Ditemukan 150361 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tenaga kerja Pengawasan tenaga kerja Perlindungan tenaga kerja Upah Hak tenaga kerja Ketenagakerjaan
Pengadilan PN NGANJUK Pidana Umum
Register : 27-08-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PN NGANJUK Nomor 197/Pid.B/2018/PN Njk
Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
ENDANG DWI RAHAYU,SH
Terdakwa:
1.BAMBANG SUGIONO Bin Alm NGATIJAN
2.DIDIK MURGIYANTO Bin BAMBANG SUGIANTO
41 — 11
  • Terangterangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;3. Jika kekerasan mengakibatkan lukaluka; Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut; Ad. 1.
    Terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa dalam naskah asli pasal 170 Wetboek vanStrafrecht (Kitab Undangundang Hukum Pidana), pembuat Undangundang(wetgever) menggunakan istilah openlijk yang mana menurut MajelisHakim, istilah tersebut berbeda dengan istilah openbaar atau dimukaumum, sehingga istilah openlijk tersebut haruslah ditafsirkan secarateranganterangan yang mengandung makna tidak secara bersembunyidan tidak perlu diartikan dimuka
    umum, cukup apabila tidak diperdulikanapa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya atau suatu tempat dimanaorang lain dapat dengan mudah melihatnya (Yurisprudensi MA RI No.10K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976); Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama (metverenigde krachten) adalah sebuah perbuatan yang tidak dapat dilakukanoleh satu orang, dalam dogmatika hukum pidana, hal itu disebutconvegentiedelict, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokusmencapai satu tujuan tertentu
    ), bentuk ini sekaligus merupakan contohnoodzakelijke deelneming atau penyertaan sebagai syarat (Jan Remmelink,Hukum Pidana, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hal 321);Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakimyang dimaksud dengan tenaga bersama adalah digunakannya tenaga yangdilakukan oleh lebih dari satu orang untuk mencapai tujuan tertentu, yangmana antara penggunaan tenaga antara yang satu dengan yang lain tidak memiliki rentang waktu yang lama;Hal 16 dari 22 Putusan No.
    didakwakan oleh Penuntut Umumdalam dakwaan kesatu telah memenuhi sub unsur terangterangan dantenaga bersama, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan sub unsur menggunakan kekerasan terhadap orangatau barang sebagai elemen esensial dan menjadi inti perbuatan maupuninti rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadaterdakwa; Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan(geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimanadipergunakan kekuatan tenaga
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-06-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 30-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 308/PID.SUS/2020/PT MKS
Tanggal 30 Juni 2020 — Pembanding/Terdakwa : Rahwan Jumadi Kusumah Alias Wawan Bin Wardihan
Terbanding/Penuntut Umum : Suriyani, SH
35 — 19
  • Bahwa barang bukti tersebut telah terdakwa konsumsi sebelumterdakwa ditangkap.Bahwa ketika ditanyakan izin terdakwa tidak mempunyai izin dalammenyimpan, Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu, pekerjaanterdakwa juga bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupunpasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundangundanga tersebutSehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres untuk diperiksalebih lanjut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik PolriCabang Makassar
    hisap berupa botol air mineral yang berukuran kecil,kemudian penutup botol di lubangi dan dipasangkan pipet, kemudianmemasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam pireks, lalu pipetdipasang diujung pireks dan dibakar dengan menggunakan korek api gas,dan asapnya dihisap melalui bong.Bahwa ketika ditanyakan izin terdakwa tidak mempunyai = izinmenggunakan, Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu, pekerjaanHalaman 5 dari 17 hal.Putusan Nomor 308/PID SUS/2020/PT MKSterdakwa juga bukan sebagai tenaga
    kesehatan, tenaga pendidikan ataupunpasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundangundanga tersebutSehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres untuk diperiksalebih lanjutBerdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik PolriCabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3917/NNF/IX/2019, tanggal 03 Oktober2019. yang diperiksa dan ditanda tangani oleh GEDE SUARTHAWAN, Dkkdan diketahui oleh Drs.
    Tentang Pembanding ( Terdakwa)Bahwa Pembanding adalah Seorang bapak yang kesehariannya pekerjaserabutan dan sebagai seorang pekerja serabutan apabilah ada yangmembutuhkan tenaga dari pembanding dahulunya terdakwa begitupun jugaterhadap diri terdakwa adalah seorang bapak yang demi menafkahi anak anakHalaman 9 dari 17 hal.Putusan Nomor 308/PID SUS/2020/PT MKSdan keluarganya serta terdakwa mempunyai tanggungan dan hanya dariterdakwa RAHWAN JUMADI KUSUMA Alias WAWAN Bin WARDIHAN satusatunya tumpuhan
    kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yangberhak berdasarkan ketentuan perundangundanga tersebut Sehinggaterdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres untuk diperiksa lebih lanjut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri CabangMakassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor Lab.: 3917/NNF/IX/2019, tanggal 03 Oktober 2019. yangdiperiksa dan ditanda tangani oleh GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahuioleh Drs.
