hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggaldan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 24April 2019 dan 27 Agustus 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melaluiLembaga Penyiaran Publik

sehat;Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwake sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:Pada hari Selasa tanggal 6Oktober2020 sekitar pukul 10.20 WIB di PertigaanPabuwaran, Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara telah dilakukankegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama ERA KUKUH MANGGALI kedapatantidak memakai masker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik

Adipati Mersi Kelurahan Mersi KecamatanPurwokerto Timur atau setidaktidaknya di wilayah hukum Pengadilan NegeriPurwokerto, telah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah olehSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama SITIKOMARIAH kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar atau di dalamruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah KTPa.n SITI KOMARIAH, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan.AtasHalaman

jelas,melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan demikiansecara formil permohonan Pemohon dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UndangUndang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkanAdministrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan danpenertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melaluipendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasiadministrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untukpelayanan publik

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau menjatukhan putusan lain yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidakpula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, walaupun menurut beritaacara pemanggilan (Relaas) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokertomelalui mass media Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik IndonesiaPurwokerto, pengumuman pertama tanggal 14 Maret

SYAHRANI ADRIAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada akuntan publik KBAA yang diterima oleh sdr. DIRGA; 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan sdr. M.SALEH LATIF Nomor: 11/SP/FKP/XI/2014; 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Bus Kepada CV. Rian Mandiri Januari s/d Desember 2013 (Bruto : sebelum dipotong PPh.23 = 2 %); 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Bus Kepada CV.

Rian Mandiri Tahun 2013 dari Kantor Akuntan Publik KBAA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Tanggal 04 Februari 2013; Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara H.

Riduan Moh Nil, M Saleh Latif dan Syahrani Adrian pada Tanggal 21 Februari Tahun 2017 yang dibuat di POLDA Riau, tentang kesepakatan untuk melakukan audit keuangan CV Rian Mandiri Periode Tahun 2013 yang ditunjuk secara bersama karena audit keuangan sebelumnya yang dibuat oleh akuntan Publik Laudin Purba ditunjuk sepihak oleh M Saleh latih, sesuai petunjuk Jaksa; Fotokopi Surat Pernyataan telah menunjuk Akuntan publik Alchudri, MM, CPA, CA dari Kantor Akuntan Griselda, Wisnu & Arum, yang ditunjuk

RianMandiri Tahun 2013 dari Kantor Akuntan Publik KBAA sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah), Tanggal 04 Februari 2013;Halaman 49 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR** Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara H.

Riduan Moh Nil, MSaleh Latif dan Syahrani Adrian pada Tanggal 21 Februari Tahun 2017yang dibuat di POLDA Riau, tentang kesepakatan untuk melakukanaudit kKeuangan CV Rian Mandiri Periode Tahun 2013 yang ditunjuksecara bersama karena audit keuangan sebelumnya yang dibuat olehakuntan Publik Laudin Purba ditunjuk sepihak oleh M Saleh latih,sesuai petunjuk Jaksa;+ Fotokopi Surat Pernyataan telah menunjuk Akuntan publik Alchudri,MM, CPA, CA dari Kantor Antuntan Griselda, Wisnu & Arum, yangditunjuk ole

(Akuntan Publik): Halaman 70 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR Bahwa Saksi adalah Akuntan Publik, dan Saksi mendapat surat dariPOLDA Riau untuk melakukan Audit di CV. Rian Mandiri; Bahwa dasar Saksi melakukan tugas Akuntan Independen terhadapperseroan Komanditer CV.

Rian Mandiri Kota Dumai adalah SuratPerjanjian Kerja (SPK) Nomor: 001/SALEH/RM/2014, dan SuratKesepakatan Kerja (SKK) Nomor: 001/ KK/KAPPL/IX/2014, masingmasing tanggal 9 September 2014 yaitu tentang Penerapan Proseduryang disepakati dan berdasarkan Surat dari Polda Riau Nomor:B/597/IX/2014/Reskrimum, tanggal 09 Setember 2014 tentang Mohonbantuan melakukan AUP; Bahwa AUP yang Saksi lakukan selaku Jasa Profesi Akuntan Publik dariKantor Akuntan Publik (KAP) PURBALAUDDIN & REKAN adalah AUPArus Kas (

RianMandiri Tahun 2013 dari Kantor Akuntan Publik KBAA sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah), Tanggal 04 Februari 2013;Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara H.

