adalah batal menuruthkum ;Bahwa surat Somasi terhadap Penggugat pertanggal 14 Juni2019, Nomor: MRV 14/3.2/997 menjadi tindakan yang terkesan asalasalan atau menjadi penjebakan terhadap Penggugat dimana padapoint 4 dalam somasi tersebut memaksa Penggugat untuk membayarseluruh utang hanya dalam kurun waktu 14 hari berikut pada point 5Tergugat mengancam untuk melakukan lelang terhadap seluruhjaminan utang Penggugat melalui Balai Lelang swasta ;Bahwa sebagaimana Penggugat menguraikan tentangancaman pelelangan

kepada pihak KantorLelang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) HIR/Pasal218 ayat (1) RBg sebagaimana disebutkan di atas ;Bahwa selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bilaTERGUGAT berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata harusbertanggungjawab atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatanmelawan hukum yang dilakukannya ;Bahwa telah diterangkan berdasarkan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia No.3210.K/PDT/1984,tanggal 30Januari 1986 menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan

Bahwa Penggugat salah menafsirkan dan salah memahamiketentuan tentang hak tanggungan, bahwa berdasarkan pada faktafakta yang Tergugat sampaikan, dalil gugatan Penggugat pada point19 gugatan bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentangHak Tanggungan khususnya pasal 6 yang menyatakan sbb :apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyal hak untuk menjual objek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta) mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan

tersebutDalam Penjelasan Pasal dimaksud disebutkan :hak untuk menjual objek Hak Tanggungan... hak dimaksuddidasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggunganbahwa apabila debitur cidera janji pemegang Hak Tanggungan berhakuntuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpamemerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan...Bahwa berdasarkan pada faktafakta di atas dapat disimpulkanTergugat sebagai Pihak Pemegang Hak Tanggungan mempunyaiDasar yang Kuat untuk melakukan

perkaratidak pernah akan berakhir serta tidak ada kepastian hukum, mengingattanah/rumah saat perkara berlangsung sedang terbebani hak tanggungansebagai agunan kredit Turut Tergugat di BRI.Bahwa dengan demikian faktanya adalah, Haji DARWIS Bapak TurutTergugat selain melunasi sisa hutang MOCH IDRIS ROE pada BIN, dirinyajuga membeli tanah yang diagunkan tersebut sesuai permintaan pemilik tanah,untuk membantu agar tanah tersebut tidak dilelang untuk pelunasan hutangmenghindari kerugian materiil akibat pelelangan

, disamping untuk tetapmenjaga nama baik dan kehormatan serta menutup aib/malu MOCH IDRISROE dan keluarganya jika dilakukan pelelangan.

Sehingga Majelis Hakim PT menilai bahwa, sekalipun jual belitanah mana tidak sepenuhnya dipenuhi persyaratan secara formal prosedural,akan tetapi karena banyak nilainilai Keutamaan dan kemanfaatan yang didapat,yaitu : menghindarkan kerugian materi akibat pelelangan, menutup aib/maludan menjaga martabat serta kehormatan MOCH IDRIS ROE dan keluarganyajika dilakukan pelelangan, serta melindungi pihak yang sudah mengeluarkanuang untuk melunasi sisa hutang MOCH IDRIS ROE pada BTN dan membayarharga tanah

lelang Badan pkreditan Rakyat Mitra DanaUtama dengan suratnya nomor: 001/SPL/SKPT/X/10 tanggal 11 Oktober2010;b Foto Copy sertifikat Hak Tanggungan pertama yang berkepala DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnomor:4956/2007 tanggal 16 Juli 2007 dan Akta Pemberian Hak TanggunganNomor: 316/2007 tanggal 31 Juli 2007 ;c Surat Penunjukan tanggal 29 Desember 2010 kepada Efron Tanuwijayabertindak dalam jabatannya untuk melaksanakan penjualan secara lelangdengan perantaraan KPKNL Jakarta ;d Pelelangan

