Atas dasar ketentuanperundangundangan tersebut, maka permohonan banding Pembandingsecara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membacadan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya proses pemeriksaanperkara ini di Tingkat Pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenanganmengadili dari segi absolut dan relatif Pengadian Agama Padangsidimpuan,pelaksanaan pemanggilan, usaha mendamaikan dan penentuan /egal standingpara pihak berperkara yang diterapkan oleh Hakim Majelis

Tingkat Pertamatelah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasanhukum yang tepat, sehingga patut dinyatakan memiliki /egal reasoning yangbenar dalam memenuhi tata cara/tahapantahapan penyelesaian perkara inisebagaimana mestinya.

Namun pada bagian pertimbangan hukumnyadipandang perlu menyempurnakannya yang dituangkan pada pertimbanganhukum di bawah ini;Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan koniramemori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding judex factie patut memeriksaulang, menilai dan mempertimbangkan perkara tersebut;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing pihakpihak yangberperkara sebagai persona standi in yudicio, upaya perdamaian, sertapertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap

Pembanding mempunyai /egal standing untukmengajukan permohonan banding;Halaman 4 dari 16 hal. Salinan Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA. Btn.Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada AbdulMukhith S.H dan kawankawan para Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Hukum ABDUL MUKHITH & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 03 Desember 2021. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formilsahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat 1 HIR jis.

Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RINomor 73/ KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formal ParaAdvokat tersebut mempunyai /egal standing untuk mendampingi atau mewakillPembanding;Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada AriBintara, MS.S.H.M.H.

Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formal para Advokattersebut mempunyai /egal standing untuk mendampingi atau mewakiliTerbanding;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akanmemeriksa dan mempertimbangkan ulang tentang apa yang telah diperiksa dandipertimbangkan serta di putus oleh Pengadilan Agama Serang yang untukselanjutnya diputus ulang pada Tingkat Banding;Menimbang

Dengan demikian Pembanding dengan Terbandingmempunyai /egal standing dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa tiga orang saksi Pembanding telah memberikanketerangan yang pada pokoknya saksi .

Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan MahkamahAgung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Padangakan memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membacadan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segiabsolut dan relatif kompetensi Pengadian Agama Solok, proses pemanggilan,usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan /egal

standing para pihakberperkara kesemuanya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yangberlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaanperkara ini patut dinyatakan memiliki /egal reasoning yang benar dan telahmemenuhi tata cara/tahapantahapan penyelesaian perkara sebagaimanamestinya;Menimbang, bahwa sebelum mempelajari dan meneliti berkas perkarayang terdiri dari Surat gugatan, berita acara sidang, suratsurat bukti,keterangan saksisaksi, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan

Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo;Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Bjm, halaman 5 dari 10 halamanMenimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anaknya yang bernamaMuliani binti Asmadi yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernamaDicky Fratama bin Ahmad F; Bahwa suatu perkawinan hanya

dapat dilangsungkan bila mencapalbatas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atashal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh keduaorang tua pihak pria atau wanita (vide Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1Tahun 1974 tentang Perkawinan); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agamaberpendapat para Pemohon memiliki /egal standing (kewenangan dankepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin aquo,Menimbang, bahwa pokok permohonan

Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut,Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak materil yangPenetapan Nomor 363/Pdt.P/2021/PA.Bjm, halaman 6 dari 10 halamanmemiliki kKewenangan dan kepentingan hukum langsung (/egal standing)dalam permohonan a quo (persona standi in judicio); Bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga Pemohon yangmenunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara Para Pemohon dengananak bernama Muliani; Bahwa bukti P.5 menunjukkan para Pemohon telah mengajukanpermohonan

Hakimtelah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo,maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal standing daripihak yang didudukan sebagai Anak dalam Pemohonan a quo;Menimbang, bahwa tentang /ega/ standing atau kedudukan hukum dariAnak dalam permohonan a quo, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalahseorang yang belum berusia 19 (Sembilan

