Ditemukan 360058 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keuasaan
Penelusuran terkait : 21 Pdt Sleman Kejaksaan 2015 Moh. sidiq vs kejaksaan negeri sumenep; Jaksa/penuntut umum pada kejaksaan negeri lubuk pakam Achmad sugandhi Sh vs kepala kejaksaan negeri batu;; 143/pdt/2016/pt kpg 10/pdt.g/2016/pn kfm Drs. edmundus fallo M.m. Kejaksaan agung ri cq kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq kejaksaan negeri kefamenanu Jaksa/penuntut umum pada cabang kejaksaan negeri poso di kolonodale 105/pdt/2016/pt kpg 4/pdt.g/2016/pn kfm Drs. vinsensius saba Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung ri cq. kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq. kejaksaan negeri kefamenanu Dr. johanis tanak S.h. M.h vs kepala kejaksaan agung republik indonesia;; Kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi 1/pid.pra/2015/pn.rtg Andi sianto Dkk melawan kejaksaan negeri cabang reo Pra peradilan Pn ruteng
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 11-05-2022 — Upload : 12-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2111 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 11 Mei 2022 — KAFANIY
18 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-04-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1850 K/PID.SUS/2015
Tanggal 25 April 2016 — Dr. H. SUHARTO, S.E., M.M. Bin SUPRAPTO (Alm)
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Perusakan
Putus : 21-02-2019 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1199 K/Pid/2018
Tanggal 21 Februari 2019 — NURAIN, S.SIT binti LA ABU
167 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonanan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Muna tersebut
    PUTUSANNomor 1199 K/Pid/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkanoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, telah memutusperkara Terdakwa:Nama : NURAIN, S.SIT binti LA ABU;Tempat Lahir > Lipu;Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/24 November 1973;Jenis Kelamin : Perempuan;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal > Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu,Kabupaten Buton Utara;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS;Terdakwa
    tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rahakarena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) junctoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMuna tanggal 22 Maret 2018 sebagai berikut:1.
    satu) potong batang mangga;Dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa Nurain, S.SIT binti La Abu;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid/2018/PN.Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Muna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut:Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2018 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan
    Negeri Muna tersebut sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 22Oktober 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggaratersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMuna pada tanggal 28 September 2018 dan Penuntut Umum tersebutmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2018 sertamemori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rahapada
    Mengingat Pasal 406 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonanan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1985 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — MUHAMMAD SUWANTO bin MUHAMMAD ILYAS
782 — 632 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DUMAI tersebut
    ,M.T. saksi Andi Sastra Ahmad, S.Y. sertasaksi Elza Agusta, S.Y. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
    Nomor 1985 K/PID.SUS/2016pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai telah mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juli 2016 dari Penuntut Umumsebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Juli2016 ;Membaca
    Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-10-2011 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 959 K/PID/2011
Tanggal 18 Oktober 2011 — HERMANTO ;
16 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK DI SURABAYA tersebut ;
    tidakdiserahkan kepada WUEN SUSANTO selaku pemilik kapal motor, melainkanuang pinjaman tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwasendiri ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan WUEN SUSANTOsebesar + Rp. 6.500.000.000, (enam milyar lima ratus juta rupiah) atausetidaktidaknya lebih dari Rp. 250, (dua ratus lima puluh rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 266 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
    Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 38/Pid.B/2010/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabayayang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di Surabaya telah mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Desember 2010 dariJaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan
    No. 959 K/PID/201 1Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK DISURABAYA tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 38/Pid.B/2010/PN.Sby. tanggal 09 Desember 2010 ;MENGADILI SENDIRI1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-01-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 223 K/PID.SUS/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — Ir. KASMIDI KASIM bin KASIM
30 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tersebut;
    Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.280/Akta.Pid/2009.PN.AM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriArga Makmur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2009Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko telah mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Arga Makmurtersebut;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Juli 2009 dariJaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan
    Sus/2010MENGADILI:Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tersebut;Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 oleh Made Tara, SH. HakimAgung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua MajelisProf. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. dan Dr. Salman Luthan, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 04-01-2012 — Upload : 11-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1531 K/Pid/2011
Tanggal 4 Januari 2012 — AHRENS WILLIAM Alias ANGAU Anak dari WILLIAM. A
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau tersebut ;
    Nomor : 22 Tahun 2009 ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMalinau tanggal 13 April 2011 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa AHRENS WILLIAM Alias ANGAU Anak dariWILLIAM. A. bersalah melakukan tindak pidana dalam hal yangmengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannyamengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lainmeninggal dunia sebagaimana dalam surat dakwaan ;2.