diumumkan oleh Penjual melalui selebaran tanggal 1 Desember2010 sebagai pengumuman Lelang Pertama dan Surat Kabar Republika yangterbit di Jakarta tanggal 16 Desember 2010 sebagai Pengumuman LelangKedua ;e Surat Kepala Kantor pertanahan Jakarta Barat nomor: 1743/SKPT3003.1737/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal permohonan SKPTterhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 234/Kelurahan Duri ;5 Bahwa kemudian sesuai dengan prosedur dan tata cara lelang maka obyek barang yangakan dilelang terlebih dahulu diumumkan pelelangan

Akta PerjanjianPengosongan Rumah Nomor 21 tanggal 25 Juni 2010 dan Akta Jual BeliNomor 19 tanggal 25 Juni 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan NotarisM.Denny Ridhwan Permadhy,SH yaitu Notaris di Bogor ;e Bahwa, oleh karena kedua Akta tersebut dibuat oleh dan dihadapan NotarisM.Denny Ridhwan Permadhy, di Bogor sedang obyek dalam perjanjiantersebut bukan berada di wilayah Bogor tetapi di wilayah Jakarta, dan keduaAkta tersebut adalah cacat hukum, oleh karena itu perbuatan Para Terlawanyang melakukan Pelelangan

milik ParaPelawan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Perlawanan Para pelawan tersebut telah disangkal olehPara Terlawan sebagaimana diuraikan dalam surat jawabanya ;Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Pelawan tersebut di sangkal oleh Para Terlawan,maka sesuai ketentuan Pasal 164 HIR, menjadi kwajiban kedua belah pihak untuk membuktikan dalilgugatan dan dalil sangkalannya itu ;Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah benar pelelangan

Adalah tidakbenar karena T.II (2) adalah merupakan pengakuan hutang (In Abstraktor)yang harus memerlukan pelaksanaan (In Konkreto), dalam pelaksanaaninilah Termohon Kasasi/ Tergugat II tidak melaksanakan prosedur atau tatacara pelelangan atas agunan HGB yang dijaminkan Pemohon Kasasi yangmerupakan hakhak Pemohon Kasasi sebagai debitur (Vide PP No.17 tahun1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional Jo.

SK Direksi Bank IndonesiaNo.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasikredit, Tergugat Il tidak melaksanakan prosedur/ tata cara pelelangan atasagunan HGB yang dijaminkan oleh Penggugat, antara lain : Tidak dicantumkan/ tidak diketahui sisa hutang yang tertinggal,dari sisa pembayaran yang telah dilaksanakan sejumlahRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) olehPenggugat; Tidak adanya panggilan sesuai dengan prosedur kepadaPenggugat dalam hal pelaksanaan lelang (tanpa ada

terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada jinnya;Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan sakssaksi danketerangan terdakwa maka diperoleh faktafakta sebagai berikut :Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul20.00 wita terdakwa minum minuman keras jenis alcohol 70 % dan terdakwacampur dengan kuku bima, terdakwa minum minuman keras bersama temanterdakwa di daerah TPI (tempat pelelangan

penusukBerdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksisaksi danketerangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yanglainnya bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tanpa surat izinyang sah telah dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul20.00 wita terdakwa minum minuman keras jenis alcohol 70 % dan terdakwacampur dengan kuku bima, terdakwa minum minuman keras bersama temanterdakwa di daerah TPI (tempat pelelangan

Kerugian moril karena tersiarnya pelelangan tersebut terhadap keluargadan diri Para Penggugat tidak bernilai besarnya. Akan tetapi untukkepentingan gugatan ini ditaksir berjumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah);b. Kerugian materil jika terlelang tanah dan rumah sengketa luas 326 meterHalaman 4 dari 10 hal. Put.

