Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Penetapan Nomor 0517/Pdt.P/2021//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama MARISA lahir pada tanggal 16 Desember 2002 denganseorang lakilaki yang bernama SAFIUDIN akan tetapi maksud para Pemohontersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo KotaPasuruan

denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPara Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayan Surabaya, karena itutelah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan AgamaSurabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

TENTANG HUKUMNYA Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat kepadaPenggugat agar bersabar sehingga dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidakberhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta diperkuat oleh bukti P.1maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah; Menimbang ,bahwa yang mendasari Gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit didamaikan

Bahwa setelah dicermati dan diteliti secara seksama dalam gugatanpenggugat, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat baik dalam positamaupun petitum gugatannya, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond)yang mendasari gugatannya dan ketentuan hukum formil atau pasal dariundangundang apakah yang telah dilanggar oleh Tergugat dan Penggugattidak menjelaskan dasar hukum Penggugat sebagai ahli waris tanpamenunjukan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang, artinya gugatan Penggugat

Bahwa suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya, atauketentuan pasal dari undangundang apakah yang dilanggar, makaberdasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata gugatan tersebut dianggaptidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie), dengandemikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard);8.

No. 19/Pdt.G/2019/PN.Lb.P tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya dan ketentuan hukum formilatau pasal dari undangundang, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagiMajelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quountuk "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard)";ll DALAM POKOK PERKARA :11.12.13.Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan membantah gugatan Penggugatkecuali diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban

disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (eenduidelijk en bepaalde conclusie).Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975,tertanggal 17 April 1979, menyatakan:Gugatan PENGGUGAT harus jelas dan lengkap, karena apabila tidakjJelas dan lengkap, maka gugatan harus dinyatakan ditolak atausetidaknya gugatan tidak diterimaSehingga dengan tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita ataufundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond),kejadian atau peristiwa yang mendasari

kebenarannyaoleh TERGUGAT;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan ParaPenggugat di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbanganhukum sebagai berikut ;DALAM EKSEPSIGUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT ADALAHKABUR, TIDAK TERANG, DAN TIDAK BERDASAR HUKUM (OBSCUURLIBEL)Menimbang bahwa apa yang menjadi dasar alasan eksepsi Tergugattentang tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentumpetendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond), kejadian atauperistiwa yang mendasari

Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan GugatanWanprestasi dan Ganti Rugi tertanggal 27 Oktober 2016 dengan itikadyang baik, hanya di dasarkan pada prasangka, asumsi dan perasaansemata;2.

Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan Gugatan denganitikad yang baik, hanya didasarkan pada prasangka, asumsi danperasaan semata;2.

Apakah Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat, TurutTergugat dan Turut Tergugat Il;Menimbang, bahwa dari dalildalil posita yang dikemukakan Penggugatdalam surat gugatannya tersebut sebagaimana diuraikan diatas maka MajelisHakim berpendapat bahwa antara dalil posita yang satu dengan dalil positalainnya didalam surat gugatan Penggugat tersebut terdapat pengertian yangsaling bertentangan sehingga terhadap peristiwa yang mendasari gugatan, apayang menjadi pokok perselisihan dan apa yang dimintakan

shabu.Atas keterangan Saksill tersebut, Terdakwa pada pokoknyamembenarkan seluruhnya.Bahwa Saksi selanjutnya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak2 (dua) kali, sesuai ketentuan pasal 189 Undangundang No. 31 tahun1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan tidakada keterangannya berupa Relaas panggilan.Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangantersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telahdiberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari

dalam Tuntutannya,namun Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim sebelummenjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa, dengan pertimbanganpermohonan Penasehat Hukum agar Terdakwa dijatuhi hukuman yangMenimbang :Menimbang :22seringanringannya, dapat diterima untuk sebagian, sedangkanpermohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa menjalani pengobatandan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Majelis Hakim mengemukakanpendapatnya sebagai berikut :Dari uraian yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinyadengan mendasari

mengakui bahwa ia bukan merupakanpecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika melainkansebagai penyalahguna Narkotika jenis shabushabu.Sedangkan sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2) UU RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Rehabilitasi Medis maupunRehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun2009 maka penerapan pemidanaan bagi Terdakwa yang disampaikanPenasihat Hukum dalam Pledooinya tidak dapat diterapkan kepadaTerdakwa oleh karena penerapan pemidanaan dengan mendasari

