• Azakil Azmi dari Partai Golongan Karya dan Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 2) Nomor . 11, An. Aang Purnama, S.E.

  M.M. dari Partai Demokrat

• Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 diterima mengenai Kepentingan terhadap Objek Sengketa II yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Tanggal 29 Agustus 2019 Khusus Lampiran Nomor Urut : 8, An.

  Azakil Azmi dari Partai Golkar, Daerah Pemilihan Sarolangun 4 dan Nomor Urut : 11, An. Aang Purnama, S.E., M.M. dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sarolangun 2

II.

Azakil Azmi dari Partai Golongan Karya dan Khusus Lampiran (Daerah Pemilihan Sarolangun 2) Nomor . 11, An. Aang Purnama, S.E. M.M. dari Partai Demokrat dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Tanggal 29 Agustus 2019 Khusus Lampiran Nomor Urut : 8, An.

Azakil Azmi dari Partai Golkar, Daerah Pemilihan Sarolangun 4 dan Nomor Urut : 11, An. Aang Purnama, S.E., M.M. dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sarolangun 2 tidak diterima (Niet Onvantklijk Verklaard);

Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya sengketa dalam sengketa ini sebesar Rp 587 .000,- ( Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Azakil Azmi dari Partai Golkar dapil Sarolangun 4. Sdr. Aang Purnama dari partai Demokrat dapil Sarolangun 2.4. Bahwa pada saat pencalonan sampai dengan saat pemilihanAnggota DPRD Kabupaten Sarolangun Tahun 2019, dandikeluarkan Keputusan Objek sengketa 1 Sdr. AZAKIL AZMI masihberstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dariPartai NASDEM ( partai berbeda dengan saatpencalonan/pencalonan dari Partai Golongan Karya ) demikianjuga dengan Sdr.

AANG PURNAMA, SE, MM masih berstatussebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari PartaiNASDEM (partai berbeda dengan saat pencalonan/pencalonandari Partai Demokrat).5. Bahwa Sdr. AZAKIL AZMI dan Sdr.

AANG PURNAMA, SE, MMterdaftar sebagai calon dari Partai Demokrat, Partai Demokratmendapat 1 Kursi dan Penggugat Il memperoleh Suara ke2terbanyak dari Partai Demokrat dengan jumlah 1.166 suarasedangkan Sdr. AANG PURNAMA, SE, MM mendapat suara ke1terbanyak dari Partai Demokrat dngan jumlah 1.736 suara.9.

AANGPURNAMA, SE, MM terdaftar dari Partai Demokrat,mendapatHalaman 89 dari 175 HalamanPutusan Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.JBIperolehan suara terbanyak yaitu 2200 Partai Partai Demokratmendapat 1 Kursib. Bahwa untuk daerah Pemilihan Sarolangun 4, DaerahPemilihan Tergugat Intervensi Il (AZAKIL AZMI ) terdaftar sebagaidari Partai Golkar,dan AZAKIL AZMI mendapat suara ke2terbanyak yaitu 2.819 suara dan dan partai Golkar mendapatperolehan 2 kursig.

AZAKIL AZMI dari Partai Golkar, Daerah PemilihanSarolangun 4 dan Nomor Urut : 11 An. AANGPURNAMA, SE, MM. dari Partai Demokrat DaerahPemilihan Sarolangun 2. (Fotokopi Sesuai denganFotokopi);3.

• Tulungagung No.210/022/204/2010 tanggal 10 Januari 2011 perihal tagihan LPJ bantuan keuangan Partai Politik tahun Anggaran 2010 kepada Ketua DPC Partai Hanura Kab. Tulungagung ;
  - 1 ( satu ) ( satu ) lembar surat dari Bakesbangpolinmas Kab. Tulungagung No. 210/086/204/2010 tanggal 16 Pebruari 2011 perihal tagihan ke II LPJ bantuan keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2010 kepada Ketua DPC Partai Hanura Kab.

• (satu) bulan;

  Menetapkan barang bukti berupa :

  Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2019 (Formulir model C KPU);

  Formulir model C1-PPWP;

  Formulir model C1-DPD;

  Formulir model C1-DPR;

  Formulir model C1-DPRD Provinsi;

  Formulir model C1-DPRD Kab/Kota;

  DPT TPS 4 Desa Teluk Kecombing Pemilu 2019;

  DPTB TPS 4 Desa Teluk Kecimbung Pemilu 2019;

  5 (lima) lembar surat uara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai

  Nomor 02 Partai Gerindra Nomor Urut 9 a.n.