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Putus : 10-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN BAUBAU Nomor Nomor 145/Pid.B/2016/PN Bau
Tanggal 10 Agustus 2016 — - HASIM Alias SIMU Bin LA KAENDO; -, MUH. SABRIL Bin KADIN ; - MAIZUDDIN Alias JUDI Bin ILYAS - ABD. MUTALIB Alias TALIBU Bin LA ANDU;
33 — 15
  • MUTALIB Alias TALIBU Bin LA ANDU telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Terangterangandan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orangyang mengakibatkan luka;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. HASIM Alias SIMU Bin LA KAENDO,Terdakwa 2. MUH. SABRIL Bin KADIN, Terdakwa 3. MAIZUDDIN Alias JUDIBin ILYAS dan Terdakwa 4. ABD.
    MUTALIB Alias TALIBU Bin LA ANDU terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. HASIM Alias SIMU Bin LAKAENDO, Terdakwa 2. MUH. SABRIL Bin KADIN, Terdakwa 3.MAIZUDDIN Alias JUDI Bin ILYAS dan Terdakwa 4. ABD.
    MUTALIB ALIAS TALIBU BIN LA ANDU pada hari Minggu tanggal24 April 2016 sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaktidaknya dalam bulan April 2016,bertempat di dermaga tepatnya Desa Puununu Kecamatan Kabaena SelatanKabupaten Bombana atau setidaktidaknya masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap Saksi korban SYAPRUDDIN BIN KAYUM SAID, perbuatan mana Terdakwalakukan
    Secara Terangterangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasanterhadap orang;Ad.1.Unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, barangsiapa adalahunsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidanayang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkanperbuatannya;Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telahmenghadapkan terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangansaksisaksi dan keterangan terdakwa sendiri
    Unsur: Secara Terangterangan dan Dengan Tenaga Bersama MelakukanKekerasan terhadap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terangterangan adalah sebuahperbuatan terdakwa yang dilakukan ditempat dimana orang lain/umum dapatmelihatnya, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah pelakuperbuatan tersebut harus bersamasama atau sedikitdikitnya dilakukan oleh 2 orangatau lebih;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurutPasal 89 Kitab UndangUndang Hukum Pidana adalah
    MUTALIB Alias TALIBU Bin LA ANDU telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Terangterangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orangyang mengakibatkan luka;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. HASIM Alias SIMU Bin LA KAENDO,Terdakwa 2. MUH. SABRIL Bin KADIN, Terdakwa 3. MAIZUDDIN Alias JUDIBin ILYAS dan Terdakwa 4. ABD.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 K/PDT.SUS/2011
PT. CENTURY INTERVEST CAHAYA; NY. ASNI
283 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.No. 411 K/PDT.SUS/2011pengobatan yang telah dikeluarkannya yang hingga kini mencapai totalRp 17.830.429,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribuempat ratus dua puluh sembilan Rupiah), atau yang setidaktidakn ya tuntutanpenggantian sesuai perhitungan hak jaminan pemeliharaan kesehatan dalamUU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tersebut adalahmenurut dan atau berdasarkan hukum, karena hal tersebut adalah haknormative Penggugat, sedangkan dalam hal ini Tergugat
    dan uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (4) ;Penggugat dengan ini hendak mengajukan permohonan pemutusanhubungan kerja yang diajukan Penggugat selaku pekerja karena Penggugatsakit berkepanjangan, dan tidak dapat melakukan Pekerjaannya melampaui12 (dua belas) bulan terus menerus kepada pihak Tergugat, yakni PT.Century Intervest Cahaya, dengan tuntutan kompensasi pemutusanhubungan kerja karena sakit terusmenerus sebagaimana yang dimaksuddalam Surat Anjuran Mediator Suku Dinas Tenaga
    melakukan pekerjaannya melampaui 12(dua belas) bulan terus menerus berhak untuk mengajukan pemutusanhubungan kerja (P.H.K), berikut tuntutan Penggugat atas penggantian biayarawat, operasi dan pengobatan total sebesar Rp. 137.830.429,00 (seratustiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluhsembilan Rupiah), atau setidaktidaknya penggantian biaya rawat, operasidan pengobatan sesuai perhitungan hak jaminan pemeliharaan kesehatandalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
    pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti haksebesar dua kali ketentuan ;Bahwa dalam persidangan PHI, terbukti penyebab sakit Termohon Kasasitersebut adalah karena faktor usia dimana saat ini Termohon Kasasi berusia+ 70 tahun dan mengalami pengapuran tulang dan sakit tersebut bukandisebabkan oleh adanya kecelakaan kerja ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah salahmenerapkan ketentuan Pasal 172 UU No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, sebab sesungguhnya hak tenaga
    kerja sebagaimana diaturdalam Pasal 172 tersebut diberikan kepada tenaga kerja yang mengalamisakit berkepanjangan ataupun cacat yang diakibatkan oleh kecelakaan kerjayang mengakibatkan tenaga kerja tersebut tidak dapat melakukanpekerjaannya melampaui 12 (dua belas) bulan, sedangkan dalam perkara aquo, sakitnya Termohon Kasasi tersebut bukan diakibatkan oleh kecelakaanHal.12 dari 17 hal.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum Penghinaan
Register : 21-04-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 113/Pid.B/2015/ PN Bna
Tanggal 9 Juni 2015 — YUSRIZAL Bin M. HUSEN ;AZHAR Bin M. HUSEN
60 — 7
  • Kuta Raja Kota Banda Aceh atausetidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh,dimuka umum dengan terangterangan dan tenaga bersamasama menggunakankekkerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat , yang dilakukan para terdakwadengan cara sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira jam 04.00 WIB bertempatdi Jl. Tgk. Di Anjung No. 39 Gampong Keudah Kec.
