01/15 s/d 28/02/1532 Surat Rekomendasi Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/404/ DAK/DINKES/ 2014, tanggal 30 Oktober 2014.33 Surat Rekomendasi Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/405/ DAU/DINKES/ 2014, tanggal 30 Oktober 2014.34 Surat Bendahara Pengeluaran Nomor : 900/407/Dinkes/ 2014, tanggal 30 Oktober 2014, perihal Pemotongan PPN/PPH Pasal 23.35 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci RAFLIZAR, SKM, M.Kes Nomor : 800/786/Dinkes-2014, tanggal 30 Mei 2014, perihal Permohonan Proses Pelelangan

SOPANTRI, ST ANGGOTA Bahwa kemudian Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) tersebut melakukanpemilihan penyedia barang pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas NonPerawatan Bukit Kerman dengan metode pelelangan umum secaraelektronik melalui website LPSE Kabupaten Kerinci dengan alamathttp:/pse.kerincikab.go.id.

Dengan nilai total harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Non Perawatan Bukit Kermanyang diumumkan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) senilai Rp. 1.700. 000. 000, (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah).Bahwa selanjutnya dilakukan Pelelangan Pengadaan Barang/JasaPemerintah untuk Kegiatan Pembangunan Baru Puskesmas Non PerawatanHalaman 11 dari 158 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2017/PN JmbBukit Kerman TA. 2014 oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) denganjadwal pelelangan

Dengan nilai total harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Non Perawatan Bukit Kermanyang diumumkan oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) senilaiRp1.700.000.000, (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).Bahwa selanjutnya dilakukan Pelelangan Pengadaan' Barang/JasaPemerintah untuk Kegiatan Pembangunan Baru Puskesmas Non PerawatanBukit Kerman TA. 2014 oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) denganjadwal pelelangan sebagai berikut : Tahap Mulai SampaiPengumuman Pascakualifikasi

oleh ULP melalui website LPSE Kabupaten Kerinci;Bahwa yang menerima hasil pelelangan pekerjaan adalah PPTK yaituDODI SISKA, dan mengetahui informasi pemenang lelang pekerjaantersebut juga dari PPTK;Bahwa perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia barang pekerjaantersebut adalah CV.

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 05/POKJAULP/ DINKES2014, tanggal 15 Agustus 2014.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan % (setengah) bagianPenggugat dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan %(setengah) bagian lagi kepada Tergugat dan bilamana tidak dapat dibagisecara riil agar dilakukan dengan jalan pelelangan dimuka umum danhasilnya dibagi dua;6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR :Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya;Him. 2 dari 5 him.

untuk membayar tunggakan hutangnya sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah).2) Pembayaran tunggakan hutang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) dibayar pada tanggal 15 setiap bulannya, dengan dispensasiketerambatan 5 (lima) hari.Pasal 21) Pihak Kedua mulai membayar tunggakan hutang sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) tersebut mulai tanggal 15 Mei 2019.Pasal 31) Apabila Pihak Kedua melanggar pernyataan yang telah dibuat, makapihak Pertama berhak untuk menjual atau melakukan pelelangan

Citra Raya Angkasa Rt 25 Rw 05Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin dengan luas 150 Mpersegi yang dipergunakan PIHAK KEDUA (TERGUGAT dan TERGUGATIl) sebagai rumah tinggal, untuk melunasi sisa hutangnya tersebut, jikaPIHAK KEDUA (Para Tergugat) tidak membayar, terlambat membayar ataumembayar tidak sesuai waktu yang telah diperjanjikan berkaitan denganangsuran tunggakan (wanprestasi) dan Pelunasannya;(2) Bahwa apabila hasil penjualan (pelelangan secara terbuka) sebagaimanaPasal 3 Ayat (1

pembayaran dengan jumlah yang cukupatau lunas.Pasal 3Jangka waktu yang ditentukan dalam kesepakatan ini maksimal 13 Mei 2021 danapabila pada tanggal tersebut pihak pertama tidak melaksanakan pembayaransebagaimana pada pasal 1 point 1.2 dan 1.3 maka pihak kedua berhakmengingatkan pihak pertama hanya satu kali peringatan dan diberikan kurunwaktu tiga hari kerja, dan apabila hal itu tetap diabaikan oleh pihak pertamamaka pihak kedua sah secara hukum untuk melakukan pengambilan unit gunauntuk dilakukan pelelangan

secara elektronik tersebut sesuaidengan yang diserahkan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebelummasa pelelangan tersebut dimulai.

