Ditemukan 14173 data
Pembanding/Penggugat II : LUKAS ALPIUS Diwakili Oleh : PANUS SOKUQ
Pembanding/Penggugat III : LEDENIUS Diwakili Oleh : PANUS SOKUQ
Pembanding/Penggugat IV : MISRAN Diwakili Oleh : PANUS SOKUQ
Terbanding/Tergugat : PT. CITRA PALMA PERTIWI
75 — 31
Hal ini jelas gugtana ParaPenggugat menajdi tidak jelas.Oleh karena dalam gugatannya Para Penggugat tidak mampumerinci perolehan Tanah dan Hutan warisan turun temurun dalamperkara aquo, yaitu antara lain:v nama Pewaris; Kedudukan/hubungan hukum Para Penggugat dengan pewaris;Putusan MARI No 565.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974mengatur bahwa kalau obyek gugatan tidak jelas , maka gugatan tidakdapat diterima.halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR4.
48 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 565 K/Sip/1973tanggal 21 Agustus 1974, yang amar pertimbangan hukumnyaberbunyi antara lain:Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat untuk berkenan kiranya menyatakan menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya;Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);Sebagaimana diketahui yang menjadi dasar objek gugatan dalam perkaraa quo salah satunya adalah proses peralihan hak karena pewarisan darisebelumnya
42 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
KERTOSEMITO alias KETJIK, persil Nomor163, kelas ll a, luas + 1. 565 m?, terletak di sebelah Timur Dukuh Turen,Desa Boto, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dengan batasbatas: Sebelah Utara : Saluran air; Sebelah Timur :Sawah Sdr. RESODINOMO; Sebelah Selatan : Jalan Desa; Sebelah Barat : Sawah Sdr. DARTO SUKAR;Tafsir harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);B. Tanah sawah blok G, sebagaimana tersebut dalam Buku C Desa BotoNo. 121 tercatat a.n. b.
Dian Dahliana
Tergugat:
Susanto Deni Robert
19 — 15
DpkNo.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo.PutusanMahkamahAgung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April1979 yang menyatakanbahwaterhadapobjekgugatan yangtidakjelas, makagugatantidakdapatditerima.3. Gugatan Penggugat salah alamat;a.
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang dalam putusan ini dinyatakanHal. 11 dari 22 hal. Put. No. 2780 K/Pdt/2012antara lain, suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidaksempurna, apabila hak Penggugat atas tanah terperkara tidak jelas.
120 — 65
terjadinya perselisinan hubungan industrialHalaman 3 dari 23 halaman Putusan nomor 6/Pdt.SusPHI/2021/PN Jap11.12.13.14,15.16.tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika(Disnakertrans Kabupaten Mimika) untuk dilakukan mediasi;Bahwa mediator pada Disnakertrans Kabupaten Mimika telah melaksanakanbeberapa kali mediasi sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan PHKantara Penggugat dan Tergugat namun tidak tercapai kata sepakat, sehinggamediator mengeluarkan surat anjuran nomor 565
68 — 55
Dalam hukum = acara perdata, dimana Penggugat berkewajiban untukmengkualifikasikan perbuatan pihakpihak yang digugatnya tersebut sesuai denganPasal 1365 KUHPerdata yang dikonstatir dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/SIP/1973 yang berbunyi :"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";Oleh karena dalam Posita telah nyatanyata tidak sesuai atau kabur atau dapatdikatakan peristiwaperistiwa hukum yang diuraikan tidak menguraikan apa
189 — 97
Majelis Hakim;Bahwa sesuai dengan Putusan MA RI No : 565 K/Sip/1973tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan Kalau Obyek GugatanTidak Jelas, maka Gugatan Tidak Dapat Diterima;Bahwa oleh karena gugatan salah objek (ERROR IN OBJECTO)sehingga gugatan tidak jelas, kabur, sehingga beralasan menuruthukum jika eksepsi TERGUGAT harus dinyatakan diterima;Bahwa oleh karena gugatan salah objek (ERROR IN OBJECTO),maka gugatan PARA PENGGUGAT seharusnya ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;Bahwa berdasarkan
62 — 12
Bangka Belitungberdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak AtasTanah dengan No. 593.83/565/03/2009 tanggal 30 Juli 2009 denganBerita Acara No. 26 BA.Pemby/PTKP/2009 Tanggal Agustus 2009Halaman 3/ Putusan Nomor 07/PidSus/TPK/2016/PN.Pgp10.11.sebesar Rp. 260.957.000,00, (dua ratus enam puluh juta sembilanratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima oleh INDRA B;Kwitansi Pembayaran biaya santunan/ ganti rugi tanah/ lahan dantanam tumbuh keperluan Pemerintah Prov. Kep.
Bangka Belitungberdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak AtasTanah dengan No. 593.83/565/03/2009 tanggal 30 Juli 2009 denganBerita Acara No. 26 BA.Pemby/PTKP/2009 Tanggal Agustus 2009sebesar Rp. 260.957.000,00, (dua ratus enam puluh juta sembilanratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang diterima oleh INDRA B;Kwitansi Pembayaran biaya santunan/ ganti rugi tanah/ lahan dantanam tumbuh keperluan Pemerintah Prov. Kep.
Bangka Belitung berdasarkanSurat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas Tanah dengan No.593.83/565/03/2009 tanggal 30 Juli 2009 dengan Berita Acara No. 26BA.Pemby/PTKP/2009 Tanggal Agustus 2009 sebesar Rp.260.957.000,00, (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluhtujuh ribu rupiah) yang diterima oleh INDRA B; Kwitansi Pembayaran biaya santunan/ ganti rugi tanah/ lahan dan tanamtumbuh keperluan Pemerintah Prov. Kep.