Bahwa karena adanya cacatcacat hukum yang melekat atas Sertifikat HakMilik No. 535/Mangga Besar seluas + 12.265 M2 berdasarkan tinjauan aspekkeperdataan dan aspek keagrariaan dan peraturanperaturan lainnya dantermasuk Peraturan Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri, Keppres dll,maka konstruksi hukum yang mendasari Keputusan ...dst...harus dinyatakantidak berkekuatan hukum lagi; Dan oleh karenanya Penetapan No. 23/2010 EksJo.

Cetak tebal difungsikan Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III, dan Terbantah IV sebagai penegasan 15 Bahwa Bantahan dari Pembantah selaku pihak ketiga seharusnyamenguraikan secara tegas perihal alas hak yang mendasari perlawananyaguna menunjukkan kualitas hukumnya (legal standing) yang dapatditerima dalam perkara a quo, namun faktanya Pembantah hanyamenguraikannya secara sepintas, tidak tegas dan bahkan menunjukkankeraguan atasnya ;Keraguan yang pada pokoknya hanya mengandalkan alas haknya berdasarkankepemilikan

Merry & Co yang diperoleh dari Terbantah V, dimana terlebihdahulu Terbantah V memperoleh hak kepemilikan dari Tuan Abdul Manaf (videbutir 2 paragraf kedua dan butir 3 Posita dari Bantahan) ;16 Lebih lanjut, perlu terlebih dahulu diutarakan ketentuanketantuanhukum yang dapat membantu Pembantah perihal alas hak kepemilikanyang mendasari Bantahan sebagaimana diamanatkan hukum acaraperdata melalui H.I.R. sebagai berikut :Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentanq Penunjukkan Badanbadan Hukum

Mengenai dalil Pembantah perihal hak milik Terbantah V yang mendasari jualbell kepada CV. Merry & Co.

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatannya.Bahwa Penggugat Il dalam gugatannya, di dalam posita ataufundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya, karenaPenggugat II berdasar pada surat kuasa dari 37 (tiga puluh tujuh) pemilikkavling yang fiktif atau pemilik kavling yang tidak ada kebenarannya;b. Tidak jelasnya objek sengketa;Kekaburan objek sengketa di dalam gugatannya dapat dilihat dalamposita 4 bahwa luasnya 12.000 m?

Bahwa ketidaksamaan pendapat yang mendasari permohonan kasasi iniadalah sebagai berikut:2.1 Bahwa Judex Facti Tidak Tepat Dan Tidak Benar Dalam MenerapkanHukumnya, yaitu: Bahwa Penggugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi danPenggugat Il/Terbanding Il/Termohon Kasasi Il belum dapatbertindak sebagai Penggugat atau mengatasnamakan sebagaiHal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2739 K/Pdt/2015Direktur PT. Mulia Alam Raya dan Direktur PT.

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatannya;Bahwa Penggugat Il/Terbanding II/Termohon Kasasi Il dalamgugatannya, di dalam posita atau fundamentum petendi tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatannya, karena Penggugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II berdasar pada Surat Kuasadari 37 ( tiga puluh tujuh ) pemilik kavling yang fiktif atau pemilikkavling yang tidak ada kebebanarannya.b.

Tergugat II Nomor : 360/70558 tanggal 27 Desember 2010tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencanahalaman 3 putusan Nomor. 59/Pdt/2017/PT BNAAlam yang ditujukan kepada Tergugat dan tembusannya ditujukan juga kepadaTergugat Ill.Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:KU.602/ASDW/5365/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Surat PersetujuanTergugat Il Nomor: 360/70558 tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan olehTergugat dan Il, semuanya mendasari

Aceh Utara(Bencana Alam) yang dikerjakan Penggugat dan mendasari padahasilPemeriksaan Khusus Tim Inspektorat Aceh ke lokasi Pekerjaan.. Jumlah yang telah Tergugat bayar setelah dilakukan pengurangan dengan totalnilai volume pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat benar masih terdapatsisa nilai volume pekerjaan yang belum dilakukan pembayaran kepada Penggugatsejumlah yang disebutkan Penggugat pada angka 10 alasan gugatan.

