Pelelangan yangdilakukan oleh Kantor Lelang adalah atas permintaan PengadilanNegeri sehingga apa yang dilakukan Kantor Lelang adalah merupakanKeputusan sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan, karenannyatermasuk dalam pengertian Pasal 2 UndangUndang Nomor : 5 Tahun1986, 222222 222222 nn nnn nn nnn nnn nanan anne nn enn neeBahwa perselisihan yang timbul dalam gugatan ini, berawal dariadanya perbuatan penjualan jaminan hak tanggungan melalui lelangoleh PT.

Pelelangan yang dilakukanoleh Kantor Lelang adalah atas permintaan Pengadilan Negeri sehinggaapa yang dilakukan Kantor Lelang adalah merupakan Keputusan sebagaitindak lanjut dari Putusan Pengadilan, karenannya termasuk dalampengertian Pasal 2 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 ; Bahwa PT. BPR Hidup Arhagraha Salatiga adalah sebagai pihakpemegang hak tanggungan pertama atas Sertifikat Hak Milik No.1527/KalianQet; 222 nn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nnn cence nn nen ne nsBahwa PT.

Pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL Purwokerto adalah atas permintaanPengadilan Negeri Wonosobo, sehingga apa yang dilakukan KPKNLWonosobo adalah merupakan Keputusan sebagai tindak lanjut dari PutusanPengadilan, karenannya termasuk dalam pengertian Pasal 2 UndangUndangNomor : 5 Tahun 1986. 222222 nen nen nen ne nnn noneeHim. 13 dari 26 halaman Putusan Nomor :33/G/2020/PTUN.SMG.10.Bahwa jika ingin membatalkan Risalah Lelang, berarti harus membatalkanPenetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Wonosobo; 11

Pelelangan atas permintaan Pengadilan Negeri sehingga apa yangdilakukan Kantor Lelang adalah merupakan keputusan sebagai tindak lanjut dariPutusan Pengadilan karenanya termasuk dalam Pengertian Pasal 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986. 222202 oon nc nn ncn nn nnnMenimbang, bahwa oleh obyek sengketa bukan merupakan keputusan tatausaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis, maka hal ini berartieksepsi Tergugat mengenai

Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri RantauPrapat) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Medan untuk menjualnya (bukan Pelaku Usahayang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang/KPKNL Medan);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan

Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan pelelangan yaitu denganlelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadijaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melaluiperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yaituberupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1526/Pangkalan Mansyur, berupasebidang tanah dan bangunan seluas 182 m?

Bahwa Pertimbangan majelis BPSK yang menyatakan pelelangan yangdilakukan KPKNL Medan berdasar permohonan dari Pemohon Keberatantelah bertentangan dengan peraturan perundangundangan tersebut,sudah sangat melampaui batas tugas dan kewenangan yang diberikanHalaman 12 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Padt.SusBPSK/2017oleh undangundang maupun Keputusan Menteri Perdagangan olehkarena yang berwenang memeriksa maupun mengadili merupakandomain Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

Nomor 1011 K/Padt.SusBPSK/2017Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenanganPemohon Keberatan untuk menjual objek hak tanggungan secaraparate eksekusi telah disyaratkan dalam janjijanji APHT, sehinggapenjualan obyek hak tanggungan oleh Pemohon Keberatan melaluiKPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlumelalui pengadilan atau menunggu suatu putusan pengadilan;Oleh karena itu parate eksekusi yang dilakukan Pemohon Keberatantelah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT

Dan di dalam Pasal 9 ayat (1) dijelaskandengan sangat jelas bahwa hanya warga negara Indonesia dapatmempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan angkasadalam batas ketentuan Pasal 1 dan 2;23.Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014, Tergugat membuat iklan di KoranHarian Pikiran Rakyat Halaman 2 yang isinya menyatakan PengumumanPrakualifikasi dengan paket pekerjaan Pemanfaatan Aset Milik/DikuasaiPemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk pelelangan kerjasama, apabila dilihat dan dicermati

Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan Tergugat dan II telah bersalah dan melakukan wanprestasi;Menyatakan batal atas Pengumuman Prakualifikasi Pelelangan Kerjasamayang dibuat oleh Tergugat ;4. Menyatakan dapat diperpanjang untuk 20 tahun kedepan ruko komplekBanceuy Permai bagi Para Penggugat;5.