    Nomor : 1531 K/Pid/2011Memperhatikan UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009, UndangUndangNomor : 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor :5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau tersebut ;Membebankan biaya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-10-2011 — Upload : 16-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 5 Oktober 2011 — H. ABDUL ROCHMAN, SE
17 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI tersebut ;
    Agustus 2003 sehinggamengalami tahun yang berbeda, akibat tindakan Terdakwa tersebut yangdiduga menggunakan STTB yang dipalsukan dapat merugikan pihak lain secaraimateriil atau setidaktidaknya merugikan DPD Demokrat KabupatenBanyuwangi, selanjutnya saksi Drs Ali Muksin melaporkan perbuatan Terdakwatersebut kepihak berwajib ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
    No. 452 K/Pid.Sus/201 1Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Desember 2010 dariJaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai PemohonKasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi padatanggal 23 Desember 2010 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkandengan hadirnya
    Umumdinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biayaperkara dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndangNo. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 05-10-2011 — Upload : 10-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 K/Pid/2011
Tanggal 5 Oktober 2011 — SUKARNA AL. TARNA Bin RASTIM, DK
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tersebut ;
    ./2011Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 310 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1)KeI Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSubang tanggal 18 November 2009 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa . SUKARNA AL. TARNA Bin RASTIM dan TerdakwaIl CARIM MARZUKI AL.
    sebelum berakhirnya masa percobaan yangditentukan selama 9 (sembilan) bulan telah bersalah melakukan tindakpidana ;e Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masingmasing sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Kas/Akta.Pid/2010/PN.Sbg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriSubang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 April 2010 Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan
    Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ;Memperhatikan UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor :5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 K/PID.SUS/2012
Tanggal 17 Juli 2013 — Saut Halomoan Sitorus
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tersebut ;
    No. 125 K/PID.SUS /2012terdapat di dalam 4(empat) potong pipet kaca (pyrex) adalah 0,04 (nol,nol empat) gram.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPadangsidempuan tanggal 7 Juni 2011 sebagai berikut :1.
    kepala, 4 (empat) buah pipetkaca (pyrex) yang berisikan bekas pakai pembakaran sabusabu, 1(satu) buah gulungan alumunium foil dirampas untuk dimusnahkan;2. uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), dikembalikan kepadaNenni lriani Br Simamora;e Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta.Pid/2011/PN.Psp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuanyang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan
    Umumdinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biayaperkara dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan UndangUndang No.48 Tahun 2009, UndangUndangNo.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 06-10-2020 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2199 K/PID.SUS/2020
Tanggal 6 Oktober 2020 — ALI SOMAN HARAHAP
32 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI SELATAN tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-08-2011 — Upload : 12-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 412 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 24 Agustus 2011 — DODY CRISTIAN PRAYOGA bin RONY WIRAWAN
54 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Tanjung Redeb, tersebut;
    total 1.390 batang terdiri dari kayukelompok Meranti 1.387 batang dan kayu kelompok rimba campuran 3 batang,selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan anggota Polda KalimantanTimur untuk diperoses sesuai dengan hukum yang berlaku;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) dan (14) UndangUndang No. 41 Tahun 1999tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
    B/ 2006/PN.Tjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan,bahwa pada tanggal 02 Juli 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTanjung Redeb telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2009 danPemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal02 Juli 2009, akan tetapi Pemohon
    Sus/2010UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI :Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Tanjung Redeb, tersebut;Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 oleh H. M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu
Register : 10-10-2022 — Putus : 01-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1269 K/Pid/2022
Tanggal 1 Nopember 2022 — TUTIEK RATNAWATI
151 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANDUNG tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-11-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1579 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Nopember 2016 — Drs. Djayens Arnol Pasumah, M.Si.
105 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada cabang Kejaksaan Negeri Tahuna di Ondong Siau tersebut
    ., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggaltanggal 14 Juni 2016 Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Tahunadi Ondong Siau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juni 2016 dari Penuntut Umumsebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 Juni 2016;Membaca suratsurat yang bersangkutan
    No. 1579 K/Pid.Sus/2016ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009, UndangUndangNomor : 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor :5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada cabang Kejaksaan Negeri Tahuna di Ondong Siau tersebut ;Membatalkan putusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-04-2011 — Upload : 26-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594 K/PID.SUS/2011
Tanggal 5 April 2011 — FADLI bin ABDULLAH
13 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN tersebut ;
    Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen sejak tanggal 28Februari 2010 sampai dengan tanggal 8 April 2010 ;3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 9April 2010 sampai dengan tanggal 8 Mei 2010 ;4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2010 sampai dengan tanggal 24Mei 2010 ;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 25Mei 2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010 ;6.