  Rukmaward;

  1 (satu) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor 12 Partai PAN Nomor Urut 2 a.n. Akmaludin RZ;

  5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor Urut 3 a.n. Lili Suryani;

  5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai No.04 Partai Golkar Nomor Urut 2 a.n. H.

  SYAIPUL AZHAR mengakui mencoblos 3 (tiga) surat Suaradan memilih Caleg Partai PAN bernama AKMAL; Saksi DAMAN HURI mengakui mencoblos 5 (lima) surat Suara danmemilih Caleg partai PDIP bernama LILI SURYANI; Saksi NASRUN mengakui mencoblos 5 (lima) surat suara danmemilin Partai Gerindra; Terdakwa I. YASIR ARAFAT mengakui mencoblos 5 (lima) suratsuara dan memilin Golkar; Terdakwa Il.

  YASIR ARAFAT,saksi Partai Demokrat bernama SUKAMNI, saksi Partai PDIP yaitusaksi DAMAN HURI dan saksi dari Partai PAN yaitu saksi SYAIPULAZHAR,, selain itu ada juga simpatisan partai dan tokoh masyarakat; Bahwa DPT di TPS 04 berjumlah 264 (dua ratus enam puluh empat)dan semua nama yang tercantum dalam DPT tersebut telah diberikanundangan kecuali ada satu nama yang saat itu statusnya masih sekolahdan posisinya di Kalimantan;Putusan Nomor :81/Pid.Sus//2019/PN Srl Halaman 21 dari 46 halaman Bahwa di

  Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyadilakukan untuk 1 (Satu) kali pbemungutan suara ulang; Bahwa ada 2 (dua) kategori surat suara yang berada dalam kotak suarayaitu Suara sah dan suara tidak sah apapun kejadian yang terjadisebelumnya; Bahwa Surat suara yang tidak sah menurut Peraturan KPU Nomor 3 tahun2019, misalnya mencoblos beda partai yaitu partai A dicoblos lalu partai Bdicoblos juga; Bahwa data yang tertera pada surat suara berupa nama Desa, Kecamatandan Kabupaten

  Nomor02 Partai Gerindra Nomor Urut 9 a.n.

• Penggugat:
  RAHMAN ABDI
  Tergugat:
  1.NOOR CAHYATI
  2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
  3.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
  4.SITI JAMILAH
  5.JARNIAH
  6.H. TANDERAN BAKERAN

  Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,serta keputusankeputusan Partai.(2). Mengamalkan Kode etik, Doktrin, Nilai DasarPerjuangan Partai dan melaksanakan Program Partai.(3). Menjaga nama baik Partai, menghindari perbuatan tercela.(4). Wajid berupaya memajukan partai dengan berfikir,bersikap dan bertindak positif serta konstruktif.(5). Wajid membayar iuran organisasi dan kewajibankeuangan lainnya yang ditetapkan oleh Partai.(6).

  Partai yang hadir.

  Partai Hanura(PAW anggota DPRD Kab.

  Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga ;2).

• Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (DPPI);1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.- Drs. H.M. Effendi Saud, MBA

  P U TT US A NNomor : 126/G/20 11/PTUN JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa, telah memberikan putusansebagai berikut, dalam sengketa antara :DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEMUDA INDONESIA (DPP PPI),berkedudukan/sekretariat di Pusat Niaga Duta EmasBlok B237, Jl. R.S.

  Kailola, S.H. dengan AktaNomor 03, tanggal 30 Mei 2011 tentang PernyataanKeputusan Rapat/MUNASLUB Partai Pemuda Indonesia,bertindak selaku Ketua Umumdan Sekretaris JenderalDewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia,masingMASSING i+ seek see eset ee BS Se SS Ses Se Se1. DESRECHI TANDO, S.H., Kewargane garaanHalaman 17 dari 118 halaman Putusan Nomor : 126/G/20 11/PTUNJKTIndonesia, Jabatan Ketua Umum DPP PPI, alamatGria Jakarta D, 3/5, RT.06/07, Kel. PamulangBarat, Kec.

  EFFENDI SAUD, MBA, Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia,beralamat di Jl. K.H. Abdullah Syafiie No.53 C,Casablanca, Lapangan Ros, Tebet, Jakarta Selatan,SATRIO PURWANTO SUBROTO, Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Sekretaris Jenderal DPP Partai PemudaIndonesia, beralamat di Jl. K.H.