    Kuta Raja Kota Banda Aceh atausetidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh,dimuka umum dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan lukaluka, yang dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira jam 04.00 WIB bertempatdi Jl. Tgk. Di Anjung No. 39 Gampong Keudah Kec.
    Unsur Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat ;Menimbang, bahwa kejadian pemukulan atau penganiayaan tersebutdilakukan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II terhadap saksi korban bernamaHalim pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl.Malem dagang Lr. II Gampong Keudah Kec.
    Unsur Dimuka umum dengan terang terangan dan tenaga bersama sama;Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap' kejadian pemukulan ataupenganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II terhadapsaksi korban bernama Halim pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekira pukul 04.00Wib bertempat di Jl. Malem dagang Lr. IJ Gampong Keudah Kec.
    Kuta Raja Kota Banda AcehMenimbang, bahwa terungkap dipersidangan terdakwa I dan terdakwa IImelakukan pengeroyokan terhadap korban yang bisa disaksikan banyak warga / orang dandengan fisik para terdakwa bukan dengan bantuan orang lain ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapatunsur dimuka umum dengan terang terangan dan tenaga bersama sama telahterpenuhi ;Ad.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Jinayat
Putus : 01-06-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/Pid/2016
Tanggal 1 Juni 2016 — D E D I
265 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2016DAKWAAN:PRIMAIR:Bahwa Terdakwa DEDI bersamasama dengan MANDALA (DPO),PULUNGAN (DPO), CULEP (DPO), ERIK (DPO), KW (DPO), MAKSI (DPO)dan OPIK (DPO) pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 sekira pukul19.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam bulanSeptember tahun 2014, bertempat di depan PGC Cililitan, Kecamatan KramatJati, Jakarta Timur atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Tirnur, "denganterangterangan dan dengan tenaga
    Menyatakan Terdakwa DEDI terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum bersalah melakukan tindak pidana Dengan terangterangan dandengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang,sehingga mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat(2) ke3 KUHP sesuai Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;2.
    Menyatakan Terdakwa yang bernama DEDI, tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Denganterangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang sehingga mengakibatkan maut" sebagaimana tersebutdalam Dakwaan Primair ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun ;3.
    Pada hakekatnya yang dimaksud dengan unsur "dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang" sehingga mengakibatkan maut mengandungpengertian sebagai berikut : Unsur "dengan terangterangan": berdasarkan YURISPRUDENSIMAHKAMAH AGUNG R.I.
    "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadaporang", berdasarkan Pasal 89 KUHP menyatakan "Membuat orangpingsan atau tidak berdaya" disamakan dengan menggunakankekerasan dan sesuai dengan fakta hukum/fakta di persidanganbahwa pada saat pemeriksaan tingkat pertama, Terdakwa mengakuiHal. 8 dari 16 hal. Put.
Pengadilan PN CURUP Pidana Umum
Register : 24-10-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PN CURUP Nomor 177/Pid.B/2018/PN Crp
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
ARLYA NOVIANA ADAM,SH
Terdakwa:
RANJA ARI SAPUTRA Alias ARI Bin ZAINAL HAMZAH
55 — 28
    1. Menyatakan Terdakwa RANJA ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZAINAL HAMZAH tidak terbutki melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa penuntut Umum;
    2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
    3. Menyatakan terdakwa RANJA ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZAINAL HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Dimuka Umum dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang
    Rejang Lebong atau setidaktidaknya dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan Terang terangan dandengan tenaga Bersama sama menggunakan kekerasan terhadap orangatau barang yang mengakibatkan luka berat Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban DENIAPRIANSYAH ALIAS DENI BIN ISKANDAR (ALM) bersama sama denganteman saksi korban yakni saksi DIANA PUTRI UTAMI ALIAS DIANA BINTIBUDI YULIUS dan saksi CINDI PRATIWI ALIAS
    Rejang Lebong atau setidaktidaknya dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan Terang terangan dandengan tenaga Bersama sama menggunakan kekerasan terhadap orangatau barang yang mengakibatkan luka luka Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban DENIAPRIANSYAH ALIAS DENI BIN ISKANDAR (ALM) bersama sama denganteman saksi korban yakni saksi DIANA PUTRI UTAMI ALIAS DIANA BINTIBUDI YULIUS dan saksi CINDI PRATIWI ALIAS
    Barang Siapa ;2. dengan terangterangan dimuka umum dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang3. mengakibatkan luka beratad. 1.