Chantika Shinka Sinaulan dimana pada saatpermohonan ini diajukan, Kurnia Chantika Shinka Sinaulan masih berusia 18(delapan belas) tahun (vide bukti P4 dan bukti P6) dan belum pernah menikahHalaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 171/Pat.P/2021/PN Amr(vide bukti P8), sehingga kedudukan Kurnia Chantika Shinka Sinaulan sebagaiAnak dalam permohonan a quo adalah beralasan hukum;enimbang, bahwa oleh karena Anak dalam permohonan a quo beralasanhukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal

Pasal 6 Peraturan MahkamahAgung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin yang pada pokoknya mengatur bahwa yang berhakmengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak dalam permohonan a quoadalah Mircos Sinaulan dan Yunike Yultje Katiandago (vide bukti P5), dengandemikian yang memiliki kedudukan hukum atau /egal standing untuk mengajukanpermohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan a quo adalahMircos Sinaulan

dan Yunike Yultje Katiandago, dengan demikian /egal standingMircos Sinaulan dan Yunike Yultje Katiandago sebagai Para Pemohon dalampermohonan a quo adalah beralasan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohondalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akanmempertimbangkan materi pokok atau inti pokok dari permohonan ParaPemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum kesatu sampai denganpetitum ketiga dalam permohonan ini, apakah beralasan hukum untuk dikabulkanatau

Hakimtelah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo,maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal standing daripihak yang didudukan sebagai Anak dalam Pemohonan a quo;Menimbang, bahwa tentang /ega/ standing atau kedudukan hukum dariAnak dalam permohonan a quo, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalahseorang yang belum berusia 19 (Sembilan

Chantika Shinka Sinaulan dimana pada saatpermohonan ini diajukan, Kurnia Chantika Shinka Sinaulan masih berusia 18(delapan belas) tahun (vide bukti P4 dan bukti P6) dan belum pernah menikahHalaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 171/Pat.P/2021/PN Amr(vide bukti P8), sehingga kedudukan Kurnia Chantika Shinka Sinaulan sebagaiAnak dalam permohonan a quo adalah beralasan hukum;enimbang, bahwa oleh karena Anak dalam permohonan a quo beralasanhukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal

Pasal 6 Peraturan MahkamahAgung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin yang pada pokoknya mengatur bahwa yang berhakmengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak dalam permohonan a quoadalah Mircos Sinaulan dan Yunike Yultje Katiandago (vide bukti P5), dengandemikian yang memiliki kedudukan hukum atau /egal standing untuk mengajukanpermohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan a quo adalahMircos Sinaulan

dan Yunike Yultje Katiandago, dengan demikian /egal standingMircos Sinaulan dan Yunike Yultje Katiandago sebagai Para Pemohon dalampermohonan a quo adalah beralasan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohondalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akanmempertimbangkan materi pokok atau inti pokok dari permohonan ParaPemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum kesatu sampai denganpetitum ketiga dalam permohonan ini, apakah beralasan hukum untuk dikabulkanatau

Bahwa sebagai Pelawan dalam perkara aquo secara hukum patutmempertanyakan /egal standing atau kapasitas (legitima persona standy injudicio) dari Terlawan karena telah mengaku sebagai ahli waris dari IbuRubiah dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/TermohonPeninjauan kembali, sebab Ibu Rubiah dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan kembali semasa hidupnya tidakmempunyai seorang anakpun dari hasil perkawinannya dengan alm.

Tbt. tertanggal 11 November2014 hanya menguraikan materi tentang /J/egal standing atau kapasitas(legitimasi persona standy in judicial ) dari Terlawan (i.c.

