a terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam pasalUndangundang hukum pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, danuntuk itu akan dipertimbangkan apakah unsurunsurnya telah terpenuhi adanyaMenimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaanALTERNATIF, sebagai berikut :Kesatu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaAtauKedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa karena Penuntut Umum dalam menyusun

(DPO) jan Ari(DPO) dirumah makan Ojolali yang mana terdakwa datang denganmengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda Revo dengan No.Polisi BM 2435 YA sambil membawa senjata api tersebut setelah ituterdakwa langsung mengajak saksi Suriyanto Als Anto (terdakwadalam berkas terpisah) kebelakang warung untuk memberikan senjataapi tersebut setelah selesai terdakwa bersama saksi Suriyanto Als Anto(terdakwa dalam berkas terpisah) kembali ke depan dan berkumpuldengan Hasan (DPO) dan Ari (DPO) lalu menyusun

dan Surat Dakwaan dimaksudtelah dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan pada tanggal 24 Desember 2013dinyatakan kabur (obscuur libel) schingga sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (3)KUHAPidana, Surat Dakwaan yang bersangkutan secara keseluruhan dinyatakan batal demihukum, sebab meskipun Eksepsi Terdakwa telah dinyatakan ditolak oleh karena menuruthemat Majelis Hakim Eksepsi tersebut telah memasuki materi perkara namun hal tersebuttidak mengeliminir ketidakcermatan Penuntut Umum dalam menyusun

Faisal Sannang, ST selaku anggotaBahwa saksi menerangkan TugaS wewenang dantanggungjawab saksi selaku Pokja Unit Layanan Penyedia barang/Jasapada pengadaan pekerjaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah TidakLayak Huni (Rutilahu)Tahun Anggaran 2016 pada kantor Dinas SosialKabupaten Tojo UnaUna tersebut yaitu :a) Menyusun rencana pemilihnan penyedia barang / jasa.b) Menetapkan dokumen pengadaan.c) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.d) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di portalpengadaan

Karya Indah.Bahwa saksi menerangkan Pengadaan pekerjaan Bantuan BahanBangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)Tahun Anggaran 2016metode penyampaian dokumen penawaran menggunakansatu Ssampul /satu file dan yang menyusun metode pemasukan dokumen adalahsemua anggota pokja.Bahwa saksi menerangkan Nilai total harga perkiraan sendiri (HPS)untuk Pengadaan pekerjaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah TidakLayak Huni (Rutilanu) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.656.000.000,(Satu Milyar Enam ratus Lima puluh Enam

Karya Indah.Bahwa saksi menerangkan Pengadaan pekerjaanBantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)TahunAnggaran 2016 metode penyampaian dokumen penawaranmenggunakansatu sampul / satu file dan yang menyusun metodepemasukan dokumen adalah semua anggota pokja.Bahwa saksi menerangkan Nilai total harga perkiraansendiri (HPS) untuk Pengadaan pekerjaan Bantuan Bahan BangunanRumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)Tahun Anggaran 2016 sebesarRp.1.656.000.000, (Satu Milyar Enam ratus Lima puluh Enam

harga melebihi standarharga sesuai Peraturan Bupati Tojo UnaUna dan tidak ada yangmemerintahkan saksi untuk menyusun melebihi standar harga sesualPerbup tersebut seingat saksi, saksi menyusunnya sudah sesuaidengan standar harga dan tidak pernah melebihi standar harga yang ditentukan.Bahwa saksi menerangkan saksi sendiri yang mendownload dokumenpengadaan dari sistem pengadaan secara Elektronik di setiappelelangan , Il, Ill tersebut.Bahwa saksi menerangkan Bentuk format file dokumen pengadaanyang

Hasan telah melakukan :a) menyusun dokumen rancangan Engineer Estimate (EE) yangdigunakan oleh Terdakwa Badrun Bungusawa sebagai dasarpenyusunan HPS dan oleh POKJA KLPBJ dijadikan dokumenpengadaan;b) menyusun dan mengupload dokumen penawaran CV. FanziPratama yang sebagai Direktur adalah Terdakwa Saiful A.Hasan;c) meminjam perusahaan, menyusun dan mengupload dokumenpenawaran CV. Rizky untuk mengikuti pelelangan sebagaiperusahaan Bendera.2.

Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang usaha kecil danmenengah ; Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha kecil danmenengah sarta memfasilitasi akses permodalan, pemasaran, danManajemen Usaha.Bahwa sekira bulan Oktober 2011 Dinas Koperasi UKM dan Perindagpernah menerima proposal KSU Bina Mandiri Warga tentangPermohonan Bantuan Dana Hibah Pemerintah Kota Bandung, yaitu dariDPKAD Kota Bandung ;Bahwa setelah menerima proposal lalu saksi mendapat disposisi agardiserahkan ke Sdr.

Tatang Suratis sebagai Anggota Dewan,Terdakwa sebagai Ketua KSU BMW dan Terdakwa Il sebagaiBendahara KSU BMW ;Bahwa saksi selaku Kasubag Administrasi dan Sandi Tel PemerintahanKota Bandung ;Bahwa tupoksi saksi yaitu : Menyusun rencana kerja pelaksanaan program sebagai pedomanpelaksanaan tugas. Mengumpulkan dan menganalisa data lingkup administrasi, sandi danHalaman 61 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.telekomunikasi sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintahdaerah.

Menyusun agenda rapat, serta mewakili dan melaksanakan tugastugas harian pimpinan manakala Pimpinan tidak bisa menghadirikarena ada tugas lain yang harus dilaksanakan oleh Pimpinan.Halaman 75 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.

dan mengolah pokokpokok kebijakan yang memuatsingkronisasi kebijakan pemerintah dearah dengan pemerintah pusat,prinsip dan kebijakan penyusunan APBD dan perubahannya.e Menyiapkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran KUA danRancangan Prioritas Plapond Anggaran Sementara (RPPAS)berdasarkan urusan wajid dan pilihan serta menentukan urutanprogram untuk masingmasing urusan dan menyusun prioritasplapond anggaran untuk masingmasing program.e Membahas RKA yang di usulkan oleh SKPD dengan melakukanpenelaah

, pembiayaan dan investasi sebagai pedomanpelaksanaan tugas;e Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai denganrencana program yang telah ditetapbkan agar program dapatdilaksanakan secara efektif dan efisien;e Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan anggaranHalaman 90 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.belanja, pembiayaan dan investasi;e Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan danevaluasi pelaksanaan anggaran belanja, pembiayaan dan investasi;e Menyusun

., MT, dibawah sumpah padapokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan di BAPadalah benar;Bahwa saksi PNS di PU Cipta Karya dan saksi Ketua Pokja Il PengadaanBarang dan Jasa lainnya ;Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Pokja ULP yaitu:Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan Jasa lainnya;Menentukan Metode Pengadaan;Memberikan penjelasan pekerjaan atau unweasing kepada peserta;Menyusun

dokumen pengadaan;Menyusun jadwal pelelangan;Melakukan evaluasi penawaran;Melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap penawaran yang masuk;Menyusun Berita Acara evaluasi penawaran;Menyusun Berita Acara hasil pelelangan;a fe ON fof f=.

GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana Bahwa selanjutnya, Rudi Susanto, ST selaku PPTK telah menyusun HargaPerkiraan Sendiri (HPS) terhadap kedua paket pekerjaan tersebut. Dalammenyusun HPS Pekerjaan paket 1, Rudi Susanto, ST hanya berpedomankepada daftar harga yang diterima dari Terdakwa tanpa melalui survei hargaterlebih dahulu.

Bahwa dikarenakan Terdakwa dalam menyusun penawaran berpedomanpada RAB dan HPS yang sebelumnya diserahkan oleh Rudi Susanto, ST,maka dalam dokumen penawaran paket yang diajukan oleh Terdakwa,volume tiap jenis barang yang diadakan tidak berpatokan kepada BQ yangtelah dibagikan oleh panitia pengadaan, namun sama dengan HPS yangsebelumnya telah diterima dari Rudi Susanto, ST.