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, maka Tergugat mengeluarkan objeksengketa Nomor HK.02.04DC/209 tanggal 03 Mei 2012 adalah dalamrangka pelayanan publik kepada umum selaku institusi sebagaiinformasi kedinasan berupa pemberitahuan sebagai pelaksanaanAdministrasi Direktorat Jenderal kepada pihak lain di luar KementerianPekerjaan Umum (Penggugat) atas surat yang dikirimkan pihak luarHalaman 20 dari 47 halaman.

Oleh karenanya sebagai layanan publik Tergugatmempunyai kewenangan untuk menjawab suratsurat yang masuk ;b.

Majelis Hakim yang mulia, bahwa dalam institusi Tergugat adaperbedaan antara surat keputusan yang bersifat final dengan suratkedinasan yang merupakan korespondensi sebagai layanan publik atasketerobukaan informasi mengacu pada Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 10/PRT/M/2011 tentang Pedoman Tata Naskah DinasKementerian Pekerjaan Umum ;Bahwa isi dari objek sengketa yang dikirim Tergugat kepada Penggugatmerupakan penjelasan dari Tergugat kepada Penggugat atas keinginanPenggugat untuk melakukan transaksi

Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa adalahtindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan padahukum publik khususnya Pasal 539 huruf e Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2011 tentang PedomanTata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum ;Halaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor 475 K/TUN/20131.4. Bersifat konkrit yaitu berkaitan dengan surat permohonan yangdikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 23Januari 2012 dan tanggal 12 April 2012 ;1.5.

Bahwa dengan adanya hubungan hukum sebagaimana telahdikemukakan diatas maka Objek Sengketa bukanlah sebuah suratmenyurat atau korespondensi biasa yang bersifat umum darisesorang atau badan hukum perdata kepada Pejabat Publik atausebaliknya dari Pejabat Tata Usaha Negara yang menanyakandan/atau menjawab halhal yang bersifat umum sebagaimana yangdidalilkan oleh Termohon Kasasi, melainkan Objek Sengketaadalah sebuah Jawaban/Keputusan Termohon Kasasi terhadappermintaan atau tuntutan dari Pemohon Kasasi

Polres Aceh Tengah;Bahwa Terdakwa Sumarno bin Kasan Bukhari selaku BendaharaPrimkoppol Polres Aceh Tengah tidak melaksanakan tugas dantanggungjawabnya selaku pengurus dengan jabatan Bendahara sesuai AktaPerubahan Anggaran Dasar Primkoppol Polres Aceh Tengah, yang dapat dilihatpada Laporan Akuntan Independent Atas Audit Pengelolaan Kas PrimkoppolPolres Aceh Tengah untuk periode 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Juli 2011yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Dr.

lPolres Aceh Tengah;Bahwa Terdakwa Sumarno bin Kasan Bukhari selaku BendaharaPrimkoppol Polres Aceh Tengah tidak melaksanakan tugas dantanggungjawabnya selaku pengurus dengan jabatan Bendahara sesuai AktaPerubahan Anggaran Dasar Primkoppol Polres Aceh Tengah, yang dapat dilihatpada Laporan Akuntan Independent Atas Audit Pengelolaan Kas PrimkoppolPolres Aceh Tengah untuk periode 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Juli 2011yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Dr.

,AK., Ahli mewakili Kantor Akuntan Publik Dr.