KasasiMahkamah Agung RI Nomor 229 K/PDT/2003 tanggal 20 Juli 2004 junctoPutusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 218PK/PDT/2012 tanggal 29 November 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap (in kracht vangewid), lagi pula dalil Pelawan mengajukan perlawananini sudah tidak relevan karena masalah materi tersebut telah terlampaui,sehingga tidak ada lagi forumnya untuk membahas proses perlawanan yangdiajukan Pelawan;Bahwa justru sebaliknya Pelawan tidak mempunyai kapasitas untukmengajukan /egal

Bahwa putusan Judex Facti telah salah atau kurang pertimbangan(onvoldoende gemotiveerd) serta tidak adanya /egal reasioning atas alat buktisehingga telah salah dalam menerapkan hukum;Halaman 9 dari 13 hal.Put.

gugatannya, maka prosespemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagidilanjutkan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belahpihak yang berperkara, Penggugat menyatakan telah kembali rukun denganTergugat sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai padatahapan mediasi;Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugatdan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakanmencabut

Pasal 7Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamiIsteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan lItsbat

Sekayu selama 14hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yang berkepentingandapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Sekayu selama 14hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukan keberatan/intervensi padahari persidangan tersebut, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukankeberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal

menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatutanggapan apapun dan mohon penetapan ;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas.Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelisakan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan /egal

Pasal 1870 KUH Perdata, alatbukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dansempurna (volledig), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama KualaTungkal memiliki Kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berkaitan dengan /egal standing, Pemohon dalampermohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung darianak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebutPenetapan Nomor 38/Padt.P/2017/PA.Ktl.

Halaman 6 dari 11 HalMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki /egal standing untukmengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut padapokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama M.Idris bin Juman dengan Yuliana binti Alamsyah, namun usia anak Pemohontersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantinsebagaimana ketentuan perundangundangan yang berlaku, sedang pernikahantersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan

Nomor 2410 K/Pdt/2016gugatan tersebut adalah gugatan legal standing sebagaimana dalam Poin 1hingga Poin 7 yang menjelaskan dasar Penggugat mengajukan gugatan sertakembali menegaskan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan /egal standingpada Poin 7 gugatan a quo sebagaimana berikut:7.

Bahwa berdasarkan uraian di atas (Poin 4, Poin 5 dan 6) maka jelasbahwa Yayasan Riau Madani (Penggugat) telah memenuhi syarat formilmelakukan gugatan /egal standing di bidang kehutanan terhadap Tergugatdan Para Tergugat;Berdasarkan hal tersebut Penggugat telah melakukan suatu kekeliruan dalampenerapan gugatan legal standingnya yang dengan terang dan nyata dalamgugatan a quo pada Poin 6 petitumnya sebagai berikut:6.

tetap dalam perkara ini sampai seluruh isi putusantersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat sepenuhnya;Bahwa atas petitum Penggugat tersebut, telah menerangkan kesalahanPenggugat dalam gugatan a quo yang menyatakan gugatannya merupakangugatan legal standing, namun pada bagian petitum Penggugat meminta uangpaksa yang sejatinya dalam gugatan legal standing petitum yang memintaTergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat adalah tidakdibenarkan secara hukum, sebab tuntutan organisasi (/egal

standing) tidakdapat berupa ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telahdikeluarkan organisasi untuk penanggulangannya objek = yangdipermasalahkannya dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan(remedy) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidakmelakukan sesuatu (injunction) yang bersifat deklaratif;Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan a quo yang dinyatakansebagai gugatan /egal standing telah menyalahi ketentuan hukum dalammeletakkan prinsipprinsip

diadakannya suatu gugatan /egal standing yangdapat dikatakan bahwa gugatan a quo telah cacat formil karena dalampetitum gugatan telah memintakan pembayaran uang paksa yang sejatinyahal tersebut tidak dibenarkan dan tidak dikenal dalam gugatan /egal standing,sehingga oleh karena terdapatnya kecacatan formil dalam gugatan kiranyadengan bijak Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaara

Dengan demikian,sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdata, maka alatbukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apaapa yang tertuang di dalam aktaakta tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dapat dinyatakan secaraformil bahwa Para Pemohon memiliki /egal standing untuk duduk sebagaipihakpihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dapat dinyatakan secaraformil

bahwa Para Pemohon memiliki /egal standing untuk duduk sebagaipihakpihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dapat dinyatakan secaraformil bahwa Pemohon dan Siti Rumisah adalah orang tua dari Pirta Sari;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.5, dapat dinyatakansecara formil bahwa anak Para Pemohon yang bernama Pirta Sari binti Usranbelum memenuhi syarat minimal usia pernikahan, sehingga mendapat suratpenolakan perkawinan dari KUA Kecamatan Tanjung Agung;Menimbang, bahwa