padapendiriannya untuk melakukan revitalisasi, janganilah memakai kekuasaanuntuk menindas orang lain yang mempunyai itikad baik, pakailah bukti danfakta untuk menyelesaikan perkara ini;Bahwa Termohon Kasasi /Terbanding I/Tergugat tidak memperpanjangkerjasama dengan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II alasannyaadalah dikarenakan berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Daerah, yang mana pemilinankembali mitra kerjasama haras melalui mekanisme pelelangan

denganmengikutsertakan sekurangkurangnya 5 peserta/peminat, maka denganadanya aturan tersebut Termohon Kasasi /Terbanding /Tergugat memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerjasama denganTermohon Kasasi II/Terbanding Il/Tergugat Il untuk mengelola BanceuyPermai tersebut tetapi mencari mitra kerjasama melalui lelang pekerjaansebagaimana dijelaskan tersebut di atas;Bahwa di dalam hal ini Termohon Kasasi /Terbanding /Tergugat telahsalah melakukan pelelangan pekerjaan tersebut dengan tujuan mencarimitra

hukum, untuk itu Para pemohon Kaasi/Pembanding/ParaPenggugat mempunyai hak yang sama untuk menempati tanah TermohonKasasi /Terbanding /Tergugat selama sifatnya tidak merugikan bagiTermohon Kasasi /Terbanding I/Tergugat ;Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014, Termohon Kasasi I/Terbanding 1/Tergugat membuat iklan di Koran Harian Pikiran Rakyat Halaman 2 yangisinya menyatakan Pengumuman Prakualifikasi dengan paket pekerjaanPemanfaatan Aset Milk/Dikuasai Pemertntah Provinsi Jawa Barat dengantujuan untuk pelelangan

Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, Pengadilan NegeriBrebes telah memberikan kekesempatan kepada Pelawan untukmenyelesaikan kewajibannya dengan Penetapan AanmaningNomor : 1914/Pen.Pdt.Eks/HT/2012/PN.Bbs tanggal O6Agustus2012 dan Berita Acara Teguran / Anmaning tertanggal 15AQUSLUS ZO12 9 sqeqceneneeeeteter erste serene een.

berdasarkan ketentuan tersebut di atas, nilai limitmenjadi tanggungjawab penjual dan ditentukan oleh penjualsebagaimana tercantum dalampenetapan Nomor: 20/Pen.Pdt/HL/2014/PN.Bbs tanggal 03 Maret 2014 ; 13.Bahwa apabila Pelawan mempermasalahkan harga dari objeklelang saat setelahlelang adalah tidak dalam kapasitas Pelawan35karena Pelawan telah melepaskantanggung jawab yaitupelunasan utang sampai Terlawan menyatakan utangmacet,kiranya Pelawan telah bersedia menerima segala risikohukumsebagaimana dalam pelelangan

LelangTegal telah dilaksanakan penjualansecara lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan LelangTegal pada tanggal 11 April 2014, sehinggaberdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa benar lelangeksekusi telah selesai dilaksanakan ; Menimbang, bahwa oleh karena lelang eksekusi telah selesaidilaksanakan, maka berdasarkan pedoman pelaksanaan teknisadministrasi pengadilan dan teknis peradilan perdata umum edisi2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyatakan dengantegas bahwa suatu pelelangan

yang telah dilaksanakan sesuaiperaturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan, dan dalam halterdapat kekurangan atau pelelangan tidak sesuai denganperaturan yang berlaku, maka pelelangan tersebut dapatdibatalkan dengan mengajukan gugatan dan bukan dalam bentukperlawanan ; 222222 noooMenimbang, bahwaoleh karena petitum pokok dari gugatanPelawan ditolak, maka terhadap petitum selebihnya dari gugatanPelawan adalah patut dan berdasar untuk ditolak seluruhnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang PenilaianKualitas Aset Bank UMUM);22 02 2nen nn nn nn nn nn nnnn nn nenene nenPasal 1Agunan Yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDAadalah Aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilikagunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilikagunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.Selanjutnya sistem perlakuan AYDA

adalah suatu perbuatan melawanhukum karena menurut Penggugat barang jaminan tersebut hanyalahagunan tambahan Peringkat II sedangkan pelelangan dilakukan tanpaterlebin dahulu melakukan lelang terhadap semua jaminan pokok TurutTergugat . 222 nnn enna nn nnn nnn nnn nnnTANGGAPAN ATAS DALILDALIL PENGGUGAT :2+=A. TENTANG PROSEDUR LELANG HINGGA TERBITNYA RISALAH LELANGNOMOR 1426/37/2017 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2017 3.

Bahwa pelelangan yang diperantarai oleh Tergugat Il berdasarkanpermintaan dari Tergugat telah didasarkan pada datadata dan telahmemenuhi syaratsyarat yang ada. Oleh karena itu terhadap pelaksanaanlelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah memenuhi ketentuan hukumyang berlaku. 222 n onan nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn cence nnn6.

dan kewenangan bagi Pemegang HakTanggungan untuk menjual barang secara lelang, Hal tersebut sesuai denganketentuan Pasal 6 UndangUndang No. 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan yang mengatur bahwa apabila debitur cidera janji,pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjualobyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualantersebut. maka untuk selanjutnya Tergugat Il selaku Pemegang HakTanggungan mengajukan permohonan pelelangan

Bahwa Penggugat adalah peserta lelang dan telah mengikuti TahapanProses Pelelangan Di balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK)Sulawesi tengah, dan telah berproses sampai dengan Tahap masaSanggah. Adapun jadwal dan tahapan tender dari LPSE KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebagai berikut:a. Pengumuman Pascakualifikasi. 09 april 2020 s/d 17 april 2020b. Download Dokumen Pemilihan. 09 april 2020 s/d 17 april 2020c. Pemberian Penjelasan. 15 april 2020d.

