permohonan Banding PemohonBanding terhadap Penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP01725/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 8 November 2017, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2013 Nomor 00103/207/13/055/16 tanggal 21 Oktober2016, atas nama PT TVS Motor Company Indonesia, NPWP 09.140.463.2011.000, beralamat di Gedung Wirausaha Lt.3, Jalan HR Rasuna SaidKav.C5, Jakarta Selatan 12920, sehingga penghitungan jumlanh PPN yangmasih harus dibayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 585.681.140,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.613.729.400,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 6.613.729.400,00e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (6.028.898.260,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 6.028.898.260,004. PPN yang kurang (lebih) dibayar 850.000,00)5. Sanksi Administrasi :Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 850.000,00)6.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 1.700.000,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 4970/B/PK/Pjk/2020Keputusan Terbanding Nomor KEP01725/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 8November 2017 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor 00103/207/13/055/16 tanggal 21 Oktober 2016, atasnama Pemohon Banding, NPWP 01.869.683.1055.000, sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi Rp1.700.000,00, adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 585.681.140,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.613.729.400,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 6.613.729.400,00e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (6.028.898.260,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 6.028.898.260,004. PPN yang kurang (lebih) dibayar 850.000,005. Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 850.000,006.

puluh satu Rupiah) atasjumlah yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00038/207/08/058/1 2;Bahwa dengan demikian telah terpenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud di dalam UndangUndang Pengadilan Pajak Pasal 36 ayat (4)yang menyebutkan Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yangterutang telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);Bahwa pelunasan dengan Surat Setoran Pajak tanggal 25 Januari2013 sebesar Rp125.742.581,00 (seratus dua

Putusan Nomor 570/B/PK/Pjk/2017~ Masa manfaat Barang Modal 5 tahun (meskipun masa manfaatBarang Modal tersebut 4 tahun, tetapi untuk penghitungan kembaliPajak Masukan ini masa manfaat ditetapkan 5 tahun); Pajak Masukan atas truck yang harus dibayar kembali:Rp6 milyar Rp200 jutaann X = Rp4.000.000,00Rp60 milyar 5b.

Putusan Nomor 570/B/PK/Pjk/2017 PK yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.514.409.091 4.514.409.091PM yang dapat diperhitungkan (57.051 .897) (142.013.100)PM yang dibayar dengan NPWP sendiri (4.372.395.991) (4.372.395.991)Jumlah PM (4.429.447. 888) (4.514.409.091)Jumlah PPN Kurang Bayar 84.961.203 0Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 40.781 .378 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar 125.742.581 0 Kesimpulan;Bahwa banding yang diajukan ke Pengadilan Pajak telah memenuhisyarat formal sebagaimana diatur

Parman Kav. 28,Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan perhitungan Dasar PengenaanPajak, Pajak Terutang dan Pajak yang Masih harus (lebih) dibayar menjadisebagai berikut:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 45.144.090.908,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 5.196.500.000,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00JUMLAH Rp 50.340.590.908,00PK yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 4.514.409.091,00PM yang dapat diperhitungkan Rp = (142.013.100,00)PM yang dibayar dengan

Putusan Nomor 570/B/PK/Pjk/20178.6.8.7.Pertambahan Nilai sesuai PP 31, maka Pasal 16 B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan;b.

Putusan Nomor 1036/B/PK/Pjk/2018Masa Pajak Agustus 2013, sehingga pajak yang lebih dibayar adalahsebesar Rp19.359.956.693,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86023/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 25 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rpb. Dikurangi :b.1. PPN disetor dimuka masa pajak yang sama Rpb.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rpb.3. STP (pokok kurang bayar) Rpb.4. Dibayar dengan NPWP sendiri Rpb.5. Lainlain Rp 19.359.956.b.6. Jumlah Rp 19.359.956.c.Diperhitungkan:c.1. SKPPKP Rpd.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 19.359.956.6e.Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar Rp (19.359.956.6!3 Kelebihan Pajak yang sudah:a.