MAJU PLAZA.Bahwa peserta pemenang pelelangan : CV.

secara elektronik tersebut sesuaidengan yang diserahkan oleh PPK (pejabat pembuat Komitmen) sebelummasa pelelangan tersebut dimulai.

ELIDE SUKSES GEMILANG.Bahwa peserta pemenang pelelangan : CV.

Nasio29.Bahwa sebelum dilakukan pengumuman tahap lelang berikutnya padaOo 11tanggal 14 Agustus 2012 panitia pengadaan dengan sepengetahuanTerdakwa merubah metode pelelangan dari metode pelelangan umummenjadi pelelangan pemilinan langsung sebagaimana yang tertuang dalamBerita Acara Addendum Dokumen Pengadaan Nomor602.1/01/ADP/RPJJPU/APBD/2012 tanggal 12 Agustus 2012 ;30.Bahwa dari 12 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang padapekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix

1. Dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 04Desember 2017 telah disita dari saksi Adi Rusman barang berupa :

5. 1. 1. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran Pekerjaan PT Rian Makmur Jaya Nomor : 011/PT.RMJ/XI/2015 tanggal 05 November 2015;
      2. 1 (Satu) bundel fotocopy Addendum Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum

Pasca Kualifikasi Nomor : 02.KTR.09/ADP-1/POKJA/PJPA-BB/Ah/2015 Tanggal 31 Oktober 2015;

/POKJA/PJPABB/Ah/2015 tanggal 03 Desember 2015 merujuk Berita Acara HasilPelelangan (BAHP) Nomor : 14.KTR.09/POKJA/PJPABB/Ah/2015tanggal 02 Desember 2015 setelah diadakan penelitian lebih lanjut Pokjamenetapkan Pemenang Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasiadalah PT Rian Makmur Jaya dengan Direktur Utama Ir.

Pembuktian kualifikasi (Tanggal 16 November 2015s/d 27 November2015 melalui aplikasi SPSE)Upload Berita Acara Hasil Pelelangan (mulai tanggal 2 Desember2015 melalui aplikasi SPSE)Penetapan Pemenang (Tanggal 3 Desember 2015 melalui aplikasiSPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)pengumuman pemenang pelelangan (Tanggal 4 Desember 2015melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)Masa sanggah hasil Lelang (dimulai Tanggal 5 Desember 2015sampai dengan 10 Desember 2015)Halaman 82 dari 402

Andi;Bahwa sebenarnya pada saat proses pelelangan memang sudah adakomunikasi antara saksi selaku Direktur PT. Bangka Utama Konstruksidan sdr. M. Riffani selaku Direktur PT.

Rian Makmur Jaya dianggap terpenuhi hinggamelalui Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor. 15.KTR.09/POKJA/PJPABB/Ah/2015 tanggal 3 Desember 2015 dan diumumkandengan surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum denganPascakualifikasi Nomor. 16.KTR.09/POKJA/PJPABB/Ah/2015 tanggal 4Desember 2015 ;Bahwa berdasarkan dari surat Pengumuman Pemenang PelelanganUmum dengan Pascakualifikasi Nomor. 16.KTR.09/POKJA/PJPABB/Ah/2015 tanggal 4 Desember 2015 maka Terdakwa ir.Mulyanto,ST,MM,MT selaku Pejabat Pembuat

Rian Makmur Jaya dianggap terpenuhihingga melalui Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor.15.KTR.0O9 /POKJA/PJPABB/Ah/2015 tanggal 3 Desember 2015 dandiumumkan dengan surat Pengumuman Pemenang Pelelangan UmumHalaman 359 dari 402 Putusan, Nomor 1/Pid.SusTPK/2018/PN Pgp.dengan Pascakualifikasi Nomor. 16.KTR.0O9/POKJA/PJPABB/Ah/2015tanggal 4 Desember 2015 ;Menimbang, bahwa setelah Kontrak ditanda tangani makadiberikan uang muka sebesar 20% dan dimasukan pada rekening PT.

