Bahwa berkenaan sikap Tergugat yang tidak memberikan jawaban serta tidak pulamelaksanakan anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBogor, maka Para Penggugat mengajukan gugatan guna melanjutkan penyelesaianperselisihan hubungan industrial sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat(1) Undangundang No. 2 Tahun 2004 ;.

Sdr.Aziz Efendi,Cs 3 (tiga)orang cq.Ketua DPC ISBI Kabupaten Bogor, Jalan Raya CikaretRT.005/011 Cibinong, Kabupaten Bogor, Cibinong tanggal 25 Juni 2013 ;P4A : Surat dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Bogor, tentangRisalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kabupaten Bogor,Cibinong tanggal 29 Juli 2013 ;P5 Surat dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Bogor,Nomor : 568/4879HISyaker/2012, Perihal Tanggapan Surat PUK SP KEPPT.Banteng Pratama Ruber

, Cibinong tanggal 2 Agustus 2012 ;P6 : Surat dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Bogor,Nomor : 560/1148Wasnaker, Perihal Nota Pemeriksaan, Cibinong tanggal28 Pebruari 2013 ;P6A Surat dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Bogor, Nomor :566.5593/Wasnaker/2013, Perihal Nota Dinas Pengawas, Bogor tanggal 11Oktober 2013 ;Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalildalil sangkalanna telahmengajukan buktibukti tertulisnya berupa foto copy suratsurat yang bermaterai

Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/V1/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;Bahwa surat bukti P4 tentang Anjuran Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKabupaten Bogor yang didasarkan atas Keterangan Kuasa Perusahaan PT BANTENGRUBBER PRATAMA yang menerangkan bahwa Sdr.

AZIS EFENDI dkk, membuktikan bahwa perselisihanyang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Dinas SosialTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;17Menimbang, bahwa bukti P4 dan P4 A adalah berupa Anjuran tertanggal 20 Juni2013 dan Risalah Mediasi tertanggal 29 Juli 2013 dari Dinas Tenaga Sosial Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bogor yang pada pokoknya : menganjurkan agar PTBANTENG RUBBER PRATAMA mempekerjakan kembali Sdr AZIS EFENDI Cs 3(tiga) orang agar sesuai

Menyatakan terdakwa I Mersedes Didi Ouw alias Openg dan terdakwa IIJunus Lukas Selly alias Dejal bersalah melakukan tindak Pidana denganterangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam suratdakwaan ;2.

Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang ; Menimbang, bahwa selanjutnya apakah unsur unsur yang terdapat dalampasal yang didakwakan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaantersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;Ad. 1 unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiapsubyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum ataupertanggungan jawab pidana yang disebut dengan Toevenkenbaarheid,Criminal Responsibility

bersama menggunakan kekerasan terhadap barang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud tenaga bersamasama ialah bahwabeberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga tersebut dantelah terjadi penggunaan tenaga bersama ; Menimbang, bahwa kekerasan disini adalah menunjukkan kepada perbuatanyang menggunakan tenaga, misalnya menggunakan tangan, menggunakan alatdan lainlainnya ; Berdasarkan keterangan saksisaksi yaitu saksi MASROHAN DUKA LAAN,MAHDIA DUKA LAAN, NURJANA USMAN JAMIL, dan pengakuan

sengsebanyak 6 (enam) lembar terdakwa II dan terdakwa III turun dari atap rumah,dan bersamasama membawa pergi seng tersebut.Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut atap rumah milik saksikorban menjadi berlubang, karena paku yang menancap diatas seng tersebut telahdicabut secara paksa dengan menggunakan hamar/palu ;Menimbang, bahwa membongkar atap rumah yang terbuat dari seng denganmenggunakan alat berupa hamar/palu milik masingmasing terdakwa yang mana perbuatan tersebut menggunakan tenaga

dipersatukan oleh mereka dan telahterjadi penggunaan tenaga bersama menggunakan alat berupa hamar/palu, danlainlainnya maka berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas unsur Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanPledoi atau nota pembelaan Penasehat hukum para terdakwa yang berpendapatpada pokoknya sebagai berikut :1.

151,88Siaran timbul + acian m2 40,00Topi Drainase + acian m2 44,00Deatering Selama konstruksi M 80,00Sulingan pipa PVC % M 160,00 Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Drainase Primer KaliParung Kota Serang Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan olehterdakwa RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan miliksaksi JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm), ternyata tenaga ahli/tenagateknis PT.

Surat Teguran tertanggal 23 Agustus 2012 berupa:a)Segera menambah tenaga kerja yang ahli danberpengalaman dilapangan sesuai bidangHal 11 dari 63 Hal.

