Ditemukan 46522 data
56 — 0
62 — 12
tersebut dengan nomor 119/Banjarsari/1999,Bahwa berdasar akte hibah tersebut SHM No 3913 atas nama Penggugatbersama XXX telah beralih menjadi SHM No. 13336 atas nama Tergugat Idan Tergugat II bersama XXX;Bahwa setelah menyerahkan hibah tersebut Penggugat meninggalkan rumahdan mengontrak rumah di Sumber Jambalan Rt. 04 Rw. 16 Kel. KadipiroKec.
danmenyelamatkan tanah hibah tersebut agar tidak disita/dilelang oleh Bank tetapimenemui kesulitan karena Penggugat telah tidak mempunyai hak lagi untukmenyelesaikan dan mengambil sertipikat tersebut sementara komunikasi antara12Penggugat dan anakanaknya (tergugat I dan Tergugat II) juga sedang tidakharmonis, maka untuk segera dapatnya Penggugat menyelesaikan dan mengambilsertipikat tanah hibah tersebut hak kepemilikan atas tanah harus dikembalikankepada Penggugat lagi;Menimbang, bahwa Majelis perlu
berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas makagugatan Penggugat untuk mencabut atau membatalkan hibahnya kepada Tergugat Idan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT.Sunarto, SH.
diperoleh dari hasil Pemeriksaan Setempat;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pembatalan hibah tersebut makaAkta Hibah Nomor 119/Banjarsari/1999 tanggal 19 April 1999 yang dibuat dihadapan Sunarto, SH.
yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi danpatut untuk menghadap sidang, tidak hadir;2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;3 Membatalkan Hibah Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimanaAkta Hibah Nomor 119/Banjarsari/1999 tanggal 19 April 1999 yang dibuat dihadapan Sunarto, SH.
43 — 24
175 — 49
128 — 32
74 — 0
96 — 11
67 — 43
98 — 17
138 — 103
: Sungai,
- Sebelah Selatan : Tanah Tambak Milik Bu Laila dan sungai,
- Sebelah Timur : Tanah Tambak Milik Bu Laila,
- Sebelah Barat : Tanah Tambak Milik Ngaribun;
Adalah harta peninggalan milik Nurikah;
- Menyatakan pencatatan keterangan hibah
sebagai berikut:
- Utara : Sungai Bangoan,
- Selatan : Sungai Penatar Sewu,
- Timur : Tambak milik Bu Laila,
- Barat : Tambak Milik Bu Nurikah;
Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menetapkan sah 1/3 bagian hibah
Musdalifah/ Napiyah/ Napisah binti Tirdjo);
- Membatalkan hibah Tergugat I (Hj.
Musdalifah/ Napiyah/ Napisah binti Tirdjo)
kepada Tergugat II (Titin Sumarni, Bin Maulan) dengan perjanjian hibah tanggal 18 Januari 2021, atas tanah tambak seluas 4.389 Ha, yang terletak di di Desa Dusun Toyono, Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, tercatat dalam buku Leter C No. 578 Persil 42 Kelas III atas nama Napiyah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara
160 — 45
Terbanding/Tergugat I : Hj. Wirda binti Zulkifli Bintang
Terbanding/Tergugat II : Camat Ulee Kareng
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
151 — 64
keduakuasa tersebut menjadi cacat formil dan karenanya permohonan bandingPembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding tidakdapat diterima, maka materi perkara dan Memori banding Pembanding tidak relevanlagi untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan banding dari Pembanding tidak dapat diterima (NietOnvantklijke Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara hibah
Pembanding/Tergugat : Yunan Gani
Pembanding/Tergugat : Yunan Gani
Terbanding/Penggugat V : Nani Nainilo
Terbanding/Penggugat III : Norma Bilatula
Terbanding/Penggugat I : Hanggao Nainilo
Terbanding/Penggugat VI : Nanu Nainilo
Terbanding/Penggugat IV : Asna Bilatula
Terbanding/Penggugat II : Kano Nainilo
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara
Terbanding/Turut Tergugat I : Ismail Molayu
Terbanding/Turut Tergugat IV : Pimpinan Bank BRI Unit Tolinggula
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara cq Kepala Wilayah Kecamatan Tolinggula cq Kepala Desa Ilontunggula
Terbanding/Penggugat IV : Asna Bilatula
Terbanding/Penggugat II : Kano Nainilo
Terbanding/Penggugat V : Nani Nainilo
Terbanding/Penggugat III : Norma Bilatula
Terbanding/Penggugat I : Hanggao Nainilo
Terbanding/Penggugat VI : Nanu Nainilo
Terbanding/Turut Tergugat IV : Pimpinan Bank BRI U
129 — 49
Menyatakan surat penyataan hibah yang dibuat oleh Janggo Nainilo danIsmail Molayu yang diketahui oleh Kepala Desa Ilotunggula adalah bataldemi hukum;4. Menyatakan bahwa surat pernyataan hibah yang dibuat oleh Wula Ganidengan nomor register 594/DIL/3/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, yangHal 3 dari 17Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PTA.Gtlodikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa llotunggula adalah batal demihukum;5.
