SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02287/NKEB/WPJ.19/2016tanggal 16 Juni 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak nomor: 00073/106/15/051/15 tanggal 30 November 2015 MasaPajak Mei 2015 atas nama PT Dirgantara Indonesia (Persero), NPWP:01.002.132.7051.000, beralamat di Jalan Pajajaran No. 154, HuseinSastranegara Cicendo Kota Bandung 40174, Jawa Barat, sehinggaperhitungan pajak yang masih harus dibayar

menjadi sebagai berikut:Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar USD 0.00Sanksi Administrasi USD 0.00Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar USD 0.00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 15 Mei 2017 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan

Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP02287/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 16 Juni 2016, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Mei2015 Nomor: 00073/106/15/051/15 tanggal 30 November 2015, atas namaPenggugat, NPWP: 01.002.132.7051.000, sehingga pajak yang masihharus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar USD 0,00; dengan perincian sebagai berikut:USAngsuran Pajak

/Pokok Pajak yang harus dibayar D 0.00USSanksi Administrasi 5 0.00; ; USJumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar . 0.00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman 5 dari 7 halaman.

sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP3042/WPJ.07/2015 tanggal16 September 2015 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00065/406/12/056/14 tanggal 26Juni 2014 Tahun Pajak 2012, atas nama : PT Best Denki Indonesia, NPWP02.414.508.8056.000, beralamat di Jalan Asia Afrika Lot.19 Senayan CityLt.4 Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan pajak yangmasih harus (lebih) dibayar

Putusan Nomor 31/B/PK/Pjk/2019Penghasilan Neto /(Rugi) Rp (8.513.643,647,00) Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp (8.613.643,647,00)Pajak Terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 498.188.635,00PPh yang kurang / (lebih) dibayar Rp (498.188,635,00)Sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 0,00 Jumlah Pajak yang Masih Harus/(Lebih)Dibayar Rp (498.188.635,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Februari 2018,kemudian terhadapnya

PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP3042/WPJ.07/2015 tanggal 16 September 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00065/406/12/056/14tanggal 26 Juni 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP02.414.508.8056.000, sehingga pajak yang lebin dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp498.188.635,00; dengan perincian sebagai berikut : Penghasilan

Netto Rp 8.513.643.647,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 8.513.643.647,00Pajak Terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 498.188.635,00PPh yang kurang / (lebih) dibayar (Rp 498.188.635,00)Sanksi Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0,00Jumlah Pajak yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar (Rp 498.188.635,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa

Pembelian sebesar USD 38.664,20 ini tercatat di buku besarPembelian & Hutang Dagang PT XXX, dan hutang tersebut dibayar pada tanggal 11September 2012 melalui Aplikasi Transfer Bank UOB Buana sebesar USD 38.664,20.Sehingga penetapan Notul Nilai Pabean menjadi CIF USD43.618,30 tidak sesuai denganNilai Transalcsi Pemohon Banding sebenarnya yaitu CNF USD38.664,20;bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP6976/KPU.01/2012 tanggal 13Desember 2012, berdasarkan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan nilai

tempat penjualan kembali barang yangbersangkutan;3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;c. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksiatau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutantidak dapat ditentukan nilai pabeannya;d. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yangharus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapatditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar

atau yang seharusnya dibayar;dane. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang;bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01September 2010, nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan untuk menetapkannilai pabean apabila:a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untukdiekspor ke Daerah Pabean;b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima danditetapkan

sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal7;c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap hargayang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh datayang obyektif dan terukur, dan/atau;d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yangobyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratanpemberitahuan nilai transaksi;bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi barang impor tidak dapatdigunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu

Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 364398 tanggal 10 September 2012sebesar CIF USD38,664.20 adalah benar, sesuai Invoice No.BT12E72683 tanggal 23Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Zhejiang Zhuri hnp&Exp Co., Ltd. diasuransikantanggal 26 Agustus 2012 sebesar USD38.664,20 CNF Jakarta pada perusahaan asuransidalam negeri PT Asuransi Buana Independent dengan Polis Nomor: D10103021205 120.Pembelian sebesar USD 38.664,20 ini tercatat di buku besar Pembelian & Hutang DagangPT XXX, dan hutang tersebut dibayar

adalah karenaharga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 197111 tanggal 16 Juni 2010 tidakdapat ditetapbkan dengan metode , sehingga nilai pabean ditetapbkan berdasarkanMetode II sampai dengan Metode VI sesuai hirarki penggunaannya;bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Keberatan a quo huruf g Terbandingmengatakan dokumen pendukung nilai transaksi menunjukkan ketidaksesuaian datadan belum memadai untuk membuktikan kebenaran bahwa harga yangdiberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar

berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen yang disampaikan PemohonBanding dapat diyakini kebenaran nilai transaksi yang dilaporkan oleh PemohonBanding;bahwa Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :690/KMK.05/ 1996 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk,menyatakan :Nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang imporyang bersangkutan.Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga yang sebenarnyadibayar atau yang seharusnya dibayar

Bea Masuk,menyatakan :Nilai Transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dalam hal:terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap jualbeli atauharga barang impor yang mempengaruhi harga barang yang bersangkutan;terdapat bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh importir atas penjualan,pemanfaatan atau pemakaian barang impor, kemudian disampaikan secaralangsung atau tidak langsung kepada eksportir yang tidak ditambahkan pada hargayang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar

;bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2006 disebutkan Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk adalah Nilai Transaksidari barang bersangkutan;bahwa dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2006 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nilai transaksi adalah hargayang sebenarnya dibayar atau seharusnya

dibayar oleh pembeli kepada penjual atasbarang yang dijual untuk diekspor ke Daerah pabean ditambah dengan...

18Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2012 Nomor 00037/207/12/105/15 tanggal 10 April 2015 atas nama KNSDistrik Aceh Timur Kerja Sama Operasi (KSO), NPWP02.888.108.4105.000, beralamat di Jalan Garuda, Pondok Kelapa, Langsa24451, sehingga perhitungan pajak terutang menjadi sebagai berikut:No URAIAN JUMLAH (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 0,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

0.00sendirib Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 8.332.449.781,00(8.332.449.781,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke 8.332.449.781,00 a c Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) 3 Masa Pajak berikutnya4 PPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) 0,005 Sanksi administrasi : 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

Lagi pulaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanyamenyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) sertamenyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkandalildalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehinggapajak masukan yang telah dibayar tetap dapat dikredikan danolehkarenanya koreksi Terbanding (Ssekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana

Putusan Nomor 3203/B/PK/Pjk/2018Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Penghitungan PPN Kurang Bayar : Rpa Pajak Keluaran yang harus Rp 0.00dipungut/dibayar sendirib Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 8.332.449.781,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar Rp (8.332.449.781,00CcK ois Pajak dah Relebihan Pajak yang suda pdikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 6.992.449. 751,004

PPN yang Kurang dibayar (2.e + 3.c) Rp 0,005 Sanksi administrasi : Rp 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0.00(4+5.h)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari

Jenderal Pajak Nomor: KEP00045/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 28Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012Nomor: 00010/507/11/043/16 tanggal 25 Januari 2016, atas nama: PT.Eramas Persada Energy, NPWP: 31.340.273.7043.000, beralamat di BukitGading Raya Blok E Nomor: 1, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri Rp0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 9.347.326.339,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 9.347.326.339,00)Kelebihan pajak yang sudahdikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 9.347.326.339,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/(Lebih) Dibayar Rp0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Oktober 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan

PLN (Persero) PembangkitanSumatera Bagian Selatan untuk Masa Mei 2012 merupakan hasilpenyerahan Barang Kena Pajak (Pembangkit Listrik) yang dikenakanPPN dan PPN Masukan yang telah dibayar oleh Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp9.347.326.339,00;dapat dikreditkan pada Masa Mei 2012, sehingga koreksi Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki landas pijakhukum dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak

Putusan Nomor 3675/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 9.347.326.339,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 9.347.326.339,00)Kelebihan pajak yang sudahdikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 9.347.326.339,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang/(Lebih) Dibayar Rp0,00Menimbang

Jumlah PPN kurang(Lebih) dibayar (3.202.814.947) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 November 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut094571.16/2012/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 15 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1267/WPJ.07/2015 tanggal 14 April 2015, tentang keberatan

Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat (10210),sehingga besarnya PPN Masa Pajak September 2012 yang terutang dihitungkembali sebagaimana perhitungan sebagai berikut:; Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak PPN 26.774.89Pajak Keluaran 1.991.21Kredit Pajak Pajak Masukan 6.925.229 Lainlain Jumlah Pajak diperhitungkan Gel o227Jumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih)Bayar (5.334.003.Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya 5.462.88PPN yang kurang/(lebih)dibayar 126.08Sanksi Administrasi Bunga Pasal

13 ayat (2) UndangUndang KUP Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP 128.88 Jumlah Sanksi Administrasi 128.883.Jumlah PPN yang masih harus dibayar 257.76 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Februari 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 25 April 2018, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp257.766.168,00; dengan perinciansebagai berikut : Uraian

Putusan Nomor 1563/B/PK/Pjk/2019 Pajak Masukan 6.925.222.413 Lainlain Jumlah Pajak diperhitungkan 6.925.222.413Jumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar (5.334.003.223)Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya 5.462.886.307 128.883.084PPN yang kurang/(lebih) dibayar Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang 128.883.084 KUP Jumlah Sanksi Administrasi 128.883.084Jumlah PPN yang masih harus dibayar 257./66.168 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 3 9) Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13 A KUPe. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d) 6.

Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 November 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.105691.25/2010/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 26 Juli 2018 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00574/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21April 2016, tentang Keberatan Pemohon Banding

Putusan Nomor 1836/B/PK/Pjk/2019Jalan Jenderal Sudirman Kavling 24, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920,sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) Rp 232.589.665.869,00PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang Rp 6.989.541.452,00Kredit Pajak Rp 6.627.467.967,00Pajak yang kurang dibayar Rp 362.073.485,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 173.795.272,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 535.868.757,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir

Putusan Nomor 1836/B/PK/Pjk/2019Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp535.868.757,00, dengan perincian sebagai berikut:PPh Final Pasal 4 ayat (2) Rp 232.589.665.869,00PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang Rp 6.989.541.452,00Kredit Pajak Rp 6.627.467.967,00Pajak yang kurang

dibayar Rp 362.073.485,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 173.795.272,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 535.868.757,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Nihil 2. Meminta kepada Termohon Banding untuk mengembalikan kelebihanpembayaran pajak sejumlah Rp12.024.270.305 dan memberikanimbalan bunga kepada Pemohon Banding sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku;3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain terhadapSKPKB PPN Nomor 00004/277/05/081/12 tanggal 28 Desember 2012Masa Pajak Januari s.d.

PPN Keluaran yang harus dipunggut/dibayar sendiri 538.030.8323. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 350.587.7144. PPN yang kurang dibayar (23) 187.443.1185. Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP 89.972.697Jumlah sanksi administrasi 89.972.6976.

Jumlah pajak yang masih harus dibayar (4+5) 277.415.815 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 13 Juli 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Juli2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp277.415.815,00; dengan perincian sebagai berikut: No.

PPN Keluaran yang harus dipunggut/dibayar sendiri 538.030.8323. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 350.587.7144. PPN yang kurang dibayar (23) 187.443.11185.

tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.22718/PP/M.VII/16/2010, tanggal 18 Maret 2010, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 575/B/PK/Pjk/2021 Sanksi Kenaikan 0Jumlah PPN ymh/(Lebih) dibayar (55.607.371.274,00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 Mei 2009;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.22718/PP/M.VII/16/2010, tanggal 18 Maret 2010, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP499/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 25November

Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, sehingga jumlahPajak Pertambahan Nilai terutang untuk Masa Pajak April 2008 dihitungmenjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp. 823.107.455.477,00Pajak Keluaran Rp. 29.157.885.613,00Pajak Masukan cfm Keputusan Rp.84.728.767.664,00Koreksi Dibatalkan Rp. 36.489.223.00Pajak Masukan cfm Majelis Rp. 84.765.256.887,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp. 55.607.371.274,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 0,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp. 55.607.371.274,00

alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP499/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 25 November2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2008 Nomor:00035/407/08/092/08 tanggal 31 Juli 2008 atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.001.855.4092.000; sehingga pajak yang lebih dibayar