CIBOLEGER INDAH BADUYCONTRACTOR,CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTORmelaksanakan pekerjaan = diternyata tenaga ahli / tenaga teknis PT.tidak pernahlapangan karena merekamengundurkan diri setelah PT. CIBOLEGER INDAH BADUYCONTRACTOR mendapat kontrak pekerjaan. Sesuai dengan yangterdapat dalam data personalia pada dokumen penawaran PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR tanggal 24 Januari2012), tenaga ahli / teknis yang dimiliki oleh PT. CIBOLEGERINDAH BADUY CONTRACTOR adalah sebagai berikut:.

Surat Teguran tertanggal 23 April 2012 berupa:a)Segera menambah tenaga kerja yang ahli danberpengalaman sesuai bidang drainase / salurandilapangan untuk pelaksanaan pekerjaan;b)Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkahkerja/urutan kerja serta metode pelaksanaanpekerjaan drainase terutama dalam pelaksanaanpekerjaan galian tanah dan pasangan batuDONGSST; = esseessareeenesereeeeneeree eeeHal 27 dari 63 Hal.

Putusan No 12/PID.SUSTPK/2014/PT.BTN.545445.46.47.48.49.50.51.52.53.54.5D.56.5/7.58.59.1 (satu) lembar fotocopy Data Personalia (Tenaga Ahli/Teknis)PT.

Honor dan BOP (Biaya Operasional Penyuluh) THLTB PP (Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) selama 10 bulan;2. BOP untuk Penyuluh PNS (Pegawai Negeri Sipil) selama 12 bulan;3. Peningkatan kapasitas Kelembagaan penyuluh Propinsi;Putusan Nomor 02/Pid.SusTPk/2016/PN.

UMAR KAHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar tahun 2008 saksi mengikuti seleksi menjadi tenaga harian lepas(THL) tenaga bantu (TB) penyuluh pertanian pada BP4K Kota Tidore, kemudianpada saat itu saksi mendapatkan surat keputusan dari Mentri Pertanian RI, danuntuk tahun 2014 saya menjadi penyuluh pertanian berdasarkan:a.

Keputusan menteri pertanian RI nomor : 4994/Kpts/KP.200/212/2013 tanggal17 Desember 2013 tentang Tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluhpertanian (THL TB PP) kementrian pertanian tahun 2014.b. Keputusan kepala Badan pelaksana penyuluhan, pertanian, perikanan dankehutanan Kota Tidore Kepulauan nomor : 05 / SK/BP4KKTK/I/2014 tanggal03 Januari 2014 tentang Penempatan tenaga honorer staf dan penyuluh padaBP4K Kota Tidore kepulauan.c.

FAUZI MUSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar pada tahun 2007 saksi mengikuti seleksi menjadi tenaga harianlepas (THL) tenaga bantu (TB) penyuluh pertanian pada BP4K Kota Ternate,kemudian pada tahun 2008 saksi mendapatkan surat keputusan dari MenteriPertanian Rl, dan untuk tahun 2013 saksi menjadi THL penyuluh pertanianKota Ternate berdasarkan:a.

Pengeluaranmaka anggaran atau dana Honor dan BOP (Biaya Operasional Penyuluh) THLTB PP(Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian)yang tidak dapatdipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp 3.100.759.600, (tiga milyarseratus juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) sebagaimanahasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsiu Maluku Utara Nomor : SR341/PW33/5/2015 tanggal 29 Oktober 2015 (terlampir dalam BP) yang mestinya dibayarkan kepada Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu

Bahwa setelah dilakukan proses mediasi oleh Dinas Tenaga KerjaKota Manado namun tidak menemukan kesepakatan sehingga padatanggal 21 September 2020 Dinas Tenaga Kerja Kota Manado melaluiMediator Hubungan Industrial mengeluarkan Surat Anjuran Nomor:352/D.20/Naker/B.2/IX/2019, yang isinya menyatakan:A. Keterangan Pihak Pekerja/Buruh (saat ini Penggugat)1. Bahwa pekerja adalah karyawan PT.

Foto copy Surat Panggilan Mediasi Pertama oleh Dinas Tenaga KerjaKota Manado Nomor : 266/D.20/Naker/B.2/VII/2020 tertanggal 30 Juli2020, Sudah diberi materai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti P4 ;5. Foto copy Surat Panggilan Mediasi Kedua oleh Dinas Tenaga Kerja KotaManado Nomor : 282/D.20/Naker/B.2/VIII/2020 bulan Agustus 2020,Sudah diberi materai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti P5 ;6.

Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado No.Kep/220/D.20/NAKER/B.2/V/2018, yang sudah diberi materai cukupsesuai aslinya diberi tanda bukti T7A ;10.Foto copy Peraturan Perusahaan PT.

kerja secara online dan disahkan ;Pada tanggal O6 April 2021 Majelis Hakim datang melakukanpemeriksaan setempat (PS) di Lion Hotel dan Plaza Manado ,hasil daripemeriksaan di temui fakta sebagai berikut :Penggugat melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh Chif angineering,dan bertanggung jawab pada keseluruhan Hotel ;Semenjak penggugat di berhentikan dan tidak ada lagi perekrutankaryawan;Keseluruhan tenaga yang bekerja sekarang termasuk Chif Engineeringada 5 (lima) orang tenaga kerja ;Dalam satu hari

Lion Internasional Hotel, Bukti daftar PKWT (T2A,T2B dan T2C) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara yang disyaratkan dalam pasal 59 UU Ketenagakerjaan No.13 Tahan 2003 JOKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP. 100/ MEN/IV/2004yang berbuny!

GUSTI ABDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

GUSTI ABDItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang sesuai dakwaan PenuntutUmum .2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa 1. GUSTI NGURAHDARMA PUTRAAIs. CUPLIS dan terdakwa 2. GUSTI PUTU ABDIYASA Als.GUSTI ABDI dengan pidana penjara masingmasing selamadengan masa percobaan selama3.

Dengan terangterangan dan tenaga bersama ;3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau Barang ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Dengan terangterangan dan tenaga bersama ;Menimbang, bahwa Terangterangan dan tenaga bersama berartitindakan tidak secara tersembunyi / tindakan yang dilakukan di Suatu tempatyang dapat dilihat oleh orang lain dan dilakukan oleh sedikitsedikitnya duaorang atau lebih ;Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2018/PN.Sgr.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kejadian padahari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar jam 13.30 Wita, bertempat diDanau Tamblingan, Banjar Dinas Tamblingan

Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang ;Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan dimaksud adalahmenggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang lebih besar secara melawanhukum dan kekerasan disini merupakan tujuan bukan merupakan alat ataudaya upaya untuk mencapai tujuan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa 1. GUSTINGURAH DARMA PUTRA Als.

GUSTI ABDI, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan terangterangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasanterhadap orang;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. GUSTI NGURAH DARMAPUTRA Als. CUPLIS dan terdakwa 2. GUST PUTU ABDIYASA Als. GUSTIABDI dengan pidana penjara masingmasing selama 5 (lima) bulan ;3.

Serapat Tumpa Dayu, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwadan ditemukan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dijatuhkan oleh terdakwa,oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan ataupasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yangberwenang untuk membeli narkotika tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dandiamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti danatau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yangberwenang untuk membeli narkotika tersebut selanjutnya terdakwa ditangkapdan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproseshukum. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan.Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;2.

Tml Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti danatau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yangberwenang untuk membeli narkotika tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dandiamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.

Bahwa benar wakti itu terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga penelitidan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yangberwenang untuk membeli atau sebagai perantara dalam menyerahkan narkotikajenis sabu; Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti danatau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yangberwenang untuk membeli atau sebagai perantara dalam menyerahkan narkotikajenis sabu;Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.SUS/2019/PN.

EMHA KEBUN, Anggota dari :Serikat Pekerja Multi Sektor Kebun Emha dengan NomorPencatatan No. 568/DTKBB/02/II/2015 tanggal 27 April 2015yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara,No.

dengan nomor pencatatan Federasi No.1174/SPSB/DSTKM/2016 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Medan tanggal 29 Januari 2016 yang mana salahsatu anggotanya adalah Serikat Pekerja Multi Sektor KebunEmha berdasarkan Surat Pernyataan membentuk danbergabung dengan Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor (FSPMS) Nomor : 01/ Pernyataan SPMS Kebun EMHA / VIII /2015 tanggal 7 Agustus 2015 dengan Nomor Pencatatan SerikatNo: 568/DTKBB/02/II/2015 sebagaimana yang dimaksud dalamsurat Dinas Tenaga

Ponimin berkeanggotaan untuk meminta kekurangandaripada hak Penggugat.Bahwa selanjutnya dalam proses penyelesaian perselisinan hubungan industrialyang dilakukan untuk permasalahan ini, ketika mediasi Tripartit dilakukan olehDinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara, tidak sekalipbun undangan mediasitersebut dihadiri oleh Tergugat.Bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat dalam setiap mediasi, pada tanggal24 Oktober 2016 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara telah menerbitkanHalaman 4Putusan Nomor 88

Total yang diterima : = Rp. 66.516.719,.Bahwa Penggugat menolak Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BatuBara tersebut, sebab tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yangterkait dengan hal tersebut.Bahwa ketidak sesuaian tersebut adalah terkait dengan penggunaan komponenupah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan juga tidakdiakomodirnya oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara hak Penggugatsebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor

JAMSOSTEK (Persero) atau BPJUS Ketenagakerjaan CabangKisaran.Bahwa ketentuan mengenai Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah diaturdalam Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang JaminanSosial Tenaga Kerja.Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang JaminanSosial Tenaga Kerja menyatakan :Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam undangundang ini meliputi :a. Jaminan Kecelakaan Kerja;Halaman 14Putusan Nomor 88/Pdt. SusPHI/2017/PN.Mdnb.