Nomor 393 K/Sip/1975 Tanggal 24 Januari 1980 menyatakan Barang yang telah dilelang itu akantetap ada pembeli dari pelelangan tersebut dan terhadap barang yang telah diserahkankepada pihak yang menang akan tetap ada ditangan yang menerima barang2.Litispendentie :Bahwa Tergugat III jelaskan terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat telahpernah diperkarakan di Pengadilan dalam Register Nomor 36/Pdt.Plw/2014 dimanasampai dengan saat ini masih diperiksa di tingkat Pengadilan Tinggi ;Bahwa untuk menghindari

Untuk ituPenggugat harus membuktikan apa yang telah didalilkan dalam gugatannya ;8.Bahwa Tergugat III adalah lembaga yang diberi wewenang oleh Undang Undangdan peraturan pelaksanaannya untuk melaksanakan pelelangan ( vendu reglementOrdonantie 28 Pebruari 1908 Stbl 1908.189 jo peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 jo PMK 106/PMK.06/2013 ) ;9.Bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang Hak Tanggungan kepadaTergugat III sesuai suratnya MLG/SAM/2013082/HIRS/rs Tanggal 21 Nopember2013

;10.Bahwa lelang a quo berdasarkan pasal 6 UUHT yang memberikan hak kepadaTergugat I sebagai pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek haktanggungan atas kekuasaan sendiri apabila pemberi hak tanggungan cidera janji( wanprestasi ) ;11.Bahwa pasal 6 UUHT telah dengan tegas menyatakan bahwa apabila debiturcidera janji pemegang hak tanggungan pertama berhak untuk menjual obyek haktanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan

yaitu dalam halaman lembar tambahan II;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka sertifikathak tanggungan yang telah dipasang tidak gugur dengan terbitnya akta perjanjianperubahan atas perjanjian kredit no. 10 tanggal 17 Nopember 2011, melainkan tetapberlaku dan mengikat para pihak;Menimbang, bahwa Pasal 6 UU no. 4 tahun 1996 menyebutkan: Apabiladebitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonpensi;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, masingmasing telahmengajukan buktibukti sebagaimana telah terurai diatas, selanjutnya atas dasarbuktibukti tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;39Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Konpensi, bahwapenjualan lelang atas obyek jaminan untuk melunasi hutang Tergugat dalamRekonpensi/Penggugat dalam Konpensi kepada Tergugat I Konpensi adalah sahmenurut hukum;Menimbang, bahwa atas pelelangan

Bahwa dalil Para Pelawan pada point 5 dan 6 halaman 3 yang menyatakankeberatan atas perobuatan Terlawan yang melaksanakan lelang eksekusi atasobjek Hak Tanggungan dan menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakanperbuatan yang merugikan Para Pelawan adalah dalil yang tidak berdasar sebab pelelangan objek Hak Tanggungan didasarkan pada APHT yang diberikanoleh Para Pelawan serta sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnyayang sedari mula telah disadari konsekuensi hukumnya oleh Para Pelawanapabila

Bahwa dalil Para Pelawan pada point 8 dan 9 halaman 3 yang menyatakanpelelangan merupakan kesewenangan Terlawanl adalah dalil yang tidakberdasar dan merupakan upaya untuk menundadunda pelelangan objek HakTanggungan, sebab pelelangan dilakukan berdasarkan pada hukum yangberlaku dan pada dasarnya Para Pelawan telah menyadari akan konsekuensihukum atas perjanjian kredit dan APHT yang telah diberikan kepadaTerlawanl.

debitur haruslahdinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji/default (videPasal 1243 KUHPerdata) ; oonee= won ces ene nee ene nnn nnnnnn nen nnn ann anes Menimbang, bahwa karena Pelawan , Pelawan Il, Pelawan Ill serta Terlawanll sebagai debitur telah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya terhadappenyelesaian/pelunasan pinjaman kredit kepada Terlawan , maka untuk menjaminpengembalian pelunasan pinjaman kredit kepada Terlawan tersebut haruslah46dilakukan dengan cara penjualan/pelelangan