  HasanudinBahwa dalam sejarah perjalanan Partai Pemuda Indonesiapada tanggal 7 Juli 2009, Sdr.

  Hasanudin Yusuf meninggaldunia sehingga jabatan Ketua Umum pada saat itu kosong,dan untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua Umum tersebutsesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiPemuda Indonesia yang merupakan peraturan partai, makamekanisme pengisian jabatan tersebut harus melaluiMusyawarah Nasional sebagai Keputusan tertinggiPPE fmm mm mm mmm meen et meter me at mnBahwa pada tanggal 14 sampai 16 Agustus 2009 telahdiadakan Musyawarah Nasional Partai Pemuda Indonesia danhasil Musyawarah

• Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru

  Zannuba Arifah,CH.R sebagai Ketua Umum Partai Perjuangan Indonesia Baru dan ImronRosyadi Hamid sebagai Sekretaris Jenderal Partai Perjuangan Indonesia Barutidak sah dan cacat hukum, dikarenakan bahwa dalam Kongres PartaiPerjuangan Indonesia Baru pada tanggal 12 Juli 2012 di Hotel RedTop tidakada Keputusan Kongres Partai PIB yang mengangkat Drs.

  PPIB/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012, Surat dari Wakil Sekjend Partai PerjuanganIndonesia Baru tanggal 30 Juli 2012 dan surat dari Koalisi Dewan PimpinanDaerah Partai Perjuangan Indonesia Baru melalui Surat Nomor: 01/Koalisi.

  :Akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD danART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;Pasal 2 ayat (4) Undang Undang NO. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atasUndang Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi : AD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 memuat paling sedikit :a. asas dan cirri Partai Politik ;b. visi dan misi Partai Politik;c. nama, lambing dan tanda gambar Partai Politik; d. tujuan dan fungsi Partai Politik ;Halaman 15 dari 128 Halaman

  Putusan Nomor : 143/G/2012/PTUNJKT.e. organisasi, tempat kedudukan dan pengambilan keputusan;f. kepengurusan Partai Politik; 2020 n0 none nne n=g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan partai;h. systern ketderise jeses+sesesesee nee cemeemseeneenemeeenee re eeemeeneereenemeeeeneei. mekanisme pengberhentian anggota Partai Politik;j.. peraturan dan keputusan Partai Politik;k.

  Surat dari Wakil Sekjend Partai PIB tertanggal 30 Juli 2012; c.

• Penggugat:
  Amin Hidayat
  Tergugat:
  1.Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Balikpapan
  2.Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) partai keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Timur
  3.Dewan Perwakilan Pusat (DPP) partai keadilan sejahtera
  Turut Tergugat:
  1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan
  2.walikota Balikpapan
  3.Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan
  4.Gubernur Kalimantan Timur
  5.Kementrian Dalam Negeri

• Tergugat- DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA, Dkk.

  Bahwa Penggugat maupun Penggugat II sangat dikejutkan denganmunculnya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai KebangkitanNasional Ulama No.

  HAMMASRUR SYAM sebagai Ketua Dewan Tanfidz berjalan dengan baik sesuaidengan amanah Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ( AD/ ART)partai dan tidak ada permasalahan apaun dalam operasional rodaOrganisasi Kepartaian juga tidak ada konflik internal partai baik denganDewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Pusat Partai KebangkitanNasional Ulama ;.

  Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;.

  Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKeMenterian j nn nen nnn nn nnn nnn ne enn ennn nn ne nnn nn ne ne nnn na naan4.

  Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihnan yang berkenaan denganKEPSENQUIUSAN jH

• Menyatakan Surat Keputusan Tergugat I Nomor :SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pemberhentian sdr.NIKOLAUS TANGAYO dari anggota partai HANURA tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 22/DK-DPP HANURA/VII/2016, tidak mempunyai kekuatan hukum ;5.

  Menyatakan Surat Keputusan Tergugat IV Nomor : SKEP/02/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tanggal 6 september 2016 tentang pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai HANURA tidak mempunyai kekuatan hukum ;6. Menyatakan surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Turut Tergugat I tentang Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai HANURA Nomor : 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tanggal 13 september 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ; 7.

  Menyatakan sah Surat Pernyataan tentang tidak di PAW yang di tanda tangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera barat tertanggal 3 Oktober 2014;8. Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat periode 2010-2015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan dan Pengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum ;9.

  Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);10. Menghukum kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;12.

  Penggugat:NIKOLAUS TANGAYOTergugat:1.Dewan pimpinan Pusat Parati Hati Nurani Rakyat2.Dewan Kehormatan Paratai Hanura3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Propinsi Maluku Utara4.Dewan Pimpinan Cabang Parati Hanura Kab. Halmahera Barat5.DENY PALAR, SETurut Tergugat:1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat2.kamisi pemilihan umum KPU Kabupaten Halmahera Barat3.Bupati Kabupaten Halmahera Barat4.Gubernur Provinsi Maluku Utara

  Pasal 32(1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam ADdan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukanoleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.(4) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik

  DPP partai Hanura,bukan DPP partai hanura cq Dewan Kehormatan Partai HANURA, DPD PartaiHANURA Provinsi MALUKU UTARA maupun DPC PARTAI HANURA KAB.HALMAHERA BARAT ERROR IN PERSONA .Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 15 dari 79 Halaman1.Bahwa gugatan Penggugat diajukan terhadap DPP Partai HANURA sebagaiTergugat , DK Partai HANURA sebagai Tergugat Il, DPD Partai HANURAProvinsi Maluku Utara Tergugat Ill dan DPC Partai HANURA KabupatenHalmahera Barat sebagai Tergugat IV dan Diri Pribadi Denny Palar

  Hanuradan DPC Partai Hanura Kab.

  Pasal 32(1)Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2)Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3)Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian.(4)Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik

  adalahberdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Partai HANURA, yangditindak lanjuti oleh DPP Partai HANURA, DPD dan DPC Partai HANURA;3.

• Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundel laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2009 milik Dewan pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palu dengan jumlah dana sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);2. 1 (satu) bundel laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik triwulan I-II dan triwulan III-IV tahun anggaran 2010 milik Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palu dengan jumlah dana sebesar Rp 86.360.000,- (delapan puluh enam juta tiga

  ratus enam puluh ribu rupiah);3. 1 (satu) bundel laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik triwulan I-II dan triwuln III-IV tahun anggaran 2011 milik Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palu dengan jumlah dana sebesar Rp 86.360.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);4. 1 (satu) bundel laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik triwulan I-II dan triwuln III-IV tahun anggaran 2012 milik Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palu dengan jumlah

  dana sebesar Rp 86.360.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);5. 1 (satu) bundel laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik triwulan I-II dan triwuln III-IV tahun anggaran 2013 milik Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palu dengan jumlah dana sebesar Rp 86.360.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);6. 1 (satu) rangkap laporan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban bantuan partai politik Kota Palu tahun anggaran 2012 Nomor

  2013 untuk keperluan belanja bantuan keuangan kepada partai politik DPC Partai Demokrat Kota Palu Triwulan I, II, III dan IV tahun 2013 sebesar Rp 86.360.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak atas nama pengguna anggaran H.

  Pusat Partai Demokrat Nomor : 131/SK/DPP.PD/DPC/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palu;19. 1 (satu) bundel persyaratan Permintaan Dana Bantuan Partai Demokrat Nomor : 016/DPC.PD/KP/VII/2013 tanggal 01 September 2013;20. 1 (satu) rabgkap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 67.02/SK/DPP.PD/DPC/VII/2012 tanggal 05 Juli 2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota

  Sementara yang harus mempertanggungjawabkanpenggunaan bantuan keuangan dari APBD Pemerintah Kota Palu direkening DPC Partai Demokrat Kota Palu, adalah mereka yangmembelanjakan dana tersebut kepada Bendahara partai kemudianbendahara partai selanjutnya mempertanggungjawabkannya kepadaKetua Partai.

  Partai Demokrat Kota Palu, bahwa pada saat pelaksanaanMuscab DPC Partai Demokrat Kota Palu, saksi selaku panitia kegiatan jugapernah menerima dan membelanjakan dana bantuan partai politik.2.

  selaku Ketuabersamasama Bendahara Partai, kemudian sejak Tahun 2013 sampaidengan 2014 dana bantuan diterima melalui rekening Partai Demokrat;Bahwa yang dapat mencairkan bantuan keuangan dari APBD Pemkot Palu direkening Partai Demokrat adalah terdakwa selaku Ketua Partai Demokrat danBendahara Partai Demokrat karena pencairan hanya dapat dilakukan dengantanda tangan keduanya.