Bahwa dikarenakan Terdakwa dalam menyusun penawaran berpedomanpada RAB dan HPS yang sebelumnya diserahkan oleh Rudi Susanto, ST,13maka dalam dokumen penawaran paket yang diajukan oleh Terdakwa,volume tiap jenis barang yang diadakan tidak berpatokan kepada BQ yangtelah dibagikan oleh panitia pengadaan, namun sama dengan HPS yangsebelumnya telah diterima dari Rudi Susanto, ST.

ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdapat item iin / goodwill,dan selanjutnya terjadi kesepakatana Kabag Hukum ditugasi untukmembuat Draf Surat KeputusanBupati tentang PanitiaPengambilalihan KBPR Primadengan sudah disebut keanggotaannyapada saatbHarus ada audit sebelum KBPR Primadibeli dalam jangka waktu dua mingguharus sudahselesai;c Tugas Panitia yaitu menjembataniPemerintah Kabupaten Trenggalekdalam kegiatan pembelian KBPRPrima, mendampingi auditor,menyiapkan surat ke auditor,menyusun

Menyusun dan melengkapi tanda bukti pembayaran untukmembuat SPJ pembelian KBPR Prima ;4 Menyimpan dan menyalurkan uang untuk kebutuhan operasionalkegiatan pembelian KBPR Prima setelah mendapat persetujuanpimpinan kegiatan;1 Bertanggungjawab atas kebenaran dankelengkapan SPP dan SPJ pembelian KBPRPrima ;2 Bertanggung jawab kepada Pemegang Kas ;Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Pembantu Pemegang Kaspembelian Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Prima telah Sayalaksanakan seperti Pengajuan Surat

pembelian/akuisisi Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR)Prima Durenan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek muncul pada saatPerubahan APBD tahun 2006, dan saksi tidak ingat siapa yangmengusulkan apakah pihak eksekutif atau pihaklegislatif;Bahwa mekanisme proses penetapan suatu anggaran dalam APBDadalah:1 Adanya usulan usulan dari SKPD tentang program kegiatan termasukbesaran anggaran serta yang menghimpun adalah Badan PengelolaanKeuangan dan Asset Daerah(BPKAD) ; 22222 no nnn nnn nnn ne enn2 BPKAD menyusun

rencana jadwalpelaksanaankegiatan;e melaksanakan kegiatanpembelian KBPRPrima;e = Menyusun laporankegiatan;Halaman 131 dari 321 Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.SbyDalam melaksanakan tugastugas tersebut bertanggung jawab kepada PenggunaAnggaran melalui pengendali kegiatan; Bahwa saksi selaku Pemimpin Kegiatan Pembelian Koperasi BankPerkreditan Rakyat Prima tugas dan tanggung jawab tersebut tidak saksilaksanakan karena Saksi sebagai Pemimpin Kegiatan tidak dilibatkan dariproses awal karena

Bidang Anggaran danBelanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Kabupaten Trenggalek;e Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku Kepala Bidang Anggaran danBelanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Kabupaten TrenggalekAd alah n nanan nn neem nn nnn n es ennnnnnnnneannnnnnnneeneHalaman 151 dari 321 Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sbya Menghimpun usulan RAPBD dan Perubahan RAPBDdari masingmasing Dinas/badan/kantor dilingkunganPemerintah Kabupaten Trenggalek; b Menyusun

Menyusun Dokumen Pengadaan berupa jadwal pengumuman,donwoad dokumen, aanwijzing (penjelasan), upload dokumenHalaman 32 dari 114 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran,pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, upload beritaacara pelelangan, penetapan penyedia, pengumuman pemenang,masa sanggah, pembuatan surat penetapan penyedia Barang/Jasa(SPPBJ), penandangan kontrak.Memuat jadwal proses pelelanganc.

Lomri Maladi) karena selama ini KonsultanPerencana telah menyusun RAB berdasarkan standar harga yang telahditetapkan;Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;5. Ahmad Dani Muchtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur CV. Cipta Bangun Lestari yangbertugas melaksanakan pengawasan pembangunan ruang publik &Podium Pentas Seni di Komite Pembangunan Rehabilitasi GORKecamatan Cisaat;Bahwa terkait tugas saksi sebagai Direktur CV.

