Nomor 50 Tahun 2009,ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau Kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat,sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenangmemeriksa perkara a quo karena masih yurisdiksi relative Pengadilan AgamaMojokerto sehingga tempat pengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuanPasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 sebagai bukti autentik, terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki /egal/standing untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan

cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan2 (dua) orang saksi bernama, di bawah sumpah yang memberikan keterangandi persidangan, dinilai telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang 3 tahun2006 dan Undangundang nomor 50 tahun 2009

Sehingga Pelawan tidak mempunyai/tidak memilikikedudukan hukum//egal standing untuk mengajukan gugatan (personaStandi in judicio);3. Bahwa derden verzet hanya dapat diajukan bila barang yang disita itumerupakan miliknya, dalam hal ini hanya pemegang hak milik.

Bahwa dari gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan, Pelawan tidakmempunyai/tidak memiliki kedudukan hukum//egal standing untukmengajukan gugatan (persona standi in judicio) dan Pelawan tidakHalaman 5 dari 20 Hal.Putusan Nomor 197/Pdt.Plw/2019/PN.SDAmenunjukkan bukti kepemilikan atau) alas hak sebagai buktikepemilikannya, sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, olehkarena sudah selayaknya jika gugatan perlawanan Pelawan ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;GUGATAN PERLAWANAN

Sehingga Pelawan tidakmempunyai/tidak memiliki kedudukan hukum//egal standing untukmengajukan gugatan (persona standi in judicio) dan terhadap perkara a quokedudukan Pelawan sudah terwakili oleh Terlawan Tersita sebagai DirekturUtama PT Ciptaning Puri Wardani. Sehingga tidak ada dasar bagi Pelawanuntuk mengajukan gugatan perlawanan a quo;.

Eksepsi menyangkut Perlawanan Pelawan error in persona; Bahwa dalam perlawanan Pelawan dalam perlawanaannya angka 1disebutkan sebagai Komisaris PT Ciptaning Puri Wardani, karenanyaberdasarkan UU Perseroan Nomor 40 Tahun 2007 Pelawan tidakmempunyai kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan(persona Standi in judicio); Bahwa karena Pelawan tidak mempunyai /egal standing dan tidakmempunyai bukti kepemilikan atau alas hak kepemilikan maka Pelawantidak dapat mengajukan perlawan ini karena

No. 95/Pdt.G/2016/PN.Sda; Bahwa berdasarkan hal hal tersebut menurut Terlawan sudah selayaknyajika perlawanan Pelawan ditolak setidaktidaknya tidak dapat diterima;Halaman 15 dari 20 Hal.Putusan Nomor 197/Padt.Plw/2019/PN.SDAMenimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pelawan dalam Repliknyatelah menyangkal eksepsi Terlawan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa eksepsi Terlawan mengenai gugatan perlawanan Pelawan errorin persona dengan dalil hukum Pelawan adalah komisaris yang tidakmempunyai /egal

Surat kuasa adalah sebagai dasar bahwa kuasamempunyai /egal standing untuk beracara di persidangan sehingga harusmemenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.Sehingga apabila surat kuasa tidak memenuhi syarat, maka kuasaPenggugat tersebut tidak mempunyai /egal standing untuk mewakili parapihak di persidangan;Halaman 4 dari 6 hal. Put.

2007 MahkamahAgung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan, selain itu penggunaan kewenangan yang dimiliki Penggugatbersifat limitatif/ada batasannya karena penggunaan kewenangan yangdimiliki Penggugat dalam bertindak dimuka umum untuk kepentingan umumsebagaimana dimaksud UU Perlindungan Konsumen dan bukan untukkepentingan individual sehingga tidak menggeneralisasi semuakepentingan konsumen dan jasa yang dapat diwakilinya, sehinggaPenggugat secara formal tidak memiliki /egal

Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semendadapat diterima sampai dengan derjat ketiga yang dibuktikan suratketerangan kepala desa/lurah.Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya dengan tolak ukurkeadilan dan kebutuhan masyarakat maka praktek peradilan dan perundangundangan di Indonesia telah mengenal dan mengakomodir gugatan kelompok(class action) dan hak gugat organisasi (/egal standing/ius standi), salahHalaman 33 dari 49 Putusan Nomor 30/Padt.G/2015/PN Siw.satunya

sehingga LPKSM bisamengajukan gugatan di pengadilan berupa gugatan kelompok/class actionataupun gugatan organisasi/legal standing, sedangkan gugatan oleh LPKSMyang menggugat untuk kepentingan individu/pribadi konsumen tidak diakomodirdan tidak dibolehkan jika dikaitkan dengan tugas dari LPKSM tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat/YAPEKNAS dalam gugatannya (halaman1 sampai dengan halaman 4), telah menguraikan alasan Penggugat melakukanHalaman 45 dari 49 Putusan Nomor 30/Pat.G/2015/PN Siw.gugatan /egal