02 Juni 2020 Perihal PemberitahuanPembatalan Proses Tender Pekerjaan Kontraktual di satuan wilayahKerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Tengahkepada Balai Pelaksanaan Pemilihnan Jasa Konstruksi (BP2JK) WilayahSulawesi tengah;Sebab pembatalan tender tersebut sangat tendensius dan sangatmerugikan Penggugat sebagai Pemenang lelang karena sangat kontradiktifdengan dasar pertimbangan yang diajukan oleh Tergugat untuk melakukanpelelangan, dimana dasar pertimbangan untuk dilakukan pelelangan

Jalan Nasional XIV Palu) NomorPR.0101Bb14/841 tertanggal 02 Juni 2020 Perihal PemberitahuanPembatalan Proses Tender Pekerjaan Kontraktual di satuan wilayahKerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Tengahkepada Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) WilayahSulawesi tengah;Sebab pembatalan tender tersebut sangat tendensius dan sangatmerugikan Penggugat sebagai Pemenang lelang karena sangatkontradiktif dengan dasar pertimbangan yang diajukan oleh Tergugat untuk melakukan pelelangan

, dimana dasar pertimbangan untukdilakukan pelelangan adalah karena kebutuhan sangat mendesakHalaman 40 dari 10 halaman Putusan Nomor 48/Padt.G/2020/PN Palsehingga membutuhkan penanganan sesegera mungkin, akan tetapidalam surat tersebut menyatakan bahwa jalan tersebut masih cukup baikdan dapat dikendalikan dengan pemeliharaan jenis lainnya, dan alasanwaktu pekerjaan yang butuh waktu lama adalah alasan akalakalan sajasebab yang mengulur waktu samapai masalah ini terkatungkatungadalah Para Tergugat

sendiri, dimana semua jadwal dan tahapan tenderdari LPSE Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidakada yang terlewati tahapannya, tentunya jika Para Tergugat merasawaktu pelelangan terlalu lama memakan waktu' makatentunyapembatalan telah dari awal lelang dibatalkan bukan pada saat telah adaPemenang lelang, hal tersebut akan kami buktikan dipersidangan dalamperkara ini;Menimbang, bahwa secara normative sebagaimana dinyatakan dalamPasal 1 angka 8 UU Peradilan TUN maka Badan atau Pejabat

JOHANES BERKEMANS NANI dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah menjadi Ketua Panitia Pengadaan Proyek di Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Lembata tahun 2009 ; Bahwa pelelangan Proyek di Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran2009 menjabat sebagai Ketua Panitia ; Bahwa pelelangan Proyek di Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran2009 ada 5 (lima) paket yakni antara lain ; 1).Pengadaan kapal laut multipurpose.2).

SYAWAL NASRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata ; Bahwa saksi pernah menjadi Anggota Panitia Pengadaan Proyek di DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata tahun 2009 ; Bahwa pelelangan proyek di Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahunanggaran 2009 ada lima paket antara lain pengadaan kapal laut multipurpose,pengadaan rumput laut, pengadaan rumpon, pengadaan jukung dan rehab berat /ringan PPI/TPI Bahwa

IBRAHIM ISRE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata ; Bahwa saksi pernah menjadi Anggota Panitia Pengadaan Proyek di DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata tahun 2009 ; 76Bahwa pelelangan proyek di Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahunanggaran 2009 ada lima paket antara lain pengadaan kapal laut multipurpose,pengadaan rumput laut, pengadaan rumpon, pengadaan jukung dan rehab berat /ringan PPI/TPI;Bahwa

Saksia de charge RAHMAN KADIR dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal terdakwa karena merupakan mitra kerja ;89keberatan;90Bahwa tanggal 18 Mei 2009 sekitar jam 10.00 wita sampai dengan jam 11.00wita terdakwa ke kantor Kimpraswil dan bertemu dengan saksi untukmencari informasi tentang pelelangan proyek dan mau mengurus referensipekerjaan sehingga saksi arahkan ke Sekbid atas nama BURHAN KIA ;Bahwa tanggal 19 Mei 2009 sekitar jam 12.30 wita sampai dengan jam13,00

Dinas DKP saksi KEDANGPAULUS, bahwa maksud kedatangan saksi HAMID KOSIM karena diutusTHERESIA ABON MANUK untuk meminta saksi KEDANG PAULUS untukmengintervensi Panitia Pelelangan Pangadaan Barang dan Jasa TA 2009 agarmemenangkan THERESIA ABON MANUK dalam paket proyek pengadaansarana penangkapan ikan kapal multi purpose dan paket proyek pengadaan alatbantu penangkapan ikan /rumpon 5Bahwa Saksi KEDANG PAULUS mengatakan saksi tidak akan mengintervensiPanitia biarkan panitia bekerja sesuai Peraturan

10dari 81 halaman, Putusan Perkara Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PTKPGbahwa untuk melakukan Pelelangan atas pekerjaan Pembangunan TaludPengaman dan Timbunan Kel.