  Undangundang Nomor 14tahun 2008 dan jabatan ketua Partai adalah jabatan publik sehingga danayang diterima oleh Partai Politik menurut Undangundang Partai Politikdisebut dengan keuangan Partai Politik bukan keuangan Negara;Bahwa mengenai pelaku yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yangpelakunya adalah Partai Politik termasuk ketuanya tunduk pada UndangUndang Partai Politik sebagai Lex Specialis ( ketentuan Khusus) sehinggatidak dapat diterapbkan dengan UndangUndang Tindak Pidana Korupsioleh karena

  YOS SOEDARSO MARDJUNI, SE menjabat sebagaiKetua DPC Partai Demokrat Kota Palu sejak tahun 2009 s/d 2013berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokratNomor : 01/SK/DPD/ DPC.PD/IV/2007 tentang Susunan KepengurusanDewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palu Masa Bakti 20072012.dan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor67.02/SK/DPP.PD,DPC/VII/2012 Tentang Susunan Kepengurusan DewanPimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palu Masa Bakti 20122017;Bahwa Tugas dan fungsi Ketua DPC Partai

• MAHFUD, isinya Telah Terima Dari Bendahara DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 1.600.000,-(Satu Juta enam ratus ribu rupiah) ; 15. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Kosong tanggal 23 Oktober 2012, ada tanda tangan Penerima MAHFUD, isinya Telah Terima Dari Bendahara DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Dikembalikan kepada AMIYATUN ;16. 1 (Satu) bendel Laporan Penggunaan bantuan keuangan partai politik tahun

  anggaran 2012 DPC Partai Demokrat Kab.

  Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat ;18. 9 (Sembilan) Lembar foto Copy yang telah dilegalisir SuratKeputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa timur Nomor: 26/SK/DPD.PD/DPC/VII/2012 Tentang Susunan Nama dan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab.

  Situbondo FRAKSI : PARTAI DEMOKRAT dari Bulan Januari s/d Desember 2012 yang sudah diligalisir ; Dikembalikan kepada ANTON SUJARWO ;31. 1 (satu) buah buku catatan yang bersampul depan %u201C RAPAT KOORDINASI DAERAH (RAKORDA) I DPD PARTAI DEMOKRAT PROVINSI JAWA TIMUR%u201D yang berisi catatan penerimaan keuangan dana Banpol DPC Partai Demokrat TA. 2012 ; 32. 1 (satu) buah jaket warna biru yang bersimbul Partai demokrat dan bertuliskan nama MHFUD, A.Ma.Pd ; 33. 1 (satu) buah Kartu tanda Anggota

  Partai democrat dengan atasnama MAHFUD, A.Ma.Pd ; Dikembalikan kepada MAHFUD ;9.

  BIN SAHLAN selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kab.Situbondo sebesar Rp.76.250.000,00, kepada saksi Mahfud selaku WakilSekretaris DPC Partai Demokrat Kab. Situbondo sebesar Rp. 35.100,00dan kepada saksi Arik Budi Santoso selaku Sekretaris DPC Partai DemokratKab.

  BantuanKeuangan Partai Politik.

  Partai Demokrat, dan adatulisan Lunas Dibayar tg!

  DAERAH (RAKORDA) DPD PARTAI DEMOKRATPROVINS JAWA TIMUR yang berisi catatan penerimaankeuangan dana Banpol DPC Partai Demokrat TA. 2012 ;32. 1 (satu) buah jaket warna biru yang bersimbul Partai demokratdan bertuliskan nama MHFUD, A.Ma.Pd ;33. 1 (satu) buah Kartu tanda Anggota Partai democrat dengan atasnama MAHFUD, A.Ma.Pd ;Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 01/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBYDikembalikan kepada MAHFUD ;9.

  Oprasional Partai Demokrat, dan adatulisan Lunas Dibayar tg!

• Pembanding/Penggugat : ANDI NURBAI, SP Diwakili Oleh : HENDRA FIRDAUS, SH
  Terbanding/Tergugat I : MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
  Terbanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
  Terbanding/Tergugat III : DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI RIAU
  Terbanding/Tergugat IV : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
  Terbanding/Turut Tergugat I : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
  Terbanding/Turut Tergugat

  Melakukan perbuatan tercela dan tidak terpuji yang dapatmerusak citra dan nama baiki partai;d.