Putusan Nomor 575/B/PK/Pjk/2021Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp55.607.371.274,00; dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 823.107.455.477,00Pajak Keluaran Rp 29.157.885.613,00Pajak Masukan cfm Keputusan Rp 84.728.767.664,00Koreksi Dibatalkan Rp 36.489.223.00Pajak Masukan cfm Majelis Rp 84.765.256.887,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 55.607.371.274,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp

Putusan Nomor 2011/B/PK/Pjk/2018 Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.113.626.772,00Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp 111.362.677,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 111.362.677,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp 0,00Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi 13 ayat (2) KUP Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar Rp 0,00 Atau, apabila Majelis Hakim

Putusan Nomor 201 1/B/PK/Pjk/2018 Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 111.362.677,00Dikurangi :Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 111.362.677,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 0,003 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya4 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 0,005 Sanksi administrasi :6 Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11

Putusan Nomor 201 1/B/PK/Pjk/2018(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011Nomor 00083/207/11/007/14 tanggal 15 September 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.870.955.0007.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahanyang PPNnya harus dipungut sendiri Masa Pajak April 2011 sebesarRp149.500.000,00

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:No Uraian1

Putusan Nomor 1273/B/PK/Pjk/2018Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 361.562.946.813,00 Jumlah PPN kurang/(lebih) dibayar Rp 51.379.738,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00Jumlah PPN yang kurang dibayar R p51.379.738,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP R p24.662.274,00Jumlah yang masih harus dibayar R p76.042.012,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Februari 2017,kemudian

Putusan Nomor 1273/B/PK/Pjk/2018mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP93/WPJ.19/2016 tanggal 12 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011Nomor: 00101/207/11/093/14 tanggal 7 November 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.718.327.8093.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp/76.042.012,00; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan

UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP754/PJ./2001;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp76.042.012,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri Rp 3.616.143.266.865,00Penyerahan yg PPNnya dipungut oleh Pemungut Rp 35.000.000,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak R p3.616.178.266.865,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri R p361.614.326.551,00Dikurangi:Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan R p361.614.326.551,00Jumlah PPN kurang/(lebih) dibayar Rp51.379.738,00Kelebinan Pajak yang sudah dikompensasikan

ke Masa Pajak berikutnya Rp0,00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp51.379.738,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp24.662.274,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp76.042.012,00Halaman 6 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 63/B/PK/Pjk/2021sehingga jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar seharusnya dihitungdengan perhitungan sebagai berikut: No. Keterangan cfm.

Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 36.061.225.793,002 PPh Pasal 26 yang terutang Rp 21.449.004,003 Kredit Pajak Rp 21.449.004,004 Pajak yang tidak / kurang dibayar Rp 5 Sanksi administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86151/PP/M.IIIA/13/2017, tanggal 24 Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah

Thamrin No.51, Menteng,Jakarta Pusat, dengan perhitungan sebagai berikut:DPP PPh Pasal 26 Rp36.061.225.793,00PPh terutang Rp 21.449.004,00Kredit Pajak Rp 21.449.004,00Pajak Penghasilan kurang/lebih dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00PPh yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembaliHalaman 5 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 63/B/PK/Pjk/2021menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: DPP PPh Pasal 26 Rp 36.061.225.793,00PPh terutang Rp 21.449.004,00Kredit Pajak Rp 2 1.449.004,00Pajak Penghasilan kurang/lebih dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00PPh yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus

Kompensasi kelebihan ke masa pajak... teeny pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+ 855.058.7174 Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 3 9) 5 Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13 A KUP e.

Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d) 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e) Bahwa demikian Permohonan Banding ini Pemohon Bandingsampaikan dan Pemohon Banding mengharapkan agar alasan danpenjelasan yang Pemohon Banding ajukan diatas dapat dijadikan bahanpertimbangan sebaikbaiknya berdasarkan prinsip keadilan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105687.25/2010/

Putusan Nomor 1891/B/PK/Pjk/2019Nomor 00030/240/10/053/15 tanggal 26 Januari 2015 Masa Pajak Juli 2010,atas nama BUT Shanghai Electric Group Co Ltd, NPWP:02.072.405.0053.000, beralamat di Tamara Center Lantai 19 Suite 1918,Jalan Jenderal Sudirman Kavling 24, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920,sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut : DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) Rp 104.120.332.642,00PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang Rp 3.123.663.009,00Kredit Pajak Rp 1.504.638.755,00Pajak

yang kurang dibayar Rp 1.619.024.254,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 177.131.642,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 2.396.155.896,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Agustus 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 2 November 2018, dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Rp 104.120.332.642,00PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang Rp 3.123.663.009,00Kredit Pajak Rp 1.504.638.755,00Pajak yang kurang dibayar Rp 1.619.024.254,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) VU KUP Rp 177.131.642,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp2.396.155.896,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena

Ahyar Alnam, STGaji yang belum dibayar sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulanFebruari 2015, yakni 8 (delapan) bulan;Gaji/Upah pokok bersih perbulan : Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah);Jumlah gaji yang belum dibayar : 8 bulan X Rp100.000.000,00 =Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);b.

,Gaji yang belum dibayar sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulanFebruari 2015, yakni 8 (delapan) bulan;Gaji/Upah pokok bersih perbulan : Rp15.000.000,00 (lima belas jutarupiah);Jumlah gaji yang belum dibayar : 8 bulan X Rp15.000.000,00 =Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);e.

,Gaji yang belum dibayar sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulanFebruari 2015, yakni 8 (delapan) bulan;Gaji/Upah pokok bersih perbulan : Rp40.000.000,00 (empat puluhjuta rupiah);Jumlah gaji yang belum dibayar : 8 bulan X Rp40.000.000,00 =Rp320.000.000,00 (tiga ratus duapuluh juta rupiah);g. Nama Pekerja: RR.

Tessy MeytasariGaji yang belum dibayar sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulanFebruari 2015, yakni 8 (delapan) bulan;Gaji/Upah pokok bersih perbulan : Rp50.000.000,00 (lima puluh jutaperbulan);Jumlah gaji yang belum dibayar : 8 bulan X Rp50.000.000,00 =Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);h.

Nama Pekerja: Yulius Fredy WibisonoGaji yang belum dibayar sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulanFebruari 2015, yakni 8 (delapan) bulan;Gaji/Upah pokok bersih perbulan : Rp75.000.000,00 (tujuh puluhlima juta rupiah);Jumlah gaji yang belum dibayar : 8 bulan X Rp75.000.000,00 =Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);4.

pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan untuk mengabulkansebagian banding Pemohon Banding sehingga PPN Masa Pajak Maret 2006 atas nama Pemohon Bandingditetapkan sebagai berikut:Perhitungan PPN Masa Maret 2006 sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp. 25.124.911.526.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Rp. 181.305.620.402.Jumlah Penyerahan Rp. 206.430.531.928.Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp. 18.130.562.040.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 18.027.951 PPN Kurang (lebih) dibayar

Rp. 102.610.377.Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp. 10.806.620.PPN Kurang dibayar Rp. 113.416.997.Sanksi Administrasi : Pasal 13 (2) Rp. 49.252.980.Pasal 13 (3) Rp. 1 20.PPN yang masih (lebih) kurang dibayar Rp. 173.476.597.Mbhgiagegtundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan Perundangundanganlainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Mvfartyakdmn mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak

Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Maret 2006 Nomor: 00005/207/06/092/09 tanggal 18 Mei2009 atas Nama: PT XXX, sehingga besarnya PPN Masa Pajak Maret 2006 ditetapkan denganperhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp. 25.124.911.526.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Rp. 181.305.620.402.Jumlah Penyerahan Rp. 206.430.531.928.Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp. 18.130.562.040.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 18.027.951 PPN Kurang (lebih) dibayar

Rp. 102.610.377.Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp. 10.806.620.PPN Kurang dibayar Rp. 113.416.997.Sanksi Administrasi : Pasal 13 (2) Rp. 49.252.980.Pasal 13 (3) Rp. 1 20.PPN yang masih (lebih) kurang dibayar Rp. 173.476.597.Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis V Pengadilan Pajak, dengan susunanMajelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:I Gusti Ngurah Mayun Winangun, SH, LLM sebagai Hakim Ketua,Drs.

