KabupatenTabanan dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Tabanan, Buktisurat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan asllinya, tanda P.9 ;Bahwa selain buktibukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua)Orang saksi, yaitu :1. MEGAWATI binti H. MARSUI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta (Salon kecantikan), tempat tinggal di JI.

merupakan pokok pengujian dalam putusan ini;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa a quo adalahSertipikat Hak Milik Nomor: 00001, Desa Pakuku Jaya tanggal 20 Mei 2019,Surat Ukur Nomor : 00001/Pakuku Jaya/2019 tanggal 14 Mei 2019, luas26.320 M2, atas nama Raisi Hunow;Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, Tergugat/Terbandingmempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertipikat objek sengketasebagaimana ditentukan pada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

terbit objek sengketa;Menimbang, bahwa, dari rangkaian gugatan dan bukti diatas,diperoleh fakta hukum, bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa padatahun 2019 dilakukan tanpa menunggu penyelesaian terhadap sengketayang masih berlangsung dan bahkan tidak menunggu terlebih dahulupenyelesaian sengketa melalui putusan Perdata maupun Pengadilan TataUsaha Negara;Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan sertipikat objeksengketa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu PeraturanMenteri Negara Agraria

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG PUBLIKINDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTASURAKARTA, berkedudukan di Jalan Ki Hajar DewantoroNomor 29 Jebres, Kota Surakarta;Para Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Primair :a.

Memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Publik Indonesia,Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta yang berkedudukan diJI. Ki Hajar Dewantoro Nomor 29, Jebres, Kota Surakarta dan atau TurutTergugat VII, untuk melakukan peralihan hak dan atau balik nama yangdahulu hak atas nama Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat III dan atauatas nama orang yang lain menjadi Sertifikat Hak Milik RM.

Penggugat:
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,

PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA), badan hukumperkumpulan berbentuk konsorsium, beralamat di Jakarta Selatan,Halaman 1 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUNJKT.terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAMRepublik Indonesia No.AHU0000231.AH.01.08.Tahun 2017, tentangPersetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan KonsorsiumPembaruan Agraria, berdasarkan Akta Notaris No.01, tanggal 21 April 2017,tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan KonsorsiumPembaruan Agraria

Bahwa Penggugat IV didirikan pada 24 September 1994 di Jakarta dandisahkan pada 10 Desember 1995 di Bandung yang mana dalam Pasal 7Anggaran Dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut :KPA bertujuan untuk mempernuangkan terciptanya sistem agraria yang adil,dan menjamin pemerataan pengalokasian sumbersumber agraria bagiseluruh rakyat Indonesia. jaminan penguasaan, pemilikan dan pengelolaansumbersumber agraria bagi petani, nelayan, buruh dan masyarakat adat.serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat miskin

Sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuanganpembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat.2. Sebagai organisasi yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan dansistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagaikebijakan yang anti pembaruan agraria.3. Sebagai organisasi yang melahirkan, merumuskan dan menyebarkangagasan, ide, pengetahuan tentang pembaruan agraria sejati.64.

Menyelenggarakan pendidikan dan pengkaderan pembaruan agraria.4. Penguatan dan peningkatan jaringan gerakan dan penggalangansolidaritas untuk perjiuangan pembaruan agraria baik di tingkat daerah,nasional maupun internasional.Halaman 21 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUNJKT.5. Pengembangan kerjasama kegiatan, program, dan kelembagaan yangmengabdi pada pemenuhan tujuantujuan gerakan pembaruan agraria.6.

, tertanggal 17 Juli 2020 (fotokopidari fotokopi).Bukti P4.13Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium Pembaruan Agraria MasaDepan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik (fotokopi darifotokopi).Halaman 71 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUNJKT.Bukti P4.14Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria DariAceh Sampai Papua : Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural danJalan Pembaruan Agraria Ke Depan (fotokopi dari fotokopi).Bukti P4.15Analisa Masalah RUU Cipta Kerja : Ancaman Kedaulatan

sedangkan yang tertera didalam sertifikat Nomor 00459adalah seluas 17.752 M, hal ini menunjukan ketidakjelasan danketidakpastian mengenai objek gugatan;Bahwa di dalam dalil gugatan maupun petitumnya,PENGGUGAT tidakmenyebutkan secara cermat dan lengkap mengenai obyek sengketa,dalam hal ini sertifikat tanah nomor 00459 atas nama TERGUGAT danTERGUGAT II sebagaimana dalil pada posita 5 dan petitum angka 4;Bahwa sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960Tentang PokokPokok Agraria Pasal 16 yang