Bahwa sebelum dilakukan pelelangan oleh Pokja V untuk Paket PembangunanTalud Pengaman Pantai dan Timbunan Kelurahan Ekasapta, sekitar bulan Juli2018 Abubakar Bethan alias Ayah Bakar (Alm.) bersama Saksi Paulus KahalliMaking alias Polce yang merupakan saudara kandung Saksi Lasarus KrisbeniMaking alias Aris datang ke rumah Saksi Irmansyah Muhamad alias Man selakuTenaga Administrasi untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Taludpengaman pantai dan Timbunan kelurahan Ekasapta dari CV.

Sumber Griya Permai dimanakegiatan pelelangan hanya formalitas saja dan dokumen Enginering Estimate(EE) diserahkan untuk mengurangi kesalahan dalam koreksi Aritmatik.Bahwa Saksi Paulus Kahali Making alias Polce mendapatkan dokumenEnginering Estimate (EE) dari saksi Emanuel Yosep Maran Koten, S.T. aliasEman selaku Konsultan Perencana Paket Pembangunan Talud PengamanPantai dan Timbunan Kelurahan Ekasapta.Bahwa Saksi Irmansyah Muhamad alias Man kemudian membuat dokumenpenawaran perusahaan PT.

38dari 81 halaman, Putusan Perkara Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PTKPGbahwa untuk melakukan Pelelangan atas pekerjaan Pembangunan TaludPengaman dan Timbunan Kel.

Bahwa sebelum dilakukan pelelangan oleh Pokja V untuk Paket PembangunanTalud Pengaman Pantai dan Timbunan Kelurahan Ekasapta, sekitar bulan Juli2018 Abubakar Bethan alias Ayah Bakar (Alm.) bersama Saksi Paulus KahallMaking alias Polce yang merupakan saudara kandung Saksi Lasarus KrisbeniMaking alias Aris datang ke rumah Saksi Irmansyah Muhamad alias Man selakuTenaga Administrasi untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Taludpengaman pantai dan Timbunan kelurahan Ekasapta dari CV.

Kemudian saat ini objek/tanah tersebut sudahterpecah menjadi 5 bidang/sertifikat dan telah menjadi milik dari TergugatIX, X, Xl, Xl dan XIll.Bahwa senyatanya adalah suatu keterlambatan apabila saat iniPenggugat mempermasalahkan mengenai pembatalan pelelangan yangdilakukan Tergugat XIV, dikarenakan pelelangan terhadap objek jaminantersebut TELAH SELESAI DILAKSANAKAN.Seharusnya Penggugatmempermasalahkan perkara ini saat permohonan lelang diajukan atausetidaknya sebelum dilakukan pelelangan terhadap

Bahwa pelelangan yang dilakukan Tergugat XIV tersebut merupakan tugasdan fungsi dari Tergugat XIV, dan apabila ada permintaan lelang yang syaratdan ketentuannya telah dipenuhi sepanjang dokumen persyaratan lelangsudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan ObjekLelang, maka sesuai dengan Pasal 12 PMK 93/2010, Tergugat XIV tidakboleh menolaknya.d.

Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, Penjual (Tergugat VI) telahmemberitahukan kepada Ny. Agnes, Dkk (Dalam Pailit) melaluiSuratNo.04/Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang/Kur.Ny.Agnes,dkk/SH/25/4/2014 tanggal 25 April 2014 perihal Pemberitahuan PelaksanaanLelang..

Eksepsi Gugatan Error In Persona.Bahwa Tergugat XIV (KPKNL) telah melaksanakan pelelangan sesuaiprosedur yang benar, dan oleh karenanya tidak bertanggung jawab apabilatimbul gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Pihak yang seharusnyabertanggung jawab adalah Tergugat VI selaku Tim Kurator..