Afam dengan mengirimSMS nomor pasangan togel yang keluar ke Handphone milik terdakwa,maka jika sesuai dengan pasangan dari pemasang, pemasang yangberuntung akan mendapatkan keuntungan yang apabila 2 (dua) angka yangdipasang dengan uang pasangan Rp.1.000, (seribu rupiah) makakeuntungan yang dibayar sebesar Rp. 90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah),3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika4 (empat) angka yang dipasang oleh pemesan dan tepat pada saatdiumumkan maka

Afam dengan mengirimSMS nomor pasangan togel yang keluar ke Handphone milik terdakwa,maka jika sesuai dengan pasangan dari pemasang, pemasang yangberuntung akan mendapatkan keuntungan yang apabila 2 (dua) angka yangdipasang dengan uang pasangan Rp.1.000, (seribu rupiah) makakeuntungan yang dibayar sebesar Rp. 90.000, (sembilan puluh ribu rupiah),3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika4 (empat) angka yang dipasang oleh pemesan dan tepat pada saatdiumumkan maka

Afam dengan mengirim SMS nomor pasangan togelyang keluar ke Handphone milik terdakwa, maka jika sesuai denganpasangan dari pemasang, pemasang yang beruntung akanmendapatkan keuntungan yang apabila 2 (dua) angka yang dipasangdengan uang pasangan Rp.1.000, (seribu rupiah) maka keuntunganyang dibayar sebesar Rp. 90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga)angka dibayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika 4(empat) angka yang dipasang oleh pemesan dan tepat pada saatdiumumkan maka

ribu rupiah) kepada Penggugat;

4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang isi kios di Pasar Karya Nugraha, Kota Baubau tidak dapat dapat diterima;

5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian:

2. Menetapkan harta berupa sejumlah uang tersebut di bawah ini:

2.1. Uang pembayaran cicilan arisan di Pasar Karya Nugraha, Kota Baubau, yang telah dibayar

Oktober 2017) sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

2.2. Uang untuk proyek jalan setapak yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2.3. Uang pembayaran angsuran pinjaman gadai sepeda motor pada PT Pegadaian (Persero) Cabang CP Baubau yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan (April 2017 s.d.

oleh masingmasing pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidaksependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenaitu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat Rekonvensibahwa sejak April 2017 sampai dengan Maret 2018, cicilan arisan dibayar olehHal. 21 dari 31 hal.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masingmasingberhak seperduanya;Menimbang bahwa namun begitu tentang jumlah keseluruhan pinjamanyang harus dibayar dan angsuran pinjaman yang telah dibayar oleh PenggugatRekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T.5 (Jadwal Angsuran UntukNasabah), pada tanggal 03022017 La Haru (Tergugat Rekonvensi) menerimapinjaman gadai (produk KREASI) dari PT Pegadaian (Persero) Cabang CPBaubau, sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan

, yaitu sejak April 2017 sampai kini(Oktober 2017), selama 7 bulan yang telah dibayar oleh PenggugatRekonvensi, sedangkan dalil Penggugat Rekonvensi pada posita berikutnyayang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi yang membayar angsuranpinjaman sejak bulan pertama hingga 12 bulan ke depan atau total Rp9.000.000,00, ditolak;Menimbang bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat Rekonvensi yangbersesuaian dengan Bukti T.5, ternyata angsuran pinjaman gadai tersebut yangHal. 25 dari 31 hal.

Menetapkan harta berupa sejumlah uang tersebut di bawah ini:2.1.Uang pembayaran cicilan arisan di Pasar Karya Nugraha, Kota Baubau,yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan (April2017 s.d.

Oktober 2017) sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu jutarupiah);2.2.Uang untuk proyek jalan setapak yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensisebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);2.3.Uang pembayaran angsuran pinjaman gadai sepeda motor pada PTPegadaian (Persero) Cabang CP Baubau yang telah dibayar olehPenggugat Rekonvensi selama 7 bulan (April 2017 s.d.

sebesar 50% (lima puluh persen);Bahwa Keputusan Keberatan Pajak Penghasilan Pasal 26 menunjukkan pajakyang masih harus dibayar sebesar Rp5.779.542.651,00.