85 — 34
Yurisprudensi MahkamahHalaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PT AMBAgung RI Nomor : 565 K/Sip/1973, tertanggal 21 Agusus 1974 dinyatakan Suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna , apabilahak Penggugat atas tanah terperkara tidak jelas.
persidangansebagaimana telahdipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Saumlaki yangmengabukan sebagian Gugatan Para Penggugat seperti terlera padaKontra Memon Banding ini mauoun dalam Putusan Pengadilan NegeriSaumlaki Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Sml, Tanggal 3 Oktober 2016 yangdimohonkan Banding oleh Para Tergugat/Para Pembanding.Bahwa berdasarkan uraian Kontra Memon Banding tersebut diatas makaalasan ParaTergugat/Para Pembanding dalam halaman 6 Memor Bandingmengkonstatir Putusan Mahkamah Agung RI No. 565
159 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketenagakerjaan maupunPermenaker Nomor PER/16/MEN/XI/2011, Pasal 17 ayat 1 (satu), 2(dua) dan 3 (tiga) tentang tata cara pembuatan dan pendaftaran PKBdan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUUVII/2009;Bahwa SPPL kemudian mengirimkan surat Nomor 01/SPPL/FSPEKKASBI/VIII/KRW/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 perihal klarifikasitentang PKB dan permohonan agar Disnaker Karawangmempasilitasi pembuatan PKB PT Plasindo Lestari pihak DisnakerKarawang merespon baik dengan melayangkan surat undanganNomor 565
Peninjauan Kembali/ParaPemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi kemudian mengirimkansurat Nomor 01/SPPL/FSPEKKASBI/VIII/KRW/2013 tertanggal 19Agustus 2013 perihal klarifikasi tentang PKB dan sekaliguspermohonan agar Dinas Tenaga Kerja Karawang menmfasilitasipembuatan PKB di perusahaan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi;Bahwa berdasarkan permintaan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi pihak DisnakerKarawang melayangkan surat undangan Nomor 565
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hukum acara perdatapihak yang menggugat berkewajiban untuk mengkualifikasikan perbuatanpihakpihak yang digugatnya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1365Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang dikonstantir dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus1974 Nomor 565 K/SIP/1973 yang kaidah hukumnya menyatakan: Jikagugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka gugatan demikian sudahsepatutnya ditolak atau dinyatakan
52 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1967 K/Pdt/2016Agung RI Nomor 565/K/SIP/1973 pada tanggal 21 Agustus 1979 yangmenyatakan: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan,dasar gugatan tidak sempuma karena hak Penggugat atas tanahsengketa tidak jelas;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telahmemberikan Putusan Nomor 26/PDT.G/PLW/2013/PN Pbr tanggal 15 Januari2014 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi dari Terlawan ;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan
67 — 17
Akbar Tanjung dkk, hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 565 :Mahkamah Agung berpendapat : manakala suatu dakwaan dikaitkan denganmasalah kewenangan, jabatan atau kedudukan, maka harus dibedakan dandipisahkan antara pertanggungjawaban dalam jabatan yang menjadi ranah hukumadministrasi negara dengan pertanggungjawaban perorangan atau individu ataupribadi sebagaimana yang berlaku dalam prinsip hukum pidana; Halaman 180 dari 209 halaman Putusan No : 33/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Menimbang, bahwa
24 — 14
Sebagaimana Yurisprudensi MARI yaitu: Putusan MARI No: 1149/K/Sip/ 1975, tanggal 17 April 1975Yang menyatakan karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelasletak/batasbatas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima Putusan MARI No: 1391/K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 Putusan MARI No: 565/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 Putusan MARI No: 81/K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1973Yang menyatakan gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelasletak, batasbatas dan ukuran tanahOleh karena itu
84 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yogyakarta Nomor 565/02475pada tanggal 13 April 2016 sebagaimana (Bukti T6);Halaman 17 dari 25 halaman.
159 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telahmengeluarkan Surat Anjuran Nomor 565/2808/HI Syaker/VI tanggal 10Juni 2016;9.2. Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telahmengeluarkan risalah mediasi tanggal 27 Juni 2016, yang Penggugatjadikan dasar persyaratan formil untuk mengajukan gugatan kepengadilan hubungan Industrial sesuai dengan Undang Undang Nomor2 Tahun 2004;Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.SusPHI/201710.
ZULKARNAIN LUBIS
Tergugat:
NURHAJIJAH LUBIS
85 — 62
Dan dalam Yurisprudensi Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21Agustus 1974 dinyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karenadasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanahsengketa tidak jelas;Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, setelan Majelis Hakimmencermati dan mempelajari Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkanTergugat telah membangun rumah permanen di atas tanah seluas 210 m?
SRIWATI
Tergugat:
1.IDRIS
2.NURDIN
3.BPN Kota Kendari
67 — 32
Penggugat tidakdapat menunjukan secara pasti posisi tanah objek sengketa karena sepertitersebut diatas objek sengketa telah berdiri perumahan ;Menimbang bahwa oleh karena atas tanah objek sengketa secara nyataletak dan batasbatas yang didalikan olen Penggugat tidak jelas dan pasti makamempedomani Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No.415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 jo PutusanMahkamah Agung RP.No.565
111 — 25
Yang mana uang hasil penjualantersebut sama sekali tidak ada dibagi kepada kami para TergugatBerhubung karena Objek Gugatan (objek warisan) yang disampaikan olehPenggugat dalam surat gugatannya adalah kabur/tidak jelas, maka sesualdengan: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus1974 Reg No. 565 K/Sip/1973, menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas,maka gugatan tidak dapat diterima..