Ditemukan 13824 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 29-07-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 127-K/PM II-08/AD/V/2015
Tanggal 29 Juli 2015 — NANANG SAPUTRO, Pratu
1919
  • Bahwa benar dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap diriTerdakwa namun tidak berhasil diketemukan, sehingga diterbitkan Surat Daftar PencarianOrang (DPO) Nomor B/343/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 atas nama Terdakwa.d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dariKomandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baikmelalui surat maupun telepon.Hal. 5 dari 11 hal.
Putus : 20-07-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 675 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT. OPENPORT INDONESIA VS JOB SURYA RAGA DJUANG
14091 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap dalamBukunya berjudul Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasidan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Penerbit: Sinar Grafika,tahun 2008, halaman 343, yang diantaranya menyatakan sebagaiberikut:Dalam praktik peradilan, putusan yang tidak seksamamempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yangbersangkutan, dikategori putusan yang mengandung kesalahanpenerapan hukum atau bertentangan dengan hukum.
Register : 13-05-2013 — Putus : 15-07-2013 — Upload : 10-09-2013
Putusan PA TULANG BAWANG Nomor 129/Pdt.G/2013/PA.Tlb
Tanggal 15 Juli 2013 — Pemohon dan Termohon
126
  • Menghukum Tergugat (FULAN Bin FULAN) untuk membayar kepadaPenggugat (FULANA Binti FULAN) berupa:3.1 Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah berupa uang sebesarRp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);3.2 Mut'ah berupa seperangkat alat shalat seharga Rp. 250.000, (Dua ratuslima puluh ribu rupiah);343 Nafkah anak sekurangkurangnya sebesar Rp. 300.000,(tigaratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa danmandiri;DALAM KONVENSI!
Register : 23-03-2013 — Putus : 01-09-2009 — Upload : 23-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 40/Pdt.G/2009/PN.BLT
Tanggal 1 September 2009 — DANI CANDRA RAMA SAPUTRA DKK VS PT. BUSSAN AUTO FINANCE
4910
  • Perkaraperkara itu masingmasing berdiri sendiri dan masingmasing harus digugat secara tersendiri pula HukumAcara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Penerbit Alumni Bandung 1986, halaman 40 ;e Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.343.K/Sip/1975, tanggal 17Februari 1977 yang menyatakan bahwa karena antara TergugatTergugat I s.d IX tidakada hubungannya satu dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalamsatu Surat Gugatan; Seharusnya
Register : 14-12-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 18-02-2013
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 127/PID.B/2012/PN.WKB
Tanggal 11 Februari 2013 — - HERMANUS MILA MESA Alias AMA FINTO
8316
  • Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, tertanggal 14 Desember2012 No 343/Pen.Pid/2012/PN.WKB, sejak tanggal 14 Desember2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012;6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak,tertanggal 3 Januari 2013, No 6/Pen.Pid/2013/PN.WKB, sejaktanggal 13 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah Membaca :1.
Register : 13-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 25-10-2020
Putusan MS MEULABOH Nomor 198/Pdt.P/2020/MS.Mbo
Tanggal 22 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
4612
  • Fotokopi Kutipan Akta Buku Nikah Para Pemohon Nomor 343/I/II/1995yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, tanggal 01 Februari 1995,bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos,dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakimdiparaf dan diberi tanda (P.4)5.
Register : 07-11-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MS BIREUEN Nomor 226/Pdt.P/2018/MS.BIR
Tanggal 13 Desember 2018 — Pemohon:
1.Dennis Saputra bin Zainuddin
2.Mawarni binti Nurdin
6812
  • Zainuddin binMahmuddin Nomor 474/343/2018, tertanggal 22 Oktober 2018, yangdikeluarkan oleh Keuchiek Gampong Keude Lapang KecamatanGandapura Kabupaten Bireuen, telah bermeterai cukup dan telah sesuaidengan aslinya, (bukti P.5);6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an.