berjumlah 11.000.000.000,00 (sebelasmiliar rupiah);15.Bahwa mengingat jumlah tersebut harus ditanggung bersamasama secaratanggung renteng, namun yang paling bertanggung jawab dari seluruhrangkaian perbuatan melanggar hukum dimaksud adalah Tergugat V, VI,dan VII maka untuk menjamin gugatan ini perlu diperintahkan sita jaminanatas bangunan yang ditempati olen Tergugat V, VI dan VII tersebut sesuaialamat Para Tergugat dimaksud;16.Bahwa demikian pula terhadap Tindakan Tergugat VIII yang akanmelaksanakan pelelangan

Dalam putusan tersebut,Halaman 26 dari 92 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2018/PT SBY.dikemukakan oleh pemohon kasasi bahwa pelelangan dilakukandengan parate eksekusi, tetapi Mahkamah Agung RepublikIndonesia mempertimbangkan Bahwa berdasarkan Pasal 224HIR pelaksanaan pelelangan sebagai akibat adanya grosseakte hipotek dengan memakai kepala Demi keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa yang mempunyaikekuatan yang sama dengan keputusan = pengadilan,seharusnya dilaksanakan atas perintah dari pimpinan

perjanjian itu.Dengan kata lain, laranganlarangan yang ditentukan (atau halhal yang terlarang) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undangundang merupakan juga syaratsyarat dari suatu kontrak;Bahwa lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat IV ataspermintaan dari Tergugat yang didasarkan pada pasal 6UndangUndang Nomor 4 tahun 1999 tentang Hak Tanggunganyang berbunyi: "Apabila debitur cidera janji, pemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

Bahwa Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.679K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 bahwa:keberatanterhadap suatu pelelangan sudah seharusnya diajukan berupaperlawanan sebelum pelelangan dilaksanakan dan bukansebaliknya;Maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku sesuaiYurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas gugatanHalaman 42 dari 92 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2018/PT SBY.tersebut harusnya dinyatakan DITOLAK atau setidak tidaknyadinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;C.

SesualPasal 6 Undangundang Nomor: 4 Tahun 1996, Tergugat diberikan hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabiladebitor melakukan cidera janji (wanprestasl) ;Wanprestasi telah diakuinya oleh Penggugat pada angka 12huruf b. Pengakuan yang sempurna dimuka sidang pengadilanini sesuai Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) tidakperlu lagi dibuktikan;8.

Pasal 6 UndangUndang No 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan yang menyebutkan bahwa Apabila debitor ciderajanji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut;Halaman 55 dari 92 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2018/PT SBY.b.

mendasarkan pada Pasal 6 Undang UndangNomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanahbeserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah, dengantanpa ada fiat dari Pengadilan Negeri setempat, hal ini jelas tidakbisa dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 224 HIR danberdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3021 K/Pdt/1984tertanggal 30 Januari 1986;"berdasarkan Pasal 214 HIR pelaksanaan lelang akibatgrosse akte hipotik yang memakai irahirah seharusnyadilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Neger";pelelangan

Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukanberdasarkan prosedur dan ketentuan perundangundangan yang berlaku,makatindakan yang telah dilakukan Tergugat , Tergugat III dan Tergugat IVadalah sah secara hukum dan Risalah Lelang 058/2016 tertanggal 24Februari 2016tidak dapat dimintakan pembatalannya.

Hal ini sesuai denganPasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa "Pelelangan yang telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.. Hal ini jugaditegaskan dalam Buku II Mahkamah Agung Halaman 149 tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa "Lelangyang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapatdibatalkan;9.

yang telahdilaksanakankarena pelelangan tersebut telah dilaksanakan sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku.

