Putusan Nomor 280/B/PK/PJK/2016Pemohon Banding terima tanggal 4 Juni 2013 dengan perincian sebagaiberikut:e Pajak Tidak/Kurang Dibayar Rp 8.747.559.200,00e Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 4.198.828.416,00e Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Rp12.946.387.616,00dengan alasan koreksi bahwa dalam rangka pelaksanaan PutusanMahkamah Agung Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember2012;. bahwa selanjutnya, atas SKPKB PPh Badan Nomor: 00001/206/03/072/13tertanggal 3 Juni 2013 tersebut, Pemohon

Terbanding di dalam proses penelitian Keberatan mempertahankanPajak yang tidak/kurang dibayar, dengan pertimbangan sebagai berikut:1. bahwa Koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkanPutusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18Desember 2012:2. bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor: 00001/206/03/072/13 tanggal 3 Juni 2013 telahsesual dengan ketentuan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

kali jumlah pajak yang tidak ataukurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan;Halaman 32 dari 56 halaman.

Apalagi hasil perhitungan DJP itu tidak bisadiajukan keberatan dan harus diterima tanpa ada alternatif lain, yangpada gilirannya hasil perhitungan itu menjadi dasar untuk menetapkanjumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan dengandemikian perhitungan itu menjadi patokan pula dalam menetapkanbesarnya pidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000,maka dalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajak terutang yang tidakatau kurang dibayar tersebut ditetapkan dan disahkan dengan

KEP1609/WPJ.06/2013 Tertanggal 31 Oktober2013 otomatis keliru dan harus dibatalkan.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) di dalampersidangan mengakui bahwa mereka tidak melakukan prosespemeriksaan/ verifikasi dan analisa pajak kurang dibayar tersebut. BahkanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) mengakui di dalamsemua persidangan Pengadilan Pajak bahwa mereka tidak tahu dari manaasal muasal pajak kurang dibayar tersebut diperoleh.

Pajak Keluaran yg hrs dipungut/dibayar 453.606.044 453.606.044 0b. Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan 1.075.936.848 1.038.438.966 37.497.882c. Lainlain 0 0 0d. Jumlah Pajak Masukkan yang dapat diperhitungkan1.075.936.848 1.038.438.966 37.497.882e. Jumlah Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (622.330.804) (584.832.922) 37.497.8823. Kelebihan Pajak Yang Dikompensasikan ke Masa Berikutnya622.330.804 622.330.805 04. PPN yang kurang ( Lebih) dibayar 0 37.497.882 05.a.

Bahwa dasar Keputusan penolakan Keberatan yang pada intinyamempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding (Pemeriksa)KPP Pratama Rengat sebesar Rp 37.497.883,00;Bahwa dalam proses Keberatan, Terbanding (Tim Peneliti) Keberatanmenolak Keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlahPajak yang masih harus dibayar Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP50/WPJ.02/2014 jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang (lebih)dibayar adalah sebesar Rp 74.995.766,00 dengan

Pajak Keluaran yg hrs dipungut/dibayar 453.606.044b. Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan 1.075.963.848c. Lainlain 0 d. Jumlah Pajak Masukkan yang dapat diperhitungkan1.075.963.848 e. Jumlah Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (622.330.804)3. Kelebihan Pajak Yang Dikompensasikan ke Masa Berikutnya 622.330.8044. PPN yang kurang ( Lebih) dibayar 05.a Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP 05.6 Sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP 06. Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Nihil V.

/(lebih) dibayar Rp. (622.330.804,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 622.330.804,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp. 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put59684/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 23 Februari 2015 diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 19 Maret 2015, kKemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal

atas perolehan BKPdan atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatanyang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan daripengenaan PPN berdasarkan KMK575 tidak dapat dikreditkan;Bahwa dengan demikian Pajak Masukan yang dibayar atasperolehan BKP dan atau JKP dalam rangka menghasilkan TBSHalaman 22 dari 40 halaman.

Perhitungan PPN Kurang Bayar:PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Dikurangi : 3.120.141.583 3.127.491.583b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 20.893.937.283 20.535.989.064b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0 0b.6. Jumlah 20.893.937.283 20.535.989.064Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 20.893.937.283 20.535.989.064Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (17.773.795.700) (17.408.497.481)3.