Sidiq (PNS DinasPerindakop dan ESDM Kabupaten Aceh Tengah bidang Koperasi),untuk mengaudit laporan kKeuangan sebuah koperasi, Tim Auditdibentuk oleh Pengurus Koperasi dan tidak bisa diintervensi olehpihak luar;Bahwa dalam permasalahan koperasi Primkoppol Polres AcehTengah ini telah jelas dan terang bahwa Akuntan Publik Dr.Abubakar Kasan Banda Aceh sebagai Tim Audit Independen yangdiminta oleh Polres Aceh Tengah dan adanya arahan dari POLDAdan bukan diminta oleh Pengurus Koperasi Primkoppol Polres

No. 683 K/Pid/2015Penentut Umum dan dalam perkara ini Penuntut Umum telahberlaku tidak objektif terhadap Terdakwa;Bahwa Akuntan Publik Dr.

gedung DPRD Soe saat itu saksi sedang menyampaikanpengaduan kepada anggota dewan jika suami saksi hilang, dan saat itusaksi sedang diwawancara terkait dengan kehilangan suami saksi sambilsaksi memegang selembar kertas yang bertuliskan daftar pencarianorang hilang, saat itu yang mengambil gambar saksi adalah wartawanyang tidak saksi kenal:; Bahwa saksi tidak mau memaafkan terdakwa karena saksi masih sakithati sebab postingan tersebut membuat nama saksi tercemar karenadiketahui oleh orang banyak (publik

Banyak orangyang dimaksud adalah orang yang sudah menjalin pertemanan denganakun yang memposting status tersebut; Bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semuaperbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melaluiSistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.; Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada abhli, ahimengenal dan mengetahui semua barang bukti tersebut kecuali barangbukti

;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronikmemberikan definisi membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lainselain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yangmenyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapatdiketahui pihak lain atau publik.

Yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesadalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikanmelalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan juga dengan keterangan saksisaksi, ahliahli, dan Terdakwa,maka perbuatan Terdakwa yang telah memposting katakata atau kalimat yangbertujuan untuk menghina atau mencemarkan nama baik saksi korban IdalinaMaria Tavares di dalam akun facebook Terdakwa maka Terdakwa telahmembuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang dapatdiketahui pihak lain atau publik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik.

Bahwa dalam putusan judex facti belum mencerminkan rasakeadilan.Bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang menjadisorotan publik/masyarakat sehingga sudah seharusnya apabilaputusan yang dijatuhnkan adalah yang memberikan rasa keadilan bagimasyarakat pencari keadilan karena Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun sehingga apabila diputuskan oleh Majelis Hakim hanyadipidana penjara selama 4 (empat) tahun maka hal ini adalah belummemberikan

Hal ini berhubungan dengan bahwa korupsi adalahkejahatan krah putih yang dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya mengemban amanah mensejahterakan masyarakat, akan tetapiHal. 20 dari 43 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2012mecederai kepercayaan masyarakat dengan memperkaya diri, oranglain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

Bahwa menurut Indroharto, adanya unsur hukum publik dalam kontrakpemerintah menempatkan pemerintah dalam dua peran. Di satu sisi,sebagai kontraktan pemerintah berkedudukan seperti subyek hukumprivat, di sisi yang lain, dalam kedudukan sebagai badan hukumpublik, pemerintah menjalankan fungsi pelayanan publik. Lebih lanjutdikatakan bahwa: Tindakan yang dilakukan oleh pejabat tata usahanegara mewakili pemerintah dalam suatu hubungankontraktualmerupakan tindakan keperdataan.

Bahwa hal yang sama pula dikemukakan oleh Philipus Hadjon bahwatindakan pemerintah yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUNdapat dilakukan dalam dua macam peranan (double roles), yakniselaku pelaku hukum publik (public actor) dan pelaku hukumkeperdataan (civil actor). Kontrak yang melibatkan pemerintah sebagaikontraktan masuk dalam kategori perobuatan hukum privat. Hubunganhukum yang terbentuk merupakan hubungan hukum dalam lapanganperdata.

Sekalipun dalam jenis kontrak ini terdapat pemerintah sebagaikontraktan dan berlaku syaratsyarat khusus hukum publik dalampembentukannnya, tetapi watak hubungan hukumnya adalah murniperdata. Keabsahan kontrak yang dibentuk diukur juga melalui pasal1320 BW sebagai aturan umum yang menentukan keabsahan bagisemua jenis kontrak.