/standing untuk mengajukan gugatan dan beracara di peradilan umumsebagaimana yang diamanatkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaeksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat yang pertama mengenai Penggugatsecara formal tidak memiliki /egal standing untuk mengajukan gugatan danberacara di peradilan umum sebagaimana yang diamanatkan UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen adalah beralasanhukum

Putusan Nomor 30/Padt.G/2015/PN Siw.tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaarad);DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalahsebagaimana tersebut diatas;Mneimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telahmengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan tidak mempunyaikapasitas/hak menggugat (/egal

Hakimtelah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo,maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal standing daripihak yang didudukan sebagai Anak dalam Pemohonan a quo;Menimbang, bahwa tentang /ega/ standing atau kedudukan hukum dariAnak dalam permohonan a quo, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalahseorang yang belum berusia 19 (Sembilan

Chantika Shinka Sinaulan dimana pada saatpermohonan ini diajukan, Kurnia Chantika Shinka Sinaulan masih berusia 18(delapan belas) tahun (vide bukti P4 dan bukti P6) dan belum pernah menikahHalaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 171/Pat.P/2021/PN Amr(vide bukti P8), sehingga kedudukan Kurnia Chantika Shinka Sinaulan sebagaiAnak dalam permohonan a quo adalah beralasan hukum;enimbang, bahwa oleh karena Anak dalam permohonan a quo beralasanhukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal

Pasal 6 Peraturan MahkamahAgung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin yang pada pokoknya mengatur bahwa yang berhakmengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak dalam permohonan a quoadalah Mircos Sinaulan dan Yunike Yultje Katiandago (vide bukti P5), dengandemikian yang memiliki kedudukan hukum atau /egal standing untuk mengajukanpermohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan a quo adalahMircos Sinaulan

dan Yunike Yultje Katiandago, dengan demikian /egal standingMircos Sinaulan dan Yunike Yultje Katiandago sebagai Para Pemohon dalampermohonan a quo adalah beralasan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohondalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akanmempertimbangkan materi pokok atau inti pokok dari permohonan ParaPemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum kesatu sampai denganpetitum ketiga dalam permohonan ini, apakah beralasan hukum untuk dikabulkanatau

menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatutanggapan apapun dan mohon penetapan ;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas.Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelisakan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan /egal

Pasal 1870 KUH Perdata, alatbukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dansempurna (volledig), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama KualaTungkal memiliki Kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berkaitan dengan /egal standing, Pemohon dalampermohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung darianak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebutPenetapan Nomor 38/Padt.P/2017/PA.Ktl.

Halaman 6 dari 11 HalMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki /egal standing untukmengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut padapokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama M.Idris bin Juman dengan Yuliana binti Alamsyah, namun usia anak Pemohontersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantinsebagaimana ketentuan perundangundangan yang berlaku, sedang pernikahantersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan

Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo;Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Bjm, halaman 5 dari 10 halamanMenimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anaknya yang bernamaMuliani binti Asmadi yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernamaDicky Fratama bin Ahmad F; Bahwa suatu perkawinan hanya

dapat dilangsungkan bila mencapalbatas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atashal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh keduaorang tua pihak pria atau wanita (vide Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1Tahun 1974 tentang Perkawinan); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agamaberpendapat para Pemohon memiliki /egal standing (kewenangan dankepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin aquo,Menimbang, bahwa pokok permohonan

Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut,Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak materil yangPenetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Bjm, halaman 6 dari 10 halamanmemiliki kKewenangan dan kepentingan hukum langsung (/egal standing)dalam permohonan a quo (persona standi in judicio); Bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga Pemohon yangmenunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara Para Pemohon dengananak bernama Muliani; Bahwa bukti P.5 menunjukkan para Pemohon telah mengajukanpermohonan

untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segalasesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalamberita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami dari Termohonyang menikah pada tanggal 17 Desember 2017, oleh karena itu PemohonHalaman 4 dari 8, penetapan Nomor 6165/Pdt.G/2021/PA.Cbnmempunyai /egal

ditandatangani oleh pihakPemohon prinsipal dan oleh Para Kuasa hukum, dibuat sebelum permohonanperceraian diajukan dan isinya khusus untuk mengajukan perkara perceraian,oleh karena itu surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Kuasahukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acarasumpah Advokat, oleh karena itu majelis berpendapat surat kuasa tersebutdinyatakan sah dan para kuasa hukum tersebut mempunyai /egal