Title Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan;sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Objek Hak Tanggungandijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalamperaturan perundangundangan untuk pelunasan piutang pemegang HakTanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditorkreditor lainnya.HakTerlawan II untuk melaksanakan lelang eksekusi terhadap objek sengketaterhadap objek sengketa juga ditegaskan dalam Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) pasal 2 butir (6

., M.Si danTerdakwa Agustan diminta untuk memberikan dokumen/ ProfilPerusahaan kemudian Terdakwa menandatangani DokumenAdministrasi Pelelangan Prakualifikasi Pekerjaan Pengadaan TempatKomposting (Kompos) pada Badan Lingkungan Hidup, Penelitian danPengembangan Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2016;Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2016 DR. IR.

Petrus Endo, SE., MM., M.Si danHalaman 15 dari 79 Putusan Nomor 45/Pid.SusTpk/2018/PN JapTerdakwa Agustan diminta untuk memberikan dokumen/ ProfilPerusahaan kemudian Terdakwa menandatangani DokumenAdministrasi Pelelangan Prakualifikasi Pekerjaan Pengadaan TempatKomposting (Kompos) pada Badan Lingkungan Hidup, Penelitian danPengembangan Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2016;Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2016 DR. IR.

(dua ratus juta rupiah)Namun berdasarkan BAP para saksi dari Panitia Pelelangan disebutkanpemenang lelang telah ditentukan saksi DR. Ir.

IR.Petrus Endo, SE., MM., M.Si dan Terdakwa diminta untuk memberikandokumen/Profil Perusahaan kemudian Terdakwa menandatanganiDokumen Administrasi Pelelangan Prakualifikasi Pekerjaan PengadaanTempat Komposting (Kompos) pada Badan Lingkungan Hidup, Penelitiandan Pengembangan Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2016;Bahwa benar kemudian pada tanggal 11 Agustus 2016 saksi DR.

Petrus Endo, SE., MM., M.Si telah menyampaikankepada saksi Weni Kristin Manupapami, St selaku Ketua Panitia Lelangbahwa untuk setiap paket pengadaannya sudah ada namanamapelaksana pekerjaannya jadi Weni Kristin Manupapami, ST selaku KetuaPanitia Lelang hanya membuat adminitrasi pelelangan fiktif (formalitasSaja) ;Menimbnag, bahwa dipersidangan diperoleh fakta saksi DR.

Surat Pengumuman pelelangan umum No. 01/PL-sat.LLASDP-Mal/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010. (copy)10. Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan P. Haruku Nomor : 038/PNK/IX/2012 Tanggal 1 September 2012 tentang gelombang laut yang terjadi di lokasi pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang yang mengakibatkan ambruknya beton cyclop pelindung talud. (copy) 11. Gambar Dokumentasi Kontraktor Pelaksana CV.

Takndare.ST.MscAnggota : Arfin Wabula STJanny Riupassa, SEAlteredik Sahbandar STBahwa kemudian panitia lelang melaksanakan proses pelelangan ProyekPekerjaanRehabiltasi Dermaga Penyebrangan Waeriang tahun 2011 berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahBahwa kemudian terdakwa I menemui terdakwa IIdengan maksud menggunakanCV.

RULI PRATAMA untuk mengikuti pelelangan ProyekPekerjaan RehabiltasiDermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011, kemudian terdakwa II memberikankuasa kepada terdakwa Idengan surat tertanggal 05 Januari 2011 selaku Staf padaCV.

RULI PRATAMA untuk mengikuti pelelangan ProyekPekerjaan RehabiltasiDermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011, kemudian terdakwa II memberikankuasa kepada terdakwa I dengan surat tertanggal 05 Januari 2011 selaku Staf padaCV.

(enam ratus dua puluh tiga jutatiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah sembilan puluh tiga sen) Bahwa selain itu ada pelelangan untuk jasa konsultan pengawas dengan nilai pagu sebesarRp. 61.000.000, (Enam Puluh Satu Juta Rupiah);16 Bahwa sebagai pemenang kosultan pengawas adalah CV. Data Teknik yang Direkturnyaadalah Bpk Wahyu Sucipto; Bahwa saat itu yang mengikuti pelelangan jasa Konsultan ada 6 (enam) perusahaan, yaitu :CV.