Oleh karena itu sangat tidak tepatTergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapPenggugat.11.Menyangkut dengan tuntutan Penggugat yang meminta usulan anggaran 13 % daritotal nilai harga volume pekerjaan Penggugat untuk disahkan dalam APBAPerubahan Tahun 2014 guna pembayaran kerugian materiil yang dialamiPenggugat yang terlilit hutang akibat membayar harga bahan material yang telahdigunakan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan dalam SPMKTergugat dengan mendasari pada

Semula ss am Baty MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 239.559.704 0) 239.559.704Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 239.559.704 0) 239.559.704Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar 479.119.408 0 479.119.408 Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepada PengadilanPajak atas permohonan Keberatan yang ditolak seluruhnya dengan Keputusan diatas;Bahwa adapun alasan yang mendasari pengajuan banding ini adalah sebagai berikut: 1.

Putusan Nomor 1843/B/PK/PJK/2016Bahwa landasan filosofis yang mendasari perlunya ditetapkannyaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 tanggal 30Januari 2014 ini, secara jelas dan tegas adalah: untuk lebin memberikankepastian hukum dan mendorong peningkatan nilai tambah komoditasprimer";6).

Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titio olan dengan menggunakan fasilitaspengolahnan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalamPenyerahan yang Terutang Pajak;sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidakdapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidangperpajakan;Landasan filosofis yang mendasari

Bahwa adapun yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek Sengketa adalahuntuk menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor 90 KP/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 (videKonsideran Menimbang, huruf a ObyekSengketa) ; 222222 nn nnn nn ncn ncnnnnne19. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 90 PK/TUN/2009 a quo adalah putusanyang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembaliyang diajukan oleh: (1) PT.

PT Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut; Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untukmembayar biaya perkara dalam peninjauan kembali iniditetapkan sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus riburupiah; Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 tidak dapat dijadikan alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya ObyekSengketa atau Obyek Gugatan 20.

hukum Pidana;d.Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atasdasar hasil pemeriksaan badan peradilanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;e.Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha AngkatanBersenjata Republik Indonesia;f.Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah,mengenai hasil pemilihan umum.21.Bahwa Tergugat menyatakan dalam konsideran menimbang hurufa Obyek Sengketa atau Obyek Gugatan, yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari

Bahwa kewenangan pembuatan dan penyusunan SuratDakwaan adalah Oditur Militer yang mendasari padaBerkas Perkara dari penyidik POM yang berwenang(Pomdam V/Brw) yang memenuhi syarat formal dansyarat materiil sebagaimana Pasal 130 Ayat (2a) dan(2b) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, sehingga jelas bahwayang berwenang membuat dan merubah Surat Dakwaanadalah Oditur Militer (Vide Pasal 130 dan asal 131 UURI Nomor 31 Tahun 1997).b.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasari Pasal171 dan Pasal 172 UU RI Nomor 31 tahun 1997 untukmembuktikan salah tidaknya Terdakwa di depanpersidangan. Adapun kesimpulan Majelis Hakim untukmembuktikan pasal Surat Dakwaan adalah mendasaripasal 173, 174,175,176 dan 177 UU RI Nomor 31 tahun1997.b.