Dadang Sunandar, MM.Anggota : Didi Tardi, ST.Anggota : lis KurniasihBahwa tidak pernah dilakukan musyawarah pengangkatan ataupenunjukan Komite dan saksi langsung diberitahu oleh saksi Lomri Maladibahwa nama saksi telah ada di SK Bupati Sukabumi;Bahwa yang saksi ketahui, yang menyusun anggota dari Komite tersebutadalah saksi Lomri Maladi selaku Ketua Komite;Bahwa pernah ada rapat sebanyak 1 kali di Wisma PGRI di KotaSukabumi sekitar akhir tahun 2011 yang dihadiri oleh Ketua Komite yaituSdr.

unsur : kepala desa Sukamanah.Bahwa kedudukan saksi sebagai Wakil Ketua Komite adalah karenakedudukan saksi sebagai Ketua KONI Kabupaten Sukabumi (ex officio);Bahwa saksi tidak tahu kegiatan tersebut dilaksanakan karena sepanjangsaksi menjabat sebagai Wakil Ketua tidak ada koordinasi ataupunHalaman 54 dari 114 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.penyampaian secara langsung yang berkaitan dengan pekerjaanpembangunan GOR Cisaat ataupun keuangan kegiatan tersebut;Bahwa yang saksi ketahui yang menyusun

Lomri Maladi menunjuk Terdakwa sebagai Bendahara Komite.Bahwa yang Terdakwa ketahui, yang menyusun keanggotaan dari Komitetersebut adalah Sdr.

Eksepsi obscuur libelBahwa dalam gugatan Penggugat nampak secara jelas adanya kerancuandalam menyusun gugatan, hal tersebut tampak dari format gugatan yangmencampuradukkan gugatan dan pengaduan yang mempunyai prinsipberbeda dalam tindakannya, dimana masalah gugatan institusinya adalahmelalui Pengadilan Negeri sedangkan pengaduan kepada kepolisian, selainitu posita dan petitum gugatan saling bertentangan, tidak sinkron sehinggagugatan Penggugat kabur dan harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap gugatan

Yapeknas dapat megajukangugatan walaupun tanpa ada hubungan hukum langsung;Mengenai surat kuasa cacat formilBahwa eksepsi Tergugat mempermasalahkan tentang surat kuasa dariIstanto dan Buggy Putra Pratomo bertindak atas nama diri sendiri makasurat kuasa cacat hukum dan harus ditolak, maka Penggugat tidak akanmembahas dalil tersebut sehubungan pihak Penggugat tidak pernahmenerima atau mengeluarkan surat kuasa dari manapun;Mengenai gugatan obscuur libelBahwa menurut Tergugat, pihak Penggugat dalam menyusun

Penggugat tidak termasuk dalam salah satu pihak sebagaikuasa sebagaimana diatur di buku pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Buku II edisi 2007, Balitoang Diklat KumdilMahkamah Agung RI serta Penggugat secara formal tidak memiliki legalstanding (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dan beracara diperadilan umum sebagaimana yang diamanatkan UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen;Eksepsi mengenai gugatan kabur/obscuur libel, Karena adanya kerancuandalam menyusun

Kemudian keesokan harinya pada tanggal 5 Februari2021 Anak Korban disuruh oleh Terdakwa menyusun baju dan tanpasepengetahuan ibu Anak Korban, sedangkan Terdakwa terlebih dahulu pergike ATM untuk mengambil uang yang sebelumnya diberi oleh Ibu Anak Korban, Kemudian Terdakwa berpamitan kepada ibu Anak Korban untuk mengajakAnak Korban membeli kursi roda di Pekanbaru.

tapi nanti kita nikahnya di Binjaltempat mamak abang, lalu Anak Korban menjawab "iya;Bahwa keesokan harinya pada tanggal 5 Februari 2021 Anak Korbandisuruh oleh Terdakwa menyusun baju dan tanpa sepengetahuan ibu AnakKorban, sedangkan Terdakwa terlebih dahulu pergi ke ATM untukmengambil uang yang sebelumnya diberi oleh Ibu Anak Korban, kemudianTerdakwa berpamitan kepada ibu Anak Korban untuk mengajak Anak Korban membeli kursi roda di Pekanbaru.

tapi nanti kitanikahnya di Binjai tempat mamak abang, lalu Anak Korban menjawab "ya;Menimbang, bahwa keesokan harinya pada tanggal 5 Februari 2021 AnakKorban disuruh oleh Terdakwa menyusun baju dan tanpa sepengetahuan ibu Anak Korban, sedangkan Terdakwa terlebih dahulu pergi ke ATM untuk mengambiluang yang sebelumnya diberi oleh Ibu Anak Korban, kemudian Terdakwaberpamitan kepada ibu Anak Korban untuk mengajak Anak Korban membelikursi roda di Pekanbaru.