Jumlah Rp4 Jumlah PPN yang lebih dibayar Rp 19.359.956.6Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 2 dari 7 halaman.

permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP3699/WPJ.11/2015 tanggal 03November 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil(SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2013 Nomor : 00007/507/13/631/14 tanggal 27 Agustus 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP: 02.622.345.3.631.000, sehingga pajak yanglebin dibayar

dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp19.359.956.693,00;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Nomor 201 B/PK/Pjk/2020 rater Semula Ditambah/ (Dikurangi) ne(Rp) (Rp)PPN Lebih Bayar 8.738.079.393,00 (8.738.079.393,00) 0,00Sanksi 8.738.079.393,00 (8.738.079.393,00) 0,00Jumlah PPN yang masih 47 476 158.786,00 (17.476.158.786,00) 0,00lebih dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put110658.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018, yang telahberkekuatan

nama PT Pamapersada Nusantara, NPWP01.338.618.0091.000, alamat Jalan Rawagelam Nomor 9, KawasanIndustri Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur 13930, sehingga dihitungkembali menjadi sebagai berikut: DPP Pajak:Pertambahan Nilai Rp2.820.324.130.165,00PPN Terutang Rp 124.189.904.823,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 341.345.626.476,00PPN Kurang (lebih) Bayar (Rp 217.155.721.653,00)Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan keMasa Pajak berikut nya Rp 217.278.281.847,00Pajak yang tidak/kurang dibayar

Rp 122.560.194,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 22.560.194,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 245.120.388,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 September 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanHalaman 2 dari 7 halaman.

Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00798/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 24November 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2013 Nomor 00095/207/13/091/15 tanggal 14 September 2015,atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.338.618.0091.000, sehingga pajakyang masih harus dibayar

Putusan Nomor 201 B/PK/Pjk/2020 DPP Pajak : Pertambahan Nilai Rp =. 2.820.324.130.165,00PPN Terutang Rp 124.189.904.823,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 341.345.626.476,00PPN Kurang (lebih) Bayar Rp (217.155.721.653,0Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke RpMasa Pajak berikutnya0)217.278.281.847 ,00 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 122.560.194,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 22.560.194,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 245.120.388,00Menimbang, bahwa berdasarkan

Putusan Nomor 550 /B/PK/Pjk/2019hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak yang terutang menurut Pemohon Bandingadalah:Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.909.765.660,00PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang Terutang Rp 190.976.566,00Kredit Pajak Rp 190.976.566,00Pajak yang Kurang Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak

Samanhudi,Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, sehingga PPh terutang dihitungkembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 3.520.281.211,00PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang Terutang Rp 274.511.812,00Kredit Pajak Rp 201.268.469,00Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar Rp 73.243.343,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2)UU KUP Rp 35.156.804,00Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar Rp 108.400.147,00 Halaman 2 dari 7 halaman.

menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP3213/WPJ.07/2015, tanggal 30 September 2015,mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2011Nomor 00032/240/11/054/14, tanggal 4 Juli 2014, sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00090/WPJ.07/KP.0803/2015 tanggal 30 September 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.363.919.0054.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (2)UndangUndang Pajak Penghasilan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 550 /B/PK/Pjk/2019Dasar Pengenaan Pajak 3.520.281.211,0Rp 0PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang Terutang Rp 274.511.812,00Kredit Pajak Rp 201.268.469,00Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar Rp 73.243.343,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) UUKUP Rp 35.156.804,00Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar Rp 108.400.147,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus

Putusan Nomor 1925 B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa penghitungan pajak yang masih harus dibayar cfm.

Pemohon Banding:DPP Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri Rp 0,00Pajak Pertambahan Nilai Terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 1.270.045.455,00Pajak Pertambahan Nilai kurang/(lebih) bayar Rp (1.270.045.455),00Dikompensasikan ke masa berikutnya Rp 1.270.045.455,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus (lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 13 Februari

juncto Pasal 4, Pasal 9 ayat (8) hurufb dan Pasal 13 ayat (5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp2.464.090.910,00; dengan perincian sebagai berikut:Penyerahan Yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 38.000.000Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar Rp (38.000.000)Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp1.270.045.455PPN yang Kurang dibayar Rp1.232.045.455Sanksi Pasal 13 ayat (3) KUP Rp1.232.045.455Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp2.464.090.910Menimbang, bahwa berdasarkan

, dikenakan denda sebesar nilai rupiah yang ditetapkansecara berjenjang berdasarkan perbandingan antara kekurangan pembayaran Bea Masukdengan Bea Masuk yang telah dibayar;Pasal 5 :Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) ditetapkan dengan ketentuan :a. apabila kekurangan pembayaran Bea Masuk sampai dengan 25 (dua puluh lima) persendari Bea Masuk yang telah dibayar, dikenakan denda sebesar 100 (seratus) persen darikekuranganpembayaran Bea Masuk;b. apabila kekurangan pembayaran Bea Masuk diatas

25 (dua puluh lima) persen sampaidengan 50 (lima puluh) persen dari Bea Masuk yang telah dibayar, dikenakan dendasebesar 200 (dua ratus) persen dari kekurangan pembayaran Bea Masuk;c. apabila kekurangan pembayaran Bea Masuk diatas 50 (lima puluh) persen sampaidengan 75 (tujuh puluh lima) persen dari Bea Masuk yang telah dibayar, dikenakandenda sebesar 300 (tiga ratus) persen dari kekurangan pembayaran Bea Masuk;d. apabila kekurangan pembayaran Bea Masuk diatas 75 (tujuh puluh lima) persen sampaidengan