Pemutusan hubungan kerja) kepada DPC SBSI1992 Kota Medan, selanjutnya DPC SBSI 1992 Kota Medan memprosesdengan mengadukan perkara pemutusan hubungan kerja tersebut kepadaDinas Sosial dan Tenaga Kerja ;10.Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2014 telah ada pertemuan Bipartit antarapihak Serikat SBSI 1992 dengan pihak Manajemen PT.

Bukti T 6 : Foto copy Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan PT.Sumatera Beton Mandiri yang diterbitkan Dinas Tenaga KerjaDan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara , No. 1066/DTKTR/2014, tanggal 11 Maret 2014;7.

Bukti T 7 : Foto copy Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiPropinsi Sumatera Utara , No.5186/DTKTR/SU/2014, tanggal21 April 2014;Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya pihakTergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Edy Subandi danRiandi yang disumpah menurut agama serta keyakinannya, menerangkan dipersidangan sebagai berikut :1.

Bahwa tidak terdapat bukti adanya perhitungan tentang hak cuti paraPenggugat dari pegawai Pengawas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaMedan;6. Bahwa benar terdapat bukti tentang perubahan nama Perusahaan dari PT.Sinar Beton Abadi menjadi PT. Sumatera Beton mandiri, yang padapokoknya tidak mengurangi hak hak para Penggugat termasuk masa kerjapara Penggugat;7.

Sumatera Beton Mandiri Pasal 26 ayat 2 yangtelah didaftar di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi SumateraUtara tanggal 11 Maret 2014;Menimbang, bahwa selain daripada itu tindakan Tergugat juga sangatbertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) dan (3) jo Pasal 152 UU No.13.

lima ribu rupiah) tiapkepingnya dengan keuntungan tiap kepingnya adalah Rp11.000,00 (sebelasribu rupiah) dan untuk 30 paket klip kecil yang masingmasing isinya 7 butirdengan jumlah keseluruhan 210 butir obat jenis Dextromerthopan belum adalaku terjual ;Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis Dextromethopan tersebuttidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian khusus dibidang farmasisebagaimana dimaksud dalam Permenkes RI Nomor 889/Menkes/Per/V/201 1tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga

RtaBahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasian adalahtenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian ;Bahwa tidak semua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanpamemiliki keahlian dan kewenangan, syarat dan ketentuan tenagakefarmasian sudah diatur dalam Permenkes RI Nomor889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin TenagaKerja Kefarmasian ;Bahwa sediaan farmasi

Bahwa yang berwenangmelakukan pekerjaan kerfarmasian adalah tenaga kefarmasian, sedangkantenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Bahwa tidaksemua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanpa memiliki keahliandan kewenangan, syarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diaturdalam Permenkes RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi IzinPraktik dan Izin Tenaga Kerja Kefarmasian ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurutpendapat Majelis Hakim, terdakwa telah dengan sengaja tanpa keahliandalam bidang kefarmasian menjual obat Dextromethopan dan obatCarnophen tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan

Dalam hal ini yang memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalahapoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pada Pasal 196 titik beratnya padaHalaman 19 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2016/PN.

Bahwa hubungan hukum/hubungan kerja bagi Para Penggugat denganTergugat berlaku dan diatur berdasarkan ketentuanketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan KeputusanMenteri Tenaga kerja RI Nomor 100 Tahun 2004;8. Bahwa syarat kerja yang dibuat oleh perusahaan PT.

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur apakah mengenai pemutusanhubungan kerja atas dasar Perjanjian Kerja Waktu tertentu selanjutnyadisebut PKWT atau mengenai penyediaan tenaga kerja atau biasadisebut outsourcing;b.

Bahwa apabila Penggugat mengajukan gugatan tentang PenyediaTenaga Kerja, maka gugatan Penggugat kurang pihak yaitu PerusahaanPenyediaan Jasa Tenaga Kerja harus digugat sebagai Tergugat apakahsebagai Tergugat dan Perusahaan Tergugat sebagai Tergugat II atausebaliknya;Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 491 K/Pdt.SusPHI/2016c.

Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam butir 13, 14 dan 15 gugatanmengenai Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja yang bekerja samadengan Perusahaan Tergugat tidak jelas perusahaan apa, dimana danbentuk Perjanjian Penyedia Jasa Tenaga Kerja dengan Penggugat;d.

Simba Indosnack Makmur selaku Termohon Kasasi/semulaTergugat telah diperiksa oleh Dinas Pengawas Tenaga Kerja KabupatenBogor, pemeriksaan tersebut terkait permasalahan status hubungankerja (PKWT) dan penggunaan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja(outsourcing) di PT. Simba Indosnack Makmur;.

Alias ENCON Bin SUKRI (Alm) bersamasama denganterdakwa Il SUHANDA Alias OONG Bin RUMSA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013sekira pukul 22.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan bulan Desember 2013bertempat didepan warung saksi RUSMAN tepatnya di Dusun Karanganyar RT.05/03 DesaKarangpakuan, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan terangterangandan dengan tenaga

Unsur dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang ;3. Unsur yang mengakibatkan luka ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannyasebagai berikut:Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

tersebut dapat dikualifkasi sebagai penganiayaan. syarat terbuka initidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan tetapi juga meliputi tenaga bersama, sehingga parapelaku tidak perlu terlihat, hanya tindakan kekerasan saja yang harus tampak;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah kekerasandilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengatakan tenaga bersama kekerasan harusdilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.

OONG telah melakukan kekerasan, atau telahmenggunakan tenaga, atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan secara tidak sah yang dilakukanolehnya dengan tenaga bersama dan dilakukan dengan menggunakan tangan yang dikepalkan kepadakorban WAHYUDIN Als. SUDRA. Dan kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa Il.ditempat yang terbuka untuk umum atau dapat dilihat oleh publik yaitu didepan sebuah warung miliksaksi UMAN Als. RUSMAN dan WARNASIH Als.

ONONG sehingga dengan demikian maka unsurdengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orangtelah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;Ad.3.

Asna Muchsin (P.6).Potokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaGorontalo nomor 460/Sosnaker/VIII/739/2013 tanggal 30 Agustus2013 tentang Permohonan Izin Pengangkatan Anak Antar WargaNegara Indonesia (P7).Potokopi Laporan Sosial Calon Anak Angkat Nomor 463/Sosnaker/738/VIUI/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat olehpetugas pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo (P.8).Asli Surat Hasil Kunjungan Pertama ke rumah Calon Orang TuaAngkat (COTA) yang dibuat oleh petugas pada

bukti surat bertanda P.6 menerangkan peristiwapenyerahan anak kelima dari Mohamad Hunowu dan Hasania Abdullah kepadaDjamaludin Ahmad dan Asna Muchsin, bukti mana telah dibuat sesuai denganmaksud Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang PersyaratanPengangkatan Anak, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa penyerahan anakbernama Fikran Hunowu dilaksanakan tanpa paksaan dan tekanan dari pihakmanapun;Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.7 berupa pemberian ijinoleh Dinas Sosial dan Tenaga

seorang anakbernama Fikran Hunowu Warga Negara Indonesia yang lahir di Gorontalo padatanggal 14 Maret tahun 2000, bukti mana telah dibuat oleh pejabat berwenang,sehingga memenuhi syarat sebagai akta otentik dan oleh karenanya DjamaludinAhmad (suami) dan Asna Muchsin (isteri) harus dinyatakan telah memperolehizin untuk mengangkat anak;Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.8 berupa laporan tentangkeadaan sosial dari Fikran Hunowu (Calon Anak Angkat) yang dibuat olehpetugas Dinas Sosial dan Tenaga

buktibukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka didapat fakta sebagaiberikut:e Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkatadalah suami isteri yang menikah secara sah dan keduanya beragamaIslam dan Warga Negara Indonesia.e Bahwa calon anak angkat bernama Fikran Hunowu, Warga NegaraIndonesia, beragama Islam, lahir di Gorontalo pada tanggal 14 Marettahun 2000 atau saat ini anak tersebut berumur 14 tahun.e Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin dari DinasSosial dan Tenaga

Gajah Sakti gunamembayar tenaga.82) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 November 2012 senilaiRp7.320.000,00 yang diterima oleh Yazid guna membayar tenaga YazidCs.83) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 November senilaiRp8.000.000,00 guna membayar P. Gun gajian tenaga.Hal. 24 dari 77 hal. Put.

Narmo guna membayar tenaga P.Narmo.89) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilaiRp4.000.000,00 guna membayar tenaga Yayit.90) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilaiRp4.000.000,00 yang diterima oleh Karyono guna membayar DP pasir /material P.