No.1795/Pat.G/2019/PA.Gsdi sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebuttelah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.Nomor: 73/KMA/HK.O1/IX/2015, oleh karena itu Advocad/ Pengacara tersebutmempunyai /egal standing untuk beracara dan mewakili/mendampingiPenggugat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat pada tanggal 17 Juni 2010, sebagaimana

Kutipan Akta Nikah Nomor139/33/V1/2010, tanggal 17 Juni 2010, dan perkawinan tersebut hingga saat inibelum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai /egal standinguntuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan denganjalan menasehati pihak Penggugat agar mencari alamat dan keberadaanTergugat senyatanya;Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 02 Oktober 2019 kuasaPenggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena Penggugat akanmencari

tahun pembuatan suratkuasa ternyata relevan serta menyebutkan kompetensi relative di PengadilanAgama Medan tempat perkara diajukan;Bahwa terhadap meterai yang terdapat dalam surat kuasa khususPenggugat telah diberi tanggal,bulan dan tahun, sesuai ketentuan Pasal 7angka (5) dan (9) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubahdengan Undnag Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,dengan demikian surat kuasa khusus Penggugat dianggap telah bermeteraidan kuasa Penggugat mempunyai /egal

persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiranTergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang undang;Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerimakuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, jis Pasal1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 atas dasar hukum tersebut, makapenerima kuasa secara formal memiliki /egal

peristiwa perceraian Almarhum Muhammaddengan Hanifah binti Basyah, selanjutnya di dalam persidangan Majelis Hakimtelah meminta penjelasan dari Para Pemohon mengenai pernikahan danperceraian kedua orang tuanya tersebut namun ternyata Para Pemohon tidakdapat memberikan keterangan yang jelas dan tegas, sehingga menurutpenilaian Majelis Hakim posita (fundamentum petendi/) permohonan ParaPemohon tidak menerangkan dengan jelas dasar hukum (rechtgrond) dankejadian yang mendasari permohonan Para Pemohon dan /egal

standing ParaPemohon dalam mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak menerangkan dengan jelasdasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari permohonan ParaPemohon /egal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan inimaka permohonan Para Pemohon belum memenuhi asas jelas dan tegas (eenduidelijkke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rvsehingga permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat materiil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulanpermohonan

Saksi Pertama : SAKSI I.e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahtanita PenQQUgal jessssssserernssssassenscnnssanseennesnsassnennnssnisasenenrnnaaaase nenae Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 anak ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orangtua Tergugat T egal;e Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugatterjadi

Saksi Kedua : SAKSI Il.e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahBude ipar Penggugat jnnnn nnn ne nnn nnn nen nonce nenennnnnese Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 anak ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orangtua Tergugat T egal;e Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran

, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyatacocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka buktibuktisurat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa FotocopyKartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXXX tanggal YYY, makaterbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum PengadilanAgama Tegal, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterimaPengadilan Agama T egal

terakhir dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dari segi kewenangan relatif Pengadilan, penentuankompetensi relatif berdasarkan asas actor sequitur forum rei (tempat tinggal pihakberperkara) meskipun perkara ini merupakan permohonan, sesuai pasal 142 Rbgpemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar,dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;Menimbang, bahwa tentang kedudukan hukum (/egal

cakap;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang undang nomor 1tahun 1974, bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua, bukanoleh yang bersangkutan sebagai calon mempelai;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pemohonbelum cakap serta tidak mempunyai kKewenangan untuk mengajukan permohonanDispensasi Nikah untuk pernikahannya sendiri;Menimbang, bahwa dengan demikian pada dasarnya permohonan yangdiajukan oleh pemohon adalah premature dan tidak mempunyai /egal

uraian putusan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Penetapan Nomor 37/Pat.P/2016/PA.Sqgt hal. 5 dari 11 hal.Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, MajelisHakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

Pasal 1870 KUH Perdata,alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dansempurna (volledig), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan AgamaSengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa berkaitan dengan /egal standing, Pemohon dalampermohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung darianak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalitersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki /egal standinguntuk

Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadilidan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapbkan untuk sidangPemohon diwakili Kuasanya, dan majelis hakim telah memberikan arahan danmasukan kepada Pemohon, agar mau menunda permohonannya, akan tetapiPemohon melalui kuasanya menyatakan meneruskan perkaranya ;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahuluMajelis Hakim mempertimbangkan hukum formil tentang /egal