Kemudian salah satu cara hilang atau hapusnyahakhak kebendaan dapat terjadi karena musnahnya benda, maka hak atasbenda tersebut ikut lenyap dan pencabutan hak penguasaan publik dapatmencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tersebut dengan syaratharus didasari oleh undangundang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 25Ayat (1) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia,terdapat salah satu syarat musnahnya benda yang menjadi objek jaminanfiducia.

Olehkarena itu pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk memintakendaran a quo yang berada dalam penguasaan terlawan untukdiserahkan kepada Pelawan, karena terlawan hanya menjalankanperaturan perundangundangan dimana yang didahulukan adalahkepentingan publik dari pada kepentian privat.9.

SelanjutnyaKejaksaan Negeri Ketapang melaksanakan Eksekusi Barang Rampasan tersebut,menguasakan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Pontianak, Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Terlawan tidak diperbolehkanmelaksanakan eksekusi pelelangan terhadap barang bukti a quo milik Pelawanyang di dalamnya masih melekat hukum fiducia, tidak memiliki dasar hukumyang jelas, karena terlawan hanya menjalankan peraturan perundangundangan dimana yang didahulukan adalah kepentingan publik

Dirampas untuk negaraadalah pencabutan hak penguasaan publik untuk mencabut hak kepemilikanseseorang atas benda tersebut dengan syarat harus didasari oleh undangundang yaitu Undangundang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan joPasal 78 Ayat (15) UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentangkehutanan, maka tuntutan ini haruslah ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum no.4 Memerintahkan kepada Terlawansupaya tidak melaksanakan pelelangan atas: 1 (satu) unit mobil Pick UpDaihatsu Grand Max dengan

Dirampas untuk negaraadalah pencabutan hak penguasaan publik untuk mencabut hak kepemilikanseseorang atas benda tersebut dengan syarat harus didasari oleh undangundang yaitu Undangundang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan joPasal 78 Ayat (15) UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentangkehutanan, maka tuntutan ini haruslah ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum no.7 Menghukum agar TurutTerlawan supaya tunduk dan patuh pada isi putusan ini;Menimbang, bahwa timbulnya perlawanan ini berkaitan

Koordinator Area dan Transportasi Publik : Kepala DinasPerhubungan Kabupaten Samosir (/.c. PEMOHON II);Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Big5.9. Koordinator Bidang Komunikasi Publik : Kepala DinasKomunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;5.10. Koordinator Bidang Kepariwisataan : Kepala DinasParawisata Kabupaten Samosir;5.11. Koordinator Bidang Ketersediaan Bahan Pokok danLogistik : Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Samosir;6.

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan PenangananVirus Corona (Covid19) terdiri dari 6 (enam) Satgas, yaitu SatgasKesehatan, Satgas Area Tranportasi Publik, Satgas AreaPendidikan, Satgas Dermaga, Satgas Obyek Wisata Strategis danSatgas Lingkungan Pemerintaha.n. Selanjutnya sebagaiPenanggung Jawab~ ditunjuk Dinas Kesehatan, DinasPerhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, BPDB, BagianPembangunan dan Bagian Hukum;6.2.

PEMOHON selaku Ketua Pelaksana GugusTugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19)mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 40 Tahun 2020 tentang SATUANTUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID19) DI KABUPATEN SAMOSIR, sekaligus membentuk danmenetapkan Susunan Kepanitiaan/Kepengurusan yang terdiri dari 7(tujuh) Bidang dan 12 (dua belas) Satuan Tugas atau Satgas, dimanaPEMOHON II selaku Kepala Dinas Perhubungaan Kabupaten Samosirditugaskan di Bidang Area dan Transportasi Publik

sekaligus menjadiKoordinator Bidang Area dan Transportasi Publik;8.

SahatSirait, SE;12.5. untuk Rencana Kebutuhan Barang/Jasa pada KegiatanBidang Komunikasi Publik sebesar Rp 111.206.250, dan PembuatKomitmen (PPK) a.n. Rohani Bakkara S.Pd, MM, (Lampiran SKNomor :45/2020);13.

Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utaratelah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah olehSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas namaREFLI DWI DANANTO kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitasdi luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barangbukti berupa 1 (Satu) buah KTP atas nama REFLI DWI DANANTO Atasperbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar pasal 24 ayat (2) huruf aPeraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020

hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggaldan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal01 Desember 2020 dan 31 Maret 2021 yang dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa, demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil Secara resmi dan patut melaluiLembaga Penyiaran Publik

Faktanya laporan keuanganhanyalah masalah administrasi yang menggambarkan kondisi usaha, halmana apabila Penggugat tidak mempercayai laporan kKeuangan tersebutdapat dilakukan audit keuangan oleh lembaga yang terpercaya, yangmana hal tersebut telah coba Tergugat lakukan dengan menunjuk KantorAkuntan Publik Kadim & Xxxxxxxxx sebagaimana yang telah didalilkandalam Gugatan Penggugat angka 24 halaman 8 sampai 9 halaman 4sampai 5.

Copy dari Asli, surat dari Tergugat tentang Audit D7 oleh kantorAkuntan Publik Kadim & Xxxxxxxxx nomor 008/D7KAN/BOD/VII/2018tertanggal 16 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberitanda P.10;14. Copy dari Printout surat dari kantor Akuntan Publik Kadim &XXXXXXXXX NOMOr SK.KOO3/KVD7THP/VII/2018 tertanggal 19 Juli2018.

Copy dari copy, Surat dari Kantor Akuntan Publik Kadim &XXXXXXXXX Nomor : SK.KOO3/KVD7THP/VII/2018, tertanggal 19 Juli2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diberi tandaT.42;43. Copy dari copy, Surat Nomor : 008/D7KAN/XI/2018 tertanggal27 November 2018. Perihal tanggapan atas surat Peringatan TerakhirTagihantagihnan Restoran dan caf tertanggal 19 September 2018.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diberi tanda T.43;44.

Saksi Saksi T1, warga negara Indonesia, pekerjaan Akuntan Publik,Agama Islam, yang dalam persidangan telah memberikan keterangandihadapan Majelis Hakim, di bawah sumpah menurut agama Islam,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat. Bahwa saksi mengenal Tergugat, karena adanya kerjasamadalam hal perikatan audit laporan keuangan.

Bahwa saksi (kantor Akuntan Publik Kadim & Xxxxxxxxx)memberikan penawaran proposal audit kKeuangan kepada TergugatHal. 69 dari 83 hal. Putusan No. 1651/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.pada tanggal 15 Mei 2018, kemudian penawaran diterima olehTergugat pada tanggal 17 Mei 2018. Bahwa audit keuangan dimintakan oleh Restoran dan CafDistrict 7 yang dalam hal ini Tergugat. Bahwa usaha yang akan diaudit laporan keuangannyausahanya berbentuk restoran dan caf.

Sub LisensiHakhak Eksibisi Publik ( Hakhak Areal Komersial )Bahwa Hak Media untuk tayangan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL di wilayahRepublik Indonesia didalam realisasinya PENGGUGAT telah memberikan SubLisensi untuk Tayangan Terrestrial TV Broadcaster yaitu antara lain ANTV dan TVOne, sedangkan untuk tayangan berbayar atau Pay TV Broadcaster yaitu antaralain K.Vision dan VIVA Sky dan Internet Mobile Rights ke Domikado;Bahwa terhadap hakhak Ekshibisi Publik atau hakhak Areal Komersial atau untukKepentingan

Sedangkan dalam UU No. 32/2002 tentang Penyiaranmenjelaskan pula pengertian Lembaga Penyiaran yakni penyelenggarapenyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta,lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlanggananyang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnyaberpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku;Konsekuensi HakHak Media yang telah tercakup dalam kategori LembagaPenyiaran maka terhadap semua siaran yang telah dimiliki dan disiarkanoleh

Smg4.34.44.54.6Bahwa hal tersebut dapat dilinat, pada ketentuan isi Perjanjian Lisensi padabagian III yang menjelaskan Hak Eksebisi Publik sebagai berikut:Ketiga unsur Hak Eksibisi Publik tersebut di atas haruslah dipahamisebagai hak syarat terhadap terpenuhinya hak ekshibisi, sehinggasudah semestinya dimaknai secara kumulatif, atau dengan kata lain, yangdimaksud sebagai hak eksibisi meliputi dan tidak dapat dipisahkan satu danlainnya dari ketiga unsur hak tersebut.