    Barang Siapa ;2. dengan terangterangan dimuka umum dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang3. mengakibatkan lukaMenimbang, bahwa oleh karena unsur ke1 dan unsur ke2 dalamdakwaan subsidair ini sudah dipertimbangkan dalam mempertimbangkandakwaan primair dan sudah dinyatakan terpenuhi terhadap diri terdakwa,Majelis cukup mengambil alin pertimbangan tersebut dan Majelis menyatakanunsur ke1 dan unsur kedua dalam dakwaan subsidair ini telah terpunuhiterhadap diri terdakwaMenimbang,
    Menyatakan terdakwa RANJA ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZAINALHAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana Dimuka Umum dengan Tenaga BersamaMelakukan Kekerasan Terhadap Orang ;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 2(dua) Bulan;5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;6.
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-06-2013 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 128 / Pid.SUS / 2013 / PN. Dum
Tanggal 12 Juni 2013 — BAHARUDDIN Als BAHAR Bin DAENG MALEWA
46 — 8
  • DumDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana biasadalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;Nama : Baharuddin Als Bahar Bin Daeng Malewa ; Tempat lahir : Tembilahan ; Tanggal Lahir/Umur : 21 Februari 1977 / 36 Tahun ; Jenis Kelamin : Lakilaki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama Islam ; Tempat Tinggal : Jalan Tenaga, Kecamatan Kota Dumai ;Kota Dumai ; Pekerjaan : Wiraswasta
    tahun 2013 bertempat di Jl.Tenaga kec.Dumai Kota, Kota Dumai atausetidaktidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai,yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ; wn Awalnya saksi Dedy Chandra dan saksi Andi Pratama (semuanya anggota polisi)mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tenaga
    Tenaga kec.Dumai Kota, Kota Dumai atausetidaktidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai,yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,ymemiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman jenis sabusabu.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ; wn Awalnya saksi Dedy Chandra dan saksi Andi Pratama (semuanya anggota polisi)mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tenaga Kec.Dumai Kota, Kota Dumaiada
    Tenaga kec.Dumai Kota, Kota Dumai atausetidaktidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai,Penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri.
    Tenaga kec.Dumai Kota, Kota Dumai menyaksikan penangkapan terhadapTerdakWa ; 222 ono nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnne Bahwa benar awalnya saksi di datangi pihak kepolisian yang mengatakan akan melakukanpenggeledahan di Jalan Tenaga Kec.Dumai Kota, Kota Dumai karena ada seseorang yangmenyimpan,memiliki dan menggunakan Narkotika kemudian saksi ikut bersama polisiuntuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa ; e Bahwa benar kemudian pihak kepolisian bersama melakukan
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum Penganiayaan
Register : 14-12-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 603/Pid.B/2016/PN Jbg
Tanggal 25 Januari 2017 — MOCH. MAULANA MALIK
42 — 4
  • /Desa Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang,yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, bertempat di Dusun.
    hingga mengenai bibir atau sekitarmuka saudara Achmad Ghozali, selanjutnya sempat dilerai oleh beberapa warganamun oleh karena saudara Achmad Ghozali masih mengomel sehingga membuatSutrisno emosi terhadap saudara Achmad Ghozali, dan Sutrisno langsung memukulsaudara Achmad Ghozali dengan menggunakan tangannya dalam keadaan mengepaldan diayunkan dengan sekuat tenaga hingga mengenai mulut atau sekitar mukasaudara Achmad Ghozali, kemudian terdakwa Moch.
    /Desa Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang,yang mengakibatkan lukaluka, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, bertempat di Dusun.
    hingga mengenai bibir atau sekitarmuka saudara Achmad Ghozali, selanjutnya sempat dilerai oleh beberapa warganamun oleh karena saudara Achmad Ghozali masih mengomel sehingga membuatSutrisno emosi terhadap saudara Achmad Ghozali, dan Sutrisno langsung memukulsaudara Achmad Ghozali dengan menggunakan tangannya dalam keadaan mengepaldan diayunkan dengan sekuat tenaga hingga mengenai mulut atau sekitar mukasaudara Achmad Ghozali, kKemudian terdakwa Moch.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 08-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Gpr
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ZANUAR IRKHAM, S.H
Terdakwa:
DEDI SETIAWAN Als CEBOL Bin TRIMO
30 — 9
  • ) butir dalam bungkusrokok Grendel dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi yang merupakan milikterdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisiuntuk proses lebih lanjut;Bahwa pil dengan logo LL yang telah diedarkan oleh terdakwa merupakansediaan farmasi berupa obat dimana terdapat adanya suatu regulasi ataupengaturan baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalamrangka promosi dan peredarannya pada orang yang memiliki keahlian sertakewenangan;Bahwa terdakwa bukan seorang tenaga
    ONGKI(DPO/belum tertangkap);Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebuttanpa dilengkapi dengan resep dokter dan tidak ada penyakit tertentu yangmengharuskan Terdakwa meminum obat tersebut;Bahwa benar pil jenis LL yang didapatkan dari terdakwa tidak disertai dengankemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM tanpadilengkapi dengan resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang sertaterdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan;Bahwa saksi mengetahui jika
    PENDIKHARTANTO sebanyak 6 (enam) kali;Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN.Gpre Bahwa pekerjaan terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian maupunseorang tenaga kesehatan tertentu dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkanpil jenis LL tersebut;e Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan keterangannyasebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukanbarang bukti berupa : Pil jenis LL sebanyak 30 (tiga puluh) butir dalam bungkus rokok
    Bahwa terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan yang memiliki keahliandan kewenangan dalam menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasiberupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL sehingga dengan demikianterdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkansediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 02-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01 P/HUM/2011
Tanggal 2 Maret 2011 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA KABUPATEN GRESIK (DPK APINDO KABUPATEN GRESIK JAWA TIMUR), ; GUBERNUR JAWA TIMUR
71 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per01/MEN/1999 tentangUpah Minimum, yang telah diubah dengan Peraturan MenteriTenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP226/MEN/2000,menegaskan :Hal. 12 dari 22 hal. Put.