Perhitungan PPN Kurang Bayar:PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 3.127.491.583b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 20.893.937.283b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.6. Jumlah 20.893.937.283Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 20.893.937.283Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (17.766.445.700)3: Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 17.773.795.7004. PPN yang kurang bayar 7.350.0005.

Thamrin No.51, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat, 10350, sehinggga jumlah yang masih harus dibayar adalahsebagai berikut :Halaman 6 dari 33 halaman.

Putusan Nomor 1380/B/PK/PJK/2017Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 58.216.270.958,00Pajak Keluaran Rp 3.127.491.583,00Kredit Pajak (Rp 20.893.937.283,00)PPN yang kurang/lebih dibayar (Rp 17.766.445.700,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 17.773.795.700,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang / (Lebih) Dibayar Rp 7.350.000,00Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 7.350.000,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar

Dengan demikian, penentuan PajakMasukanyang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajakdan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan atautidak, bukan didasarkan pada ada tidaknya penyerahan,melainkan jenis BKP/JKP yang diperolehnya, yang dalamkasus ini adalah TBS.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, maka Pasal 16 B ayat (3) UndangUndangPPN dapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat

Bahwa pada 6 Mei 2000, Pemohon dengan Pemohon II melangsungkanpernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan AgamaKecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikahnya adalahayah kandung Pemohon Il yang bernama Ajen dengan maskawin berupaseperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksiyaitu Bapak Apud dan Bapak Udis;3.

No.162/Pdt.P/2019/PA.Pwk Bahwa, antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada halangan untukmenikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuanserta memenuhi syarat Sesuai dengan syariat Islam; Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Ilbernama Ajen, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Apuddan Bapak Udis, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai; Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka danPemohon II berstatus Perawan; Bahwa

No.162/Padt.P/2019/PA.PwkBahwa, Pemohon dengan Pemohon II menikah di wilayah Kantor UrusanAgama Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta;Bahwa, antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada halangan untukmenikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuanserta memenuhi syarat Sesuai dengan syariat Islam;Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Ilbernama Ajen, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Apud danUdis, maskawin berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai

tunai dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaituBapak Apud dan Bapak Udis;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, buktibuktiserta saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon Il tersebutdiatas, majelis telan menemukan fakta dalam persidangan ini yang padaHalaman 7 dari 11 hal.

Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islamyang dilangsungkan pada tanggal 6 Mei 2000, di Wilayah Kantor UrusanAgama Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikahnyaadalah ayah kandung Pemohon II bernama Ajen dengan maskawin berupaseperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai dan disaksikan oleh duaorang saksi yaitu Bapak Apud dan Bapak Udis;2.

Qiamudin dengan mas kawin berupauang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;Salinan Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2018/PA.GM. Hal. 1Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertaliankerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan,menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturanperundangundangan yang berlaku;.

Qiamudin; Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan olehPemohon kepada Pemohon II yaitu berupa Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah) dibayar tunai dibayar tunai; Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Pemohon II tidak adahubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupunhubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun PeraturanPerundangUndangan yang berlaku; Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak

Qiamudin dengan mas kawin berupa Rp. 50.000, (limapuluh ribu rupiah) dibayar tunaiMenimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2 serta2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentikyang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuanPasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut

Qiamudin dengan mas kawin berupa Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunaibelum pernah bercerai dan hinggasekarang ini Pemohon dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;2.Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tersebut tidak ada hubunganmuhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinanbaik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundangundangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidakdalam masa iddah orang lain;3.

Bahwa pada 19 Oktober 1989, Pemohon dengan Pemohon Ilmelangsungkan permikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor UrusanAgama Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikahnyaadalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama Ma'mur dengan maskawinberupa berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunaidan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak H. Ibin dan Bapak Enen;.

Bahwa, Pemohon dengan Pemohon II menikah di wilayah Kantor UrusanAgama Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta;Bahwa, antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada halangan untukmenikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuanserta memenuhi syarat Sesuai dengan syariat Islam;Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Ilbernama Ma'mur, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak H.lbin dan Bapak Enen, maskawin berupa berupa uang sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) dibayar

Ibin danEnen, maskawin berupa berupa berupa uang sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah) dibayar tunail;Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka danPemohon II berstatus Perawan,;Halaman 5 dari 10 hal. Pen. No.386/Pdt.P/2019/PA.

tunai dibayar tunai dandisaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak H.

Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islamyang dilangsungkan pada tanggal 19 Oktober 1989, di Wilayah KantorUrusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, dengan walinikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ma'mur denganmaskawin berupa berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)dibayar tunai dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu BapakH. lbin dan Bapak Enen;2.

Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada PemohonII berupa Sebidang Tanah sawah 25 are dibayar tunai, dibayar tunai;Halaman dari 10 Penetapan No. ....... /Padt.

/Pdt.P/2015/PA.Mmj.Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Sebidang Tanahsawah 25 are dibayar tunai, dibayar tunai;Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejakadan Pemohon II berstatus Perawan;Bahwa antara antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasabataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahanmenurut Syariat Islam;Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon IIdimaksudkan untuk mengurus buku

Pemohon II telah menikah secaraagama Islam di Bone, pada tanggal 10 Nopember 1983;Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah pamandari Ayah Kandung Pemohon II bernama PAMAN DARI AYAH KANDUNGPemohon II ; 22 noone nnn nn nnn n nnnBahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid yangbernama IMAM MASJID ;Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah SAKSI I dan SAKSIBahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Sebidang Tanahsawah 25 are dibayar

tunai, dibayar tunai;Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejakadan Pemohon II berstatus Perawan;Bahwa antara antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasabataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahanmenurut Syariat Islam;e Bahwa sepengetahuan saksi itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon IIdimaksudkan untuk mengurus buku akta nikah dan akta kelahiran anak;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon IImenyatakan

faktafaktadipersidangan yang pada pokoknya adalah: bahwa benar Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) telahmelakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 10 Nopember 1983 di Bone,dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama IMAM MASJID, ijab kabul diucapkansecara langsung dan beruntun oleh Imam masjid dengan Pemohon I, dan yangmenjadi wali nikah adalah (paman dari Ayah Kandung Pemohon ID), disaksikan oleh2 orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II, dengan mahar berupa SebidangTanah sawah 25 are dibayar

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Il yangbernama Mari bin Setara dengan disaksikan langsung oleh dua orangsaksi nikah yang bernama Awahab bin Jamal dan Amaq Sri bin SlametHal. 1serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah),dibayar tunai dibayar tunai;Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, danPemohon II berstatus perawan dan selama pernikahan tersebut tidak adapihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebutserta

;z Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istriyang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 April 1997di XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXKXI Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon IIyang bernama Mari bin Setara ... ... ; Bahw maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah), dibayar tunal; Bahwa yang menjadi saksi di pernikahan Pemohon dan Pemohon II adalah bernama Awahab bin Jamal dan Amaq Sri

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon dan Pemohon Il, MajelisHakim menilai bahwa Pemohon dan Pemohon Il mendalilkan telahmelaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 14 April 1997di XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, Gengan wali nikahayah kandung Pemohon II yang bernama Mari bin Setara ... ... dengandisaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama Awahab binJamal dan Amaq Sri bin Slamet serta mahar berupa uang sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), dibayar

tunai dibayar tunai;Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian,sebagaimana ketentuan Pasal 165179 R.Bg, sehingga keterangan saksisaksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukungkebenaran dalildalil dan alasan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon danPemohon Il, berdasarkan bukti P.1 dan bukti P2, serta berdasaranketerangan 2 (dua) orang saksi, Majelis

Hakim menemukan fakta sebagaiberikut : Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah menikah menurut SyariatAgama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 1997 di xxxxXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX dengan wali nikah ayahkandung Pemohon II yang bernama Mari bin Setara ... ... denganHal. 8disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernamaAwahab bin Jamal dan Amag Sri bin Slamet serta mahar berupa uangsejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai dibayartunai, belum

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Agustus 1997di xxxxxxxx, Desa Cenaku Kecil, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten IndragiriHulu, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxkarenaayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saudara lakilakiPemohon II tidak ada, dan disaksikan oleh xxxx dan xxxxxxx, dengan maskawinberupa uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;2.