tidaknyaalatalat bukti yang ada dan juga sejauhmana kualitasalatalat bukti tersebut, sehingga dengan mendasarifaktafakta hukum di persidangan' dan setelahdihubungkan dengan alatalat bukti yang ada gunamembuktikan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakimharuslah berpedoman pada Pasal 171 UU RI Nomor31 Tahun 1997 tentang minimal 2 (dua) alat buktiyang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindakpidana benar terjadi dan Terdakwa yangmelakukannya, sedangkan alatalat bukti tersebutdapat berkualitas dan kuat dengan mendasari

atas tidak dapat di terima dan harus di tolak.4.Bahwa Keberatan Keempat pada hurup D Majelis Hakimyudex facti telah mengesampingkan nilainilai keadilan,dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan keberatan Penasehat Hukum karena Majelis HakimTingkat Pertama sebagai pejabat Negara yang telah disumpahdan selain bertanggungjawab kepada para pencari keadilan danNegara juga bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esaadalah sungguhsungguh dalam memutus suatu perkara DemiKeadilan mendasari

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sudah memasukiMPP, seharusnya Terdakwa mampu mengendalikan diri danmanghindari melakukan perbuatan yang melanggar hukum,namun justru Terdakwa menjadi bagian dari kejahatan yangapabila tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan akanberpengaruh pada prajurit di Kesatuan Divisi 2 Kostradkhususnya dan Kesatuan TNI pada umumnya.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan46Bahwa mendasari uraianuraian tersebut di atas Majelis HakimTingkat

Muara Dua, Kota Prabumulih;Bahwa yang mendasari penangkapan terhadap terdakwa adalah dariinformasi yang disampaikan oleh informan kami yang mengatakanbahwasanya di Klinik Akupuntur Refleksi Farras ada seorang lakilakiyang menurut informan adalah penjual Narkotika;Bahwa kami (saksi, saksi David Fernandes bin Hendriansyah dansaksi Asep Mulyana bin Syahruddin) mendapatkan informasi tersebutpada hari itu juga, sekira 30 (tiga) puluh menit sebelumpenangkapan.

Muara Dua, Kota Prabumulih;Bahwa yang mendasari kami (saksi, saksi A. Syukur Juliansyah binAbdullah dan saksi Asep Mulyana bin Syahruddin) melakukanpenangkapan terhadap terdakwa adalah dari informasi yangdisampaikan oleh informan kami yang mengatakan bahwasanya diKlinik Akupuntur Refleksi Farras tersebut ada seorang lakilaki yangmenurut informan adalah penjual Narkotika;Bahwa kami (saksi, saksi A.

Muara Dua, Kota Prabumulih;Bahwa yang mendasari kami (saksi, saksi A. Syukur Juliansyah binAbdullah dan saksi David Hernandes bin Hendrianyah) melakukanpenangkapan terhadap terdakwa adalah dari informasi yangHal 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN Pbmdisampaikan oleh informan kami yang mengatakan bahwasanya diKlinik Akupuntur Refleksi Farras tersebut ada seorang lakilaki yangmenurut informan adalah penjual Narkotika;Bahwa kami (saksi, saksi A.

Hal ini juga samadengan hubungan hukum yang mendasari tagihan hutang danperobuatan wanprestasi yang telah diputus dalam Putusan PN BekasiNo. 29/Pdt. G/2010/PN.Bks. tanggal 31 Agustus 2010.

Pembantah juga belum memenuhi kewajibannya atas isi Putusantersebut kepada Terbantah.Bahwa dengan demikian, Pembantah tidak dapat menguraikan dengan jelastentang fakta dan dasar hukum mengenai peristiwa yang mendasari atauHalaman 29 dari 32Putusan Perdata Bantahan Nomor 274/Pdt.Bth/2015/PN Bks.menjadi alasan pengajuan Bantahan dimaksud. Bahkan Pembantahmencampuradukan dalildalil tentang materi pokok perkara wanprestasi sebagaialasan pengajuan Bantahan terhadap proses eksekusi.