Di mana dalam pelelangan pekerjaan proyek di menangkanoleh CV.Ruli Pratama dengan Direkturnya: RUSDI PONTOH;2. Bahwa namun Rusdi Pontoh telah memberikan kuasa kepada Sofyan Harihaya sejakpelelangan sampai melaksanakan pekerjaan di lapangan hingga selesai, meskipun yangmenandatangani kontrak adalah Rusdi Pontoh;3.

DARWISDJAFAR, SP. mempersiapkan perusahaan yang merupakan grup keluarganyauntuk mengikuti tender/pelelangan pekerjaan tersebut yaitu PT. GUNAKARYANUSANTARA, PT. BUMI ACEH LESTARI dan PT. HAKA UTAMA,selanjutnya saksi T.M. IQBAL, SKH. selaku Kepala Perwakilan ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam PT. GUNAKARYA NUSANTARA menyetujuiperusahaannya untuk dibawa/diikutkan pelelangan oleh saksi T. DARWISDJAFAR, SP. dan menyerahkan dokumendokumen milik perusahaan PT.GUNAKARYA NUSANTARA kepada saksi T.

., denganmaksud untuk dimasukkan dalam dokumen pelelangan/penawaranmengatasnamakan saksi T.M.

Guna Karya Nusantara tanpa adanya sanggahan;e Bahwa pada saat pelelangan ada dilakukan klarifikasi dan saksi hadir saat itudengan membawa dokumen;Bahwa pada saat pelelangan, saksi tidak berjumpa dengan Ir. Irwansyah, dansaksi baru kenal dengan Ir. Irwansyah pada saat pelaksanaan tender;Bahwa pada saat melakukan penawaran, saksi tidak ada berhubungan denganTerdakwa Ir. Irwansyah;Bahwa tidak ada pernyataan Ir.

GunaKarya Nusantara ada mengikuti pelelangan dan mengajukan penawaran;Bahwa dalam penawaran, tidak ada pekerjaan yang disubkontrakkan;Bahwa kalau perusahaan saksi menang, maka yang mengelolanya yang saksiT. Darwis;Bahwa pada saat pelelangan, saksi tidak berjumpa saksi dan tidak adaberhubungan dengan Ir. Irwansyah;Bahwa tidak ada pernyataan Terdakwa Ir.

Bahwa saksi Wan zulham ST, M Fadil Amd,Rinaldo Jaya Syah Putra Amd, dan Abdul Aziz di persidangan menerangkan setelahterdakwa I menetapkan panitia pelelangan, panitia pelelangan ada menerima HPSdari KPA, dan setelah itu panitia lelang telah melaksanakan tugas dengan benar untukmemperoleh pemenang lelang.

Nomor 2568 K/Pdt/2016Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak karena dalamgugatan tersebut Penggugat mengetahui pelaksanaan lelang tanggal 31Maret 2015, namun tidak juga mencantumkan pihakpihak yang berkaitankarena dalam pelelangan tersebut sudah ada pemenang/pembelinya:1. Pihak pemenang atau pembeli lelang, objek yang disengketakanPenggugat;2. Notaris/PPAT yang telah membuatkan surat kuasa untuk membebankanhak tanggungan;3.

Bahwa pelelangan atas tanah tersebut telah dilaksanakan pada tanggal31 Maret 2015 dan dimenangkan oleh saudara N. Yuditya WicaksonoAdi N, yang ternyata tidak ikut digugat dalam perkara a quo;2.3. Bahwa sangat keliru apabila Penggugat meminta agar lelangdibatalkan, namun pembeli lelang tidak dilibatkan dalam perkara a quo;2.4. Bahwa oleh karena saudara N.