Narmo guna membayar tenaga P.Narmo.1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilaiRp4.000.000,00 guna membayar tenaga Yayit.1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilaiRp4.000.000,00 yang diterima oleh Karyono guna membayar DP pasir/ material P. Yono.1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilaiRp150.000,00 gunamembayar jaga malam.Hal. 38 dari 77 hal. Put.

Gunborong bis bilag kas bon.111) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2012 senilaiRp3.500.000,00 yang diterima oleh Yayit guna membayar pembayarantenaga Yayit Cs.112) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2012 senilaiRp2.500.000,00 yang diterima oleh Anton guna membayarpembayaran tenaga kajoran P. Supriyanto Cs.113) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2012 senilaiRp10.000.000,00 guna membayar pembayaran tenaga P.

Narmo guna membayar tenaga P.Narmo.1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilaiRp4.000.000,00 guna membayar tenaga Yayit.1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2012 senilaiRp4.000.000,00 yang diterima oleh Karyono guna membayar DP pasir/ material P.

Kerja(outsourcing company);Bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasional, Pemohon Bandingmenggunakan karyawan kontrak yang disediakan oleh PerusahaanPenyedia Tenaga Kerja.

Biayabiaya terkait dengan pembayaran atas jasaini, Pemohon Banding catatkan di dalam akun biaya Outsourced OtherCosts;Bahwa selama Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009,Pemohon Banding memiliki beberapa perjanjian kerja dengan beberapaPerusahaan Penyedia Tenaga Kerja. Secara garis besar, isi dari perjanjiantersebut mewajibkan Pemohon Banding untuk membayarkan biaya kepadaPerusahaan Penyedia Tenaga Kerja yang dapat dikelompokkan menjadidua kategori besar, yaitu:1.

Biaya inidibayarkan terlebih dahulu kepada Perusahaan Penyedia Tenaga Kerjauntuk kemudian diteruskan pembayarannya ke karyawankontrakHalaman 6 dari 34 halaman. Putusan Nomor 1142/B/PK/PJK/2016terkait. Komponen dari biaya ini antara lain berupa gaji, iuran jamsostek,upah lembur, tunjangan hari raya, bonus, dan uang insentif; dan2.

Biaya jasa manajemen (management fee) yang diperuntukkan untukmembayar jasa dari Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja itu sendiri;PPh Pasal 23 atas jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service)hanya terutang atas besarnya biaya manajemen yang dibayarkankepada Perusahaan Penyedia Tenaga KerjaBahwa berdasarkan angka 1 dan angka 2 huruf a dan Surat Edaran NomorSE53/PJ./2009, Direktur Jenderal Pajak memberikan penegasan sebagaiberikut:"1.

Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaranlain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yangdibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenagakenya yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak denganpengguna jasa."

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2005 Penggugat memohon pemerantaraanpada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo namun sebelum anjuranditerbitkan, Tergugat pada tanggal 11 Februari 2005 mengirimkan suratkepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo yang pada intinyamenawarkan pesangon 1 (satu) kali peraturan ;9. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2005 Dinas Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo menerbitkan anjuran No.567/567/404.3.9.4/2005 yangMENGANJURKAN :9.1. Pengusaha PT.

Bahwa terhadap anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tersebut11.sebanyak 58 orang pekerja telah menyetujui isi anjuran dan telah menerimahakhak uang pesangon 1 (satu) kali peraturan kecuali upah sejak bulanSeptember 2004 sampai dengan bulan Januari 2005.

Anang Wijayanto dkk (69orang) sisanya tinggal 11 orang untuk selanjutnya kami menyatakanpeningkatan ke P4 Pusat;Bahwa pada tanggal 20 Maret 2006 akibat berkasberkas hilang di P4 PusatJakarta di mana dahulu penyelesaian permasalahan telah dikirimkan padatanggal 25 Pebruari 2005 oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjokembali mengirimkan surat kepada Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat (P4P) di Jakarta dengan melampirkan berkasberkaspekerja Sdr.

Anang Wijayanto dkk sebanyak 11 (sebelas) orang untukselanjutnya agar diselesaikan sesuai dengan mekanisme/prosedurperundangundangan yang berlaku ;12.Bahwa meskipun Tergugat dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjotelah menyerahkan permasalahan tersebut kepada Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan (P4P) di Jakarta akan tetapi sampai berlakunyaUndangUndang No. 02 Tahun 2004 tentang PPHI perkara tersebut belumdiputus P4 Pusat sehingga berdasarkan petunjuk tehnis pelaksanaan UUNo.02 Tahun 2004

Dan mengingat pulaberkasberkas yang dikirimkan hilang di P4 Pusat Jakarta, maka padatanggal 20 Maret 2006 Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo kembali mengirimkanberkasberkas tersebut, sehingga dengan sendirinya upah dibayarkansampai dengan bulan Maret 2006, kemudian oleh karena gugatan diajukanHal. 18 dari 24 hal. Put.