Dengan demikian, kKeberadaan barang bukti tersebut, dapat pula dijadikanbahan oleh Majelis Hakim untuk menyusun pertimbangan hukum atas putusan ini;Halaman 21 dari 37 HalamanPutusan Nomor 27/Pid.

Oleh karena itu,segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, namun tidak termuatdalam putusan ini, harus dinyatakan telah turut dipertimbangkan dengan seksamaoleh hakim dalam menyusun putusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatusebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun

pidana dan harus dijatuhi pidana;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikansebelumnya, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dengan surattuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terkait tindak pidana yang dilakukanoleh terdakwa, namun demikian terhadap pemidanaan yang patut dikenakan kepadaterdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian lain putusan ini.Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yangdiajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyusun

MENGOK (termasukdalam Daftar Pencarian Orang), untuk berkumpul di sekitar daerah Cikeyeuptepatnya dipinggir jalan untuk menyusun strategi penyerangan terhadap korban RIRI.Bahwa setelah berkumpul terdakwa dan temantemannya merencanakanPenyerangan tersebut sambil meminum minuman beralkohol jenis Ginseng.Kemudian saksi Achmad ALI Als ALAY berkata Engges Urang Ala budak nu tadiribut di dangdutan (Sudah kita ala anak yang tadi ribut di dangdutan ) yang padasaat itu di tujukan kepada korban saudara RIRI

Bahwa dalam kondisi TERGUGAT Il sebagaiPengelola Anggaran dan Pengelola Aset harus menyusun laporan akhirkeuangan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang Tahun2017 dan terkait dengan pencatatan kKeuangan aset dan keuangan atasOBJEK SENGKETA sesuai dengan dasar dan peraturan yang berlakutentang pengelolaan aset dan keuangan pemerintah daerah, sehinggaOBJEK SENGKETA masuk dalam pos aset tetap dengan statusKonsruksi Dalam Pekerjaan, dan belum terbayarnya sisa pembayarandalam Kontrak/Perjanjian

Bahwa dalam pekerjaan konstruksiOBJEK SENGKETA (dengan proses pemilihan Konsultan Pengawassebagaimana diuraikan dalam WHuruf A KRONOLOGIS Angka 6)TERGUGAT secara teknis telah dibantu oleh TERGUGAT III dalammelakukan pengawasan sekaligus menyusun laporan berkala pencapaianpekerjaan pembangunan OBJEK SENGKETAA QUO .Vide Pasal 11 Ayat (2) .PERPRES 54/2010 tentang Penunjukan TimPengawasSelain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:a.mengusulkan kepada

PA/KPA:1)perubahan paket pekerjaan;dan/atau2)perubahan jadwal kegiatan pengadaan;b.menetapkan timpendukung;c.menetapkantimatautenagaahlipemberipenjelasanteknis(aanwijzer)untukmembantu pelaksanaan tugas ULP; dand.menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepadaPenyedia Barang/Jasa.2.4.Bahwa dengan dasar tugas dan kapasitas sebagai Konsultan Pengawassebagaimana diuraikan Angka 6 ( kronologis), TERGUGAT III telah secaraperiodik menyusun dan melaporkan perkembangan kegiatan OBJEKSENGKETA A QUO

sisa pembayaran dan tidak mau melakukan serahterima hasil pekerjaan, yang hal ini menyulitkan TERGUGAT dalammelaksanakan kewajibannya sebagai Pengguna Anggaran dan PenggunaBarang untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan di akhir tahun2017.Bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan dalam Huruf A Angka25, TERGUGAT sebagai pemimpin Badan RSUD KabupatenBatang sebagai unit pelaksana teknis Perangkat Daerah dengan PolaPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai salahsatu tugas pokok menyusun

dilaksanakan secara serasi, terpadu denganupaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upayarujukan.Ayat (2): Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyaifungsi sebagai berikut :a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;b. penyelenggaraan pelayanan medis;c. dst...Ayat 3 : Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DirekturRumah Sakit Umum Daerah mempunyai uraian tugas:a. menyusun