Putus : 02-10-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby
Tanggal 2 Oktober 2017 — ADHI WAHYUDI PUTRA VS PT. LION SUPERINDO
21446
  • Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 11 Tahun 1992 dan Pasal 26 ayat (7) KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia No.343/KMK.017/1998, oleh karenatindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihakterhadap Penggugat, maka jumlah manfaat pensiun yang sudahterakumulasi pada account kepersertaan DPLK INDOLIFE, sebagai acuanyang seharusnya diterima Penggugat dengan rincian sebagai berikut :Employer Contribution Perusahaan :7%x Rp. 3.440.190, = Rp. 240.810,Employee Contribution
    No.75/Padt.SusPHI/2017/PN.Sby12(3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 1992 dan Pasal 26 ayat (17)Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.343/KMK.017/1998,sebesar :Employer Contribution Perusahaan : 7% x Rp. 3.440.190, = Rp. 240.810,Employee Contribution Pekerja : 3% x Rp. 3.440.190, = Rp. 103.200,Jumlah = Rp. 344.010,Masa kerja Penggugat selama 8 (de/apan) tahun lebih 4 (empat) bulan :100 bulan x Rp. 344.010, = Rp. 34.401.000,Pengembangan 10% x Rp. 34.401.000, = Rp. 3.440100.Jumlah = Rp.37. 841.100
Register : 24-10-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 07-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 P/HUM/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — H.M. TAUFIK FACHRUDDIN, MM VS PRESIDEN RI;
30477 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah dari sisi ekonomitersebut, dalam ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2),Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur mengenalBUMD;3.
    tidaksatupun pasal menyebut mengenai syarat seperti yang tercantumdalam Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan UsahaMilik Daerah... dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan hukum dantidak relevan, faktanya bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun2017 tentang BUMD diterbitkan sebagai dasar untuk mengatur teknispengelolaan BUMD, sesuai dengan amanat Pasal 331 ayat (6), Pasal335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat(4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343
Register : 12-09-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 04-01-2015
Putusan PA CIANJUR Nomor 1378/Pdt.G/2014/PA.Cjr
Tanggal 9 Oktober 2014 — Penggugat Tergugat
2910
  • 23 62034342e3 63632203532312e3 030352034342 e3 9343620430d660d323 93 32373535203 4342e35373120 6d00323837263238 36203 43 32e313635203237352e3536372033352e33383320 590d3:23 7342631 36312033 3226313 9362046003 23739263 2323320 3335263 139 3620323835232323320333 8263636352 0323839263 93131203 4302e36333320 63:0d03.23 93126363132203431 26333 438 2032393 22633363 8203432 2639333 320323933 2e373 53520343 426353731204 30d660d323 53023633203 4382e303 420 6d0d3 23 43423136312 03436263 6333320323 33 32e38 343
    320353526313 6352035323 92e303637 203 5352630 373 12,06 30035323 8263530342 03 53426393 73/2035323823431312035342e343 62 03532372e3 93432203 53 4231333320630d3532352e3937362035322373634203532342e 333 3352035322e393138203532312e393 43220353 2238 323120630035 31352e3 03035203 532263534203 531372e303 63720353626.323 9203531, 3626333 13'720:353 6263030382 06 3003.53.13 526333938.2035 3526363 6342035 313. 42638 32 3:72.03 535 2633323 72035313 3263838 2035352630373120 630d3 4373623 338203434 2e3 93 43620 343
    22637323 7206300323 7302639 353220353223 73237203 237312e39373 42 03533 2e3 6353620323 7322e3636312035352e30373120 630032373 4263235352035382e33 353 2203237332e31332036342e30373120323732263 8343820363 52e30303820630d3237312037312e31372032363926e3 63631203734263 3383320323 6372e36393 22038 302e31393620430d660d3120670032343 726393131203 63 22353731206d0d323 43 7238 3137203 6302353038204c0432343 7263230 382 03:63 02630393 62 032343726323 235 203.53.926 3933382032343 626313320353 92e36363520630d32 343
Register : 03-05-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-03-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 243/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 16 Agustus 2017 — Hj.R.AY.MONIEK SRIWIDI >< H.YAMANI BUDI PRAKOSO
8189
  • Saprotan, dibuat dihadapan Edison Sianipar, SH.Notaris di Jakarta ;Akta No. 343 tanggal 1 Januari 1991 tentang Jual Beli Saham dibuatdihadapan Muchlis Patahna, SH. Notaris Pengganti dari Azhar Alia,SH. Notaris di Jakarta ;Akta No. 334 tanggal 31 Januari 1991 tentang Jual Beli Saham dibuatdihadapan Muchlis Patahna, SH. Notaris Pengganti dari Azhar Alia,SH. Notaris di Jakarta ;Akta No. 15 tanggal 4 Februari 1991 tentang Jual Beli Saham dibuatdihadapan Muchlis Patahna, SH.