    Nurlaibah binti Adnanadalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 8 Lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 131 UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBireuen tanggal 6 Oktober 2010 sebagai berikut :1.
    Negeri Bireuen telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuenpada tanggal 19 Januari 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bireuen mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2011akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tidakmengajukan memori kasasi sebagaimana
    Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen dinyatakan tidak dapatditerima dan Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepadaTermohon Kasasi/Terdakwa ;Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UndangUndang No. 35 Tahun 2009,UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 danHal. 9 dari 10 hal.
    No. 594 K/Pid.Sus/201 1UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI:Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BIREUENtersebut ;Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-04-2011 — Upload : 27-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2652 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 20 April 2011 — SUSILASTI, S.IP
44 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tersebut ;
    empat puluh ribu rupiah)atau setidaktidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal18 ayat 1 huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Republik IndonesiaNo. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
    Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada negara;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 179/Pid.B/2009/PN.Mt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wates yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010 Jaksa/ Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Wates telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 7 September 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan
    No. 2652 K/Pid.Sus/2010maupun formulasi penalisasi yang jelas dan tegas, sebab aturan tersebutdisusun dengan bentuk Keputusan Presiden yang tidak boleh memuat sanksipidana, dan majelis berpendapat bahwa instansi yang berhak menentukanadanya kerugian Negara adalah BPK dan BPKP bukan Kejaksaan sebagai institusipenuntutan.Berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa tidak ditemukan kerugiannegara maupun perekonomian negara.Bahwa apabila kita teliti dan telaah secara seksama dari semua keteranganketerangan
    diterima dan Terdakwa tetapdibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara ;Memperhatikan UndangUndang No. 48 tahun 2009, UndangUndangNo.8 tahun 1981 dan UndangUndang No.14 tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No.5 tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 24 April 2019 — Hanggara
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KEJAGUNG Cq KEJATISU Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
42 — 10
  • Hanggara
    Termohon:
    1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
    2.KEJAGUNG Cq KEJATISU Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
    Kejaksaaan Agung Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan TinggiSumatera Utara berkedudukan di Jalan Adinegoro No.05 Medan,selanjutnya disebut sebagai TURUTTERMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri MedanNomor 36/Pid.Pra/2019/PN Mdn tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukanHakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Pra/2019/PN MdnSetelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan
    TARIGAN, SH., selakuJaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2019 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 April 2019dibawah Register Nomor 330/perk.pid/2019/PN Mdn;Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya,Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukanoleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :
    Namun mengirimkan berkas perkara sesuai denganLaporan Polisi Nomor LP/107/I/2019/SPKT tanggal 18 Januari 2018yang dilaporkan oleh AKBP CATUR SUNGKOWO ke Kejaksaan TinggiSumatera Utara.IV. ANALISA FAKTA DAN JURIDISBahwaberdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, bukti Surat danjuga serta adanya barang bukti yang diperoleh Termohon maka diperolehfakta sebagai berikut :1. Analisa Fakta:a. Bahwa benar termohon ada melakukan penangkapan terhadapM.R.
    Nomor: SP.Kap/50A/I/2019/Ditresnarkoba tanggal 21 Januari 2019, diberi tanda bukti P2;Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/37/I/2019/Ditresnarkoba tanggal 24 Januari 2019, diberi tanda bukti P3;Fotocopy SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor:B/19/1/2019/Ditresnarkoba tanggal 18 Januari 2019, diberi tanda bukti P4;Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) tahap 1 tanggal 18 Januari 2019, diberi tanda bukti P5;Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan Kejaksaan
    39 Putusan Nomor 36/Pid.Pra/2019/PN Mdn17.18.19.20.Deke22.23.24.25.26.27.Fotocopy Berita Acara penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Januari2019, diberi tanda bukti T17;Fotocopy Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Nomor : K /19/ 1/2019/Ditresnarkoba tanggal 24 Januari 2019, diberi tanda buktiT18;Fotocopy Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan barang buktitanggal 18 Januari 2019, diberi tanda buktiT19:Fotocopy Permintaan Perpanjangan Penahanan a.n tersangka M.R.HANGGARA Kepada KEPALA KEJAKSAAN
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus
Register : 09-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Kis
Tanggal 14 Desember 2020 — Pemohon:
Sulaiman I
Termohon:
1.Yuliati Ningsih, SH
2.Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara Cq Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Cq Jaksa Penuntut Umum
66 — 8
  • Pemohon:
    Sulaiman I
    Termohon:
    1.Yuliati Ningsih, SH
    2.Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara Cq Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Cq Jaksa Penuntut Umum
    MedanJohor, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya dalam hal inidisebut sebagai TERMOHON I;KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU BARA CQ.