Bahwa kemudian tahutahu pihak Bank Mega menyampaikan SuratPemberitahuan Lelang Atas Jaminan Hutang Pelawan dan yang terakhirBank Mega menyampaikan Surat Pemberitahuan Lelang Atas JaminanHutang Pelawan dengan Suratnya tertanggal 20 Februari 2013 Nomor062/COLL/SKTN/2013 dengan penetapan hari dan tanggal lelang, Selasatanggal 26 Februari 2013;Bahwa dengan surat sepihak Bank Mega dengan bantuan Kantor Lelang telahmelakukan jual lelang atas objek sengketa, pada tanggal 26 Februari 2013;Bahwa oleh karena pelelangan

makaseharusnya masih mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 12 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung RI sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilanmenyatakan pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa dilakukan kreditursendiri melalui Kantor Lelang, tidak melalui pengadilan maka apabilaterlelang tidak mau mengosongkan objek yang dilelang maka tidak dapatdilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR melainkanharus diajukan gugatan karena pelelangan

Hak tersebut didasarkan pada janji yangdiberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji,pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggunganmelalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi HakTanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan itu lebin dahulu dari pada kreditorkreditor yang lain. Sisa hasilpenjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan;Menimbang, bahwa oleh karena PT.

(Tergugat) sebagai pemegang haktanggungan, maka pemegang Hak Tanggungan telah menjual obyek HakTanggungan melalui pelelangan umum dan selanjutnya mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan itu. Sisa hasil penjualan sebesar Rp1.895.340.455,23 (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratusempat puluh ribu empat ratus lima puluh lima koma dua tiga rupiah) tetapHalaman 8 dari 11 halaman Putusan NOMOR 323/PDT/2021/PT.DKImenjadi hak pemberi Hak Tanggungan yaitu PT.

kami bacakan di persidangan tanggal08 November 2018 menyatakan agar barang bukti berupa 1 (satu) setmesin kompresor dirampas untuk dimusnahkan;Bahwa kami menilai barang bukti 1 (satu) set mesin kompresor yangdijadikan barang bukti dalam perkara a quo tidak memiliki nilai ekonomislagi karena kondisinya sudah berkarat sebagaimana dalam gambar yangterlampir dalam berkas perkara, untuk itu kami menuntut agar barang buktitersebut dirampas untuk dimusnahkan, dengan mengingat tingginya biayauntuk proses pelelangan

Sehingga akan lebih besar biayapelelangan barang bukti 1 (satu) set mesin kompresor dari padaPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan diperoleh dari prosesdari hasil pelelangan barang bukti tersebut;Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, serta sesuaidengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang antara lain sebagai pembinaanmemperbaiki diri terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera danadanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perluterjadi lagi

HASANUDDIN SYAM, ST, MM Nomor: 01/PPK/DISHUBKOMINFO-JP/VI/2015, tanggal 05 Juni 2015 perihal Permintaan Pelelangan Kegiatan Tahun Anggaran 2015;

HASANUDDINSYAM, ST, MM Nomor: 01/PPK/DISHUBKOMINFOJP/V1/2015, tanggal05 Juni 2015 perihal Permintaan Pelelangan Kegiatan Tahun Anggaran2015;5. Proses Hasil Pelelangan EProc Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Jeneponto Pekerjaan Penimbunan $LokasiTerminal Karisa Lokasi Kec. Binamu;6. Dokumen Perencanaan Pekerjaan Perataan dan Penimbunan TerminalKarisa Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto, KonsultanPerencana CV. HS. CONSULTANT;7.

Jeneponto pada tahun 2015melaksanakan proses pelelangan pengadaan barang dan jasaPemerintah dengan nilai anggaran di atas Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah);Bahwa Unit Layanan Pengadaan Kab. Jeneponto pada tahun 2015melaksanakan proses pelelangan proyek pembangunan TerminalKarisa Tahun 2015 yang di kelola di Dinas Perhubungan KomunikasiHalaman 46 dari 104 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN.Mks.dan Informatika Kab.