Memberikan arahan kepada perencana dan secara bersama sama menyusun rencana dan waktu pelaksanaan rehabilitasiruang kelas rusak berate. Memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannyaHalaman 11Putusan No.93/Pid.SUSTPK/2015/PN.Mdn 12f. Mencairkan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat yangmasuk ke rekening sekolah dan memanfaatkan sesuai denganrencana pelaksanaan rehabilitasi yang disusung.

Menyusun dokumen administrasi kegiatan rehabilitasi ruangkelas rusak berat sebagai arsip sekolah. Mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruangkelas rusak berat dalam forum pertemuan yang dihadiri komitesekolah, dewan guru dan masyarakat sekitar sebagai wujudtransparansi dan akuntabilitasi dari pelaksanaan rehabilitasiruang kelas rusak berat..

Memberikan arahan kepada perencana dan secara bersama sama menyusun rencana dan waktu pelaksanaan rehabilitasiruang kelas rusak berate. Memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannyaMencairkan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak beratyang masuk ke rekening sekolah dan memanfaatkan sesuaidengan rencana pelaksanaan rehabilitasi yang disusung.

Menyusun dokumen administrasi kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusakberat sebagai arsip sekolah. Mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelasrusak berat dalam forum pertemuan yang dihadiri komite sekolah, dewanguru dan masyarakat sekitar sebagai wujud transparansi dan akuntabilitasidari pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat..

Menyusun dokumen administrasi kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusakberat sebagai arsip sekolah.

Untuk Sekretariat PGI dengan alamat dirumah pak Mujiman dan saksi tidak pernah berkantor disekretariat ; Bahwa untuk pembuatan proposal, saksi membuat proposal kemudian mintatanda tangan, ada pertemuan beberapa orang duduk bersama ;Bahwa saksitidak pernah menerima sarana dan prasarana ; Bahwa saksi bersama Sekretaris tidak pernah menyusun laporan pembukuan ; Bahwa saksi menyusun laporan keuangan sebatas yang saksi terima, uang yangsaksiterima dibukukan dan Ketua bertanda tangan ; Bahwa setahu saksi

anggaran berbasis kinerja danpada waktu menyusun anggaran berbasis kinerja saksi mencoba untuk kesanaternyata menghimpun orang sulit maka saksi kembalikan kepada Terdakwa ; Bahwa menyusun anggaran berbasis kinerja disampaikan secara lisan dan saksisampaikan kepada Terdakwa *kelihatannya sulit karena untuk member,pengertiantransfer pengetahuan tehnisnya harus semua hadir ; Bahwa karena biro perencanaan dulu terfokus pada bantuan uang dengan kontrolsistem berbasis kinerja, harapannya mampu untuk membuat

Komisi pembibitan dan pemanduan bakat yaitu : Y menyusun standarisasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan polapermasalahan, pembibitan dan pemanduan bakat mulai dengan bibityang ada disekolah, perkumpulan olah raga, pelajaran danperkumpulan olah raga yang lainnya secara berkesinambungan : 1. Standarisasi cabor ; 2. Pelaksanaan Pordes, Porkec ;Ww. Piala Bupati (Porka / Kejurkab) piala KONI usia dini dan yunior;Tim pe mantauan Perdes, Perkec, Piala Bupati dan Piala KONI ;5.

Menyalin kerja sama dengan Kecamatan untuk membina olah raga unggulan di Kecamatan ; Menyusun laporan kerja secara periodic menyusun laporan setelahselesai melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan rutin secaraperiodic ; 2.