Sedangsaksi II dan Ill tergugat /pembanding paham bahwa hibah baik SambangeMolayu kepada Wula Gani dan hibah Wula Gani kepada Yunan Gani adalahbetul terjadi tentunya tidak dapat dilemahkan /dibatalkan hanya karena satusaksinya dianggap lemah, sedang hibah Sambange Molayu yang ditandatangani oleh Ismail Molayu dan ibunya Janggo Nainilo tidak pernahdibantah.
Bahwa kebenaran atas kepemilikan tanah tersebut menjadi milikYunan Gani berdasarkan hibah dari Wula Gani yang berasal jual beli SaniTomayahu, asal muasal dari orang tua Sambange Molayu dan Aiya Molayu ,Molayu Mopatu kepada Samiun Mootinelo, oleh karena bukti jual beli tidakdibuat, maka surat pernyataan hibah Jango Nainilo dan Ismail MolayuHal 6 dari 17Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PTA.Gtlomenguatkan surat Sambange Molayu yang dibuat tahun 2004.
Bahwa pembanding tidak mengetahui pengertian dari hibah itu sendiriyaitu dengan mengutip penjelasan Pasal 49 d Undangundang nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang nomor 7 Tahun 1989dan pula merujuk Pasal1666 KUH Perdata tentang syarat hibah sertamendasarkan pada ketentuan Pasal210 Kompilasi Hukum Islam yangmenegaskan bahwa obyek hibah haruslah merupakan hak penghibah.Dengan demikian sebagaimana yang telah terbanding urai pada pointdiatas, bahwa obyek hibah bukanlah milik Wula Gani
yang kemudiandihibahkan lagi pada Yunan Gani , maka pernyataan hibah yang dijadikandasar oleh tergugat/pembanding menjadi tidak sah menurut hukum danbatal demi hukum ;Berdasarkan uraian tersebut mohon kiranya majelis tingkat bandingmengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :DALAM EKSEPSI1.
Terbanding/Tergugat II : EKO PUJIANTO
Terbanding/Tergugat III : ANANTO KUMORO, SH
Terbanding/Tergugat V : DWI PRAMONO
Terbanding/Tergugat VI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA
Terbanding/Tergugat VII : NamaNANIK RAHAYUNINGSIH Binti GITO CARITO
Terbanding/Tergugat VIII : AGUS WIYONO
Turut Terbanding/Penggugat II : SRI SULASTRI Binti GITO CARITO
Turut Terbanding/Penggugat III : KARSONO Bin GITO CARITO
Turut Terbanding/Penggugat IV : ENYKA CUMALLA SARI Binti JOKO SUNARNO
Turut Terbanding/Penggugat V : ENI MALIYANI
Turut Terbanding/Penggugat VI : NURHALIFAH Binti JOKO SUNARNO
Turut Terbanding/Penggugat VII : EDI SUKOCO Bin GITO CARITO
Turut Terbanding/Penggugat VIII : BAMBANG MARGONOBin GITO CARITO
Turut Terbanding/Penggugat IX : SUYANTO BinGITO CARITO
Turut Terbanding/Penggugat X : ENDANG PURWANTI Binti GITO CARITO
Turut Terbanding/Penggugat XI : DARMASTUTI Bin
125 — 65
Nanik Rahayuningsin sebagai Tergugat VI tidak adakepentingan hukumnya (6) gugatan kabur karena tidak ada kesesuaian antaraposita dan petitum, Penggugat mendalilkan adanya hibah di sisi lain ada jual beli,Penggugat mendalilkan obyek sengketa sudah dialihkan hibah dan memintaHIm. 7 dari 12 hlm.
Hartini atas 2 (dua) obyek bidang tanah tanggal 17 Mei 2005berdasar Akta Hibah Nomor 395/HT/V/2005 tanggal 17 Mei 2005 kepadaTerbanding dinyatakan batal karena hibah tersebut tidak sesuai denganketentuan yang berlaku yaitu melebihi sepertiga dari harta Hj.Hartini, selanjutnyamemohon agar kedua obyek sengketa tersebut diserahkan kepada ParaPembanding sebagai ahli waris dari Hj.