100 (seratus) persen dari Bea Masuk yang telah dibayar, dikenakan dendasebesar 400 (empat ratus) persen dari kekurangan pembayaran Bea Masuk;e. apabila kekurangan pembayaran Bea Masuk diatas 100 (seratus) persen dari Bea Masukyang telah dibayar, dikenakan denda sebesar 500 (lima ratus) persen dari kekuranganpembayaran Bea Masuk;bahwa penerapan sanksi administrasi atas pelanggaran yang dilakukan Pemohon Bandingadalah berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang PengenaanSanksi

, dikenakan denda sebesar nilai rupiah yang ditetapkansecara berjenjang berdasarkan perbandingan antara kekurangan pembayaran Bea Masukdengan Bea Masuk yang telah dibayar;Pasal 5:Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) ditetapkan dengan ketentuan :a. apabila kekurangan pembayaran Bea Masuk sampai dengan 25 (dua puluh lima) persendari BeaMasuk yang telah dibayar, dikenakan denda sebesar 100 (seratus) persen darikekuranganpembayaran Bea Masuk;b. apabila kekurangan pembayaran Bea Masuk diatas

25 (dua puluh lima) persen sampaidengan 50(lima puluh) persen dari Bea Masuk yang telah dibayar, dikenakan denda sebesar 200(dua ratus)persen dari kekurangan pembayaran Bea Masuk;c. apabila kekurangan pembayaran Bea Masuk diatas 50 (lima puluh) persen sampaidengan 75 (tujuhpuluh lima) persen dari Bea Masuk yang telah dibayar, dikenakan denda sebesar 300(tiga ratus)persen dari kekurangan pembayaran Bea Masuk;d. apabila kekurangan pembayaran Bea Masuk diatas 75 (tujuh puluh lima) persen sampaidengan

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 223.403.471 223.403.471b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.016.058.125 976.140.809 39.917.316c. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih)bayar (792.654.654) (752.654.654) 39.917.316d. Dikompensasikan masa berikut 792.654.654 792.654.654 03. PPN yang kurang (lebih) dibayar 0 39.917.316 39.917.3164. Sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP ) 39.917.316 39.917.3165.

Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar 223.403.4771b. Pajak Masukan yang dapat diperhatikan 1.016.058.125c. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (792.654.654)d. Dikompensasikan ke masa berikut 792.654.6543. PPN yang kurang (lebih) dibayar 04. Sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP 05.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 223.403.471,00b. Dikurangi : PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang Rp 0.00sama , Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp = 1.016.058.125,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp = 1.016.058.125,00c. Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar (Rp 792.654.654,00)d. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Rp 792.654.654,00Pajak berikutnyae. PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp 0,00f.

dapat dimintakembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (4) yangdilakukan oleh PKP namun secara khusus diatur dimana bukanPKP pun dapat minta kembali PPN yang telah dibayar;Bahwa secara umum bahwa Pajak Masukan tidak dapatdikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) namun Pasal 16B ayat(3) juga mengatur adanya larangan Pajak Masukan yang dapatdikreditkan.

ThamrinNo.31 Lt.2 Kebon Melati, Jakarta Pusat, 10230, sehinggga jumlah yangmasih harus dibayar menjadi sebagaimana tersebut di atasadalah tidakbenar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 38 dari 41 halaman.

1.571.074)Pajak Masukan yang dapat dikreditkanKompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 2.724.666.762 2.724.666.762 0Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (a+b) 2.730.658.228 2.729.087.154 (1.571.074)PPN Kurang Bayar (2.706.863.543) (2.700.552.469) 6.311.074Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 2.706.863.543 2.706.863.543 0PPN yang Kurang Bayar 0 6.311.074 6.311.074Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0 0 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 6.311.074 6.311.074Jumlah PPN yang masih harus dibayar

sebelum SPHP diterima oleh Wayjib Pajak(dibayar pada tanggal 22 Juni 2011);Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka pihak Terbanding berkesimpulan untukmempertahankan koreksi PPN untuk Masa Pajak Juni 2009;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif atas objek PPN MasaPajak Juni 2009 sebesar Rp47.400.011,00 dan koreksi positif atas pajak masukansebesar Rp1.571.074,00 yang tidak diperhitungkan oleh Terbanding dengan alasansebagai berikut:Bahwa berdasarkan Pasal