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhori:6s Sion eElbiwl yoo Gli pisol 1el oes Tri) Haris po Gatl alo cig sile(syle ola) .slog JJ ails egal ales alin,Artinya: Wahai para pemuda!, barang siapa di antara kamu telah sanggupmemenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamukawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata danmeredakan syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisal baginya3.

Saksi Pertama : SAKSI I.e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahtanita PenQQUgal jessssssserernssssassenscnnssanseennesnsassnennnssnisasenenrnnaaaase nenae Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 anak ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orangtua Tergugat T egal;e Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugatterjadi

Saksi Kedua : SAKSI Il.e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahBude ipar Penggugat jnnnn nnn ne nnn nnn nen nonce nenennnnnese Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 anak ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orangtua Tergugat T egal;e Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran

, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyatacocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka buktibuktisurat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa FotocopyKartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXXX tanggal YYY, makaterbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum PengadilanAgama Tegal, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterimaPengadilan Agama T egal

Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadilidan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapbkan untuk sidangPemohon diwakili Kuasanya, dan majelis hakim telah memberikan arahan danmasukan kepada Pemohon, agar mau menunda permohonannya, akan tetapiPemohon melalui kuasanya menyatakan meneruskan perkaranya ;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahuluMajelis Hakim mempertimbangkan hukum formil tentang /egal

PA.Jbg.Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti identitaspihakpihak dalam perkara ini, antara Pemohon dan anak yang dimintakandispensasi nikah, ternyata Pemohon bukan merupakan pihak yang dimaksudoleh pasal 6 dan 7 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jo, UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 dan PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 6 (enam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon menjadi cacat formal karena error inpesonasebab Pemohon tidak mempunyai /egal

Kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon; Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut, Pengadilanmemberikan pertimbangan sebagai berikut :KEWENANGAN PENGADILAN;Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) junto Pasal 1 angka18 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (selanjutnya disebut UndangUndang AP), pada pokoknyamemberikan kewenangan atributif atau kewenangan absolut kepadaHalaman 15 dari 30 hal.

Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapaidengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; Menimbang, bahwa dalam permohonan fiktif positif a quo, dalamkaitannya dengan aspek /egal standing ini, Pemohon pada pokoknyamendalilkan sebagai berikut : bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohonuntuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Kutipan CDesa, serta untuk melakukan penandatanganan dan ataumenandatangani Berkas Sporadik atas nama Pemohon ACHMADABUL

Oleh karena ituPemohon mempunyai /egal standing untuk mengajukan sengketaPermohonan fiktif positif ke Pengadilan; Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban/tanggapannya secara tertulis pada persidangan terbuka untuk umumsebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan pada hari Kamis,tanggal 25 Juni 2020, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan kepadaTermohon dengan surat permohonan Nomor043/PKRT/LF.ZS/IV/2020 tanggal 6 April 2020 yang

diDesa Manyar Sidomukti tersebut; Bahwa benar terhadap objek tanah yang dimohonkan oleh Pemohonsesuai Surat permohonannya, sampai saat ini tidak dalam keadaansengketa dan sejak lama dikuasai oleh Pemohon dan belum pernahdisertipikatkan; Bahwa benar sebelumnya tidak pernah ada yang mengajukanpermohonan suratsurat yang berkaitan dengan objek tanahsebagaimana yang diajukan oleh Pemohon ke Kantor Desa ManyarSidomukti, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik; Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aspek /egal