dalil PENGGUGAT sebagaiaman disebutkanpada posita 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa prosespenerbitan sertifikat nomor 00459 atas nama TERGUGAT danTERGUGAT II tidak sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah adalahdalil yang mengadaada, karena pada proses penerbitan sertifikattersebut TERGUGAT dan TERGUGAT Il telah memenuhi semuakriteria dan syaratsyarat yang telah ditentukan baik dari aspekteknis maupun aspek yuridis sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria

danPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahserta Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997;In casu, data fisik maupun data yuridis atas tanah tersebut telahsesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanahyang bersangkutan, sehingga telah menenuhi ketentuan Pasal 32 PPNomor 24 Tahun 1997;Bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan dan mengemukakan alasansecara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan dalilnya pada posita6 yang menyatakan : Penerbitan Sertifikat Nomor

Bahwa Turut Tergugat II benar telah memperhatikan ketentuan PeraturanPemerintah No 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 dimana alas hak yang dilampirkan oleh1.Yusriani 2. Mayuna surat suratnya telah diperkuat oleh dua orang saksi,diketahui oleh kepala desa batu belarik bahwa tanah tersebut benar milik 1.Yusriani 2.

tidakmenyebutkan secara cermat dan lengkap mengenai obyek sengketa, dalamhal ini sertifikat tanah nomor 00459 atas nama Tergugat dan Tergugat Ilsebagaimana dalil pada posita 5 dan petitum angka 4; Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat tidak secara rinci atau Jjelasmenyebutkan obyek sengketa yang dimaksud, apakah sertifikat yangdimaksud tersebut merupakan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak GunaBangunan ataukah yang lainnya sebagaimana diatur dan disebutkan secarajelas dalam ketentuan Undang Undang Pokok Agraria

Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 dengan uraian sebagai berikut : a.

PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun1997 tentang KetentuanPelaksanaan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun1997 dan Tergugat ITIntervensi juga telahmelampirkan /menyerahkan persyaratanyang telah ditentukan danSetelah SHM No. 4254/Desa Kebonbaturtersebut diterbitkan olehKantor PertanahanKabupaten Demak,ternyata sampai denganbatas waktu yangditentukan UndangUndang, tidak ada pihakpihak yang keberatan; Bahwa oleh karenaTergugat II Intervensi 1memperoleh SHM No.4254/

PeraturanMenteri Negara Agraria/ Hal. 31 dari 69 hal.

PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun1997 tentang KetentuanPelaksanaan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun1997 dan Tergugat IIIntervensi 2 juga telahmelampirkan/menyerahkan persyaratanyang ditentukan dansetelah SHM No. 4253/Desa Kebonbaturtersebut diterbitkan olehKantor PertanahanKabupaten Demak,ternyata sampai denganbatas waktu yangditentukan UndangUndang, tidak ada pihakpihak yang mengajukankeberatan; Bahwa oleh karenaTergugat II Intervensi 2(ARNA WADZIKAH)memperoleh

programpensertipikatan massal, dimana saksimenjadi salah satu anggota panitianya;Bahwa tanah Persil 80 (objeksengketa) tersebut termasuk yangdimohonkan pensertipikatan massalkarena sepengetahuan saksi tanahPersil 80 itu belum bersertipikat;Bahwa tanah yang sudah bersertipikattidak mungkin diajukan sertipikatkembali melalui programpensertipikatan massal karenaprogaram itu dikhususkan untuk tanahtanah yang belum bersertipikat;Bahwa saksi pernah melihat sertipikatNomor 5 yang dikeluarkan olehKantor Agraria

Terbanding/Penggugat : Bing Crosby Hutapea
Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian
Terbanding/Turut Tergugat III : Lurah Jatimulia

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHANNASIONAL cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI JAWA BARAT, beralamat di Kompleks Lippo Cikarang BlokB.4 Jalan Daha Cibatu, Cikarang Selatan, KabupatenBekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RiyantoS. Tosse, S.

yang lalu;Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT.BDG.10.Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah dan bangunan yang menjadi objeksengketa juga telah diakui dan dibenarkan oleh Rt, RW dan lurah Jati Muliasebagaimana surat tanggal 12 Agustus 2019;Bahwa pada tahun 2019 tanah dan bangunan milik Penggugat terkenaproyek pembebasan lahan untuk kepentingan Pengadaan = tanahPembangunan Light Rail transit (LRT);Pada tanggal 20 Juni 2019 berdasarkan surat No. 563/50032.16/PT//2019dari kementerian Agraria