Namun, untuk membuktikan kebenaranlaporan Pemohon Banding tersebut, proses Pemeriksaan tetap dilanjutkan sampaiselesai;Bahwa lebih lanjut Pasal 8 Ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007mengatur bahwa Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat daripengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluhHalaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 877/B/PK/PJK/2014persen) dari pajak yang

Keterangan Judah Menurut SPT Masa (Rp)Pembetulan 1 SelisihNormal1 Pajak Keluaran 23.794.685 28.534.685 4.740.000Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 5.991.466 4.420.392 (1.571.074)2aKompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya (2.724.666.762) 0 2.724.666.762bPajak Masukan yang dapat diperhitungkan (2a2b) 2.730.658.228 4.420.392 (2.726.237.836)c3 PPN yang kurang atau (lebih) dibayar (12c) (2.706.863.543) /24.114.293 2.730.977.836 Bahwa lebih lanjut, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT

Namun untuk membuktikan kebenaranlaporan Wajib Pajak tersebut, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampaiselesai.Pasal 8 ayat (5)Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapanketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen)dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wayjib Pajak sebelumlaporan tersendiri dimaksud disampaikan.Pasal 48Halaman 11 dari 25 halaman

dengan berjanji yang pada pokoknya sebagaiberikut:e Bahwa saksi adalah suami dari Almarhum SRI SUTANTI atau anakmenantu dari KARDJAN dan saksi adalah ipar dari Para Pemohon,sehingga saksi mengetahui peristiwa kejadian atas permohonan yangdiajukan oleh Para Pemohon tersebut; Bahwa setahu saksi asal usul tanah milik Para Pemohon yaitu asalnyaadalah milik dari Almarhum TRI MURTI (adik kandung KARDJAN) yangdibeli atau ditorok oleh Para Pemohon dengan harga Rp1.500.000,00(limaratus ribu rupiah) dan dibayar

sebesar Rp300.000,00(tigaratus ribu rupiah) denga dibuatkan surat perjanjian jual beli tanah tersebut,dan sisanya dibayar dengan cara dicicil hingga lunas; Bahwa setahu saksi yang menerima uang cicilan pembelian tanah milikAlmarhum TRI MUTI, sewaktu masih hidup adalah TRI MURTI sendiri,kemudian setelah TRIMUTI meninggal dunia pada tahun 1994, yangmenerima uang cicilan tersebut adalah anaknya yang bernama BAMBANGDARSONO atau BAMBANG BUDIARTO hingga lunas pada tanggal16 Nopember 1996; Bahwa diatas

AGUS JASMANI:Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:e Bahwa saksi adalah tetangga dari Para Pemohon, sehingga saksidapat mengetahui peristiwa kejadian atas permohonan yang diajukanoleh Para Pemohon tersebut; Bahwa setahu saksi asal usul tanah milik Para Pemohon yaitu asalnyaadalah milik dari Almarhum TRI MURTI (adik kandung KARDJAN) yangdibeli atau ditorok oleh Para Pemohon dengan harga Rp1.500.000,00(limaratus ribu rupiah) dan dibayar dengan cara diangsur; Bahwa

pertama kali sebesar Rp300.000,00,(tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Juni 1989, kemudiandiangsur/dicicil hingga lunas tanggal 16 Nopember 1996; Bahwa ahli waris dari TRI MURTI tidak pernah mempermasalah tentang jualbeli atas tanah tersebut, karena ahli warisnya telah mengetahui danmelanjutkan untuk menerima uang cicilan; Bahwa sertipikat tanah tersebut belum dibalik nama dan masih atas namaTRI MURTI meskipun telah dibayar lunas sejak tanggal 16 Nopember 1996hingga sekarang karena tidak ada

sebesarRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannyadiangsur/dicicil hingga lunas pada tanggal 16 Nopember 1996,seperti tersebut dalam bukti bertanda P.3;Bahwa selain tanah KARDJAN dan anakanaknya juga membeli/norok rumah milik TRI MURTI dan telah dibayar lunas, sepertitersebut dalam bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7;Bahwa benar TRI MURTI tidak pernah menempati tanah sertipikatHM.

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit UmumPedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 44.000.000, ((EmpatPuluh Empat juta Rupiah));Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugatdalam jangka waktu 36 ( Tiga Puluh Enamo bulan sejak ditandatanganiSurat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 04 Mei 2015 dengan jadwalpembayaran pinjaman sebagai berikut:o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiaptiap bulandengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi

angsuran Pokok danBunga dalam 36 ( Tiga Puluh Enamo kali angsuran masingmasingsebesar Rp 1.437.400, ((Satu Juta Empat rtaus Tiga Puluh Tujuh RibuEmpat rtaus Rupiaho).o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambatlambatnya padatanggal 04052018.Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanahdengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas TanahDesa Tambun Arang Kec Muara Tabir Kab tebo yang di terbitkan di MuaraTebo tanggal 07 Juli 2008.Asli bukti Surat Hak

Milik (SGHM) Desa Tambun Arang Kec Muara Tabir Kabtebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapbkan makaPenggugat berhak untuk menjual selurunh agunan, baik dibawah tanganmaupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan YangBerhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akanmenyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan.

Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapbkan makaPenggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tanganmaupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat,dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akanmenyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan.

kembali oleh Tergugat dalamjangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani SuratPengakuan Hutang yaitu tanggal 04 Mei 2015 dengan jadwal pembayaranpinjaman sebagai berikut:oPokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiaptiapbulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuranPokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masingmasing sebesar Rp 1.437.400, (Satu Juta Empat rtaus Tiga Puluh TujuhRibu Empat rtaus Rupiah).oAngsuran terakhir harus dibayar

Mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00170/207/09/055/12 tanggal 10 Oktober 2012 Masa Pajak Februari2009 dengan perincian sebagai berikut: Uraian Semula (Rp) Ditambah/ Menjadi (Rp)(Dikurangi) (Rp)a. PPN Kurang/(Lebih) Bayar 44.484.428 (3.046.804) 41.437.624b. Sanksi Bunga 0 0 0c.

Pajak Keluaran yang harus dpungut/dibayar sendiri (tarif x1.a.2 atau 1 .d.7) 2.946.832.4291 2.946.832.429 2.946.832.4221 0b. Dikurangi:b.1 PPN yang disetor di muka dalam d d 0 0Masa Pajak yangb.2 Pajak Masukan yang dapat 7diperhihmgkan 7.907.607.654, + 7.910.654.458 7.952.092.082 41.437.624) A)b.3 STP (pokok kurang bayar) 0 0 0 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0 0 0 0b.5 Lainlain 0 0 0 0b.6 Jumlah (b.1 + 6.2 + b.3 + 6.4Sa Peete ees 7.907.607.654 7.910.654.4598) 7.952.092.082) 41.437.624c.

(Rp. 5.005.259.660)Dikompensasikan ke Masa berikut Rp. 5.005.259.660PPN yg masih kurang (Lebih) dibayar Rp. 0Sanksi Administrasi Rp. 0PPN ymh (Lebih) Dibayar Rp. 0Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PutHalaman 8 dari 24 halaman.

Swadaya PLN KlenderJatinegara, Jakarta 13930 dengan perhitungan sebagai berikut:Jumlah seluruh penyerahan Rp. 50.668.755.750,00Pajak Keluaran Rp. 2.946.832.422,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 7.950.017.982,00PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp. (5.003. 185.560,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 5.005.259.660,00PPN yang kurang dibayar Rp. 2.074.100,00Sanksi administrasi Pasal 13 (3) UU KUP Rp. 2.074.100,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 4.148.200,00Menimbang, bahwa sesudah

Rp (4.999.557.384,00)Dikompensasikan Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 5.005.259.660,00PPN Yang Masih Kurang (Lebih) Dibayar Rp 5.702.276,00Sanksi Administrasi Rp 5.702.276,00PPN Yang Masih Harus Kurang (Lebih) Dibayar Rp 11.404.552,0020) Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan pajak,terdapat beberapa ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim:Pasal 69 ayat (1):Alat bukti dapat berupa:1.

sendiri 1.157.656.266 1.164.338.916 6.682.650PM yang dapat diperhitungkan (941.123.931) (143.320.149) 797.803.782PM yang dibayar dengan NPWP sendiri (216.532.335) (216.532.335) 0Jumlah PM (1.157.656.266) (359.852.484) 797.803.782JYumlah PPN Kurang Bayar 0 804.486.4382, 804.486.432Sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0 386.153.487, 386.153.487NYumlah PPN yang masih harus dibayar 0 1.190.639.9199 1.190.639.919 Bahwa dengan Surat Nomor 02.0.3/X/110/III/2013 tanggal 15 Maret 2013,Pemohon Banding mengajukan

harus dipungut sendiri 11.643.389.156 11.643.389.156 11.643.389.156 0Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 13.466.305.625 13.466.305.625 13.466.305.625Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0 0 0 0UUMLAH 25.109.694.781 25.109.694.781 25.109.694.781 0PK yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.164.338.916 1.164.338.916 1.164.338.916 0PM yang dapat diperhitungkan (143.320.149) (143.320.149) (867.232.101) 723.911.952PM yang dibayar dengan NPWP sendiri (216.532.335) (216.532.335) (216.532.335) 0Jumlah

sendiri1.164.338.9161.164.338.916 PM yang dapat diperhitungkan(143.320.149)(867.232.101) PM yang dibayar dengan NPWP sendiri216.532.335)(216.532.335) Jumlah PM((359.852.484)(1.083.764.436) Jumlah PPN Kurang Bayar 804.486.432 80.574.480Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 386.153.487 38.675.750Jumlah PPN yang masih harus dibayar 1.190.639.919 119.250.230 Ill.

)7 PM yang dibayar dengan NPWP sendiri (216.532.335)8 Jumlah PM (1.083.764.436)9 Jumlah PPN Kurang Bayar 80.574.48010 Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 38.675.75011 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 119.250.230 Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan mohonputusan seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put59870/PP/M.XIIIB/16/2015, Tanggal 26 Februari 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan

S Parman Kav. 28Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan perhitungan Dasar PengenaanPajak, Pajak Terutang dan Pajak yang Masih harus (lebih) dibayar menjadisebagai berikut: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 11.643.389.156,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 13.466.305.625,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00JUMLAH Rp 25.109.694.781 ,00PK yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.164.338.916,00PM yang dapat diperhitungkan Rp (867.232.101,00)PM yang dibayar dengan

No.06 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, KotaSamarinda, namun baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.75.000, (tujuh puluhlima ribu rupiah), oleh karena masih terdapat kekurangan pembayaran sebesarRp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah), maka Terdakwa dengan beralasanakan mengambil kekurangan pembayaran, Terdakwa menyewa 1 (satu) unitsepeda motor merek Honda Revo dengan nomor Polisi KT 6491 IA, warnaHitam, dengan Nomor Rangka : MH1JBK111EK094817, Nomor MesinJBK1E1094514 yang disewakan untuk

Hidayatullah GgBatu No.06 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, KotaSamarinda, namun baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.75.000, (tujuh puluhlima ribu rupiah), lalu Terdakwa juga menyewa sepeda motor yang disewakanuntuk para tamu di Guest House tersebut dengan biaya sewa Rp.50.000, (limapuluh ribu rupiah) per hari dari resepsional Guest House Samarinda yakni saksiTAUFIQ QURRAHMAN bin SYAHRUDDIN dan saksi SUHARNO bin SURADI,yang biaya sewanya belum dibayar oleh Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwapergi

Batu No.06 KelurahanPelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya diGuest House Samarinda, Terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit sepedamotor Honda Revo KT 6491 IA warna Hitam dengan Nomor RangkaMH1JBK111EK094817, Nomor Mesin JBK1E1094514 milik saksi yangsaksi Sewakan di Guest House Samarinda untuk tamu Guest House; Bahwa pada waktu dan tempat tersebut awalnya Terdakwa menyewakamar seharga Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) di Guest HouseSamarinda, namun baru dibayar Terdakwa sebesar Rp

Batu No.06 KelurahanPelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya diGuest House Samarinda, Terdakwa telah menyewa 1 (Satu) unit sepedamotor Honda Revo KT 6491 IA warna Hitam dengan Nomor RangkaMH1JBK111EK094817, Nomor Mesin JBK1E1094514 milik saksiTAUFIQ QURRAHMAN;Bahwa pada waktu dan tempat tersebut awalnya Terdakwa menyewakamar seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) di Guest HouseSamarinda, namun baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.75.000, (tujuhpuluh lima ribu rupiah), oleh karena

biaya sewa Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah), yang biaya sewanya belum dibayar oleh Terdakwa,lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwamenjualnya dengan harga Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus riburupiah) dengan cara mempostingnya di Facebook, selanjutnya uang hasilpenjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk makan seharihari danmembeli 1 (Satu) unit Hp Samsung Note 1 warna Putih;3.

Berdasarkan invoice penagihan tersebutPemohon Banding harus melakukan pengecekan atas jumlahyang harus dibayar. Untuk itu) pasti memerlukan waktuyang tidak sebentar sehingga menimbulkan beda waktuantara tanggal invoice penagihan dengan tanggalpencatatan;Bahwa beda waktu tersebut terjadi karena memerlukanwaktu mulai invoicediterbitkan sampai invoice tersebut diterima.

yang dilakukan oleh Terbanding' diakibatkanperbedaan tanggal yang dipergunakan oleh Terbanding danPemohon Banding;Bahwa dengan alasanalasan tersebut di atas PemohonBanding berpen dapat bahwa besarnya pajak yang masihharus dibayar menurut pendapat Pemohon Banding sebagaiberikut Uraian Jumlah(Rp)PPN Kurang/(Lebih) dibayar (22.293.757.130Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (3) KUP 0Jumlah PPN ymh / (lebih) (22.293.757.130 Bahwa permohonan banding Pemohon Banding ajukan denganharapan untuk dapat dikabulkan

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat saatdimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luarDaerah Pabean (saat terutang PPN JLN) adalah padasaat sudah diketahui secara pasti nilai penggantianyang harus dibayar kepada pihak pemberi jasa (yaitupada saat dicatat sebagai utang);3.