Pelaksanaan Lelang.Menimbang, bahwa tentang persoalan apakah proses pelelangan telahdilaksanakan sesuai prosedur sehingga tidak cacat hukum.Halaman 82, Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.GLL/2019/PN SmgMenimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Bahwa menyikapi adanyasurat permohonan lelang eksekusi Harta PailitNy.

jalan,

Sebelah Barat: Batas Rumah Ibu Sri;

Adalah merupakan harta bersama tersebut diatas;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang melalui Badan Pelelangan

Negara (BPN), kemudian hasil pelelangan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan (seperdua) bagian dari harta bersama yang berada dibawah kekuasaan Tergugat kepada Penggugat;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.1.996.000,- (Satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Memerintahkan kepada para ahli waris untuk melakukan pembagian atas harta waris dari Pewaris dengan pembagian dua bagian laki-laki berbanding satu bagian perempuan dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan pelelangan di depan umum dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;6.

Pol B 2308 PK Merek Toyota Type Rush 1.5.5 warna silver metalik jenis mini bus tahun pembuatan 2009, adalah harta waris Pewaris; Memerintahkan kepada para ahli waris untuk melakukan pembagian atas harta waris dari Pewaris dengan pembagian dua bagian laki-laki berbanding satu bagian perempuan dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan pelelangan di depan umum dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing; Menyatakan tidak menerima

Dijual melalui pelelangan umum atau terbatas yang masihHal. 2 dari 27 hal. Put.

No. 158 K/Pid.Sus/201225.2 (dua) unit Motor/Electro Pompa SS kapasitas 30 KW lokasi kantor PDAMKabupaten Gorontalo kondisi rusak;Tidak ada ijin/persetujuan penjualan dari Kepala Daerah dalam hal ini adalahBupati Gorontalo;Bahwa penjualan 38 (tiga puluh delapan) item barang dari Terdakwa kepadasaksi Hanny Lasut tersebut tidak dilakukan melalui pelelangan umum maupunpelelangan terbatas dan dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri tanoa dilaksanakanoleh Panitia Penghapusan Barang serta penjualan atau penghapusan

Dijual melalui pelelangan umum atau terbatas yang masihmempunyai harga dan atau nilai ekonomis serta dibuat dalam berita acara;Pasal 25:ayat (1) menyatakan: penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang yangditetapbkan dengan Keputusan Direksi, dan ayat (2) menyatakan: PanitiaPenghapusan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat BeritaAcara;Bahwa pada kenyataannya sejumlah alat atau barang milik/aset PDAMKabupaten Gorontalo

kondisi baik;23.1 (satu) buah Pompa CF kapasitas 20 liter/detik lokasi IPA Hulawa kondisibaik/cadangan;24.2 (dua) buah Pompa CF kapasitas 10 liter/detik lokasi IPA Hulawa kondisibaik;25.2 (dua) unit Motor/Electro Pompa SS kapasitas 30 KW lokasi kantor PDAMKabupaten Gorontalo kondisi rusak;Tidak ada ijin/persetujuan penjualan dari kepala daerah dalam hal ini adalahBupati Gorontalo;Bahwa penjualan 38 (tiga puluh delapan) item barang dari Terdakwakepada saksi Hanny Lasut tersebut tidak dilakukan melalui pelelangan

umummaupun pelelangan terbatas dan dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri tanpadilakukan oleh Panitia Penghapusan Barang serta penjualan atau penghapusan38 (tiga puluh delapan) item barang yang dijual kepada saksi Hanny Lasut tidakdibuatkan Berita Acara dengan demikian penjualan 38 (tiga puluh delapan) itembarang dari Terdakwa kepada saksi Hanny Lasut telah bertentangan denganPasal 24 dan Pasal 25 Kepmendagri No. 153 Tahun 2004 sebagaimana tersebutdi atas;Selain itu Terdakwa telah menyalahgunakan tugasnya

., Fee PT duta balai lelang Rp. 17.140.000.Total biaya Rp. 174.145.000..Bahwa Undangundang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungandalam pasal 6 menyatakan Apabila debitur cidera janji , pemeganghak tanggunga pertama mempunyai hak untuk menjual objek haktanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta.mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut 12.13.14.15.16.dari pasal tersebut jelas mengatakan mengambil pelunasan piutangnya dan bukan membebankan biayabiaya lainnya

KUNCORO, SH.selaku Pejabat Lelang yang melakukan agenda Pelelangan atas objekperkara sebagai pihak dalam perkara aquo, dengan demikian gugatanPENGGUGAT menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consorsium) dangugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontuankelijk verklaard);2.

tanggal lelang dan suratpengantar SKPT yang ditujukan kepada Kepala KPKNL Bogor ;T16cT16dT16eT17aT17bT17cT17dT18surat tergugat No. 50/DivSam/BYB/1/2014 tanggal 10 Januari2014 perihal Rincian Hutang yang ditujukan kepada KepalaKPKNL Bogor ;laporan penilaian property KJPP Kampianus No. 003/KJPPKR/LRYB/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 yang diberikan kepadaTergugat ;surat pernyataan nilai limit No. 127/divSam/BYB/II/2014tanggal 3 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani olehTergugat untuk kepentingan pelelangan