36.473.530,00Sanksi Administrasi 13.130.470,00PPh yang Kurang/(Lebih) Dibayar 49.604.000,00Objek PPh Pasal 26 ayat (4) (ab) 342.687 .568.300,00Koreksi Objek PPh Pasal 26 Lainnya 7.217.354.703,00Dasar Pengenaan Pajak 349.904.923.003,00PPh Pasal 26 Terutang 35.383.439.294,00Kredit Pajak 31.128.808.935,00PPh Pasal 26 yang Kurang / (Lebih) Dibayar 4.254.630.359,00Sanksi Administrasi 1.531.666.929,00Jumlah yang masih harus dibayar 5.786.297.288,00 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perhitungan Pajak

(18.907.537.045,00)Sanksi Administrasi 0,00PPh yang Kurang/(Lebih) Dibayar (18.907.537.045,00)Objek PPh Pasal 26 ayat (4) 298.484.877.600,00Halaman 8 dari 27 halaman.

Putusan Nomor 361/B/PK/PJK/2013PPh Pasal 26 ayat (4) terutang 29.848.487.760,00PPh Pasal 26 ayat (4) yang telah dibayar 30.223.777.795,00PPh Pasal 26 ayat (4) yang Kurang/(Lebih) Dibayar (375.290.035,00)Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding memohon agar Majelismengabulkan Surat Banding Pemohon sehingga perhitungan pajak yangseharusnya terutang diubah menjadi sesuai dengan perhitungan PemohonBanding sebagai berikut : Keterangan Jumlah (Rp)Objek PPh Pasal 26 ayat (4) 298.484.877.600,00Objek Pajak

PPh 26 Lainnya 7.217.354.703,00Total Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 305.702.232.303,00PPh Pasal 26 ayat (4) terutang 29.848.487.760,00Pajak PPh 26 Lainnya terutang 1.114.682.464,00Total Pajak Penghasilan Pasal 26 Terutang 30.963.170.224,00Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dibayar 31.128.808.935,00Pajak Penghasilan Kurang/(Lebih) Dibayar (165.638.711,00)Sanksi Administrasi 0,00Pajak Penghasilan Pasal 26 yang Kurang/(Lebih) Dibayar (165.638.711,00) Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan

Kemudian mereka para terdakwa mengadakan perjudian jenis koprokdengan cara para terdakwa menggelar alat koprok lalu menunggupemasang, apabila pemasang menaruh uang di angka koprok 1 sampai 6dan setelah mata dadu diguncang keluar angka sesuai tempat menaruhuang maka dibayar sesuai uang taruhan, jika pemasang menaruh uang Rp.5.000, (lima ribu rupiah) di angka 2, dan setelah diguncang mata dadukeluar angka 2 maka bandar membayar sesuai uang yang ditaruh yaitu Rp.5.000, (lima ribu rupiah). sedangkan

jika pemasang menaruh uang dilapakgambar binatang, jika diguncang dan mata dadu keluar gambar binatangsebagaimana pemasang menaruhkan uangnya maka dibayar 4 kali lipat dariuang taruhan, jika pemasang menaruh uang dilapak gambar binatang gajahsebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) setelah mata dadu diguncang dankeluar mata dadu gambar gajah, maka bandar membayar Rp. 20.000, (duapuluh ribu rupiah) sedangkan jika pemasang menaruhkan uangnya di lapakangka atau lapak binatang setelah mata dadu diguncang

Bahwa dapat Bahwa dapat saya jelaskan tanah lapang yang digunakanuntuk bermain judi tersebut memiliki penerangan berupa lampu dansenter yang tersambung dengan aki Bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi jenis koprok dengancara para terdakwa menggelar alat koprok lalu menunggu pemasang,apabila pemasang menaruh uang di angka koprok 1 sampai 6 dansetelah mata dadu diguncang keluar angka sesuai tempat menaruh uangmaka dibayar sesuai uang taruhan, jika pemasang menaruh uang Rp.5.000, (lima ribu