  , oleh karena penggantian antar waktu Penggugat sudah melaluiproses di internal Partai Amanat Nasional sesuai dengan AD dan ART,Partai Amanat Nasional, sebelum di lakukan Penggantian Antar Waktu,salah satunya dilakukan Pemberhentian Tetap saudara Andi Nurbai(Penggugat) sebagai Anggota Partai Amanat Nasional denganpertimbangan :5.1. berdasarkan Peraturan Partai no. 9 Tahun 2016, tentang hubunganPartai dengan Fraksi Partai Amanat Nasional Bab VII Pasal 23,diatur mengenai kewajiban berkontribusi ke

  Berdasarkan ART PAN Bab II Pasal 4 ayat 2 dinyatakan kewajibanAnggota Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut : (a)menjunjung tinggi kehormatan Partai; (b). memegang teguh dan taatpada platform, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga,serta Peraturan Partai;, (c).

  (d).Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atauPeraturan Partai.5,12.Bahwa tindakan Andi Nurbai tersebut diatas merupakan pelanggaranterhadap kewajiban sebagai anggota PAN sebagaimana diatur dalamAnggaran rumah tanggga (ART) PAN Bab Il Pasal 4 ayat 2 danPeraturan partai No. 9 tahun 2016 tentang hubungan Partai denganFraksi Partai Amanat Nasional Bab VIII Pasal 23;5.13.Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga PAN Bab II Pasal 7ayat 2, Partai PAN di berikan Kewenangan untuk menjatuhkansanksi

  Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat NasionalNomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/104/VIII/2008 , tanggal 13 Agustus 2018tentang PEMBERHENTIAN TETAP SAUDARA ANDI NURBAISEBAGAI ANGGOTA PARTAI AMANAT NASIONAL.4.

• - Afrijon Dt Ganiang Sati A.MdM E L A W A N- Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Solok

  ., telah mengajukan gugatan dengan dalildalil sebagai berikut ;1Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Amanat Nasional dengan KartuTanda Anggota No. 07.04.1372401AV003 , dan sebagai Pengurus DewanPimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Solok priode 2010 s/d 2015dengan Jabatan dalam kepengurusan sebagai WakiJ Kelua DPD yangPemenangan Pemilu , yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/KS/02/IV/2012 tanggal 10 April 2012 Tentang Perobahan suratKeputusan Dewan Pimpinan Wilayah ( DPW

  ) Partai Amanat NasionalSumatera Barat (Sumbar) Nomor PAN/04/A/Kpts/Ks/22/V/2011 tentangPengesahan Pengurus DPD Partai Amanat Nasional Kota Solok periode20102012;Bahwa Penggugat pada Pemilu tahun 2009 ikut mencalonkan diri sebagaiAnggota DPRD Kota Solok dari Partai manat Nasional Kota Solok denganNomor Urut 4 DAPIL IT (Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok), dimana atashasil Pemilu tahun 2009 tersebut KPUD Kota Solok dengan surat yangditujukan kepada Pimpinan Partai Amanat Nasional Kota Solok dengan

  suratyang ditujukan kepada Pimpinan Partai Amanat Nasional Kota Solok tanggal17 Mei 2009 Nomor 278/112/KPUSLK/V/2009 yang berisikan tentangpemberitahuan Penetapan Calon Terpilih anggota DPRD Kota Solok .

  Bahwa perbuatan Tergugat II yangmengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian tetap Penggugat sebagaiAnggota Partai Amanat Nasional adalah merupakan perbuatan yangberteataraix dengan AD/ART Partai Amanat Nasional, sehingga dapatdikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum.Bahwa adapun perbuatan tergugat II yang mengeluarkan Surat KeputusanNo.PAN/A/Kpts/KUSJ/086/X/2012 adalah perbuatan yang bertentangandengan UU dan AD/ART ,dan merupakan perbuatan melawan hukum , karenatidak melalui mekanisme yang adil

  Anggota Partai Politik diberhentikankeanggotaanya dari Partai apabila : a.