Limalima Group;Bahwa Proses pelelangan Proyek Pembangunan Terminal KarisaTahun 2015 dilaksanakan berdasarkan permintaan dari DinasPerhubungan dan Informatika Kab. Jeneponto;Bahwa yang mengusulkan ke ULP untuk dilakukan proses lelang pembangunan Terminal Karisa adalah PPK (H.

Lima Lima Grup, Sertifikat Badan Usaha, Izin UsahaJasa Konstuksi (IUJK), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat IzinGangguan, Surat Izin Usaha (SIU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP),dan dokumen dokumen lainnya; Bahwa saksi mengetahui dari YANUAR SIKKI bahwa CV.LimalimaGroup memenangkan pelelangan proyek proyek Penimbunan TerminalKarisa Tahun 2015 di Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKab. Jeneponto yang diikuti oleh YANUAR SIKKI denganmenggunakan CV.

HASANUDDINSYAM, ST, MM Nomor: 01/PPK/DISHUBKOMINFOJP/V1I/2015, tanggal05 Juni 2015 perihal Permintaan Pelelangan Kegiatan Tahun Anggaran2015;Proses Hasil Pelelangan EProc Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Jeneponto Pekerjaan Penimbunan LokasiTerminal Karisa Lokasi Kec. Binamu;Dokumen Perencanaan Pekerjaan Perataan dan Penimbunan TerminalKarisa Lokasi Terminal Karisa Kec. Binamu Kab. Jeneponto, KonsultanPerencana CV. HS.

Bahwa kemudian diadakan pelelangan umum pada PekerjaanPembangunan Gedung Perpustakaan SMAN 3 Salatiga yang diikuti oleh 4(empat) peserta lelang, yaitu :1. CV. Karya Sari dengan nilai penawaran Rp. 152.735.000..122. CV. Perwira dengan nilai penawaran Rp. 148.200.000,.3. CV. Bangun Sari Tama dengan nilai penawaran Rp. 152.148.000..4. CV. Karya Indra Buana nilai penawaran tidak ada.Bahwa sebelum CV.

Perwira berikut lampirannyatersebut kemudian disusun atau dipacking kemudian digunakan untukmendaftar pelelangan proyek pembangunan gedung perpustakaanSMAN 8 Salatiga.Bahwa yang mengikuti pelelangan pembangunan perpustakaan SMA N 3Salatiga seingat saksi ada 4 (empat) CV. yang mengajukan ataumengikuti proses lelang pembangunan perpustakaan SMA N 3 Salatiga.Bahwa pada waktu itu seingat saksi selain mengetik dokumen penawaranatas nama CV Perwira, saksi juga mengetik dokumen penawaran untukCV. lainnya

Metode Pemilihan penyedia jasa ( Pelelangan umum denganpasca kualifikasi).b. Metode penyampaian dokumen (1 sampul).G Metode Evaluasi (Sistem gugur).d.

Karya Sari.Dengan demikian sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 28ayat (1) karena jumlah pelelang yang memasukkan penawarankurang dari 3 peserta, maka pelelangan diulang.Kemudian diadakan pelelangan ulang' pada PekerjaanPembangunan Perpustakaan SMAN 3 Salatiga yang diikuti olehempat peserta pelelangan umum, sebagai berikut :60 No Nama Peserta Pelelangan Nilai Penawaran1) CV Karya Sari Rp. 152.735.000,002) CV Perwira Rp. 148.200.000,003) CV Bangun Sari Tama Rp. 152.148.000,004) CV Karya Indra Buana

Bahwa dalam mengikuti pelelangan Terdakwa meminjam CV. Perwiradari SOEGUARTO HS Bin HARJO PRAWIRO yaitu SOEGIJARTO HSBin HARJO PRAWIRO yang Direkturnya adalah PADHY RAHARJO BinSOEGNARTO HS dengan kompensasi mendapatkan komisi 3% darinilai proyek setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PajakPenghasilan (PPH).b. Bahwa terdakwa BROTO UTOMO Bin SANDIMO membuat dokumenpenawaran atas nama CV. Perwira dengan memalsukan tanda tangan93Direktur CV.