HakTanggungan peringkat pertama terhadap objek jaminan pemberian fasilitas kredit BNIBina Wira Usaha dalam perkara aquo, maka berdasarkan ketentuan UndangUndangRI Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dimana Terlawan Il mempunyaihak eksekutorial atas objek hak tanggungan tersebut, dan untuk mengembalikanpinjaman kredit Pelawan , Pelawan Il, Pelawan Ill serta Terlawan Ill kepadaTerlawan tersebut dapat melaksanakan haknya dengan menyerahkanpelaksanaannya kepada Terlawan Il untuk melakukan penjualan/pelelangan

diurus oleh saksiKasirun antara lain Dokumen RAB, Penawaran dan RKS, sedangkan yangakan mengurus lelang dilakukan oleh saksi Kasirun bersamasama denganLeo;Bahwa pada tanggal 12 Maret 2010 Panitia pengadaan barang dan jasakegiatan di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman memasangpengumuman pelelangan umum No.04/PAN/TARKIM/III/2010 di KoranMedia Indonesia dan pikiran rakyat.

PP Dirganeka sebagai Pemenang Pelelangan Cadangan. Selanjutnyapada tanggal 3 Juni 2010 Ketua Panitia Pengadaan Ir.

di urus olehsaksi Kasirun antara lain Dokumen RAB, Penawaran dan RKS, sedangkanyang akan mengurus lelang dilakukan oleh saksi Kasirun bersamasamadengan Leo.Bahwa pada tanggal 12 Maret 2010 Panitia pengadaan barang dan jasakegiatan dilingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman memasangpengumuman pelelangan umum No.04/PAN/TARKIM/III/2010 di KoranMedia Indonesia dan pikiran rakyat.

Pelelangan umum Pasca kualifikasidiantaranya untuk paket pekerjaan Pembangunan Islamic Center (Tahap )dengan dana APBD tahun 2010 sebesar Rp.35.058.288.600, yangselanjutnya telah di tetap harga perkiraan sendiri (HPS) dan item pekerjaansebagai berikut :a. Pekerjaan Persiapan Rp. 86.502.800,b. Bangunan B (aula) Rp. 7.847.874.000,c. Bangunan C1 Rp. 7.231.645.000,(Perkantoran/kantin)d. Bangunan C4(asrama Pria)Rp. 6.244.049.000,e.

Akan tetapi tahun 2010 ada perubahan dipindahkan kedaerah pesawahan yang masih perlu pengurugan sedangkandiketahui tidak ada ajuan anggaran untuk pengurugantersebut.Bahwa saksi mendapatkan instruksi pelelangan di mana didalamnya ada pengurugan tanah dari Kepala Dinas (lr.Porkas).Bahwa dalam pelelangan memakai metode dua sampul,sampul satu berisi data administrasi dan teknis, sampul duapenawaran harga dan teknis bersamaan dan dasarnya Kepres80 tahun 2003.Bahwa pada saat lelang yang mewakili PT NAT

DUTA yang menjadi pemenang tendernyadan prosedur pelelangan hanya dilaksanakan secara formalitas saja,dimana Panitia Lelang hanya menandatangani suratsurat yang berkaitandengan prosedur pelelangan yang telah disiapkan sebelumnya oleh Drs.EP SOPIAN;Selain itu, dalam rangka merealisasikan komitmennya dengan TerdakwaIr. PUDYO PRAYUDI dan Ir. IMAM PURWONO , maka dr. H. NOORSARDONO dengan sepengetahuan Drs EPI SOPIAN, pada tanggal 21 Juli2003 telah memanggil saksi H. ERRY DJUHAERI selaku PT.