No.431/B/PK/PJK/2010tersebut;Bahwa PPN JLN yang dibayar oleh Pemohon PeninjauanKembali adalah atas transaksi pemanfaatan Jasa KenaPajak dari luar Daerah Pabean yang tagihannya belumpasti pada saat invoice (tagihan) diterbitkan karenatagihannya antara lain sebagai berikuta.

Jumlahdak39.511.106.43022.293.757.130ya6.PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang 22.293.757.1307.PPN yang lebih dibayar khususnya untukeksportir/Penyerahan kepada pemungut PPNa. Restitusi PRS%x Dasar Pengenaan Pajak 22.293.757.130b. Kompensasi Hal. 19 dari 17 hal. Put.

Rp 71.732.532,00Sanksi Administrasi Rp 71.732.532,00Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar Rp 143.465.064,00Tanggal Diterima Surat Keputusan 22 Oktober 2014Alasan Banding:Bahwa Penghasilan Pemohon Banding terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu:a.

Pertamina Persero sudah dikenakan PPN dan telah disetor keKas Negara;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka:e Jumlah PPN yang masih harus dibayar menurut SKPKB : Rp143.465.064,00e Jumlah PPN yang masih harus dibayar menurut WP : Rp NIHILMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79085/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan, karenaterdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga Pajak Yang Masih Harus Dibayar DihitungHalaman 8 dari 10 halaman.

Jumlah 3.142.530.230,00Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 314.253.023,00Dikurangi:a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00b. Dibayar dengan NPWP sendiri 314.253.023,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 314.253.023,00d. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar 0,00Kelebihan pajak yang sudah:a.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanPeninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali:PT.

dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 032/Bdg/LSS/I/15tanggal 20 Januari 2015, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding bersama ini mengajukan banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP1661/WPJ.06/2014 tentang Keberatan Wajib Pajakatas SKPKB PPN tanggal 21 Oktober 2014 berkaitan dengan SKPKB PPN:Nomor 00008/207/04/028/13tanggal 19 September 2013Masa Pajak Juni 2004Dasar Pengenaan Pajak Rp 568.072.766,00PPN yang kurang dibayar

Rp 56.807.277,00Sanksi Administrasi Rp 56.807.277,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 113.614.554,00tanggal diterima Surat Keputusan 22 Oktober 2014Alasan Banding :Bahwa Penghasilan Pemohon Banding terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu:a.

menurut SKPKB : Rp113.614.554,00e Jumlah PPN yang masih harus dibayar menurut WP > Rp NIHILMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79059/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 14 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1661/WPJ.06/2014 tanggal 21Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan, karena terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut:Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2036/B/PK

Jumlah 2.883.281.600,00Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 288.328.163,00Dikurangi:a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00b. Dibayar dengan NPWP sendiri 288.328.163,00C. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 288.328.163,00d. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar 0,00Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00b.

Dibayar sendiri :c.1. PPh Pasal 22 2,443.418.324 2.443.418.329 +c,2. PPh Pasal 25 8.630.780.854 8.630.780.854 +c.3. PPh Pasal 29 + + 4ic.4. STP (Pokok Kurang Bayar) + + ic.5. Fiskal Luar Negeri 48.000.000 48.000.000 ic.6. LainLain Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1297/B/PK/Pjk/2019 c.7. Jumlah (c1+c2+c3+c4+c5+c6) 11.122.199.178 11.122.199.178 +id. Diperhitungkan :d.1. SKPLB + + +d.2. SKPPKP + +d.3. Jumlah (d1 + d2) + + +le. PPh yang seharusnya tidak terutangle.1.

Dibayar dengan NPWP Pihak lain + + le.2. Dibayar dengan NPWP sendiri + + le.3. Telah dipotong / dipungut + + +le.4. Jumlah (e1+e2+e3) + + if.