/PT.Bdg.Pembantah sebelumnya tidak pernahmelakukan perbuatan wanprestasi sebab Terbantahlah yang tidakmenghiraukan Surat Pembantah, Perihal : Complain Barang yang tidak sesuaiOrder PembantahMenimbang bahwa berdasarkan bantahan Pembantah tersebut diatassetelah Majelis Hakim mempelajari bantahan Pembantah, Pembantah tidakdapat menguraikan dengan jelas tentang fakta dan dasar hukum mengenaiperistiwa yang mendasari atau menjadi alasan pengajuan Bantahan dimaksud.Bahkan Pembantah mencampuradukan dalildalil

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI IIT PEMOHON dan dua orang saksi yangdiajukan oleh Termohon masingmasing bernama SAKSI I TERMOHON dan SAKSI IITERMOHON telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

Posita tidak menjelaskan dasar hukum.10Maksudnya dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dicantumkan dasar hukumdan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat, tidak menjelaskan tanahobyek sengketa tersebut dari mana sumbernya, sehingga Penggugatmenganggap dirinya berhak mewarisi tanah obyek sengketa tersebut.

Posita tidak menjelaskan dasar hukum.Maksudnya dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dicantumkan dasar hukumdan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat, tidak menjelaskan tanahobyek sengketa tersebut dari mana sumbernya, sehingga Penggugatmenganggap dirinya berhak mewarisi tanah obyek sengketa tersebut.

.: Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalahketerangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan,kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalammenilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antaraketerangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai

dipersidangan telah bersesuaiansatu dan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatdalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupaketerangan Saksi.: Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialahketerangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentangperbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yangia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh OditurMiliter di persidangan adalah sah karena 2 (dua) lembar Visum etRepertum Nomor VER/59/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yangdikeluarkan dari RS. TNI AL dr.

Bahwa mendasari ketentuan perundangundanganPasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapaadalah setiap orang yang tunduk dan dapatdipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidanadi Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinyadapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secarahukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orangsebagai warga negara Indonesia, termasuk yangberstatus sebagai prajurit TNI.

hal ini tentunya sesuai yang telah PENGGUGAT sampaikan dalam Posita5 yang merujuk pada Perjanjian Pasal 1 angka 2, namun demikian padaposita 8 in) PENGGUGAT mendasari Pasal 11 angka 1 huruf C dengankewajiban sebagaimana Posita 6 hal ini tentunya apa yang uraikandalam Posita 5, 6 dan 8 sangatlah tidak mendasar dan tidak adanyalandasan pijakan yang sinkron, disatu sisih dalam Gugatan PENGGUGATselalu merujuk pada apa yang tetuang dalam Perjanjian Pekerjaan LandClearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor

PENGGUGATkepada TERGUGAT ~ sebagaimana telah disampaikan dalamJawaban TERGUGAT pada 4.5.1, 4.5.2. dan 4.5.5 hanyamenyampaikan tuntutan terhadap Land Clrearing dan Sewa Alat Bera;11.4.Bahwa secara narasi sebagaimana Pasal 11 angka 1 huruf c secarajuridis merupakan Perbuatan Wanprestasi atas apa yang disepakati,untuk hal ini tidak dijelaskan secara jelas apa yang menjadipersoalan berkaitan dengan hubungan hukum antara PENGGUGATdan TERGUGAT, karena dari kesimpulan dalam seluruh bagianposita PENGGUGAT yang mendasari

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya menyatakan gugatanPenggugat kabur, karena didalam gugatan yang diajukan Penggugat bertentanganantara posita dan petitum hal ini dapat dilihat apa yang telah diuraikan dalamposita yang mendasari perjanjian ini adalah pasal 1 angka 2 dan kemudian pasal 8ayat 1 angka 13 artinya untuk 2 (dua) unit sedangkan dalam posita 6 berjumlah 9(sembilan) unit yang diuraikan dalam posita 16 hal ini tentunya permintaan

senyatanya Tergugat tidak mengembalikan alatalat berat milikPenggugat selama kurun waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sejak berakhirnya masakontrak terhitung sejak 30 juni 2016 s/d didaftarkannya gugatan ini di PengadilanNegeri Denpasar pada bulan Juni 2019;Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan perkara ini mengacu padaperjanjian Pekerjaan Land Clering (LC) dan Sewa Alat Berat dengan NomorPerjanjian : 143B/SPJJ/MBK.DBS/VII/2015 dan di dalam perjanjian tersebutMajelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mendasari