Sehingga secara mutatis mutandismaka dikatakan melanggar hak eksibisi apabila secara kumulatif melanggarketiga hak yang dimaksud;Ditambah lagi dalam Perjanjian Lisensi pada No. 7.1Lampiran Ill yangmemberikan batasan dari hakhak ekshibisi publik oleh FIFA kepadaPenggugat. adapun isi klausula Perjanjian Lisensi pada No. 7.LLampiran IIIberbunyi Tanpa melanggar klausul 1.3, (a) Jika transmisi bebas (Free ToAir) dari Penerima Lisensi akan liputan Audiovisual (atausesuatubagiandarinya) dapat jelas diterima

( hakhak areal komersial ).Bahwa yang dimaksud hak ekshibisi publik (areal komersial ) adalah semuahak untuk :1.

Bahwa, proses penilaian oleh pelaksaana pengadaan tanahpembangunan jalan tol ManadoBitung melalui KJPP sIH wiryadi &Rekan sudah diilaksanakan sesuai dengan kealian dan konpetensimengingan KJPP SKH Wiryadi & Rekan merupakan penilai resmiberdasartkan lIzin Usaha Perusahaan Jasa penilai No 595/KM.1/2009tanggal 16 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Mentri Keuangan RI jinpenilai Publik No 101/KM.1/2009 tanggal 29 Juni 2009 yangdikeluarkan oleh Mentri Keuangan RI dan lisensi dari kepala badanPertanahan Nasional

Penetapan besarnya ganti kerugian dilakukan olehKetua Pelaksana Pengadaan Tanah BERDASARKAN hasil penilaianjasa penilai atau Penilai Publik (pasal 63 Perpres no 71 Tahun 2012),dan bukan atas penetapan nilai yang sepihak dari Pihak KetuaHal 13 dari 47 Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2017/PN ArmPelaksana Pengadaan Tanah dalam hal ini Kepala kantor Wilayah BPNPropinsi Sulawesi Utara selaku Termohon atau dari Pihak PejabatPembuat komitmen (PPK) Pengadaan Lahan Jalan Tol Manado Bitungselaku Termohon Il.12.Bahwa

Penilaian Kegiatan SIHWIRYADI DAN REKAN, Pengadaan Tanah Untuk Jalan TolManadoBitung Terletak di Kabupaten Minahasa Utara, yang didalamnya terlampir Nominatif/Hasil Penilaian Ganti Kerugian dariPemohon (foto copy sesuai aslinya)1 (satu) eksemplar fotokopi Legalitas Perusahaan SIH WIRYADIDAN REKAN, yang didalamnya terlampir :e Lisensi dari Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahanNasional,e Surat Izin Usaha dari Kementrian Keungan,Hal 24 dari 47 Putusan Nomor 47 /Pdt.G/2017/PN Arme lzin Penilai Publik

pengadaantanah untuk kepentingan umum;Bahwa, saksi Sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang menjadi timpenilai dan ahli mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional;Bahwa, Saksi ahli pernah melakukan penilaian terhadap proyekkepentingan umum pada kantor Pemda yang ada di Wonogiri,Kabupaten Salatiga dan di pulau Sulawesi, saksi pernah melakukanpenilaian di propinsi Gorontalo;Bahwa, Saksi tidak pernah menilai untuk pengadaan tanah tol ManadoBitung;Bahwa, Saksi bekerja di KJPP (konsultan jasa penilai publik

telah bersertifikat dan diberi nilai yang tinggi;Bahwa, dalam menilai tanaman dalam SPI 306 yakni menggunakandaftar dari pemerintah setempat yang berupa SK dan juga bisa denganmenggunakan metode pendekatan biaya;Bahwa, Dalam UU tidak bisa ada 2 (dua) penilai untuk menilai objekyang sama dan jika ika nilai yang dikeluarkan berbeda jauh maka harusdilihat apakah kedua penilai tersebut adalah anggota MAPI(Masyarakat Asosiasi Penilai Indonesia) atau tidak jugak masuk dalamKJPP (Kosultan Jasa Penilai Publik