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan((a+b6+c7+d.3) atau e.4)Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya18 . (11.122.960.579) (11.122.960.579)tidak terutang (17.f 16)11.122.960.579 11.122.960.579 + Jumlah Penghasilan Kena Pajak menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar:JUMLAH RUPIAH MENURUTKoreksiNO URAIAN ; Seharusnya SKP MenurutPemohon BandingMenurut Pemohon Pemohon BandingBanding1 Peredaran Usaha 467.041.250.470 + 967.041.250.470)2 Harga Pokok Penjualan 440.256.839.765 93.636.329 440.163.203.4363

Dibayar sendiri :c.1. PPh Pasal 22c.2. PPh Pasal 25c.3. PPh Pasal 29c.4. STP (Pokok Kurang Bayarc.5. Fiskal luar Negeric.6. LainLainc.7. Jumlah (c1+c2+c3+c4+c5+c6)ld. Diperhitungkanid.1. SKPLBd.2. SKPPKd.3. Jumlah (d.1 + d.2)le. PPh yang seharusnya tidak terutangle.1. Dibayar dengan NPWP Pihak lainle.2. Dibayar dengan NPWP sendirile.3. Telah dipotong/ dipungutle.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)if.

nama PT IharaManufacturing Indonesia, NPWP 01.869.484.4055.000, beralamat diJalan Maligi Raya Lot G1 A&B Kawasan Industri KIIC, Sukaluyu,Karawang 41361, sehingga Pajak Penghasilan (PPh) Badan TahunPajak 2008, dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp (57.524.732.087)Kompensasi Kerugian Rp Penghasilan Kena Pajak Rp (57.524.732.328)PPh Terhutang Rp Kredit Pajak Rp 11.122.960.579PPh Kurang (Lebih) Bayar Rp (11.122.960.579)Sanksi Administrasi Rp Jumlah PPh Yang Masih Harus (lebih) dibayar

terhadap (satu) Keputusan diajukan (satu) Surat Banding;Bahwa Banding diajukan dengan disertai alasanalasan yang jelas, dan dicantumkantanggal diterima surat keputusan yang dibanding;Bahwa pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;Bahwa selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yangterutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang yang dimaksudtelah dibayar

berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPPSampit dalam rangka restitusi PPN Tahun Pajak 2006 adalah sebagai berikut: URAIAN IPEMERIKSA PPN Masa Januari 2006@ Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :@ = Jumlah pajak keluaran yang dipungut sendiri 143.720.7 63@ = Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 3.364.946.338@ Kompensasi bulan lalu Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 710 B/PK/PJK/2011 @ = Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3.508.667. 1063.508.667. 106 4:PPN yang lebih dibayar

3.629.344.833e@ = Kelebihan pajak yang sudahdikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya@ PPN yang kurang dibayar 120.677.727. 7 120.677.727e@ = Sanksi administrasi kenaikan Ps. 13(3) KUPJumlah yang masih hams dibayar 241.355.454 Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari 2006Nomor 00035/207/06/712/08 melalui surat permohonan Nomor 027/TND/IV/2008tanggal 30 April 2008 yang diterima oleh Kantor Pelayanan

120.677.727 120.677.727 Sanksi administrasi kenaikan Ps. 13(3) KUP 120.677.727 : 120.677.727 Jumlah yang masih harus dibayar 241.355.454 NIHIL 241 .355.454 Bahwa perbedaan perhitungan besarnya PPN Masa Pajak Januari 2006 yang terhutangmenurut Peneliti dengan menurut Pemohon Banding adalah karena Pemohon Bandingtidak setuju dengan dasar koreksi Pemeriksa dengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa untuk faktur pajakcacat karena CV Arisa Hilcmah adalah

adalah NIHIL dengan perincian sebagai berikut: URAIAN PEMOHON BANDINGIPPN Masa Januari 2006 e Penyerahan yang PPNnya harus dipungut e =Jumlah pajak keluaran yang dipungut sendiri 264.398.495e Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 3,364,946,338e Kompensasi bulan lalu e = Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3,629,344,8333,629,344,833e PPN yang lebih dibayar3,629,344,833 = Kelebihan pajak yang sudahdikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyae ~=PPN yang kurang dibayar Pe =Sanksi administrasi kenaikan

Penghitungan PPN Kurang Bayar aPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri1.816.220.768,00 b Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 48.137.680.068,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 0,00b.6. Jumlah 48.137.680.068,00c Diperhitungkan:c.1.

Pasal 9 (4f) PPN 0,00 jumlah sanksi administrasi 291.174,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 582.348,00 Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilipermohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis dapatmemutuskan perkara seadiladilnya dengan memberikan semua hak yangdijamin oleh UndangUndang Perpajakan;Halaman 2 dari 8 halaman.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.816.220.768,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 48.137.680.068,00c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp (46.321.459.300,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 46.321.750.474,004. Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 291.174,005.

Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 17C (5) UU KUP Rp 291.174,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 582.348,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juli 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 17 Oktober 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.816.220.768,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 48.137.680.068,00c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp (46.321.459.300,00)Kelebihan Pajak yang sudah:a.