    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per01/MEN/1999 tentangUpah Minimum, yang telah diubah dengan Peraturan MenteriTenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP226/MEN/2000 ;e.
    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per17/Men/VIV2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan TahapanPencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan MenteriTenaga Kerja Nomor Per01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, yangtelah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan TransmigrasiNomor KEP226/MEN/2000, menegaskan :Pasal 4 ayat (5) Ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanselambatlambatnya 40 (empat
    Kerja Nomor Per01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, yang telah diubah denganPeraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP226/MEN/2000 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRI Nomor Per17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan PelaksanaanTahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;Bahwa, usulan/rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Gresik Tahun2011 yang telah disampaikan oleh Bupati/Walikota di Jawa Timurmelalui suratnya tanggal 5 November 2010 Nomor 560/2110/437.58/2010 dalam proses
    No. 01 P/HUM201 1Menimbang, bahwa oleh karena Dewan Pengupahan KabupatenGresik belum memperoleh kesepakatan mengenai nilai komponentransportasi tersebut meskipun telah beberapa kali diupayakan dalam rapatDewan Pengupahan Kabupaten Gresik, sedangkan sesuai pasal 4 ayat 5Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP226/MEN/2000, sebagai perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja NomorPER01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, bahwa upah minimum dimaksudditetapkan selambatlambatnya 40 (empat puluh
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 24-11-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 82/G/2014/PHI.Sby
Tanggal 24 Nopember 2014 — ARJITO DKK VS PT. NIKI MAPAN
39 — 10
  • Kerja Pemerintah Kota Surabaya dan ditandatanganioleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KotaSurabaya, yaitu bapak Drs.
    PulungWicaksOno ; 2 $n nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn10 Bahwa selanjutnya Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kota Surabaya, yaitu bapak Drs.
    NiKI MAPAN), dan pengusaha (PT.NIKI MAPAN) menempatkan para pihak sesuai dengan kebutuhan perusahaan baikpekerjaan yang bersifat sementara serta baik pekerjaan bersifat tetap, sesuai denganpasal 36 ayat (2) Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam14ayat (1) bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputiunsurunsur : a. pencari kerja; b. lowongan pekerjaan; c. informasi pasar kerja; d.mekanisme antar kerja; dan e. kelembagaan penempatan tenaga kerja.
    No. 82/G/2014/PHISby.perekrutan sudah di katakan dari awal bahwa para pihak penggugat sebagai pekerjakontrak serta di tempatkan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan.
    Maka mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah kota1617Surabaya yaitu Bapak Drs. PULUNG WICAKSONO membuat anjuran MediatorHubungan Industrial No. 013/PHK / II / 2013 tertanggal 25 Pebruari 2013 dananjuranMediator sebagai berikut : 1 Agar kepada para pekerja (sdr.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus PHI
Register : 10-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Plk
Tanggal 20 Juni 2017 — YASINTUS FAHIK lawan PT.Bumitama Gunajaya Abadi
138 — 33
  • Dan akhirnya penggugat hanya mengirimkan surat dengan tulisantangan saja dan ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kotawarigin Barat, agar dari Dinas memberikan suratpanggilan untuk 1 (satu) Minggu sebelumnya, sehingga denganwaktu yang bisa hadir untuk mediasi tentang permasalahan ini dan(Surat Tulisan Tangan Terlampir).7.3.
    Berupa Surat Panggilan dari Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Waringin Barat melelui Nomor 2074/DTTHVX/2014. Dan dihadirkan pertemuan pada tanggal 23 Oktober2014, dan tepat pada pukul 09.00 WITA.
    Namun disaat ituPenggugat berusaha waktu untuk hadir sekitar pukul 01.00 WIB.Siang lalu dari mediator Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiHalaman 8 dari 27 Putusan Perdata Hubungan IndustrialNomor 6/Pdt.SusPHI/2017/PN PlkKota Waringin Barat menerangkan bahwa pertemuan telah dimulaikemarin tertanggal 22 Oktober 2014. Sehingga Surat Panggilankedua tidak ada mediasi tentang permasalahan Penggugat ini.7.5.
    Bahwa kemudian sudah selama 1 (satu) minggu dan tanpainformasi maka menghadap kembali ke Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Waringin Barat tertanggal 30 Oktober 2014 agarsupaya dari Dinas mengeluarkan Surat Panggilan kepada masingmasing Pihak untuk menetapkan mediasi tentang kasuspermasalahan antara Penggugat dan Tergugat.7.6.