., tanggal 27 Juli 2015 tanggal 27 Agustus2015, melalui media massa Radio Publik Mimika, u persidangan tanggal 2 Desember 2015,yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang dan temyata ketidak hadirannyatersebut, tidakberdasarkan alasan yang sah menurut hukum.Bahwa Majelis Hakim seiama persidangan, selalu berusahamenasihati Penggugat sebagai pihak yang hadir di persidangan agar maubersabar dan menunggu Tergugat kembali dan membina rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha

Hasil Audit Kantor Akuntan Publik RUCHENDI, MARDJITO & RUSHADI Periode tahun 2013 (Foto Copy dilegalisir).terlampir pada Berkas Perkarao. Salinan Akte Notaris Sri Sulastri, S.H., M.Kn Nomor: 05 tanggal 05 Pebruari 2013;p. Salinan Akte Notaris Sri Sulastri, S.H., M.Kn Nomor: 01 tanggal 16 Agustus 2013;q.

BPR BKKPurworejo (Foto Copy dilegailisir).Hasil Audit Kantor Akuntan Publik RUCHENDI, MARDJITO & RUSHADIPeriode tahun 2013 (Foto Copy dilegaiisir).terlampir pada Berkas PerkaraO.Salinan Akte Notaris Sri Sulastri, S.H., M.Kn Nomor: 05 tanggal 05Pebruari 2013;Salinan Akte Notaris Sri Sulastri, S.H., M.Kn Nomor: 01 tanggal 16Agustus 2013;Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan RakyatBadan Kredit Kecamatan Purworejo Nomor:581/14/SKDIR/BPRBKK/II/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 tentangPengangkatan

Terdakwa tidak memberitahukan Kepada Credit Operation yangmemiliki tugas untuk melakukan Verifikasi secara langsung ataumelakukan Review Terhadap Audit yang dilakukan oleh pihak ketiga (Akuntan Publik ) ;3.

TABC ;Bahwa prosedur yang saksi lakukan selaku Akuntan Publik dalammengaudit laporan keuangan PT. Tirta Amarta Bottling Company(TABC) adalah : Pertama Tim Audit mendapatkan laporan keuangan dari PT.

ACHMAD ARIAWAN, MAPPi (Cert) dariKantor Jasa Penilai Publik Herly, Ariawan & Rekan;1 (satu) Bundel Copy Laporan Penilaian Properti PT. Tirta AmartaBottling Company, File Nomor: AV.01.15.107 Tanggal 13 April 2015yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD ARIAWAN, MAPPi (Cert) dariKantor Jasa Penilai Publik Herly, Ariawan & Rekan;1 (satu) Bundel Copy Laporan Penilaian Properti PT. Tirta AmartaBottling Company, File Nomor: AV.01.15.106 Tanggal 13 April 2015yang ditandatangani oleh Ir.

Tirta Amarta Bottling Company dariKantor Akuntan Publik DR. LA MIDJAN & Rekan;3) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Auditor Independen yang BerakhirTanggal 31 Desember 2008 No : 20/PEM/KAP/Sk/III/2009Tanggal 2 MAret 2009 Kepada PT. Tirta Amarta Bottling Companydari Kantor Akuntan Publik DR.

ACHMAD ARIAWAN, MAPPi(Cert) dari Kantor Jasa Penilai Publik Herly, Ariawan & Rekan;Halaman 327 dari 330 halaman Putusan Nomor : 76/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg272) 1 (satu) Bundel Copy Laporan Penilaian Properti PT. Tirta AmartaBottling Company, File Nomor: AV.01.15.107 Tanggal 13 April2015 yang ditandatangani oleh Ir. ACHMAD ARIAWAN, MAPPi(Cert) dari Kantor Jasa Penilai Publik Herly, Ariawan & Rekan;273) 1 (satu) Bundel Copy Laporan Penilaian Properti PT.