Kecil, Kecamatan Batang Cenaku, KabupatenIndragiri Hulu, dan telah dikaruniai dua orang anak;Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon IIdilaksanakan;Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon IIadalah paman kandung Pemohon II bernama xxxxxx karena ayah kandungpemohon ii telah meninggal dunia, sedangkan saudara lakilaki tidak ada, yangdisaksikan dua orang saksi yaitu xxxxxx dan xxxxx dengan mahar berupa uangsebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar

mengajukan permohonan agar pernikahan antaraPemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxx xxxx) yang dilaksanakan padatanggal 20 Agustus 1997 di RT. 007 RW. 003, Desa Cenaku Kecil, Kecamatan BatangCenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yangbernama XXXXxXxxxx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia,sedangkan saudara lakilaki Pemohon II tidak ada, dan disaksikan oleh xxxxxx, denganmaskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar

, Pemohon I dengan Pemohon I adalah suami isteri yang menikah tanggalXXXXXXXXXXX di Desa Cenaku Kecil, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten IndragiriHulu, dan telah dikaruniai dua orang anak; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalahpaman kandung Pemohon II yang bernama xxxxx karena ayah kandung pemohon iitelah meninggal dunia, sedangkan saudara lakilaki tidak ada, dan disaksikan olehXXXXxxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah) dibayar

tunai dibayar tunai; Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurutsyari at Islam; Bahwa atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang lain yangkeberatan; Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan antara jejakadengan perawan; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperolehbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengurus akte kelhiran anakPemohon I dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yangbernama Mahlim bin Masn dengan disaksikan langsung oleh dua orangsaksi nikah yang bernama Asmah Manisah dan Amaq Kaliawa sertaHal. 1mahar berupa uang sejumlah Rp. 50. 000, (Lima puluh ribu rupiah) danseperangkat alat shalat dibayar tunai;3.

memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan PemohonIl Karena saksi adalah ...; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istriyang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal Tanggal 11Juli 1993 di KABUPATEN DOMPU; Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon IIyang bernama Mahlim bin Masn ; Bahw maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 50. 000, (Limapuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar

memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan PemohonIl Karena saksi adalah ...; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istriyang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal Tanggal 11Juli 1993 di KABUPATEN DOMPU; Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon IIyang bernama Mahlim bin Masn ;7 Bahw maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 50. 000, (Limapuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar

O00, (Lima puluh riburupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai;Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian,sebagaimana ketentuan Pasal 165179 R.Bg, sehingga keterangan saksisaksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukungkebenaran dalildalil dan alasan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon danPemohon Il, berdasarkan bukti P.1 dan

tunai dibayar tunai,Hal. 8belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon danPemohon II masih tetap beragama Islam; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tersebut tidak adahubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanyalarangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturanperaturan perundangundangan yang berlaku serta tidak terikat olehsuatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain; Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon denganPemohon Il telah

BG No.473308 nominal Rp.21.000.000, tanggal 08 Mei 2008 ;Tetapi setelah dikliringkan BG atas nama Terdakwa BUDI HARTONOtersebut di Bank Central Asia KC Veteran Surabaya sesuai dengan jatuhtempo di tolak karena saldo rekening giro tidak cukup dan rekening giro telahditutup dan setelah ditagih Terdakwa menyatakan sanggup membayarsemua biaya pembelian spare part tersebut, serta mengatakan spare partmasih belum dibayar oleh orang yang membeli dan mengatakan jangankhawatir pasti akan dibayar atas perkataan

MPM motorSurabaya tergerak hati dan pikirannya sehingga menjadi yakin dan percayakepada Terdakwa untuk mengirim lagi spart part tersebut ;Dan spare part yang belum dibayar sama sekali oleh Terdakwa adalah :Faktur No.RG/10021/FAKTURPD/M/04/2008/M2Z tanggal 17 April 2008dengan Nominal Rp.46.008.000. ; Faktur No.RG/10198/FAKTURPD/M/04/2008/M2Z tanggal 18 April 2008dengan Nominal Rp.49.896.000. ; Faktur No.RG/10248/FAKTURPD/M/04/2008/M2Z tanggal 19 April 2008dengan Nominal Rp.30.942.000. ; Faktur No.RG

No. 1819 K/PID/2011semua biaya pembelian spare part tersebut, serta mengatakan spare partmasih belum dibayar oleh orang yang membeli dan mengatakan jangankhawatir pasti akan dibayar ;Dan selain spare part yang belum dibayar Terdakwa memakai Bilyed Giro(BG) yang tidak bisa dikliringkan karena saldo rekening giro tidak cukup danrekening giro sudah ditutup ada juga spare part yang belum dibayar samasekali oleh Terdakwa adalah : Faktur No.RG/10021/FAKTURPD/M/04/2008/M2Z tanggal 17 April 2008dengan Nominal

Bahwa pada 23 Juni 1979, Pemohon dengan Pemohon II melangsungkanpernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan AgamaKecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikahnya adalahayah kandung Pemohon II yang bernama Ujang Suhara dengan maskawinberupa berupa uang sebesar Rp. ....... ( rupiah) dibayar tunai dan disaksikanoleh dua orang saksi yaitu Bapak Udin Saepudin dan Bapak R. Hidayat;.