    Bahwa kemudian Penggugat melaporkan permasalahan inikepada MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA RI HUKUM DAN HAM tertanggal 16Maret 2015 tentang Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugatatas dirinya Penggugat dan Surat Tanda Terima Laporan (STTL)tanpa Nomor (Terlampir).8.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — 1. IJHAR SAPAWI, DK VS PT. OLAGAFOOD INDUSTRI
33 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HubunganKerja (PHK) secara sepihak yang mengakibatkan Para Penggugat sangatdirugikan yaitu kehilangan pekerjaan dan upah/gaji tanpa ada suratPemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tertulis dan tanpa melaluiHalaman 2 dari 24 hal.Put.Nomor 831 K/Pdt.SusPHI/201610.11.Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Pengadilan HubunganIndustrial yang berwenang;Bahwa oleh karena itu Para Penggugat melalui Serikat Buruh RepublikIndonesia (SBRI) telah membuat laporan pengaduan dan permohonanmediasi kepada Dinas Tenaga
    Kerja dan Transmigrasi Kabupaten DeliSerdang guna mendapatkan penyelesaian atas perselisihan hubunganindustrial (oemutusan hubungan kerja) tersebut;Bahwa Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenDeli Serdang telah melakukan perundingan Mediasi antara Para Penggugatdengan Tergugat, akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan bersama,sehingga Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenDeli Serdang mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor 560/4047/DTKTR/2015 tanggal
    Hubungan Kerja (PHK) adalah bertentangandengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :Ayat (4) : Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktutertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya bolehdiperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;12.Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5ayat (1) dan (2), dan Pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga
    Kerja danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang tanggal 28 Mei 2015 untukmenghadiri mediasi tanggal 15 Juni 2015, karena Para Penggugat dalamKonvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi langsung membuat laporanuntuk mediasi sesuai dengan suratnya tanggal 25 Mei 2015, tanpa didahuluiadanya Perundingan Bipartit terhadap permasalahan yang mau dimediasitersebut;Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi karenatelah menjadi perselisihan di Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang
    maka Tergugat dalam Konvensi/Penggugatdalam Rekonvensi belum membayar dulu upah Para Penggugat dalamKonvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dan dengan iktikad baik hadirke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang sesuaitanggal 15 Juni 2015 agar mendapat penyelesaian ataupun solusi untukkepentingan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalamRekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi,akan tetapi kehadiran Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalamrekonvensi
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 13-07-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn.
Tanggal 27 September 2016 — HERBET HUTAGAOL LAWAN PT. BELAWANDELI CHEMICAL INDUSTRY
33 — 11
  • diberhentikan secara sepihak olehTERGUGAT, TERGUGAT menawarkan uang kompensasi kepadaPENGGUGAT sebesar Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah), tetapikemudian tidak diterima oleh PENGGUGAT karena merasa jumlah yangditawarkan tidak sebanding dengan pengabdiannya selama bekerjadiperusahaan TERGUGAT;14.Bahwa oleh karena perundingan secara Bipartid telah gagal, maka padatanggal 06 April 2016 PENGGUGAT mengajukan Pengaduan dan MohonMediasi PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ke Kepala Dinas Sosialdan Tenaga
    Kerja Kota Medan;15.Bahwa guna menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrialtersebut, pada tanggal 13 April 2016, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaMedan telah mempertemukan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, danhasil mediasi pada saat itu menyimpulkan tidak ada kesepakatan dariMediasi tersebut;16.Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, padatanggal 09 Mei 2016 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, Mediatoryang ditunjuk mengeluarkan anjuran No : 567/2376/DSTKM/2016
    Belawan Deli atas namaHerbet Hutagaol Periode Maret 2016 denganNIK : 4297020077 yang diterima sebesar Rp. 2.941.000,00(dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah); Bukti P3: Fotocopy Surat Keterangan Dinas Sosial dan Tenaga KerjaNomor : 567/2376/DSTKM/2016 , Perihal : Anjuran yangHalaman 14 dari 26 halamanPutusan Nomor 111/Pdt.SusPHI/2016/PN.MdnBukti P4 :Bukti P5 :Bukti P6 :Bukti P7 :Bukti P8 :Bukti P9 :Bukti P10:Bukti P11:Bukti P12:ditulukan kepada Pimpinan Perusahaan PT.
    Bahwa pada tanggal 13 April 2016 telah diadakan perundingan Tripartityang di mediasi oleh Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan danMediator menanyakan pada Penggugat apakah menerima PHK tersebutlalu Penggugat menjawab saya menerima PHK tersebut hanya tidakmenerima uang pisah yang ditawarkan Tergugat ;7.
    oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tersebut maka dapat diketahuipihak Penggugat selaku pekerja dan Tergugat selaku Pengusaha hadir pada saatmediasi tersebut, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan;Menimbang, bahwa hal yang tidak perlu dibuktikan sebagaimana tidakdisangkal Tergugat dalam jawabannya adalah benar Penggugat merupakanpekerja di PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 27-08-2015 — Upload : 29-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/PID/2015
Tanggal 27 Agustus 2015 — AMRI alias AMAN RAHMAT bin M. AMIN
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 707 K/PID/2015Tengah di Jalan Terminal Simpang Wariji, Kampung Blang Kolak ,Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan NegeriTakengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, denganterangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barangatau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan lukaluka, perobuatan manadilakukan Terdakwa
    Kabupaten AcehTengah dan 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK 411 INmilik saksi korban yang terpakir di halaman depan kantor DPW Partai Acehtersebut;Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Amri alias Aman Rahmat bin M.Amin bersama dengan Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah aliasMunas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO)dibantu lebih kurang 10 (Sepuluh) orang yang tidak dikenal diikuti dan dibantuoleh massa lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga
    Aminbersama Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli(Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebihkurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlahlebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukanpemukulan / pengeroyokan yang mengakibatkan saksi korban Chalidin Gayomengalami luka gores pada punggung kiri bawah, luka lecet pada kepala kiriatas, luka gores pada kaki kiri, luka lecet pada leher kiri
    Aminbersama Mahbengi bin Zakaruddin dan Munaswinsyah alias Munas bin Zulkifli(Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Hamdan (DPO) yang dibantu lebihkurang 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan diikuti oleh massa berjumlahlebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan tenaga bersama telah melakukanpengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Escudo warna silver nomor polisi BK411 IN milik saksi korban Chalidin Gayo dan telah melakukan pengrusakanterhadap isi kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama
Register : 12-06-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0356/Pdt.G/2019/PA.Wsp
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 10
  • Bahwa berkaitan dengan hal diatas, tidak benar pula dalil gugatanpenggugat yang menyatakan penggugatlah yang patut diberi hakasuh anak, yang benar menurut tergugat adalah hak asuh anaktidaklah patut berada di penggugat oleh karena selama ini dengankesibukan penggugat selaku tenaga honorer di rumah sakit kadangpergi jam 7 pagi, pulang jam 5 sore.
    Bahwa penggugat sangat tidak mengharapkan adanya perselisihanmengenai hak asuh anak, namun jika tergugat tetap ada kesibukanselaku tenaga honorer di rumah sakit kadang pergi jam 7 pagi,pulang jam 5 sore serta anak selalu dititip kepada tante tergugatyang juga mempunyai banyak kesibukan, maka sepantasnyalahpenggugat menuntut kembali hak asuh anak, mengingat penggugatsaat ini tidak sesibuk tergugat.2.
    Bahwa cara memperoleh hakhak tersebut, Sudah selayaknyapenggugat meminta hak asuh anak kepada Pengadilan, daripadaanak penggugat hidup tanpa ada pemeliharaan yang cukup baikakibat adanya faktor kesibukan dari tergugat selaku tenaga honorerkadang pergi pagi pulang sore dan kadang pula lembur hingga larutmalam.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas pemohon mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 28-02-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 05-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg
Tanggal 12 Juni 2017 — DEWI CITA; Melawan; PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Garut;
59 — 15
  • Bag.Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksuddalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.Bahwa mengingat pemutusan hubungan kerja tersebut telah dilakukan,oleh karenanya Penggugat mencatatkan Permohonan PencatatanPerselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja KabupatenGarut, serta guna memohon pula penyelesaian permasalahan tersebutmelalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga KerjaKabupaten Garut;Bahwa namun demikian walaupun dalam Surat Anjuran Nomor :560/
    MajelisHakim dalam perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayaruang paksa (duangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)kepada Penggugat atas setiap keterlambatan melaksanakan putusan ininantinya;Bahwa selain itu Penggugat juga mohon agar nantinya Putusan ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hokum verzet,banding, ataupun upaya hokum lainnya (u/t voerbaar bij vooraad);Bahwa mengingat telah ada risalah mediasi yang ditandatangani olehMediator dan mengetahui Kepala Dinas Tenaga
    PKSS) selakupenyedia tenaga kerja untuk Para Tergugat(videposita gugatan Penggugat butir 2), sehinggadengan demikian yang disampaikan oleh Penggugatdalam posita gugatan Penggugat butir 2 adalahmengadaada;Penggugat mendandatangani Perjanjian Kerja WaktuHalaman 14 dari 36 Putusan No. 50/Pat.SusPHI/2017/PN. Bag.7.
    Tripartit Ill tanggal 24 Januari 2017.Dalam mediasi Tripartit tersebut di atas Tergugatdan Penggugat tetap tidak =menemuikesepakatan sampai dengan Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Garut menyampaikananjuran;Halaman 17 dari 36 Putusan No. 50/Pat.SusPHI/2017/PN. Bag.12. Bahwa13. Bahwa14.