    Saprotan, dibuat dihadapan Edison Sianipar, SH.Notaris di Jakarta ;Hal 19 dari 58 Hal Putusan Nomor 243/PDT/2017/PT.DKIb) Akta No. 343 tanggal 31 Januari 1991 tentang Jual Beli Saham dibuatdihadapan Muchlis Patahna, SH. Notaris Pengganti dari Azhar Alia,SH. Notaris di Jakarta ;c) Akta No. 334 tanggal 31 januari 1991 tentang Jual Beli Saham dibuatdihadapan Muchlis patahna, SH. Notaris Pengganti dari Azhar Alia,SH.
    Denganperincian kepemilikan saham sebagai berikut : Penggugat sebesar 608 lembar Saham Istimewasenilai Rp. 608.000.000, dan 300 lembar sahamseri A senilai Rp. 150.000.000, Imam Sunario sebesar 607 lembar SahamIstimewa senilai Rp. 607.000.000, dan 300 lembarsaham seri A senilai Rp. 150.000.000, Budi Arfiandi sebesar 202 lembar Saham Istimewasenilai Rp. 202.000.000, dan 100 lembar sahamseri A senilai Rp. 50.000.000,b) Akta No. 343 tanggal 31 Januari 1991 Notaris AzharAlia, SH., mengenai jual beli saham
Register : 19-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PA REMBANG Nomor 780/Pdt.G/2019/PA.Rbg
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
121
  • telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang padatanggal 19 September 2019 dibawah nomor: 780/Pdt.G/2019/PA.Rbg yangpada pokoknya mengajukan halhal sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sahyang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPamotan Kabupaten Rembang sebagaimana pada Kutipan Akta NikahNomor : 374/32/II/1998 (Sesuai dengan Surat Keterangan Menikah Nomor :343
Register : 16-04-2013 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 04-11-2013
Putusan PA PACITAN Nomor 358/Pdt.G/2013/PA.Pct
Tanggal 12 September 2013 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
100
  • Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 24 Januari 1995 Nomor: 343/10/I/95 atasnama penggugat dan tergugat yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh KepalaKantor Urusan Agama Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen,telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pacitan serta telah dicocokkan dantelah sesuai dengan aslinya, telah diparaf dan diberi tanggal (P.1) ;Surat Keterangan Domisili dari Desa Kabupaten Pacitan tanggal 4 Januari 2013, atasnama PENGGUGAT (penggugat) bahwa
Putus : 14-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524 K/Pdt/2012
Tanggal 14 Agustus 2012 — Ir. ROBBY MANOREK ; NARSEN MATJINA PALARANTE
2924 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ismail Kaloi ;eSebelah Barat : Tanah Narsen Matjina Palarante ;eSebelah Selatan : Jalan Kijang Selatan 4 ;.5 Bahwa, kepemilikan sebidang tanah tersebut diperoleh Penggugatberdasarkan Jual Beli dari Penjual Salendu Ivonne Gill kepada Pembeli Ir.Robby Manorek (Penggugat) sesuai Akta Jual Beli tanggal 15 Juni 1991Nomor 343/257P.1/1991 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT HansKansil,SH., bahwa semuanya telah diterangkan/tercantum pada halamanPendaftaran Peralihnan Hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1274
Register : 25-06-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 26-09-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 3777/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg
Tanggal 11 Agustus 2014 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
76
  • Pada tanggal 11 Agustus 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Pagak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/15/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005);halaman dari 20 halaman, Putusan Nomor 3777/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggalrumah kediaman bersama di rumah Termohon di Kabupaten Malang, kuranglebin selama 8 tahun 6 bulan.