Reg.594/96/2019 tanggal 14 Agustus 2019;Bahwa berdasarkan hasil Penilaian dari kantor Jasa penilai Publik AreantiJunita, untuk kepentingan kementerian Perhubungan Direktorat Jenderalperkeretaapian (Turut Tergugat II selaku Pengguna laporan dan atasPermintaan Pemberi Tugas Kementerian Agraria Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Proinsi JawaBarat (Turut Tergugat 1) dan berdasarkan penilaian tersebut Penggugatmendapatkan nilai penggantian yang wajar sebesar Rp. 174.277.000

bahwa terhadap buktibukti yang dihadirkan oleh parapihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan buktibukti yangrelevan yang perkara a guo dan terhadap buktibukti dari para pihak yangmempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersamasama ;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaantersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa terdapat beberapa ketentuan didalam UU No.5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)maka merupakan Akta Bawah Tangan yang kekuatan pembuktiaanya dibawahAkta Otentik namun didukung oleh keterangan saksi maka kekuatanpembuktiaanya sama dengan Akta Otentik.Menimbang bahwa dilihat dari buktibukti kKepemilikan tanah atastanah obyek sengketa yang dihadirkan Penggugat, buktibukti tersebut bukanmerupakan sertifikat hak milik sebgaimana dimaksud di dalam Pasal 19 ayat(2) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria

tempattinggalnya tersebut membayar iuraniuran yang merupakan kewajibannyaBahwa tanggapan Terlawan tentang Pelawan yang membayar PBB antaralain tahun 1999 dan tahun 2000, seperti dalil Pelawan pada butir 15, adalahsiapapun bisa dan boleh membayar PBB diatas tanah dan atau bangunanmilik siapapun (apalagi milik sendiri), namun perlu diketahui/diingat bahwaPBB bukanlah bukti kepemilikan atas tanah dan bukti kepemilikan atas tanahadalah sertipikat sebaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria

AsyantiSoeladji adalah pemilik yang sah atas bidang tanah a quo sebagaimanaSertipikat Hak Milik No. 1754/Meruyung yang dilindungi peraturan perundang undangan terkait yang berlaku baik UU No. 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria No. dan atau PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahdan tentang perbedaan lokasi bidang tanah yang dikuasai Pelawan denganbidang tanah yang diklaim oleh para terlawan, sudah banyak Terlawan jelaskandiatas (butir 17, 18 dan 19) dan sepenuhnya diserahkan pada Majelis

Bahwa dengan demikian tindakan para Terlawan yang mendalilkan bahwabidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1754/Meruyung adalahmiliknya yang sah karena dibuat dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotaDepok sesuai prosedur pembuatan sehingga harus dilindungi oleh hukum (UUNo. 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria No. dan PP No. 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah), dan tentang dalil Pelawan dalam butir 26yang menyatakan bahwa nama pemilik tanah harus tercantum didalamsertipikat dan

KelurahanMeruyung, tanggal 27 September 1999, Surat Ukur tanggal 14 Oktober1998 nomor 407/Meruyung 1998 yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanKota Bogor; Bahwa objek sengketa diperoleh dr Asyanti Soeladji dengan cara membelikepada Ny Nurmala Sari selaku ahli waris pemilik tanah sebelumnya; Pada tahun 1998, Tergugat/Pelawan muncul dengan mengaku bahwaobjek sengketa adalah miliknya yang menyatu dengan tanah seluas 1.000m2 yang mengaku memiliki tanah tersebut berdasarkan Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria

peninggalan dr AsyantiSoeladji, termasuk objek sengketa saat ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memtimbangkan buktibukti dari Tergugat/Pelawan, sebagai berikut yaitu berupa surat bukti P3a berupasurat pelepasan hak atas tanah dari Arnah binti Ali Munajat kepada WenceslausHalaman 24 dari28 Putusan Nomor 141/Pat.Plw/2013/PN.DPKLa Rangka, SH seluas 1000 m2 yang merupakan bagian dari tanah seluas 14.000m2 (empat belas ribu meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Surta KeputusanInspeksi Agraria

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 6 Tahun2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Pengadaan Tanah jo. Peraturan Menteri agraria dan TataRuang/Kepala BPN No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PengadaanTanah ;Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2017/PN Arm3.

Proyek Strategis Nasional, selanjutnya diberimaterai cukup dan diberi tanda bukti T Il2.4;Fotokopi UndangUndang RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang PercepatanPelaksanaan Proyek Strategis Nasional selanjutnya diberi tanda bukti T Il2.5;Fotokopi UndangUndang Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, selanjutnya diberi materai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya diberitanda bukti T +2.6 ;Fotokopi Legalitas Perusahaan SAH DAN REKAN, yang di dalamnya terlampir,Lisensi dari Kementrian Agraria

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 6 Tahun2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Pengadaan Tanah jo. Peraturan Menteri agraria dan TataRuang/Kepala BPN No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PengadaanTanah ;Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2017/PN Arm2.