Lebak No.11/47.PAN/SK/RSUD/IV/2003 tanggal 30 April 2003 tentangpembentukan panitia pelelangan kegiatan renovasi gedung RSUD Dr.Adjidarmo Kabupaten Lebak Tahun 2003;Bahwa tahapantahapan yang harus dilakukan panitia pengadaanbarang dan jasa sebelum sampai dengan selesainya lelang sesuaidengan Kepres No. 18 Tahun 2000 adalah :menyusun dan menetapkan rencana kerja dan saratsarat(RKS) pelelangan, tata cara penilaian pelelangan, saratsaratpeserta pelelangan yang disahkan penanggung jawabkegiatan yang

Adjidarmo Kabupaten Lebak kepada Direktr RSUD yangprinsipnya menyetujui sesuai perintah Nomor 2 tersebut.Bahwa Panitia pelelangan mengundang rekanan yamgdirekomendasikan oleh LPJKD dengan surat nomor 011/303/RG/RSUD/V1/2003 tanggal 7 Juli 2003.Bahwa undangan pengambilan rekanan nomor : 011/301.1/RG/RSUD/VII/2003 tanggal 9 juli 2003.Bahwa Berita Acara penjelasan pelelangan ( Anwijsing ) nomor :011/309/RG/RSUD/VII/2003 tanggal 14 juuli 2003.Bahwa Berita Acara pemasukan dan penerbitan surat penawarannomor

Sesuai Keppres 18/2000 anggaran diatas 50 juta agardilaksanakan pelelangan tetapi pada kenyataannya walaupunsudah dibentuk panitia pelelangan namun berkesan pormalitaskarena sudah ada calon yang direkomendasikan untukdilakukan pemilinan langsung sehingga ada negosiasi barangdan jasa secara bersaing.e. Bahwa pada waktu pelelangan yang datang panitia hadir semuadan rekanan yang diundang yang hadir hanya DirekturPT.DUTA sedangkan yang lainnya tidak hadir.

Mengadakan persiapan pelelangan, seperti menyusundokumen pelelangan, membantu panitia pelelangan dalampenawaran dan menyusun program dan pelaksanaanpelelangan, aanwijzing, evaluasi penawaran dan menyusunkembali dokumendokumen lelang bilaman terjadi lelangulang.f. Mengadakan pengawasan berkala selama dalampelaksanaan konstruksi fisik dan membuat laporanpengawasan berkala.g.

kepada pihakBank BRI Syariah Cabang Tasikmalaya Kota dan berjanji tidak akan adatagihan dari pihak Bank serta aset milik orang tua saksi korban dan saksiWENDA NUGRAHA Bin HASAN WISNU yang dijaminkan tidak akandilelang;Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN BjrBahwa sekira bulan Oktober 2019, terdakwa kembali mendatangi danbertemu dengan saksi DEDY SUTENDI bin ADE OMAS selaku AOM NPFBank BRI Syarian Cabang Tasikmalaya Kota untuk kembali mengurusimasalah tunggakan setoran dan penundaan pelelangan

dapat mengurangi jumlah uang cicilan yangharus dibayar saksi Wenda Nugraha kepada pihak Bank BRI SyariahCabang Tasikmalaya Kota dan Terdakwa berjanji tidak akan ada tagihan daripihak Bank serta aset milik orang tua saksi Wenda Nugraha yang dijaminkantidak akan dilelang ;Bahwa sekira bulan Oktober 2019, terdakwa kembali mendatangi BRISyariah dan bertemu dengan saksi Dedy Sutendi selaku AOM NPF Bank BRISyariah Cabang Tasikmalaya Kota untuk kembali mengurusi masalahtunggakan setoran dan penundaan pelelangan

dapat mengurangi jumlah uang cicilan yangharus dibayar saksi Wenda Nugraha kepada pihak Bank BRI SyariahCabang Tasikmalaya Kota dan Terdakwa berjanji tidak akan ada tagihan daripihak Bank serta aset milik orang tua saksi Wenda Nugraha yang dijaminkantidak akan dilelang ;Bahwa sekira bulan Oktober 2019, terdakwa kembali mendatangi BRISyariah dan bertemu dengan saksi Dedy Sutendi selaku AOM NPF BankBRI Syariah Cabang Tasikmalaya Kota untuk kembali mengurusi masalahtunggakan setoran dan penundaan pelelangan

dapat mengurangi jumlah uang cicilan yang harusdibayar saksi Wenda Nugraha kepada pihak Bank BRI Syariah CabangTasikmalaya Kota dan Terdakwa berjanji tidak akan ada tagihan dari pihakBank serta aset milik orang tua saksi Wenda Nugraha yang dijaminkan tidakakan dilelang ;Bahwa sekira bulan Oktober 2019, terdakwa kembali mendatangi BRISyariah dan bertemu dengan saksi Dedy Sutendi selaku AOM NPF Bank BRISyariah Cabang Tasikmalaya Kota untuk kembali mengurusi masalahtunggakan setoran dan penundaan pelelangan

Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan.

Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal 08 s/d 11 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.

Bank Sumut Nomor: 017/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.

Srg.procurement, namun pelaksanaan dilapangan tetap dipertahankanseperti sebelumnya.Bahwa sebagaimana pelaksanaan pelelangan rehabilitasi beratpuskesmas di Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2011, didalam pelaksanaan pelelangan rehabilitasi berat puskesmas di KotaTangerang Selatan tahun anggaran 2012 juga telah diatur danditentukan pihakpihak yang akan menjadi kontraktor untuk proyekproyek tersebut dalam daftar ploting.Bahwa sekitar awal Pebruari 2012 sebelum dilakukan proses lelangproyek rehabilitasi

(Kepala Dinas Kesehatan) untukmengikuti arahannya dalam hal pengadaan ini dan salahsatu arahannya adalah: mengondisikan atau mengamankanpemenangan pelelangan yang sesuai dengan daftar plotingyang diberikan oleh beliau kepada Sdri. NENG ULFA (PPKtahun 2011) dan MAMAK JAMAKSARI.S.Sos.

SuryalayaSelatan XVIII No. 13 15 Buah BatuBandung Bahwa cara pengumuman pelelangan pekerjaanpuskesmas dan RSUD Tangerang Selatan tahun 2011 dantahun 2012 adalah sebagai berikut : Untuk tahun 2011 diumumkan di koran harian RadarBanten, dan juga di papan pengumuman.

No. 800/0173Dinkes/VIII/2012 tanggal18 Agustus 2012 untuk pengadaan barang/jasakonstruksi dan non konstruksi pelelangan umum(bernilai > Rp. 200 juta) dengan susunan panitia , yaitu:Ketua : AHMAD BAZURY.Sekretaris : DEDIKURNIADI.Anggota : M. ILHAM BISRI, ST., WAWANDARMAWAN. dan AGUNGBUDIHARTO, Amd.Kep.

Bangga Usaha Mandiriseharusnya dalam kedudukan atau jabatannya sebagaipihak yang terkait dalam pengadaan Barang / Jasamengetahui untuk mengikuti pelelangan harus mematuhiatau mempedomani ketentuan atau prinsipprinsip dan etikapengadaan barang / jasa.* Bahwa atas usulan Ketua Panitia Pengadaan akhirnya PT.Bangga Usaha Mandiri dan CV.

Anwar Kenawas dan saksi AbuYazid Bustomi, SE, MM bin Cik Dung juga tidak menjalankan tugasnyasebagaimana yang telah ditetapkan yakni dalam proses pelelangan saksiKristiana, ST, MPSDA Binti H.

;Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam proses pelelangan pekerjaan di BPBDLahat ada tahap pengumuman dan tahap anwisjing;Terhadap keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan;DANI FIRMANSY AH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatandan keterangan saksi dalam BAP penyidikan benar dan sudah saksi tandatangani;Bahwa saksi sebagai pemilik dan direktur CV.

Fatahilah dan sebagai kuasa direktur CV.TepianBendung yang mengerjakan pekerjaan tembok penahan di Desa Slawi;Halaman 51 dari 134Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2014/PN.PlgBahwa saksi mengikuti pelelangan mendapatkan pekerjaan di BPBD Lahatdengan nilai Rp. 1,6 Milyar lebih;Bahwa saksi mengetahui dari pengumuman lelang di media lokal Sumsel dandari papan pengumuman;Bahwa saksi mengikuti proses pemasukan penawaran atas nama CV.