/2011/Pn dpk untukpembayaran panjar anmaning sebesar Rp. 300.000 yangdisetorkan Tergugat kepada Pengadailan Negeri depoktanggal 21 maret 2011 ;Kwitansi Nomor 04/Pen.Pdt/Penc.sita Eks.HT/2011/PN Dpkuntuk pembayaran biaya pencabutan sita eksekusi sebesar Rp.1.000.000, (satu Juta rupiah ) yang disetorkan oleh Trgugat kepada Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 29 Oktober2013 ;kwitansi yang diterbitkan oleh kantor Hartono Tanuwidjaya &Partners pada tanggal 1 Desember 2010 untuk pembayaran feeOpsnal pelelangan

Tergugat dengan harga penawaran tertinggi sebesar Rp.857.000.000, (delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) berdasarkankutipan Risalah Lelang No. 275/2014 tanggal 20 Maret 2014 dan biaya yangdikeluarkan untuk kepentingan lelang sebagaimana bukti T.I7a sampaidengan bukti T.19f;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas,prosedur Lelang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat terhadapasset Jaminan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku;Menimbang, bahwa karena pelelangan

Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, padaprinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum ;2. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yangdilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melaluimedia massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umumHal. 3 dari 28 hal. Put.

Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnyadengan metode pelelangan umum meliputi :a. Dengan Prakualifikasi1 . Pengumuman prakualifikasiPengambilan dokumen prakualifikasi;Pemalsuan dokumen prakualifikasi;Evaluasi dokumen prakualifikasi;Penetapan hasil prakualifikasi;Pengumuman hasil prakualifikasi;Masa sanggah prakualifikasi;SN Pee Y bPUndangan kepada peserta yang lulus prakualifiaksi;9. Pengambilan dokumen lelang umum;10.

Pengumuman Pelelangan Umum;Pendaftaran Untuk Mengikuti Pelelangan;Pengambilan Dokumen Lelang Umum;Penjelasan;a FP PfPenyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang danPerubahannya;Pemasukan Penawaran;Pembukaan Penawaran;Evaluasi Penawaran Termasuk Evaluasi Kualifikasi;eo 2 NN oSPenetapan Pemenang;Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 259 K/Pdt.Sus/201 110.Pengumuman Pemenang;11.Masa Sanggah;12.Penunjukan Pemenangan;13.

dibebani Hak Tanggungan, membawa konsekuensiyuridis bahwa Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan berhakmelakukan penjualan lelang atas agunan tersebut apabila Penggugatselaku debitur cidera janji.Hal tersebut sesuai Pasal 6 Undangundang No. 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda yangBerkaitan Dengan Tanah (UUHT) yang menyatakan bahwa:Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan

BahwaSetelah melalui proses pengumuman lelang sebagaimana tersebutdiatas, Tergugat dan Tergugat II melakukan pelelangan atas agunankredit pada hari selasa tanggal 12 Agustus 2014, dengan hasil SHMNo. 848/Desa Gabus sesuai Risalah lelang No. 1212/2014 tertanggal12 Agustus 2014 terjual lelang dengan pemenang lelang Tri Aryanto(Tergugat III).

Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 yang dengantegas menyatakan:bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai denganperaturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.

Bahwa semua proses pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Olehkarenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum sehingga tidak bisadimintakan pembatalannya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PMK.93/PMK.06/2010 dan Buku Il Mahkamah Agung tentang PedomanPelaksanaanTugasdan Administrasi Pengadilan halaman 149 yang dengantegas rnenyatakan "bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuaidengan peraturanyang berlaku tidak dapat dibatalkan.12.

CabangMakassarAhmad Yani memberitahukan dan menyampaikankepada Pembantah/Pelawan bahwa tanah dan bangunan aquo akan dilakukan penjualan lelang namun Pihak (menuruthukum yang berlaku Pihak Pelawan/Pembantah telah13mengetahui secara pasti dan jelas mengenai obyek tanah/bangunan cidera akan dilakukan penjualan lelang);kemudian mengenai Penjualan Lelang Eksekusi atas tanah danbangunan a quo disertai dengan Pengumuman Pelelangan olehPenjual Lelang PT.

Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk.Cabang Makassar Ahmad Yani terlebih dahulumelakukan prosedur hukum yang sah untuk penjualan lelang(lelang eksekusi), yaitu Melalui Pengumuman Pelelangan olehPenjual Lelang PT.

Oleh Karena Debitor tetaptidak melunasi kewajibannya yang totalnya sebesarRp. 512.012.224., maka dilanjutkan dengan penjualanlelang;Pelelangan ini telah diberitahukan kepada Pihak Debitor/Hj.CENGCENG, S.E. (Terbantah II/Terlawan II) oleh PemimpinCabang dan Supervisor ADK PT. BRI (Persero) Tbk.