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PTA.Smg.Beli Nomor 137/2019 dan Nomor 138/2019 tanggal 5 April 2019;Menimbang bahwa kedua belah pihak telah mengajukan bukti buktiberupa surat surat dan saksi saksi, selanjutnya telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 7475 yangmenyatakan pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 212 Kompilasi HukumIslam menegaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orangtua kepada anak, sedangkan penerima hibah perkara a quo
Hartini tanggal 20 April2016, selama 10 (Sepuluh) tahun lebih ahli waris Hj.Hartini yaitu Sunarsih tidakpernah mengajukan keberatan sehingga dalam hal ini hibah Hj.hartini secaradiam diam disetujui ahli warisnya karenanya hibah dianggap tidak merugikanahli waris;HIm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PTA.Smg.Bahwa kedua obyek hibah dari Hj.
Eko Pujianto karena faktanya obyek hibah dilakukanHIm. 10 dari 12 hlm.
90 — 11
145 — 41
Alasanalasan yang dikemukakanPenggugat dalam surat gugatannya tidak dapat dijadikan alasan untukmembatalkan hibah oleh pemberi hibah terhadap si penerima hibah, dalamperkara a quo Penggugat terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut hukum Islam hibah tidakboleh/dilarang dicabut, kecuali hibah orang tua kepada anak (kandungnya)lebih jelas menurut Imam Syafii pada intinya hibah tidak boleh dicabut kembalimanakala si penghibah memberi hibah dengan maksud untuk memperkuatsilaturahmi atau
apabilapemberi hibah itu adalah ayah (orang tua) dan penerima hibah adalah anaknyasendiri, dan pendapat itulah yang diadopsi sebagai ketentuan Pasal 212Kompilasi Hukum Islam yang notabene sebagai pedoman hukum bagi parahakim pada Pengadilan Agama, dimana secara tegas dan jelas pasal tersebutberbunyi Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepadaanaknya.
sah obyek hibah dianggap telah menerimapenyerahan (dari Pembanding) atas obyek hibah sebagaimana secara jelastertuang pada Pasal 1 dan 2 Akta Hibah.
Sedangkan alasan hibahPenggugat adalah jenis Hibah Muaqgat, dimana Pembanding akanmenyerahkan obyek hibah tersebut setelah Pembanding meninggaldunia, alasan tersebut tidak berdasarkan hukum oleh karena HibahMuaqqgat sebagaimana dimaksud Pembanding adalah Hibah Wasiat danmempunyai bentuk Akta tersendiri. Sedang ternyata hibah yang dilakukanPembanding terhadap Terbanding dengan bentuk Akta Hibah biasa;b.
Bahwa keberatan Pembanding point No. 3 karena belum pernah adapenyerahan obyek hibah dan jenis Hibah Muaqqat, merupakanpengulangan dalil keberatan Pembanding point No. 1, oleh karenanyapertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding point No. 1 di atas dinyatakandiulang kembali dalam point ini;d.
89 — 15
66 — 9
tinggaldi Gampong Seuneubok Rambong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten AcehTimur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Mahkamah Syariyah tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar pihak berperkara dimuka sidang;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Idi, dibawah registerNomor 0174/Pdt.G/2014/MS.Idi, pada tanggal 04 Juni 2014 telah mengajukan gugatanmengenai Hibah
48 — 23
101 — 40
maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat denganputusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama kurang cermat dalammeneliti dan mempelajari Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasanya tertanggal 16September 2013, dan surat gugatnya, dimana dalam posita dan petitum gugatanPenggugat/Pembanding yang diajukan pada Pengadilan Agama Medan selakuPengadilan Tingkat Pertama, adalah pada pokoknya Penggugat menuntut pembatalansurat penyerahan/hibah
tanggal 20 September 1931 yang dikeluarkan oleh TuankuSulthan Negeri Deli ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi untuk kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa salah satu yang menjadikewenangan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, mengadili danmenyelesaikan perkara hibah yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam
Olehkarena yang menjadi obyek gugatan dalam perkara aquo adalah pembatalan suratpenyerahan/hibah tertanggal 20 September 1931 yang dikeluarkan oleh Tuanku SulthanNegeri Deli, bukan mengenai pembatalan hibah yang dilakukan berdasarkan HukumIslam, maka secara ex officio Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini PengadilanAgama Medan seyogianya harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa,mengadili dan menyelesaikan perkara aquo , karena surat penyerahan/hibah dimaksuddalam perkara aquo adalah merupakan
administrasi negara atau produk dari Pejabat tatausaha negara, in cassu Pemerintah Sulthan Negeri Deli yang berkuasa saat itu, sehinggajika Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya surat penyerahan/hibah dimaksud, makahal ini merupakan sengketa ketata usaha negara, dan Penggugat dapat mengajukangugatannya melalui pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 5 Tahun 2006 Tentang Peradilan Tata usaha Negara