Kerja (PerusahaanOutsourcing), berdasarkan Kontrak Kerja (Perjanjian Kerja WaktuTertentu/PK WT);2 Bahwa Tergugat I sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerjamenerima pekerjaan dari PT.

Geo Link Nusantara (Tergugat II)berdasarkan Perjanjian Penyedia Jasa Tenaga Kerja REF.NO. : GLNMMS/LOA/096/VIII/2008 tertanggal 1 Agustus 2008 dan Tergugat IImendapat pekerjaan dari PT.

Tergugat III seyogyanya tidak memberikanpekerjaan kepada Kontraktor yang tidak taat dan patuh pada hukum yangberlaku;Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II sama sekali tidakmenunjukan itikad baik dan kepedulian terhadap hakhak normatif sertaperlindungan terhadap Penggugat sebagaimana secara tegas diamanatkandalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUIX/2011, tanggal17 Januari 2012 tentang Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing).

Sebagaimana diketahuidari isi gugatan a quo, inti perselisihan ini adalah timbuldari pelaksanaan perjanjian kerja antara Penggugat denganTergugat I dalam rangka pengadaan jasa tenaga kerjakepada Tergugat II. Tergugat HI tidak dalam posisimaupun kapasitas apapun dalam pelaksanaan perjanjiankerja dimaksud.

Mulya Mandiri Sontosa danpekerja, maka segala hak dan kewajiban kedua belah pihak telah berakhir";9 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halamam 57 alenia3 sampai dengan halaman 58 alenia 1 berpendapat, Tergugat I (PT.Mulya Mandiri Sontosa ) merupakan perusahaan penyedia jasa( Perusahaan Outsousing) kedudukan Tergugat sebatas pencari kerja yangbersifat administrative adapun untuk perekrutan tenaga kerja yangmengatur penempatan tenaga kerja, besarnya upah, peraturan kerja,pakaian seragam

., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:DASAR GUGATAN1.Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasitripartit Dinas Tenaga Kerja sebagaimana disyaratkan oleh UU Nomor 2tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industialyakni dikeluarkannya nota Anjuran tertanggal 4 Januari 2017.Bahwa setelah mendapatkan anjuran dari mediator Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kota Bandung tersebut diatas PENGGUGAT MenerimaAnjuran yang dimaksud dan juga telah menyampaikan jawaban secararesmi.Bahwa

dalam hal anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja sesuai denganpoint (1),(2) tersebut diatas TERGUGAT Menerima anjuran, olehkarenanya perusahaan tidak memberikan tanggapan atas anjuran yangdikeluarkan dan selanjutnya Pihak Mediator Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kota Bandung mengeluarkan Risalah agar perselisihan inidilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.Bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan adanyaPemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan olehTERGUGAT sama sekali tidak

Demi Hukumsebagaimanadiaturdalam pasal115 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003;Bahwa TERGUGAT tidak melakukan scorsing dan tidak membayarupah PENGGUGAT selama dalam proses perselisihan telahbertentangan dengan pasa 155 ayat (8) UU No.13 Tahun 2003;Bahwa tindakan TERGUGAT melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK ) dengan tidak membayar pesangon sangatbertentangandengan pasal 156 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003;Bahwa oleh karenanya secara bipartite tidak bisa diselesaikan makaPENGGUGAT mendaftar kepada Dinas Tenaga

Kerja PemerintahKota Bandung sebagaimana ketentuan UU No.2 Tahun 2004;Bahwa Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung serta MediatorDinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah mengeluarkan AnjuranNomor : 567/078 Disnaker tanggal 4 Januari 2018 yang isinyasebagai berikut:MENGANJURKANAgar pihak pengusaha PT.