Putus : 17-09-2012 — Upload : 25-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2264 K/Pdt/2009
Tanggal 17 September 2012 — LACORA,dkk vs NUR EINI binti SORE;
246 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nur Abeng binti Sore (turut Tergugat);Bahwa dalam perkawinan Boko dengan I Baba, memperoleh/timbul harta berupatanah darat/tanah perumahan luas + 38 are, tercatat dalam Buku Rincik, bergelar LompoPetti, Persil No. 99 d II, Kohir No. 343 atas nama Boko (suami I Baba) di dalamnyatermasuk objek sengketa dalam perkara ini;Bahwa tanah Boko I Baba (suami istri) berupa tanah darat/tanah perumahandengan luas + 38 are tersebut sebagian yaitu seluas + 2 are dijadikan jalanan (JalanDesa) yang memanjang dan
Register : 22-06-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1091/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg
Tanggal 7 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
74
  • Pemohon sanggup untuk membimbing dan mengarahkanrumah tangga Anak Pemohon (Alfinia) dan Calon Suami Anak Pemohon(Yufron Dimas Saputra) ;Bahwa, untuk mendukung dalil dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti suratsurat sebagai berikut :a.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3507192504680003, atas namaBudiono (Pemohon), tanggal 20 September 2012 yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuaidengan aslinya, (bukti P.1);Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 343
Register : 03-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315 K/TUN/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — I. PT. CITRA RAKSA INTI USAHA., II. PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (PT. JIEP)., III. KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA VS I. PT. NOBI PUTRA ANGKASA., II. PT. SINAR HIMALAYA., III. PT. DIAN RAKYAT DAN PT. TRAKTOR NUSANTARA, DKK;
13868 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Industri Pulogadung; Final:Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala UnitPengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Dan TransportasiProvinsi DK Jakarta tersebut adalah surat keputusan yang sudahdefinitif, tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansilain, karenanya dapat menimbulkan akibat hukum:Bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangannyadiperoleh berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta No. 343
    Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah yang sudahdiganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan DaerahProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1 Tahun2015;e Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 110 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasidan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran yang sudah digantidengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Nomor 343
Register : 29-01-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Jr
Tanggal 15 September 2014 — 1.N.Ngt.SOERYANI 2. NOER TJAHYO 3.NUR PURNOMO EDY 4.JULYANI RAHAYU 5.GUNTUR GENI ALIYANUR 6.GUNAWAN NURPINARDI.A 7. INDAH ARTININGSIH 8.ARUM UJIATI ELYANI 9. CAHYANING ANDARU.SK. 10. SUNAR SETYO BUDI 11. NUR ARIYADI M e l a w a n 1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq, Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Jawa Timur ( Pemerintah Provensi Jawan Timur ) di Surabaya, Cq. Bupati Jember ( Pemerintah Kabupaten Jember ) Cq. Kepala Desa Ampel (Pemerintah Desa Ampel ) Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai …… Tergugat I ; 2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq, Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Jawa Timur ( Pemerintah Provensi Jawan Timur ) di Surabaya, Cq. Bupati Jember ( Pemerintah Kabupaten Jember ) Cq. Kepala Desa Lojejer (Pemerintah Desa Lojejer ) Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai ….. Tergugat II ; 3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq, Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Jawa Timur ( Pemerintah Provensi Jawan Timur ) di Surabaya, Cq. Bupati Jember ( Pemerintah Kabupaten Jember ), yang selanjutnya disebut sebagai ….. Tergugat III ; 4. JUMAKIN, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Pomo, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai … Tergugat IV ; 5. TUMIDI, Pekerjaan , Tempat tinggal di Dusun Pomo, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai ….. Tergugat V ; 6. MISNAWI, Pekerjaan , Tempat tinggal di Dusun Pomo, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai …. Tergugat VI; 7. SAREH, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Pomo, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai … Tergugat VII ; 8. P.RAN, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Jatirejo, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai …. Tergugat VIII ; 9. P.MUS, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Pomo, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai … Tergugat IX; 10. JEMADI, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Grobyok, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai …. Tergugat X ; 11. EDI, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Jatirejo, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai ….. Tergugat XI ; 12. PARTO, Pekerjaan , Tempat tinggal di Dusun Grobyok, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai …. Tergugat XII 13. ROJI, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Pomo, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai … Tergugat XIII ; 14. DIN, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Pomo, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai …. Tergugat XIV; 15. P.MAHMUD, Pekerjaan , Tempat tinggal di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai …. Tergugat XV ; 16. MAMANG, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai …. Tergugat XVI; 17. TOYIB, Pekerjaan , Tempat tinggal di Dusun Pomo, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai …. Tergugat XVII ; 18. P.MODIN RAWUH, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai … Tergugat XVIII ; 19. KAMPONG YON, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai ….Tergugat XIX; 20. KAMPONG KOLIS, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai … Tergugat XX ; 21. BORAWI, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Pomo, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai … Tergugat XXI ; 22. P.MIN, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Grobyok, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai … Tergugat XXII; 23. SAMIDI, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Pomo, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai … Tegugat XXIII; 24. TUKI ARIF, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Grobyok, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jembe, yang selanjutnya disebut sebagai … Tergugat XXIV ; 25. GIMAN, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Grintingan, Desa Lojjejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai …Tergugat XXV ; 26. JAIT, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Pomo, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai .. Tergugat XXVI ; 27. TIKNO, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Pomo, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai … Tergugat XXVII ; 28. NURYAKIN, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Pomo, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai … Tergugat XXVIII ; 29. YON, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Pomo, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai … Tergugat XIX ; 30. SUNARDI, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Pomo, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai .. Tergugat XXX ; 31. HARI, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Kepel, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai … Tergugat XXXI ; 32. MAJII, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Jatirejo, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai … Tergugat XXXII ; 33. MUKIYAT, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Grobyok, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai …. Tergugat XXXIII ; 34. H.MUJIANTO, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut sebagai … Tergugat XXXIV ;
4418
  • Persil 343 Klas. LI. Luas 0.910 da, Persil 342, Klas S. lll, Luas 0.840 da.Persil 339, Klas S. lll. Luas 1.105 da, Persil 338, Klas S. lll. Luas 0.925 da.Persil 337, Klas S. lll, Luas 1.420 da. Persil 345, Klas S. lll, Luas 1.045 da,Persil 346, Klasa S. Ill, Luas 1.030 da, Persil 349, Klas S. lll. Luas 1.010 da,Persil 348, Klasa S. lll, Luas 0.845 da, Persil 347, Klas S. Ill. Luas 2.015da.
    308. 317, 314 dan diberi tanda denganT.I, II 2 ;Buku Rincikan Desa Lojejer, persil No. 303, 316, 315. 313, 312, 311, 310, dan diberitanda dengan TI, II 3Buku Rincikan Desa Lojejer, persil No. 334, 329, 330. 332,, 333, 328, 327, 331, dan diberitanda dengan T.I, II 4 ;Buku Rincikan Desa Lojejer, persil No. 335, 336, 337. 338, 339, dan diberi tanda denganT.I, II 5 ;Buku Rincikan Desa Lojejer, persil No. 340, 341, 326., 364, dan diberi tanda dengan T.I,Il 6;Buku Rincikan Desa Lojejer, persil No. 342, 343
Register : 30-04-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT GORONTALO Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT.GTO
Tanggal 21 Mei 2019 — HJ. IYAM RAZAK, S.AP alias IYAM
14670
  • kontrol Muzakki.. 21 (dua puluh satu) lembar bukti setoran dana zakat kementrian agamakota gorontalo keBendahara BAZDA Kota Gorontalo.24 (dua puluh empat) Lembar fotocopy legalisir kwitansi tanda terimasetoran zakat, infak dan sedekah dari BKD Kota Gorontalo ke BAZNASKota Gorontalo periode Tahun 2014 s/d tahun 2015.9 (Sembilan) Lembar bukti kwitansi penyetoran dari bendahara BadanPenanggulangan Bencana Kota Gorontalo kepada Bendahara BaznasKota Gorontalo.1(satu) Lembar Surat Tugas No :170/SetDPRD/343
    kontrol Muzakki;21 (dua puluh satu) lembar bukti setoran dana zakat kementrian agamaKota gorontalo ke Bendahara BAZDA Kota Gorontalo;24 (dua puluh empat) Lembar fotocopy legalisir kwitansi tanda terimasetoran zakat, infak dan sedekah dari BKD Kota Gorontalo ke BAZNASKota Gorontalo periode Tahun 2014 s/d tahun 2015;9 (Sembilan) Lembar bukti kwitansi penyetoran dari bendahara BadanPenanggulangan Bencana Kota Gorontalo kepada Bendahara BaznasKota Gorontalo;1 (satu) Lembar Surat Tugas No :170/SetDPRD/343