Menyatakan Penggugat dapat melakukan eksekusi melalui pelelangan umum atas obyek Hak Tanggungan yang menjadi jaminan/agunan sebagai bentuk pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat ;7. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi putusan a quo;8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.3.211.000,00 (tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;9. Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya;

., Mkn, Notaris dan PPATdi Kota Banjar dan telah didaftarkan pada Badan Pertanahan NasionalKota Banjar sesuai dengan Serifikat Hak Tanggungan Nomor 449/2011;18.Bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 20 (1) UndangUndang Nomor 4Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBendayang berkaitan dengan Tanah menyatakan:Pasal 6:Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil

pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut.Pasal 20 ayat (1):Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:a) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyekHak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ataub) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umummenurut tata cara yang ditentukan dalam peraturanHalaman 6 dari 28 Penetapan Nomor: 966/Pdt.P/2013/19.20.21.22.23

Nomor 4 Tahun 1996Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang BerkaitanDengan Tanah, mengatur bahwa Apabila debitor cidera janji, pemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut ;Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b UndangUndang R.I.

Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek HakTanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata carayang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untukpelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hakmendahulu dari pada kreditorkreditor lainnya.Menimbang, bahwa angka 9 Penjelasan Umum UUHT, menjelaskansebai berikut :Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pastidalam pelaksanaan eksekusinya, jika

Menyatakan sah dan berdasarkan hukum pelelangan yang dilakukan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi melalui kantor Tergugat II dalam Konvensi;DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI :- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.122.000,- (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa kemudian dilakukan pelelangan ulang atas aset milikPENGGUGAT yang telah dijaminkan sebagaimana dengan surat No.B.1223/KCXIV/ADK/05/2017 tertanggal 23 Mei 2017 tentangPemberitahuan lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Bukti P 20) ;27.

Bahwa dikarenakan dokumen persyaratan lelang telahlengkap dan objek sengketa jelas merupakan Hak Tanggungandan Tergugat Il sepenuhnya berhak untuk mengajukanpelaksanaan lelang eksekusi objek sengketa a quo melalui perantaraanTergugat Ill, maka pelelangan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober2017 dengan pemenang lelang PT. Triniti Karya Persada dengancatatan dalam pelaksanaan lelang tidak ada yang mengajukan verzet /sanggahan.6.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggunganyang berbunyi "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyail hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut" Olehkarenanya, berdasarkan ketentuan tersebut merupakan hak Kredituruntuk mengambil pemenuhan kewajiban utang Debitur, sehinggapelaksanaan eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan berdasarkanketentuan dimaksud tanpa

Sesualangka 4 Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdatatentang pengosongan eksekusi objek hak tanggungan dimaksud,Mahkamah Agung telan merumuskan bahwa "pelelangan haktanggungan yang diajukan sendiri melalui kantor lelang, eksekusipengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeritanpa melalui gugatan. Oleh karenanya, berdasarkan rumusantersebut pelaksanaan lelang tanpa melalui fiat eksekusi pengadilantidak melawan hukum.14.

DKI Kredit tersebut mengalami kemacetan dalam pengembaliannyasehingga mendapat peringatan dari Terbanding Il / dahulu Tergugat Ilsebagaimana bukti T.IIl14a sampai dengan bukti T.III14c ; Dalam upaya pengembalian kredit Terbanding II / dahulu Tergugat IIselaku Pemegang Hak Tanggungan meminta bantuan Terbanding Ill/ dahulu Tergugat III melakukan pelelangan atas obyek hak tanggungansehingga Terbanding Ill / dahulu Tergugat Ill melakukan tugasnyasebagaimana bukti T.II17, bukti T.1I19, bukti T.II20 dan