Bahwadalil Penggugat pada poin 10 dan 11 mengenai adanya anjuran danKepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung adalah tidak mutlak,karena bersifat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tidakmengikat demikian juga segala bentuk rekomendasi ataupun keterangantertulis mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung (Disnaker) yangmana mediator tersebut sifatnya hanya anjuran belaka yang tidak mengikatpara pihak baik pemberi kerja maupun pekerja serta anjuran tersebut bukanmerupakan syarat

sambil Terdakwa mengarahkan tangannya yang terbuka dengan tenaga kearah muka Korban danmengenai kepala dibagian muka kiri Korban, atas hal tersebut karena kesal Korban membantingkanpiring makannya diatas meja, melihat hal tersebut lalu Terdakwa mengarahkan tangannya yangterbuka dengan tenaga kearah muka Korban dan mengenai kepala dibagian muka kanan Korban laluTerdakwa memegang dagu Korban setelah itu Terdakwa menarik tangan Korban menuju kamar dansetelah Korban didalam kamar kemudian Terdakwa mengarahkan

Kabupaten Pandeglang, Korban sedang makan didepanHalaman 5 dari 22 Halaman6televisi, tibatiba datang Terdakwa dan berkata kepada Korban : "Dasar anak gak bener, gak punyabapak, gak pernah diakuin sama bapaknya" lalu Korban jawab : "Walaupun gak diakuin kalo bapakinget ma anakmah pulang, daripada kamu punya anak dua, cewe dibanyakin, nyadar udahmah kamupengangguran, sukanya maen cewe aja", kemudian Terdakwa berkata : "Ngomong apa kamu tadi Tsambil Terdakwa mengarahkan tangannya yang terbuka dengan tenaga

kearah muka Korban danmengenai kepala dibagian muka kiri Korban, atas hal tersebut karena kesal Korban membantingkanpiring makannya diatas meja, melihat hal tersebut lalu Terdakwa mengarahkan tangannya yangterbuka dengan tenaga kearah muka Korban dan mengenai kepala dibagian muka kanan Korban laluTerdakwa memegang dagu Korban setelah itu Terdakwa menarik tangan Korban menuju kamar dansetelah Korban didalam kamar kemudian Terdakwa mengarahkan tangannya yang terbuka dengantenaga kearah muka Korban

Sobang Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang, Korban sedang makan didepantelevisi, tibatiba datang Terdakwa dan berkata kepada Korban : "Dasar anak gak bener, gak punyabapak, gak pernah diakuin sama bapaknya" lalu Korban jawab : "Walaupun gak diakuin kalo bapakinget ma anakmah pulang, daripada kamu punya anak dua, cewe dibanyakin, nyadar udahmah kamupengangguran, sukanya maen cewe aja", kemudian Terdakwa berkata : "Ngomong apa kamu tadi Tsambil Terdakwa mengarahkan tangannya yang terbuka dengan tenaga

Dan oleh karenanya padatanggal 9 Juni 2011, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mencatatkanpendaftaran perselisihan PHK ini pada Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi DKI Jakarta ("Disnakertrans DKI Jakarta") untuk selanjutnyamelakukan perundingan Tripartit;10.Dan hasil perundingan Tripartit di Disnakertrans DKI Jakarta telahmengeluarkan Anjuran Nomor 113/ANJ/D/IX/2011 tertanggal 22 September2011, yang pada pokoknya Mediator Hubungan Industrial pada anjurannyatersebut menyatakan sebagai berikut:

Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran ini, makapara pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DK Jakarta;11.Bahwa tanggapan Penggugat atas Anjuran Nomor 113/ANJ/D/IX/2011tertanggal 22 September 2011 dari Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiDKI Jakarta tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima anjurantersebut

Nomor 112 K/Pdt.SusPHI/20132011 tertanggal 22 September 2011 dan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi DKI Jakarta bahwa Pemohon Kasasi di PHK sepihak olehTermohon Kasasi dengan formulasi dan dasar/tanpa kesalahan;Terbukti Di Persidangan Bahwa Pemohon Kasasi Adalah Pekerja Yang CukupLama Bekerja Di Perusahaan Termohon Kasasi Dan Bekerja Cukup LamaSesuai Perintah Atasan Justru Dari Keterangan SaksiSaksi Termohon Kasasi;18.Bahwa dari keterangan saksi Termohon Kasasi menunjukkan jawabanyang menyatakan

kerja yang diamanatkan sesuai dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 1992, yaitu bahwa selama 11 tahun bekerja TermohonKasasi dan Pemohon Kasasi tidak ikut serta di dalam program jaminansosial tenaga kerja;24.Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992, jaminan sosialtenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuksantunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yanghilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaanyang dialami oleh tenaga

kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,bersalin, hari tua dan meninggal dunia;25.Dan undangundang juga mengamanatkan Pengusaha dan Tenaga Kerjawajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja, tetapi hinggagugatan a quo diajukan, Pengusaha/Tergugat tidak pernah menyerahkandan atau memberikan yang sudah layak dan sepantasnya diterima olehPekerja/Penggugat;Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Hal Pemutusan Hubungan Kerja/"PHK" Antara Pemohon Kasasi Dengan Termohon Kasasi Telah MelaluiMekanisme