Pelelangan a quo dilanjutkan dengan Pengumuman olehPenjual Lelang PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang MakassarAhmad Yani melalui SURAT KABAR HARIAN FAJAR tanggal 09Mei 2011 sebagai PENGUMUMAN LELANG PERTAMA dankemudian disusul dengan PENGUMUMAN LELANG KEDUAmelalui SURAT KABAR HARIAN FAJAR Tanggal 25 Mei 2011;iii. Surat Permohonan Lelang Nomor: R. 142 KC/XIII/ADK/05/2011TANGGAL 04 MEI 2011 dari Pimpinan PT. BANK RAKYATINDONESIA (Persero) Tbk.

CabangMakassarAhmad Yani Telah Terpenuhi hukumnya secarakeseluruhan;Kemudian Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual Lelang PT.BRI (Persero) Tbk.

FAIZA KABALMAY, danTERGUGAT (kreditur) langsung Membatalkan Pelelangan (pertama)tanggal 25 September 2014; Bahwa oleh karena Perbuatan TERGUGATadalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), secara hukum TERGUGAT(kreditur) BERKEWAJIBAN mengembalikan kepada PENGGUGAT danasebesar Rp. 21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah) ;9.

R.Subekti tersebut sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 494K/Pdt/1995,Dengan tidak dilunasinya sisa hutang oleh debitur, maka debiturtelah wanprestasiBerdasarkan ketentuanketentuan di atas, dalam hal PENGGUGAT selakuDebitur ingkar janji/ wanprestasi, maka TERGUGAT berhak untuk denganseketika menjalankan hakhak dan wewenang yang timbul dari atauberdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan),termasuk melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barangbarangjaminan

Bahwa Turut Terbanding sependapat dengan pertimbanganpertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate mulai dari halaman 50sampai dengan halaman 52 yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa seluruhtindakan Turut Terbanding melakukan pelelangan atas permintaanTerbanding telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta telahdilakukan dengan teliti dan cermat.Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 9/Pdt/2016/PT.TTE.3.

Bahwa alasan keberatankeberatan yang diajukan Pembanding dalam MemoriBandingnya tidak ada yang terkait dengan proses pelelangan yang dilakukanoleh Turut Terbanding .

Husna MuhiddinA, Rahman) tidak satupun yang mendukung dalil gugatan Penggugatkarena persoalan hukum yang teijadi adalah bermula dari peijanjian kreditdengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 436 atas nama Husna Muhiddinsampai pada proses pelelangan yang telah sesuai dengan prosedur yangberlaku;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum lebih lanjutmempertimbangkan pokok perkara dalam perkara aquo, terlebih dahulu akanmempertimbangkan hal hal/fakta hukum yang menjadi temuan PengadilanTinggi, yaitu

Namun dalam perkara ini Pelawan tidakmengikutsertakan BPN Kota Langsa sebagai para pihak,seharusnya BPN Kota Langsa tersebut harus ikut digugat pula.Tidak Digugatnya Penangkap Lelang.Bahwa demikian juga berdasarkan dalil dan petitum yangdimohonkan sangat terlihat dengan jelas bahwa Pelawan sangattahu bahwasanya tanah dan bangunan yang tersebut dalam SHMNo. 806 dan SHM 804 telah dilakukan pelelangan oleh Terlawan Ildan sudah pasti ada penangkap lelangnya, apalagi sebelumperkara ini diajukan penangkap

Bahwa setelah adanya SHM No. 806 atas nama Terlawan V dan SHMNo. 804 atas nama Terlawan IV kemudian oleh Terlawan INV danTerlawan V mengagunkannya sebagai jaminan kredit Terlawan IV danTerlawan V kepada Terlawan , namun kredit tersebut macetpembayarannya sehingga dilakukan pelelangan oleh Terlawan Il.Proses pengagunan kedua obyek perkara serta pelelangannya jugatelah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini dapat terlihat daritidak adanya gugatan dari pihak Terlawan NV dan V selaku pihakpemilik atas kedua obyek tersebut dan karena itu pula tidak berdasaruntuk menyatakan proses pelelangan kedua obyek tersebut tidak sah.Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas maka jelaslah bahwa dalildalilperlawanan Pelawan tidak terbukti kebenarannya, karena itu Pelawanharuslah dinyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan beritikattidak baik.

BuktiP.3 : Surat Keberatan Pelelangan Hak Milik H. AskariUsmanuddin kepada BRI Cabang Langsa tanggal 27Juni 2016.4. BuktiP.4 : Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi HakTanggungan dan Pengosongan Agunan tertanggal 01Juni 2016 dari PT. BRI (persero) Tbk. Kantor CabangLangsa (Terlawan 1!) yang ditujukan kepada SadriNurjanah (Terlawan Ill).5.