PA.Jbg.Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti identitaspihakpihak dalam perkara ini, antara Pemohon dan anak yang dimintakandispensasi nikah, ternyata Pemohon bukan merupakan pihak yang dimaksudoleh pasal 6 dan 7 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jo, UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 dan PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 6 (enam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon menjadi cacat formal karena error inpesonasebab Pemohon tidak mempunyai /egal

Nomor 2410 K/Pdt/2016gugatan tersebut adalah gugatan legal standing sebagaimana dalam Poin 1hingga Poin 7 yang menjelaskan dasar Penggugat mengajukan gugatan sertakembali menegaskan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan /egal standingpada Poin 7 gugatan a quo sebagaimana berikut:7.

Bahwa berdasarkan uraian di atas (Poin 4, Poin 5 dan 6) maka jelasbahwa Yayasan Riau Madani (Penggugat) telah memenuhi syarat formilmelakukan gugatan /egal standing di bidang kehutanan terhadap Tergugatdan Para Tergugat;Berdasarkan hal tersebut Penggugat telah melakukan suatu kekeliruan dalampenerapan gugatan legal standingnya yang dengan terang dan nyata dalamgugatan a quo pada Poin 6 petitumnya sebagai berikut:6.

tetap dalam perkara ini sampai seluruh isi putusantersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat sepenuhnya;Bahwa atas petitum Penggugat tersebut, telah menerangkan kesalahanPenggugat dalam gugatan a quo yang menyatakan gugatannya merupakangugatan legal standing, namun pada bagian petitum Penggugat meminta uangpaksa yang sejatinya dalam gugatan legal standing petitum yang memintaTergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat adalah tidakdibenarkan secara hukum, sebab tuntutan organisasi (/egal

standing) tidakdapat berupa ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telahdikeluarkan organisasi untuk penanggulangannya objek = yangdipermasalahkannya dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan(remedy) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidakmelakukan sesuatu (injunction) yang bersifat deklaratif;Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan a quo yang dinyatakansebagai gugatan /egal standing telah menyalahi ketentuan hukum dalammeletakkan prinsipprinsip

diadakannya suatu gugatan /egal standing yangdapat dikatakan bahwa gugatan a quo telah cacat formil karena dalampetitum gugatan telah memintakan pembayaran uang paksa yang sejatinyahal tersebut tidak dibenarkan dan tidak dikenal dalam gugatan /egal standing,sehingga oleh karena terdapatnya kecacatan formil dalam gugatan kiranyadengan bijak Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaara

permohonannya, maka prosespemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagidilanjutkan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPemohon secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ingin kembali rukun denganTermohon sebagai suami isteri dan menyatakan mencabut permohonannya;Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidakmelanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pulaTermohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, Karenaitu ketidakhadiran

menjadi wali nikah anak setelah dispensasi dikabulkanPengadilan.Menimbang, bahwa hubungan ayah dan anak dinyatakan sahberdasarkan akta kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah dan ibu sanganak.Menimbang, bahwa adanya nama ayah pada akta kelahiran seoranganak hanya dimungkinkan jika ayah dan ibu sang anak menikah secara resmi.Menimbang, bahwa salah satu syarat formil Suatu perkara adalahkepastian dan kejelasan keberadaan, hubungan hukum dan kepentinganhukum para pihak, termasuk di dalamnya adalah /egal

standing para pihak,yang ketiadaannya akan menyebabkan suatu permohonan cacat formil.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ditemukanfakta hukum bahwa Pemohon tidak memiliki egal standing dalam memohonizin dispensasi kawin anak in casu atau Pemohon bukanlah persona standi inJudicio dalam perkara ini.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon oleh karenanya harusdinyatakan tidak dapat diterima atau N.O.

50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kKuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut,Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo karenamasih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 sebagai bukti otentik, terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai

a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan2 (dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil

Kedudukan hukum (/egal/ standing) Penggugat a quo;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubahmenjadi UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwagugatan perceraian diajukan oleh istri atau kKuasanya kepada Pengadilanyang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk)terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimanatersebut

berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan a quo;Kedudukan Hukum (legal standing) PenggugatMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebutdi atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan aktaautentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbuktiPenggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sejaktanggal 22 Januari 2012, sehingga dengan demikian Penggugat memilikikedudukan hukum (/egal

standing) untuk bertindak sebagai pihak dihadapan Pengadilan;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kKedudukanhukum (/egal standing) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan aquo maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokokperkara gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya padaalasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juni 2016 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena seringterjadi perselisihan dan pertengkaran