Yk. bekerja sama dengan Jembaga keolah ragaan untukmenyelenggarakan saresehan, seminar dan work shop ; Memberikan tanda kecakapan tenaga keolah ragaan bekerja samadengan instansi terkait ; Mendorong cabang olah raga bekerja sama dengan instansi terkaituntuk me lakukan sertifikasi kepada tena ga ke olah ra gaan; Y Menyusun laporan kerja secara periodik ; Menyusun laporan setelah selesai melaksanakan kegiatan danmenyusun laporan rutin secara periodic ; Bahwa untuk menentukan biaya daricabor ;Bahwa

Soeharyo, S.H. yang digunakan Penggugat sebagairujukan dalam menyusun dasar/alasan gugatan perbuatan melawan hukum ini, tidakmenyatakan adanya kewajiban sewamenyewa atas Kioskios tersebut.

Kenyataan sebaliknya, Tergugatlah yang dirugikan karena Tanah dan Kioskios hak milik Tergugat dikuasai,diduduki, dan disewakan oleh Penggugat kepada Pihak Ketiga tanpa izin Tergugatsampai hari ini.Penggugat menggunakan Pasal 1365, KUH Perdata untuk menyusun dalilgugatannya, tetapi tidak dapat membuktikan unsurunsur perbuatan melawanhukumnya. Unsur perbuatan mana? Unsur melawan hukum mana? Unsurmerugikan mana? dan Unsur kesalahan mana?

Kenyataan sebaliknya, seketika sewamenyewa atas Tanah dan Kioskios tersebut berakhir pada Tahun 2012, seketika itupula Penggugat dengan melawan hukum menguasai, menduduki, dan menyewakanTanah serta Kioskios tersebut kepada Pihak Ketiga tanpa izin Tergugat sampai hariini.Bahwa Penggugat menggunakan phrase tidak disewakan dalam menyusun dalilkerugian Materil dan Immateril tersebut di atas untuk membuat citra yang burukkepada Tergugat, seolaholah Kioskios tersebut dikuasai dan diduduki olehTergugat.

Bahwa dengan kelalaian penyidik yangtidak cermat, serta tidak teliti dan tidak sempurna dalam menyusun BeritaAcara Pemeriksaan (BAP), maka Surat Dakwaan yang di buktikan dipersidangan menjadi alasan hukum dalam menyusun penuntutanterhadap Terdakwa menjadi cacat hukum, sehingga berdampak segalaalat bukti, dan keterangan saksi menjadi tidak sah karena bertentangandengan ketentuan Undangundang yang berlaku, yang manasebagaimana di atur sesuai dalam KUHAP Pasal 183, adapunpertimbangan hukumnya alat bukti

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat, bahwa dalam perkara ini Jaksa PenuntutUmum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas dalamkonteks perkara dimaksud tidak ditafsirkan/tidak dibaca dan

Panitia Pengadaan Barang dan Jasae Menyusun Dokumen Pengadaan berupa : Jadwal Pengumuman, Donwload Dokumen,Anwizijing (penjelasan), apload dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran,evaluasi penawaran, apload berita acara pelelangan, penetapan penyedia, pengumumanpemenang, masa sangkah, pembuatan Surat Penetapan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ),Penandantangan Kontrak.e MembuatJadwal Proses Pelelangane Mengevaluasi Dokumen Penawarane Menetapan hasil PelelangananB. Pengelola Teknis1.

Pembanguanruang publik, sebesar Rp. 250.000.000Bahwa saksi (selaku konsultan perencana) menyusun rincian Anggaran biaya, atas dasarperkiraan volume dan biaya untuk berdasarkan standar harga yang berlaku pada waktu itu,untuk mengetahui berapa besar kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk biaya RehabilitasiGelanggang Remaja Cisaat tersebut.Bahwa saksi membuat rincian dan gambar perencanaan, yang diserahkan kepada Ketua Komite(Sdr.

Lomri Maladi) karenaselamainiKonsultan perencanatelah menyusun RAB berdasarkan Standar Harga yang telah ditetapkan1.3. ZAELANI, SE, Bandung,40 Tahun/05 Maret 1974, Laki laki, Indonesia, Kp. Cihurang, Rt 02,Rw 08, DesaCidadap, KecamatanSimpenan, Kabupaten Sukabumi, Islam,PNS (SekretarisKomite), S1 pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangansebagai berikut: Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikanketerangan.