Hidayat, maskawin berupa berupa uang sebesarRp. ...... ( rupiah) dibayar tunai;13.Bahwa, pada saat perikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka danPemohon II berstatus Perawan;14.Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II membina rumah tanggadi Kampung Depok Pasir, RT.0O7 RW.004, Desa Bojong Timur,Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta;15.

Hidayat, maskawin berupa berupa berupa uang sebesarRp. ...... ( rupiah) dibayar tunai;24.Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka danPemohon II berstatus Perawan;25.Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tanggadi Kampung Depok Pasir, RT.0O7 RW.004, Desa Bojong Timur,Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta;26.Bahwa, antara Pemohon dengan Pemohon II dan telah dikaruniai seoranganak bernama Dhea Annisatulatifah (Purwakarta, 20122002);27.Bahwa, masyarakat mengakui

tunai dibayar tunaiHalaman 7 dari 11 hal.

Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islamyang dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 1979, di Wilayah Kantor UrusanAgama Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikahnyaadalah ayah kandung Pemohon II bernama Ujang Suhara dengan maskawinberupa berupa uang sebesar Rp. ....... ( rupiah) dibayar tunai dibayar tunaldan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Udin Saepudin dan BapakR. Hidayat;2.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put67267/PP/M.VB/13/2015Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 26Tahun Pajak : 2004Pokok Sengketa : bahwa nilai sengketa dalam sengketa Banding ini adalah penetapan Pajak YangTidak/Kurang Dibayar atas PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004 sebesar Rp12.814.977.257;Menurut Terbanding : Terbanding berpendapat bahwa SKPKB yang pengajuan keberatannya diputusdengan keputusan keberatan a quo berdasarkan Pasal 2 huruf e UU PTUN tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor2239K/PID.SUS/201 2 tanggal 18 Desember 2012;2.

bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) berbunyi sebagai berikut:Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakanberdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksiadministrasi berupa bunga sebesar 48% (empat delapan persen) dari jumlah pajak yangtidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu sepuluh tahun sebagaimanaditentukan pada ayat (1) dilampaui.

menggunakan Putusan Kasasi Mahkamah Agungtersebut sebagai dasar penetapan pajak terutang yang tidak/kurang dibayar.

Putusan itu tidakperlu menyebutkan bahwa Terbanding diperintahkan untuk menagih pajak terutang yang kurangdibayar, karena Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi yang mempunyai kewenangan atributifdalam pengelolaan pajak menurut peraturan perundangundangan perpajakan untuk melakukanpenagihan pajak terutang yang kurang dibayar melalui penerbitan surat ketetapan pajak,sebagaimana disebutkan dalam SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2004 Nomor:00006/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013.bahwa dengan demikian

2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk PenghitunganBea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidakdigunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke DaerahPabean,nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai NilaiPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yangsebenarnya atau seharusnya dibayar

ATT denganInvoice Freight sebesar USD 1500.bahwa atas biaya Freight sebesar USD 1500 tersebut telah dibayar oleh PemohonBanding sebesar USD 1500 sesuai dengan bukti ATT3213080083 tanggal 30Agustus 2013 sebesar USD 1500 dan telah dibukukan di dalam buku kas PemohonBanding.bahwa dari penelitian PIB Nomor: 076121tanggal 19 Agustus 2013 PemohonBanding mencantumkan biaya asuransi sebesar USD 600 (0.5% x USD 120.000) halini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tentang Nilai

Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sesuai dengan Polis AsuransiDalam Negeri Nomor Policy : IP2003021 300134 tanggal 15 Juli 2013.bahwa atas pernyataan Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Bandingtidak melampirkan invoice freight dan bukti tagihan maupun bukti bayar atas freightserta tidak melampirkan Polis Asuransi dalam negeri yang dapat mendukungkebenaran pemberitahuan untuk membuktikan kebenaran nilai transaksi sebagai nilaipabean yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak terbukti sehingga