Adiguna Putraselebihnya ia hanya menerima salinan atau fotocopynya saja;Menimbang, bahwa seharusnya apabila tidak ada penawaran yang lulus padaproses pembuktian kualifikasi maka lelang dinyatakan gagal tetapi dalam prosespelelangan ini panitia lelang tetap melanjutkan proses pelelangan sampai pada tahapselanjutnya sampai dengan pemilihan dan penetapan calon pemenang yangditetapkannya dengan tidak melalui musyawarah bersamasama anggota panitiapengadaannya lainnya, sehingga menurut Majelis perbuatan

tanggal 31 Mei 2010 saat ini sudah berkekuatan hukum tetap danTertawan yang saat ini telah menyita unit mobil dan akan melaksanakanpelelangan/eksekusi atas unit mobil milik Pelawan dalam perkara a quoberupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna Merah Metalik, Tahun2009, Nomor Polisi B1874UFL, Nomor Rangka MHYGDN41V9J302471,Nomor Mesin G15AID189145, Pelawan memohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo untuk dapat menunda pelaksanaanpelelangan/eksekusi atas barang milik Pelawan dimana pelelangan

Bahwa mengingat putusan perkara pidana Nomor 641/Pid/B/2010/PNBKSsaat ini sudah berkekuatan hukum tetap dan Terlawan akan melaksanakanpelelangan/eksekusi atas barang milik Pelawan dalam perkara a quo berupa1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna Merah Metalik, Tahun 2009,Nomor Polisi B1 874UFL, Nomor Rangka MHYGDN 41V9J302471 ,Nomor Mesin G15AID189145, dimana pelelangan yang dimaksud akansangat merugikan pihak Pelawan dalam perkara a quo, maka untukmencegah/menunda eksekusi, maka cukup beralasan

benar menuruthukum, maka diminta kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar sudi memberiputusan dapat dijalankan terlebin dahulu meskipun adabantahan,perlawanan, banding atau kasasi (u/tvoerbaar bij voorraad);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pelawan mohonkepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1)Mengabulkan permohonan putusan provisionil yang dimohonkan Pelawandalam perkara a quo;Memerintahkan Terlawan dalam perkara a quo untuk menunda eksekusi/pelelangan

Membuat laporan kepada pimpinan instansi, yang mana panitiapengadaan menyampaikan proses pelelangan kepada Kepala DinasPerikanan dan Kelautan Kab. Tanah Laut.8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengadaan kepadaPengguna Anggaran dari proses pelaksanaan lelang oleh panitiapengadaan barang dan jasa sampai dengan pengusulan pemenang.9.

Membuat laporan kepada pimpinan instansi, yang mana panitia pengadaanmenyampaikan proses pelelangan kepada Kepala Dinas Perikanan danKelautan Kab. Tanah Laut ;8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengadaan kepadaPengguna Anggaran.

Bahwa metode pelelangan yang digunakan dalam kegiatan pengadaan kapal10 GT, 20 GT dan 30 GT adalah pelelangan umum dengan pascakualifikasi,karena nilai HPS di atas Rp. 100.000.000" Bahwa proses lelang adalah sebagai berikut: pengumuman pasca kualifikasi tahap ini dilakukan melalui LPSEKabupaten Tanah Laut kemudian para peserta mendownload dokumenlelang seperti persyaratan administrasi dan teknis, gambar kapal, RAByang kosong serta spec teknis secara online diwww.lpse.tanahlautkab.go.id penjelasan

Dalam proses pelelangan, baik CV. Nugrah dan PT. Sumber Wangi Mentayatidak mempunyai personil tenaga ahli pembuatan kapal sebagaimanadipersyaratkan dalam dokumen pengadaan sehingga tidak berhakmemperoleh pekerjaan pembuatan kapal penangkap ikan. Ketentuan peraturan yang dilanggar antara lain yaitu :1.

Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untukmengatur hasil (pelelangan umum / pemilihan langsung),sehingga mengurangi/menghambaat/ meniadakanpersaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lainc.

Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2015 saksi Djami Rotu Lede,SHtanpa melalui pelelangan di kantor pelayanan lelang negara menjualbesibesi tua yang dambil dari Gudang PT. Sagared Team yang berada diDesa Benu, Kec. Takari Kab.

Sagared Team Kepada TERDAKWAtanpa melalui pelelangan , barang barang tersebut yang dijual olehsaksi PAULUS WATANG kepada :1.