Dadang Sunandar, MM.Anggota : Didi Tardi, ST.Anggota : lis KurniasihBahwa saksi menerangkan tidak pernah dilakukan musyawarah pengangkatan ataupenunjukkan Komite dan saksi langsung diberitahu oleh terdakwa Lomri Maladi(KetuaKomite) bahwa namasaksi telah adadi SK Bupati SukabumiBahwa yang saksi ketahui, yang menyusun anggota dari Komite tersebut adalahterdakwa Lomri Maladi ( Ketua Komite).Bahwa saksi menerangkan pernah ada rapat sebanyak 1 kali di Wisma PGRI di KotaSukabumi sekitar akhir tahun 2011

Deha Cipta untuk membuat atau menyusun gambarperencanaan pada bulanJanuari tahun 2011 dengan Direktur dari CV. Deha Cipta yaitu DediSudrajat atas dasar kepercayaan karna anggaran tersebut belum ada yang akan dijadikansyarat usulan pencarian dana.Bahwa pada saat terdakwa menyuruh CV.

./1616e Memegang dan mengelola sendiri dana ADD untuk kegiatanpemerintah desa maupun kegiatan pembangunan fisik tanpamelibatkan bendahara desa mapun Tim Pelaksana Desa yangdibentuk tanpa musyawarah ;e Menyusun laporan akhir kegiatan sendiri dan membuat LaporanPertanggungjawaban sendiri, dengan memalsukan tandatanganbendahara desa seolaholah pelaksanaan kegiatan dengan ADD telahdilakukan sesuai prosedur.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, baik uji administrasi, uji fisik dilapangan serta konfirmasi

melakukan musyawarah Desa 1, 2, dan 3, tetapi membuatdaftar hadir seolaholah musyawarah desa telah dilaksanakan denganmemalsukan tandatangan peserta musyawarah desa ;e Membentuk .../3939e Membentuk Tim Pelaksana Desa tanoa melalui Musyawarah, dankemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Desa ;e Memegang dan mengelola sendiri dana ADD untuk kegiatanpemerintah desa maupun kegiatan pembangunan fisik tanpamelibatkan bendahara desa mapun Tim Pelaksana Desa yangdibentuk tanpa musyawarah ;e Menyusun

dengan cara :e Tidak melakukan musyawarah Desa 1, 2, dan 3, tetapi membuatdaftar hadir seolaholah musyawarah desa telah dilaksanakandengan memalsukan tandatangan peserta musyawarah desa ;e Membentuk Tim Pelaksana Desa tanpa melalui Musyawarah dankemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Desae Memegang dan mengelola sendiri dana ADD untuk kegiatanpemerintah desa maupun kegiatan pembangunan fisik tanpamelibatkan bendahara desa mapun Tim Pelaksana Desa yangdibentuk tanpa musyawarah ;e Menyusun

cara :Tidak .../119119Tidak melakukan musyawarah Desa 1, 2, dan 3, tetapi membuatdaftar hadir seolaholah musyawarah desa telah dilaksanakandengan memalsukan tandatangan peserta musyawarah desa ;Membentuk Tim Pelaksana Desa tanpa melalui Musyawarah dankemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana DesaMemegang dan mengelola sendiri dana ADD untuk kegiatanpemerintah desa maupun kegiatan pembangunan fisik tanpamelibatkan bendahara desa mapun Tim Pelaksana Desa yangdibentuk tanpa musyawarah ;Menyusun

Purbalingga dengan cara :Tidak melakukan musyawarah Desa 1, 2, dan 3, tetapi membuatdaftar hadir seolaholah musyawarah desa telah dilaksanakandengan memalsukan tandatangan peserta musyawarah desa ;Membentuk Tim Pelaksana Desa tanpa melalui Musyawarah dankemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana DesaMemegang dan mengelola sendiri dana ADD untuk kegiatanpemerintah desa maupun kegiatan pembangunan fisik tanpamelibatkan bendahara desa mapun Tim Pelaksana Desa yangdibentuk tanpa musyawarah ;Menyusun