• Pembanding/Penggugat : H.ANDI HARUN,ST,SH,M.Si Diwakili Oleh : GUNTUR PRIBADI,SHI
  Terbanding/Tergugat I : KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
  Terbanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
  Terbanding/Turut Tergugat : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

• MM
  Terbanding/Tergugat I : Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat
  Terbanding/Tergugat II : Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional

• DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DAERAH ACEH, 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI DAERAH ACEH KABUPATEN BIREUEN 3. ATAILLAH dan 1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN 2. KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN 3. BUPATI KABUPATEN BIREUEN 4. GUBERNUR ACEH

• Pembanding/Penggugat : DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
  Terbanding/Tergugat : KETUA DPRD SIAK
  Terbanding/Intervensi I : JANNES SIMANJUNTAK

  PEN ETA PANNomor 120/PDT/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;Pengadilan Tinggi Pekanbaru,yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapanpenunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30Juli 2018 Nomor 120 /Pdt/2018/PT PBR telah memberikan penetapan sebagaiberikut dalam perkara antara :DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUANINDONESIA (DPNPKAI)/PENGGUGAT/PEMBANDINGMELAWANKETUA DEWAN

• Hutomo Mandala Putra,S.H ( Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya)
  Tergugat:
  Menteri Hukum dan HAM RI

  ., Jabatan Ketua Umum Dewan PimpinanPusat Partai Berkarya, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Pangeran Antasari Nomor 20, US 12 Nomor 3,RT.12/RW.13, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, JakartaSelatan 12430;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG SUROSO,S.H, M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamatkantor di Jalan Pangeran Antasari Nomor 20, US 12 Nomor 13,RT.12/RW.13, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, JakartaSelatan 12430, Email: besurosowan@yahoo.com atau Email:besurosowan2

  @gmail.com, berdasarkan surat kuasa khususNomor: No.07/SKDPP PARTAI BERKARYA/IX/2020, tanggal 11September 2020;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R.Rasuna Said Kav. 67, Kuningan, Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas;Setelah membaca :1.

  lampirannya;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal30 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 30 September 2020, dengan register Nomor188/G/2020/PTUNJKT., yang pada intinya meminta kepada Pengadilan untukmenyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH17.AH.11.01 TAHUN 2020,tanggal 30 Juli 2020, tentang Pengesahan Perubahan Susunan PengurusDewan Pimpinan Pusat Partai

• 
  Terbanding/Tergugat : EX PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI)
  Terbanding/Intervensi I : SUGINAH

• RUHDI SARA, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa, Alamat : Nunang Antara, Kecamatan : Bebesan Kabupaten Aceh Tengah ; 2. IR. H. NASARUDDIN, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Partai Golkar Aceh Tengah, Alamat : Jalan Leube Kader No. 02 Bale Atu, Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah ; 3.

  ., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Aceh Tengah Alamat : Jalan Leube Kader, Blang Kolak I, Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah ; 4. SAMSUL BAHRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Aceh Tengah, Alamat : Blang Mersa Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah ; 5.

  ., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Aceh Tengah, Alamat : Jalan Lembaga No. 122, Kemili, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah ; 6. IBNU SADDAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Partai Nasional Aceh Kabupaten Aceh Tengah, Alamat : Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah ; 7. MUHAMMAD RIDWAN, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ketua Partai Persatuan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Alamat : Jln.

  KAMAL BAHAGIA, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ketua DPD Partai PKPB Kabupaten Aceh Tengah, Alamat : Kampung Mongal, Kecamatan Bebesan,Kabupaten Aceh Tengah ; 9. IR.

  DJUMHUR, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ketua Partai Bulan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, Alamat : Blang Kolak II, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah ; M E LA W A N, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) ACEH TENGAH, Berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 10 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah ;

  /pengurus partai (Hirma Astuty, SH.

  politik atau partai politik lokal yangdinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka5 tahun sebelumnya tidak lagi menjadi partai politik atau partai politik lokalyang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partaipolitik lokal yang bersangkutan ;f Dan seterusnya ;Bahwa Tergugat selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten AcehTengah melalui Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengahtelah melanggar Qanun Aceh Nomor 7 tahun

  Hirma Asruty, S.H., M.H. telahmenyampaikan surat peryataan tidak lagi menjadi pengurus partai politik kepadaPimpinan DPR Kabupaten Aceh Tengah, sehingga dengan dasar tersebut menuruthukum Sdri.

  BEBAS dari pengurus salah satu partai politik peserta pemilu berdasarkanHalaman 27 dari 51 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2013/PTUNBNAsurat peryataan tidak pernah menjadi pengurus partai politik dari Sdri. HirmaAstuty, S.H., M.H., sehingga menurut hukum Sdri.

  TANWIR, S.E. anggota Partai Politik Nasdem Pemilu 2014 ;d Sdr.