B2086 LKC/ADK/04/2016 tanggal 20 April 2016, telah pula ternyata bahwa Terlawan meminta bantuan Terlawan Il untuk melaksanakan pelelangan obyek HakTanggungan Jaminan Hutang Pelawan berdasarkan pasal 6 Undangundang No. 4tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta bendabenda yangberkaitan dengan tanah (UUHT).Menimbang, bahwa dari kedua surat bukti tersebut jelaslah bahwa eksekusiyang akan dilakukan atas barang agunan yang dijadikan jaminan oleh Terlawan Illdan V kepada Terlawan adalah Parate

Berdasarkan ketentuan dan pendapat ahli hukum tersebut di atas, makatindakan Tergugat akan melaksanakan pelelangan adalah Sah, karenadilakukan atas dasar wanprestasi dari Debitur/Peminjam Tergugat , yaituPenggugat, dan sesuai Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan,bahwa Tergugat adalah Pemegang Hak Tanggungan PeringkatPertama, mempunyai hak untuk menjual benda jaminan hutang piutangPenggugat melalui Pelelangan guna mengambil pelunasan piutangnya,tanpa perlu adanya fiat eksekusi dari Pengadilan atau

Penggugat seharusnya mengajukan bantahan bukan Gugatan.Bahwa, sebagaimana dalildalil yang diajukan Penggugat yang padapokonya mempermasalahkan atas pengalihan objek sengketa yangdahulu milik Penggugat dan dijadikan agunan hutang kemudian akanterjadi pelelangan karena adanya kemacetan atas pembayaran hutanPenggugat.Bahwa, dalam kesempatan tersebut seharusnya Penggugat yangHalaman 14 dari 44 Putusan Nomor : 51/Pdt.G /2020/PN.Bgrmenuduh Tergugat dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan MelawanHukum

dan jika merasa dilanggar hakhak hukum nya, seharusnyamengajukan bantahan atas rencana pelelangan tersebut bukanmengajukan gugatan.Dengan demikian patut diduga Penggugat hanya mengulurngulur waktudan mencari kesempatan untuk menunda pelaksaan hukum atas objekyang dahulu dimilikinya dan atas prestasi yang tidak pernahdijalankannya, hal tersebut perlu dipertimbangkan untukmengkatagorikan apakah Penggugat meaaiukan gugatan In cassudengan itikad baik atau tidak.Berdasarkan eksepsieksepsi tersebut di

denda sebesar Rp. 678.000.000,(enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan berdasarkan bukti T.I9 perihalpenetapan jadwal lelang oleh Turut Tergugat yang ditujukan kepada Tergugat perihal penetapan jadwal lelang, sehingga dengan demikian sesuai denganPasal 6 UndangUndang RI No. 4 Tahun 1996, apabila debitur wanprestasi(cidera janji) maka kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual obyekHalaman 31 dari 44 Putusan Nomor : 51/Pdt.G /2020/PN.Bgrhak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

umum danmengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, hal manabersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 6 dan pasal 7 akta perjanjian kreditNo. 01 tanggal 12 Juni 2019 (vide bukti P.1, T.l2) dan angka 1 huruf b danangka 2 adendum akta perjanjian kredit No. 03 tanggal 14 Juni 2019 yang telahdisepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (vide bukti P.2, T.I3) ;Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Turut Tergugat yangmelakukan pelelangan atas obyek hak tanggungan adalah

Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (Dalam perkara a quo Pengadilan negeri Sibolga)untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelelangan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan untuk menjualnya(bukan Pelaku Usaha yang memerintahkan Kantor PelelanganKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang menjualnya.5.

Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakanatas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telan bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG,Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus/2017/PN Sbgsehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harusmelalui fiat ketua pengadilan negeri.6.

oleh UndangundangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KeputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa,Majelis aquo telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan(Ultra Vires) didalam Petitumnyadengan memutuskan antara lainMenyatakan PEMOHON telah melakukan perbuatan yang melanggarundangundang, Menyatakan batal demi hukum suatu Perjanjian Kredit,Menyatakan batal demi hukum/tidak sah pelelangan

, Pengadilan NegeriMakale dalam memeriksa perkara serupa telah memperkuat pelaksanaanPasal 6 UU Hak Tanggungan (parate executie), hal ini dapat dilihat dalambagian Tentang Pertimbangan Hukum paragraf pertama PutusanPengadilan Negeri Makale No. 56/Pdt.G/2010/PN.MkI. tanggal 09 Juni2011 halaman 49, sebagai berikut :Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka apabila debitor (in casu Penggugat) cidera janji, maka pemegang HakTanggungan pertama berhak untuk menjual melalui pelelangan

Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harusmelalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui PerantaraKantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 3210.K/PD1T/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwaPelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/FiatKetua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangandengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga TIDAK SAH.