    Bahwa selanjutnya setelah Penyidik Polda Sumut mengirimkanberkas ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Termohon memberikanbeberapa petunjuk (P19) agar Penyidik melakukan pemeriksaan ataumeminta keterangan saksisaksi tambahan dan keterangan tambahandari saksisaksi dan tersangka;b.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 07-12-2022 — Putus : 06-06-2023 — Upload : 07-08-2023
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 170/Pdt.Bth/2022/PN Gpr
Tanggal 6 Juni 2023 — Bambang Sumadji HS
Tergugat:
Kepala Kejaksaan Negeri Kediri
Turut Tergugat:
PT. BNI (Persero), Tbk cq. PT. BNI (Persero), Tbk cabang Kediri
87 — 57
  • Bambang Sumadji HS
    Tergugat:
    Kepala Kejaksaan Negeri Kediri
    Turut Tergugat:
    PT. BNI (Persero), Tbk cq. PT. BNI (Persero), Tbk cabang Kediri
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Khusus
Register : 09-09-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PN KOTABUMI Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Kbu
Tanggal 8 Oktober 2019 — Pemohon:
Marjuni Bin Sarmin
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resor Lampung Utara
2.Kejaksaan Negeri Lampung Utara
3.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotabumi
99 — 36
  • Pemohon:
    Marjuni Bin Sarmin
    Termohon:
    1.Kepala Kepolisian Resor Lampung Utara
    2.Kejaksaan Negeri Lampung Utara
    3.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotabumi
    Kepala Kejaksaan AgungRepublik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Ca.Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara beralamat di JalanSudirman No. 12, Klp. Tujuh, Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara,dalam hal ini diwakili oleh SUKMA FRANDO, S.H., NURHAYATIS.H., DIAN FATMAWATI S.H., INDAH PUSPITASARI, S.H.
    ., kelimanya selaku Kuasa DariKepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara berdasarkan SuratPenunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk sidang PraperadilanNomor : Prin1153/L.8.13/Eoh.1/09/2019 selanjutnya disebutTERMOHONII;3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Direktorat JendralPerbendaharaan Negara Cq. Kepala Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Provinsi Lampung Cq. Kepala KantorPelayanan Perbendaharaan Kotabumi beralamat di Jalan AlamsyahRPN, Tj. Aman Kec.
    Kbu, tertanggal 19 Desember 2017 telah diajukan upayahukum Kasasi oleh Penuntut Umum pada tanggal 22Desember 2017 dan oleh Mahkamah Agung telahmemberikanan putusan dalam perkara Nomor : 89 K / Pid /2018 tertanggal 21 Februari 2018 yang berbunyi :MENGADILI : Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utaratersebut; Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilandan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;8.
    MARJUNI BIN SARMIN, Kami Kejaksaan NegeriLampung Utara selanjutnya disebut sebagai Termohon Il, dengansangat tegas menolak dalildalil yang dikemukakan oleh Pemohon didalam permohonan nya pada tanggal 06 September 2019 yangHalaman 22 dari 52 Putusan Nomor :03/Pid.Pra/2019/PN Kbu.didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi Tanggal 09September 2019, Adapun jawaban Termohon II adalah sebagai berikut :ll. DALAM EKSEPSIA. BAHWA OBJEK YANG DIMOHONKAN BUKAN OBJEKPERKARA PRAPERADILANa.
    Fotokopi Penitipan Tahanan Kejaksaan Kejaksaan Negeri LampungUtara tertanggal 25 Juli 2017, bukti surat mana telah dicocokkandengan aslinya dan telah diberi materai cukup, untuk selanjutnyadiberi tanda T.II6;Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, Suratmana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materalcukup, untuk selanjutnya diberi tanda T.II7;Fotokopi Tanda Terima Pelimpahan Perkara Acara PemeriksaanBiasa, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telahdiberi