Majelisberpendapat nilai Pabean yang diberitahukan sebesar USD 122,100.00 adalahharga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap buktibukti pendukung kebenarannilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dandata yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa nilai Pabeanyang diberitahukan sebesar USD 122,100.00 adalah harga yang sebenarnya atauyang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah

MALIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

MALIKdengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesarRp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5 Memerintahkan barang bukti berupa : (satu) paket sedang sabusabu yang dibungkus plastik klip warna putihe 6 (enam) paket kecil sabusabu

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan

sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa Chiristian Silitonga tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan HukumMenguasai Narkotika GolonganI (satu) bukan tanaman sebagaimana dalamdakwaan Kedua;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

Sedangkansisanya Rp. 3000.000, lagi sampai saat sekarang ini tidak dibayar olehAminullah Berutu dan Gaman Perdana Berutu ;Bahwa pada saat saksi menjual bibit gambir sebanyak 20.000 batangkepada Gaman Perdana Berutu adapun umur bibit gambir tersebutadalah sekitar 3,5 (tiga setengah bulan) dan adapun banyaknya helaidaun yang tumbuh pada saat saksi menjualnya adalah sekitar 10(sepuluh) helai daun dan bibit gambir saksi pada saat itu memang saksirawat dengan baik.Bahwa bibit gambir saksi tidak pernah

sebesarRp 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah).Page 46Putusan Sela Pengadilan TIPIKORNo.114/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnBahwa adapun besar harga bibit gambir tersebut saksi jual kepadaGaman Perdana Berutu adalah sebesar Rp.1.500 (seriou lima ratus)sehingga total uang yang saksi terima langsung dari Gaman PerdanaBerutu adalah sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah), yangmana seharusnya yang saksi terima dari Gaman Perdana Berutu adalahsebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) belum dibayar

Sedangkan sisanya Rp. 3000.000, lagi sampai saatsekarang ini tidak dibayar oleh Aminullah Berutu dan Gaman Perdana Berutu ;Bahwa dari 50.000 (lima puluh ribu) batang bibit gambir yang harus disediakanoleh Gaman Perdana Berutu ternyata hanya 43.700 (empat puluh tiga ributujuah ratus) batang bibit gambir yang disalurkan Gaman Perdana Berutu,dengan perincian :1. Kelompok Tani Malum Ate sebanyak 16.700 batang.2. Kelompok Tani Lae Kersik sebanyak 18.000 batang.3.

Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana penjara sebagaimanaditentukan dalam amar putusan ini, sedangkan mengenai pidana denda danpidana penganti yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananyadinilai telah tepat ;Page 85Putusan Sela Pengadilan TIPIKORNo.114/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnMenimbang, bahwa mengenai pidana denda apabila denda tidak dibayar,maka harus diganti dengan pidana kurungan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan

(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harusdiganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uangpengganti sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), dengan ketentuan jikaTerpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu)bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, makaharta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uangPage 87Putusan Sela Pengadilan

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

KUHP ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan korban lukaberat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3)Undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalantelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana denda makaapabila pidana denda tidak dapat dibayar

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000, (satu jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Daud Bin Damiri tersebut, dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun .dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Daud Bin Damiri tersebut, denganpidana penjara selama 4 ( empat ) tahun .dan denda sebesar Rp. 200.000.000(dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus digantidengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan;3.

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TINUS SEMBIRING yaitu dengan Pidana Penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan digantikan dengan penjara selama 2 (dua) bulan

Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenaihukuman pokok yang akan dijatuhkan kepada terdakwa selainpidana penjara juga harus dijatuhi hukuman untuk membayarsejumlah uang denda kepada Negara sebesar yang akan disebutkandalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 148UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA diaturpula bahwa : apabila putusan pidana denda sebagaimana diaturdalam UndangUndang ini tidak dapat dibayar

oleh pelaku tindakpidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelakudijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagaipengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkanterhadap Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalaniHalaman 33 dari 37 Halaman, Putusan No.257/Pid.B/2012/PN.SDK34Terdakwa sebelumnya maka Pidana yang dijatuhkan dikurangkandari lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TINUS SEMBIRING yaitudengan Pidana Penjara selama 4 (Empat) Tahun dan PidanaDenda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akandigantikan dengan penjara selama 2 (dua) bulan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;5.