Sagared Team yang telahdilakukan penilaian harga tersebut telah pernah dilelang di kantor pelayananlelang negara, namun belum terjual karena belum ada pembelinya ;Menimbang, bahwa pada awal bulan Maret tahun 2015 Djami RotuLede,SH tanpa melalui pelelangan di kantor pelayanan lelang negara menjualbesibesi tua yang diambil dari Gudang PT. Sagared Team yang berada di DesaBenu, Kec. Takari Kab.

Sagared Team Kepada TERDAKWA tanpamelalui pelelangan , barang barang tersebut yang dijual oleh saksi PAULUSWATANG kepada :1.

Sagared Team yangtelah dibongkar oleh saksi PAULUS WATANG beserta barang barang lainya yang ada dalam gudang tersebut telah dilakukan olehsaksi PAULUS WATANG. tanpa melalui pelelangan dan tanpa melaluiinstitusi yang berhak untuk itu yaitu Kejaksaan atau KomisiPemberantasan Korupsi ;2.

Dalam putusan tersebut,Halaman 26 dari 92 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2018/PT SBY.dikemukakan oleh pemohon kasasi bahwa pelelangan dilakukandengan parate eksekusi, tetapi Mahkamah Agung RepublikIndonesia mempertimbangkan Bahwa berdasarkan Pasal 224HIR pelaksanaan pelelangan sebagai akibat adanya grosseakte hipotek dengan memakai kepala Demi keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa yang mempunyaikekuatan yang sama dengan keputusan = pengadilan,seharusnya dilaksanakan atas perintah dari pimpinan

perjanjian itu.Dengan kata lain, laranganlarangan yang ditentukan (atau halhal yang terlarang) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undangundang merupakan juga syaratsyarat dari suatu kontrak;Bahwa lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat IV ataspermintaan dari Tergugat yang didasarkan pada pasal 6UndangUndang Nomor 4 tahun 1999 tentang Hak Tanggunganyang berbunyi: "Apabila debitur cidera janji, pemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

Bahwa Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.679K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 bahwa:keberatanterhadap suatu pelelangan sudah seharusnya diajukan berupaperlawanan sebelum pelelangan dilaksanakan dan bukansebaliknya;Maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku sesuaiYurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas gugatanHalaman 42 dari 92 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2018/PT SBY.tersebut harusnya dinyatakan DITOLAK atau setidak tidaknyadinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;C.

SesualPasal 6 Undangundang Nomor: 4 Tahun 1996, Tergugat diberikan hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabiladebitor melakukan cidera janji (wanprestasl) ;Wanprestasi telah diakuinya oleh Penggugat pada angka 12huruf b. Pengakuan yang sempurna dimuka sidang pengadilanini sesuai Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) tidakperlu lagi dibuktikan;8.

Pasal 6 UndangUndang No 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan yang menyebutkan bahwa Apabila debitor ciderajanji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut;Halaman 55 dari 92 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2018/PT SBY.b.

mendasarkan pada Pasal 6 Undang UndangNomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanahbeserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah, dengantanpa ada fiat dari Pengadilan Negeri setempat, hal ini jelas tidakbisa dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 224 HIR danberdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3021 K/Pdt/1984tertanggal 30 Januari 1986;"berdasarkan Pasal 214 HIR pelaksanaan lelang akibatgrosse akte hipotik yang memakai irahirah seharusnyadilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Neger";pelelangan

Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukanberdasarkan prosedur dan ketentuan perundangundangan yang berlaku,makatindakan yang telah dilakukan Tergugat , Tergugat III dan Tergugat IVadalah sah secara hukum dan Risalah Lelang 058/2016 tertanggal 24Februari 2016tidak dapat dimintakan pembatalannya.

Hal ini sesuai denganPasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa "Pelelangan yang telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.. Hal ini jugaditegaskan dalam Buku II Mahkamah Agung Halaman 149 tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa "Lelangyang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapatdibatalkan;9.

yang telahdilaksanakankarena pelelangan tersebut telah dilaksanakan sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku.

Title Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan;sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Objek Hak Tanggungandijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalamperaturan perundangundangan untuk pelunasan piutang pemegang HakTanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditorkreditor lainnya.HakTerlawan II untuk melaksanakan lelang eksekusi terhadap objek sengketaterhadap objek sengketa juga ditegaskan dalam Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) pasal 2 butir (6