hukum untuk mengajukanPermohonan ke Pengadilan sebagai akibat tidak ditetapbkannya Keputusandan/atau tidak dilakukannya Tindakan yang secara hukum dianggapdikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 53 UndangUndang AdministrasiPe@Merintahan, 2o ene n nnn nen en een nn nnn nn nent nn ene enn en eeenneeMenimbang, bahwa setelah mencermati isi pokok permohonan,tanggapan, bukti surat, keterangan saksisaksi yang diajukan oleh parapihak, Pengadilan memperoleh fakta hukum yang relevan denganpermasalahan hukum /egal

permohonannya, maka prosespemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagidilanjutkan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPemohon secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ingin kembali rukun denganTermohon sebagai suami isteri dan menyatakan mencabut permohonannya;Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidakmelanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pulaTermohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, Karenaitu ketidakhadiran

menjadi wali nikah anak setelah dispensasi dikabulkanPengadilan.Menimbang, bahwa hubungan ayah dan anak dinyatakan sahberdasarkan akta kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah dan ibu sanganak.Menimbang, bahwa adanya nama ayah pada akta kelahiran seoranganak hanya dimungkinkan jika ayah dan ibu sang anak menikah secara resmi.Menimbang, bahwa salah satu syarat formil Suatu perkara adalahkepastian dan kejelasan keberadaan, hubungan hukum dan kepentinganhukum para pihak, termasuk di dalamnya adalah /egal

standing para pihak,yang ketiadaannya akan menyebabkan suatu permohonan cacat formil.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ditemukanfakta hukum bahwa Pemohon tidak memiliki egal standing dalam memohonizin dispensasi kawin anak in casu atau Pemohon bukanlah persona standi inJudicio dalam perkara ini.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon oleh karenanya harusdinyatakan tidak dapat diterima atau N.O.

diumumkan pada papan pengumumanPengadilan Agama Pandan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonanPengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakimmenganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Majelis akan terlebih dahulu) mempertimbangkan kewenangan relativePengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo sertakedudukan hukum (/egal

standing) Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan PengesahanPerkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentinganhukum (/egal standing), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjutsesuai ketentuan Pasal 49 huruf a UndangUndang Republik Indonesia NomorHal. 6 dari 11 Hal.

Il: SAKSI NIKAH Il dengan mahar berupa 1 (Satu) emasdibayar tunai, serta terjadi jab qabul antara Pemohon dengan wali nikahPemohon Il, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertaliannasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, namun Pemohon dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahantersebut tidak tercatat di KUA;Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan PengesahanPerkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentinganhukum (/egal

yangmerupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonanPemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenalpermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukanPemohon dan Termohon (/egal

dengan mengambilalin sebagai persangkaan bahwa bukti surat tersebut diperoleh dengancara tidak sesuai dengan prosedur hukum dan dapat diduga palsu karenaterdapat perbedaan yakni tidak sesuai wilayah hukum dengan tempatperkawinan dilangsungkan (di Kabupaten Bone), tempat pencatatanperkawinan (di Kabupaten Wajo) dan tempat penerbitan (Kota Solo, JawaTimur), yang seharusnya harus sama tempat perkawinan, tempatpencatatan dan tempat diterbitkannya, dengan demikian Pemohon tidakmemilki kedudukan hukum (/egal

., bertindak untuk dan atas nama diri sendiri mengajukan bandingterhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor914/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal, tanggal 23 Juli 2020 Masehi, bertepatandengan tanggal 02 Dzul 1441 Hijriyah ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara a quo diajukanmelalui Kuasa Hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Banten akan memberikan pertimbangan tentang /egal standingpenerima kuasa tersebut, hususnya penerima kuasa yang menandatanganipermohonan

quo Moh Agus Riza H,S.H., sebagai kuasa hukum bertindak untuk dan atas nama diri sendiri tidakuntuk dan atas nama pemberi kuasa atau Pembanding inpersona, yangsebenarnya Moh Agus Riza H, S.H., bukan pihak secara langsung dalamperkara yang dibanding, oleh karenanya terjadi kesalahan pihak atau error inpersona akibatnya permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidakditerima (Niet Onvankelijk Verklaard)Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pembanding bukansebagai pihak formil yang mempunyai /egal