    PKSS) selaku penyedia tenaga kerja untuk Tergugat ;Bahwa Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Tergugat sesuai dengan:e Perjanjian Kerja Nomor: B. 3605KCVVSDM/11/2012 tanggal 19112012 yang berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2012sampai dengan 30 November 2013;e Perjanjian Kerja Nomor : B. 4777KWVVSDM/1 1/2013 tanggal 30112013 yang berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2013sampai dengan 30 November 2014;Halaman 26 dari 36 Putusan No. 50/Pat.SusPHI/2017
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 26-05-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 52/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP
Tanggal 22 Agustus 2016 — Perdata - PT Oto Multiartha Cabang Rantauprapat Lawan - EDI SLAMAT
104 — 69
  • ) unitMobil merk Mitsubishi Colt L300 PU FB E2 Pick Up, Tahun2011,Warna Hitam, Nomor Rangka MHMLOPU39BK066586, NomorMesin 4D56CG54239, Nomor Polisi BK 8929 YE Atas Nama BasriParangin Angin.Adalah Perbuatan Melawan Hukum Bertentangan Dengan :1) Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian RepublikIndonesia (PERKAPOLRI) Nomor: 8 tahun 2011 TentangPegamanan Eksekusi jaminan Fidusia, Karena Pelaku usahadalam Mengambil/Menarik unit kendaraan yang menjadi (BarangJaminan) tersebut hanya menggunakan tenaga
    dari internal danDebt Collector yang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisianrepublik Indonesia.2) Bertentangan dengan Bagian V HIR dimulai dari pasal 195 tentangmenjalankan putusan atau bagian IV RBg yang dimulai dari pasal200 tentang menjalankan putusan, dengan cara mengajukangugatan secara perdata dan selanjutnya ditindak lanjuti denganPermohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi), karenaPelaku Usaha Mengamankan Unit Kendaraan yang menjadiHalaman 3 dari 28 Putusan Nomor: 52/Pdt.SusBPSK
    /2016/PN/Rap3)4)5)(Barang jaminan) tersebut hanya menggunakan tenaga Internaldan Debt Collector yang seharusnya pelaksanaan yaitu denganmelalui perantara Fiat Ketua Pengadilan Negeri (PermohonanPelaksanaan Putusan Pengadilan Eksekusi).Bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan PerdataUmum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007,Mahkamah Agung Rl, Jakarta, 2008, halaman 9394 TentangProsedur dan Tata Cara Eksekusi Jaminan Fidusia.Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
    dari internal dan Debt Collectoryang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian republik Indonesia.Bertentangan dengan Bagian V HIR dimulai dari pasal 195 tentangmenjalankan putusan atau bagian V RBg yang dimulai dari pasal 200tentang menjalankan putusan, dengan cara mengajukan gugatansecara perdata dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan PermohonanPelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi), karena Pelaku UsahaMengamankan Unit Kendaraan yang menjadi (Barang jaminan)tersebut hanya menggunakan tenaga
    dari internal dan Debt Collector yang seharusnyamenggunakan tenaga Kepolisian republik Indonesia.2) Bertentangan dengan Bagian V HIR dimulai dari pasal 195 tentangmenjalankan putusan atau bagian IV RBg yang dimulai dari pasal 200tentang menjalankan putusan, dengan cara mengajukan gugatan secaraperdata dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan PermohonanPelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi), karena Pelaku UsahaMengamankan Unit Kendaraan yang menjadi (Barang jaminan) tersebuthanya menggunakan tenaga
Pengadilan PN MAKASSAR
Register : 02-04-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mks
Tanggal 1 Juli 2019 —
176 — 78
  • PLN Pusat tersebut Ombudsman PerwakilanSulawesi Selatan menyampaikan kepada Ombudsman RI untuk selanjutnyadisampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan untukselanjutnya masalah ini dilimpahkan kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan melalui Mediasi;Bahwa berdasarkan klarifikasi Disnakertrans Sulsel dengan IKPLNSulselrabar pada tanggal 22 Februari 2016 dan Surat Disnakertrans SulselNomor: 566/4468/ Disnakertrans tanggal 1 Agustus 2016
    Peraturan menteri Tenaga Kerja RI No. PER.04/MEN/1993 tentangJaminan Kecelakaan Kerja pada Bab Pasal 1 angka 4 yang bunyinya :Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungdengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul kerenahubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalamperjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.b.
    Tambahan fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja yang diselenggarakanoleh Institusi Penyedia jasa Jaminan Sosial Tenaga Kerja denganjuran ditanggung Perseroan.(2) Jaminan Kecelakaan Kerja yang diselenggarakan langsung olehPerseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur dalamkeputusan ini;(3) Tambahan fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja yang diselenggarakanoleh Institusi penyedia jasa Jaminan Sosial Tenaga kerja dilaksanakansesuai ketentuan program di Institusi lain tersebut.7.
    Tambahan fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja yang diselenggarakanoleh Institusi Penyedia jasa Jaminan Sosial Tenaga Kerja denganjuran ditanggung Perseroan.(2) Jaminan Kecelakaan Kerja yang diselenggarakan langsung olehPerseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur dalamkeputusan ini;(3) Tambahan fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja yang diselenggarakanoleh Institusi penyedia jasa Jaminan Sosial Tenaga kerja dilaksanakansesual ketentuan program di Institusi lain tersebut.7.
    PLN (Persero) Wilayah SulselrabarNomor 031/SSAK/X/2018 pada tanggal 29 Oktober 2018Copy dari Copy Lampiran Keputusan Menteri Tenaga KerjaNomor 609 Tahun 2012 tentang Pedoman PenyelesaianKasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja padaketentuan angka 7 huruf a penjelasan mengenai KecelakaanKerjaCopy dari Copy Surat Keterangan Dokter adanya unsur rudapaksa sebagaima dimaksud pada angka 7 LampiranKeputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 609 Tahun 2012tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerjadan