belum siap dengan jawabannya;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 Maret 2021 hanyadihadiri Tergugat , sedangkan Kuasa Para Penggugat tidak hadir, dimana padapersidangan tersebut Kuasa Tergugat menyerahkan jawabannya;Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 17 Maret 2021agenda sidang Replik Para Penggugat, akan tetapi yang hadir hanya KuasaTerugat tanpa hadirnya Kuasa Para Penggugat ;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal O07 April 2021, hadirdipersidangan Para Penggugat Prinsipal

tanpa hadirnyaTergugat II, dimana pada persidangan tersebut Penggugat Prinsipal mengajukansurat bertanggal 01 April 2021 kepada Majelis Hakim perihal PencabutanPerkara Perdata No.942/PDT.G/2020/PN.Jkt.Sel;Menimbang, bahwa diperidangan tanggal O7 April 2021, PenggugatPrinsipal menerangkan bahwa la sudah mencabut Kuasa kepada KuasaHukumnya pada tanggal 29 Maret 2021 dan Para Penggugat Prinsipal juga sudahmencabut Perkara Nomor : 942/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL ini pada tanggal 01Hal. 2 dari 4 hal.

PENETAPAN Nomor : 942/PDT.G/2020/PN.JKT.SELApril 2021 yang disampaikan melalui Administrasi Bagian Umum padaPengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Kode Surat No.946 B;Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat mencabut perkara tersebut,karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Para Penggugat denganPara Tergugat diluar persidangan;Menimbang, bahwa atas surat permohonan pencabutan perkara yangdisampaikan oleh Penggugat Prinsipal sebagaimana tersebut diatas, KuasaTergugat tidak keberatan walaupun

;Demikian ditetapkan di Jakarta, pada hari : Rabu, tanggal 07 April 2021,oleh kami, ARLANDI TRIYOGO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, TOTORIDARTO,SH.MH dan AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota , Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingiHakimhakim Anggota tersebut, dibantu SRI TASLIHIYAH, S.H., PaniteraPengganti dengan dihadiri Penggugat Prinsipal dan Kuasa Tergugat tanpadihadiri Tergugat II .Hakimhakim

Agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilidalam perkara ini dapat mempertimbangkan kebenaran,rasa kepatutan dan keadilan mempertimbangkan alasanPemohon dalam surat permohonan tersebut, maka kamiselaku Ayah Kandung/Wali Nikah Termohon (KuasaInsidentil) akan menguraikan tentang kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon Prinsipal secara lengkapsebagai berikut:Pernikahan Pemohon dan Termohon Prinsipal telah dilaksanakan atas dasar sukasama suka dan kedua belah pihak berstatus Jejaka dan Perawan,

Pemohon untuk selanjutnya rencana akan tinggal di rumah orang tuaPemohon di Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, dengan alasankarna Pemohon dan Termohon Prinsipal sama sama bertugas di KabupatenLampung Barat;Setelah masa cuti pernikahan habis, Termohon Prinsipal kembali bekerja diXXXX, menurut informasi yang kami terima saat ini pada jam Dinas TermohonPrinsipal kembali mengalami gangguan ingatan sehingga oleh teman sekerjanyadiantarkan pulang kerumah di Kota Besi tempat tinggal orang tua

untuk mencampurikondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon Prinsipal, maka kami selakuorang tua sekuat tenaga untuk mengobati dan membiayai pengobatan secaramedis maupun non medis;Pengobatan secara rutinitas Termohon Prinsipal dilakukan pada Rumah SakitJiwa Bandar Lampung di Kurungan Nyawa, dikarenakan Pemohon sudahkurang peduli terhadap diri dan perawatan serta pengobatan atas diri TermohonPrinsipal tersebut sehingga untuk memudahkan jangkauan dan pengawasanberobat jalan maka Termohon mengajukan

Prinsipal maupun terhadap nafkah biayapemeliharaan kedua anak Pemohon dan Termohon Prinsipal tersebut;Bahkan yang lebih tragis lagi pada saat sidang mediasi oleh pengadilan keduaanak Pemohon dan Termohon Prinsipal kami turut sertakan ke pengadilandengan harapan sedikit menggugah rasa kasih sayang atau kepedulian Pemohonkepada kedua anaknya tersebut, akan tetapi terhadap kedua anak tersebutPemohon jangankan untuk sekedar memberikan tanda kasih sayang dalambentuk materi bahkan ditegur sapapun tidak

Pasal 136 KompilasiHukum Islam);Berdasarkan halhal tersebut di atas, baik yang telah Termohon Prinsipal sampaikandalam Pokok Perkara, dan Gugatan Rekonvensi tersebut, mohon kepada Pengadilanyang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan Keputusansebagai berikut :I. TENTANG POKOK PERKARAApabila tidak dapat diperbaiki lagi maka :1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;2. Memberikan izin Ikrar Talak kepada Pemohon terhadapTermohon Prinsipal;3.

;Bahwa kinerja Penggugat Prinsipal selama bekerja dengan saksi tidakmaksimal yaitu tugas pokoknya sebagai Kabag Hukum dan Humas DPRDProvinsi Kalimantan Barat ;20Bahwa seharusnya Penggugat Prinsipal hadir dalam rapatrapat atau sidangparipurna DPRD, namun sering tidak hadir;Bahwa ada tugas Penggugat Prinsipal tentang kajian akademik pada triwulanpertama sampai akhir tahun 2011 yang tidak dikerjakan;Bahwa saksi tidak pernah memanggil Penggugat Prinsipal untuk diberitahutentang kinerjanya hanya secara

lisan mengingatkan sebagai teman;Bahwa saksi tidak ada menegur / memeriksa Penggugat Prinsipal secaraTest is j= eee eseererse nrecteenee etieeeeeiiBahwa saksi tidak ada permasalahan secara pribadi dengan PenggugatPrinsipal hanya hubungan kedinasan Saja;n0nn nnnBahwa Penggugat Prinsipal sering pada jam kantor pagi hari hadir dan ikutapel pagi tapi pada jam 10.00 dan jam 11.00 wib.

Penggugat Prinsipal hilangdan absen tertulis selalu dirapel ;Bahwa alasan Penggugat Prinsipal keluar kantor pada jam dinas, jemputBahwa saksi pernah memberikan jabatan PLT kabag persidangan padaPenggugat Prinsipal untuk kelancaran pelaksanaan tugas denganpertimbangan senioritas dan dianggap mampu serta sinergi denganjabatannya sebagai kabag hukum dan humas 52020 noooBahwa saksi tidak tahu pertimbangan Penggugat Prinsipal menolak jabatanPLT kabag persidangan (bukti surat 1.5) ;2 20 nce no nn nne neonBahwa

setelah Penggugat menolak jabatan PLT kabag persidangan, saksimelaporkannya pada atasanya;n nnn nnn ence nnn nnn nnnBahwa saksi pernah memberikan informasi dengan Sekda dan BKD tentangkinerja Penggugat Prinsipal ;0n nso ne nnn nce cence nnnBahwa DP3 Penggugat Prinsipal nilainya sama dengan tahun lalu;Halaman 27 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUNPTK.e Bahwa saksi mengusulkan rekomendasi mutasi jabatan terhadapPONG QUGAL == nn nnn nnn nnn nn nen nc cnn nc enna ne cence ncn nanan nana

13 tahun 2002 ;22eBahwa sementara ini disiplin kerja Penggugat Prinsipal tidakdipertimbangkan j==== naan ee cin nnne Bahwa kesimpulan baperjakat, Penggugat Prinsipal kinerjanya kurang baik danuntuk sementara dibebaskan sebagai pejabat:;e Bahwa anggota baperjakat hadir semua dan setuju Penggugat dimutasi;eBahwa menurut saksi bisa dibenarkan pemberhentian Penggugat Prinsipal atasjabatan eselon Ill a ke staf;e Bahwa proses baperjakat dari ada jabatan ke tidak ada jabatan penurunan karirmerupakan dalam

Putusan Nomor 96/B/2018/PTTUNMks.oleh Prinsipal , Prinsipal Il, Prinsipal Ill, Prinsipal V beserta Kuasa Hukum ParaPenggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat Il;Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuatdan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura danPemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding olehKuasa Hukum Pembanding yaitu Tergugat Il, Gubernur Papua Barat padatanggal 07 Juni 2018 5 22+ 202 20> noo ron nn nnn nn

Putusan Nomor 96/B/2018/PTTUNMks.Nomor : W4TUN4/1086/HK.06/VIIV2018 tanggal 24 Agustus 2018(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), yang menerangkan :Bahwa Perkara Nomor : 40/G/2017/PTU.JPR telah diputus pada tanggal06 Juni 2018 dengan dihadiri oleh Prinsipal , Prinsipal Il, Prinsipal Ill,Prinsipal V beserta Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa HukumTergugat dan Kuasa Hukum Tergugat Il;Bahwa hanya pihak yang menyatakan banding yang mempunyai hakuntuk mengajukan memori banding ;Bahwa sampai saat

Penggugat hadir dipersidangan, kemudian pada sidang ke dua hampirseluruh prinsipal hadir dan memberikan keterangankepada Majelis Hakim bahwa Para prinsipal tersebut telahmemberikan kuasa kepada Para KuaSa Hukum dan benarbahwa mereka mengajukan gugatan Pembagian hartaHal. 23 dari 25 hal.

Bahwa, menanggapi dalil eksepsi Tergugatpada poin 1 sampai dengan poin 5 maka ParaPenggugat ingin menyampaikan halhalsebagai berikut:Bahwa Surat Kuasa tidak diingkari oleh prinsipal ParaPenggugat dalam persidangan tanggal 28 Maret dansidang tanggal 14 Mei 2012; Bahwa, prinsipal Para Penggugat di hadapan MajelisHakim telah menyatakan bahwa merekamengajukan gugatan pembagian harta peninggalanalmarhum Ponadji dan almarhumah Rumiyati danmembenarkan bahwa oprinsipal Para Penggugatmemberikan kuasa pada

Para Kuasa Hukumtersebut;Bahwa, prinsipal Para Penggugat sebenarnya dapatmelaksanakan tanda tangan, akan tetapi tidakHal. 25 dari 25 hal.

Putusan Nomor: 0292/Pdt.G/2012/PA.Ngj.bagus, sehingga Para. prinsipal malu unukmelaksanakan tanda tangan di hadapan majelsiHakim dan perlu dicatat bahwa sidang tanggal 14Mei 2012 tersebut prinsipal beranggapan bahwamereka hanya didaftar kehadirannya dalam sidangbukan untuk mencocokkan tanda tangan mereka;Majelis Hakim yang Mulia,Bahwa pada prinsipnya surat kuasa hanyalah bersifatadministratif saja, sedangkan substansi dan sahnyapemberian surat kuaSa adalah adanya sepakat daripemberi kuasa dan penerima

Bahwa pengakuan prinsipal Para Pengguagt yang menyatakandapat melaksanakan tanda tangan akan tetapi tidak bagus,sehingga Para prinsipal malu untuk melaksanakan tandatangan tidak bisa dipakai untuk membenarkan bahwapengakuan tersebut kekilafan tentang hal hukum ( vide Pasal1926 KUH Perdata); Bahwa pa yahg disampaikan Penggugat dalam bagian B.Khusus Dalil eksepsi point 2 (dua) adalah tidak benarmeskipun prinsipal tersebut ada halangan karena jaraknamun penandatanganan kuasa harus di hadapan pejabatyang

pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yangbersangkutan;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat diwakillkuasanya menghadap ke muka sidang dan Tergugat diwakili kuasanyamenghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimalmungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak melaluiKuasanya agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidakberhasil;Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa Penggugatuntuk dapat menhadirkan Penggugat prinsipal

MUHAMMAD UMAR, SH, MHI Penetapan MajelisHakim Nomor : 1428/Pdt.G/2015/PA.Tmk. tanggal 22 Desember 2015;Bahwa selanjutnya acara mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaPenggugat prinsipal tidak pernah datang menghadir mediasi dan tidak pulamemberikan kuasa istimewa kepada kuasanya untuk melaksanakan mediasi;Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1428/Pdt.G/2015/PA.TmK.Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang

Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pulamemeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, danternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sahsehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada KuasaTergugat tersebut untuk beracara dalam perkara agquo sebagai advokatprofesional;Menimbang, bahwa ternyata Penggugat prinsipal

tidak pernah datangmenghadap secara in person ke persidangan, padahal Majelis Hakim telahHalaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 1428/Pdt.G/2015/PA.TmK.berkalikali memerintahkan Penggugat prinsipal melalui Kuasanya agar kepersidangan dalam agenda perdamaian;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupayasecara maksimal untuk melakukan perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR,akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud karena Penggugat prinsipal tidakpernah datang menghadap secara

in person ke persidangan;Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah AgungRI nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada keduabelah pihak untuk melakukan mediasi, akan tetapi mediasi tidak pernah dapatdilaksanakan karena Penggugat Prinsipal tidak pernah datang kedalam acaramediasi dan tidak pula memberikan kuasa istimewa untuk mediasi kepadaKuasanya, meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan secaramaksimal;Menimbang bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim

dan menghadap di persidangan dan Termohon datang danmenghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa untuk penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon, telahdiperintahkan untuk melakukan mediasi, akan tetapi berdasarkan laporanMediator tersebut usaha penyelesaian sengketa antara Pemohon denganTermohon melalui mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karenaPemohon prinsipal

tidak pernah datang dalam proses mediasi;Bahwa Pemohon prinsipal telah dipanggil dengan resmi dan patut melaluikuasa hukumnya dua kali berturutturut untuk hadir dalam mediasi akan tetapiPemohon prinsipal tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga Pemohonprinsipal dinyatakan tidak beritikad baik;Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwalsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan berita acaratersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG

Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapitidak berhasil ;Menimbang, bahwa untuk penyelesaian sengketa antara Pemohon danTermohon, telah diperintahkan untuk melalkukan mediasi sesuai dengankehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapiPemohon tidak pernah datang dalam proses mediasi sehingga mediasi antaraPemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Pemohon prinsipal

telah dipanggil dua kali berturutturut secara resmi dan patut melalui kuasa hukumnya untuk melakukanmediasi, akan tetapi Pemohon prinsipal tidak pernah datang menghadap untukmelakukan mediasi tanoa aalasan yang sah sehingga Pemohon dinyatakantidak memiliki Itikad yang baik untuk mediasi sebagaimana Pasal 7 ayat (2)huruf (a) Perma Nomor 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon prinsipal dinyatakan tidakberiktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2), dengan

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuaidengan peraturan yang berlaku ;SUBSIDER :Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon danTermohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan agarPemohon prinsipal hadir untuk memverifikasi kKebenaran isi dan tanda tangansurat kuasa, acara perdamaian dan mediasi namun Kuasa Pemohonmenyatakan Pemohon tidak akan hadir

di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan KuasaPemohon dan Termohon hadir di persidangan akan tetapi Pemohon prinsipaltidak hadir dalam sidang dan Majelis Hakim telah memerintahkan agarPemohon prinsipal hadir untuk memverifikasi kebenaran isi dan tanda tangansurat kuasa dan untuk acara perdamaian namun Kuasa Pemohon menyatakanPemohon tidak akan hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada parapihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan

dariDrs.H.ZAKWAN DAIMAN,SH,.MH, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjotertanggal 15 Agustus 2019 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihaktidak bisa dilaksanakan karena Pemohon prinsipal tidak hadir;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanyang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal angka 37Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal !

angka 37 pasal49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara a guo menjadikewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakantempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo,maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara a quo merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon prinsipal tidak hadir dalamsidang maka surat

Syaiful Heja, M.H. dan Drs.Akramudin, M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untukumum dengan dibantu oleh Hanim Makhsusiati, S.H. sebagai PaniteraPengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon sedangkanPemohon prinsipal tidak hadir;Hakim Anggota, Ketua Majelis,Drs. H. Syaiful Heja, M.H. Ridwan, S.H.Drs.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yangberlaku;SUBSIDAIR : Atau jika Majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadiladilnya.Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.PnBahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakiliKuasanya dan Termohon datang menghadap ke persidangan;Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat KuasaKhusus dari Pemohon prinsipal tertanggal 26 Juli 2018, dan telah didaftardalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama

Ihsan, SH, kemudiandigantikan oleh Hakim Mediator bernama Zakiyah Ulya, S.HI. berdasarkanPenetapan Ketua Majelis Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pn tanggal 30 Agustus2018, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal30 Agustus 2018 mediasi tidak dapat dilaksanakan yang pada pokoknyadisebabkan karena Pemohon Prinsipal telah tidak menghadiri mediasi yangtelah ditentukan 2 (dua) kali berturutturut padahal telah dipanggil secara resmidan patut;Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan

tidak menghadiri langsung pertemuan mediasi danhanya mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadiri pertemuan mediasi, dantidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarakan alasan yang sahsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2016 sebagaimana tersebut di atas, meskipun dalam prosesmediasi yang telah dilaksanakan, Kuasa Pemohon telah hadir mewakiliPemohon prinsipal;Menimbang, bahwa ketidaktaatan para pihak dalam menempuh mediasisebagaimana yang diamanahkan

Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalahmerupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dan pihak berperkaratersebut dapat dikategorikan sebagai pihak yang tidak mempunyai iktikad baik;Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon prinsipal dalamproses mediasi 2 kali berturutturut, maka dalam hal ini Majelis Hakimberpendapat bahwa pihak Pemohon telah dapat dinyatakan tidak beriktikadbaik oleh mediator sebagaimana sesuai dengan

ketentuan pasal 7 ayat (2) aPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.PnMenimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator, telah ternyataPemohon Prinsipal telah tidak melaksakan mediasi yang telah diperintahkankepadanya dengan tidak menghadiri proses mediasi 2 (dua) kali berturutturuttanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmidan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan untuk datangmenghadap mediasi

dilanjutkan dengan pembacaan gugatan ParaPenggugat, jawabmenjawab dan pembuktian dari para pihak yang berperkara ;Menimbang bahwa pada akhirnya kedua belah pihak sudah tidak akan mengajukanapaapa lagi, dan karena itu Mejelis telah memberikan kesempatan kepada para pihakuntuk mengajukan kesimpulan mereka masingmasing, yaitu pada persidangan hari Rabutanggal 11 November 2015 ;Menimbang bahwa akan tetapi pada persidangan yang sedianya dengan acarakesimpulan dari para pihak, ternyata Para Penggugat Prinsipal

hadir dipersidangan sendiridengan mengajukan surat tertanggal 9 November 2015 tentang Pencabutan perkara, danpada persidangan tersebut hadir pula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV ;Menimbang bahwa surat permohonan pencabutan perkara dari Para PenggugatPrinsipal tersebut dikarenakan telah ada perdamaian antara Para Penggugat dan ParaTergugat dan oleh karena itu Para Penggugat Prinsipal mencabut kembali perkara tersebutdan mohon agar dicoret dari daftar register perkara Pengadilan Negeri Malang

;ceMenimbang bahwa Para Penggugat Prinsipal juga mengajukan SuratKesepakatan Damai tertanggal 9 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani olehPara Penggugat Prinsipal, dan Para Tergugat, termasuk Tergugat II yang selama ini tidakpernah hadir dipersidangan perkara ini ;Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Majelis telah mempertanyakannyakepada Para Tergugat di persidangan, dan Para Tergugat yaitu Tergugat I, IJ dan IVmembenarkan tandatangan yang ada dalam Surat Kesepakatan Damai yang diajukan

olehPara Penggugat tersebut, dan pada akhirnya mereka semua menyetujui pencabutan perkaraaquo yang telah diajukan oleh Para Penggugat Prinsipal tersebut ;Menimbang bahwa khusus mengenai Tergugat I, Majelis mempertanyakan kepadaPara Tergugat I, II dan IV, dan membenarkan bahwa tandatangan yang dibubuhkandiatas kertas Surat Kesepakatan Damai tertanggal 9 November 2015 tersebut adalahbenarbenar tanda tangan dari Tergugat II, dan Tergugat II benarbenar menyetujui adanyapencabutan yang dimaksud oleh

Para Penggugat tersebut ;Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis memerintahkan pada PaniteraPengganti yang bersidang dalam perkara ini agar mencatat dengan baik apa yang telahdiungkapkan oleh Tergugat I, III dan IV tersebut ;Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang diajukan oleh ParaPenggugat Prinsipal tersebut disetujui oleh Para Tergugat, Majelis berpendapat bahwapermohonan pencabutan perkara a quo adalah diterima dan beralasan untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan

Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;Subsider :Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lainPenggugat memohon keputusan yang seadiladilnya.Kehadiran Para PihakBahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa HukumPenggugat hadir di persidangan Penggugat prinsipal tidak pernah hadir,sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidakmenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya,meskipun telah dipanggil 3 kali secara resmi dan patut melalui

PA.Kab.Mlgsedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah.Upaya DamaiBahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasahukumnya supaya tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap padadalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Kesungguhan PenggugatBahwa pada hari persidangan kedua dan ketiga Penggugat Prinsipaltidak hadir di persidangan , meskipun Majelis Hakim telah memerintahkankepada Kuasa hukumnya untuk menghadirkan Penggugat Prinsipal

dipersidangan akan tetapi tetap tidak hadir , dan tidak ternyata ketidakhadiranPenggugat Prinsipal tersebut disertai dengan adanya alasan yang sah menuruthukum;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakanbagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;Pertimbangan Legal StandingMenimbang bahwa

Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Penggugat prinsipan dan Tergugattidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Pertimbangan Kesungguhan Penggugat dalam BerperkaraMenimbang bahwa pada persidangan yang berlangsung selama 3 kalisebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini dan telah ternyataPenggugat Prinsipal tidak pernah hadir , dan tidak ternyata ketidakhadiranPenggugat Prinsipal

Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkaradapat dijangkau oleh masyarakat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka denganberulangkalinya pihak Penggugat Prinsipal tidak menghadiri persidangan,Majelis Hakim menilai dengan tidak diterapkan asas sederhana, cepat, danbiaya ringan tidak hanya menjamin keadilan bagi Tergugat namun juga tidakmenjamin keadilan bagi Penggugat;halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4792/Pdt.G/2019/PA.Kab.MlgMenimbang bahwa ketidakseriusan Penggugat diperjelas

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohonputusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan KuasaPemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telahmemerintahkan agar Pemohon prinsipal hadir untuk memverifikasi kebenaranisi dan tanda tangan surat kuasa, acara perdamaian dan mediasi namun KuasaPemohon menyatakan Pemohon tidak akan hadir;Menimbang, bahwa berdasarkan surat

di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan KuasaPemohon dan Termohon hadir di persidangan akan tetapi Pemohon prinsipaltidak hadir dalam sidang dan Majelis Hakim telah memerintahkan agarPemohon prinsipal hadir untuk memverifikasi kebenaran isi dan tanda tangansurat kuasa dan untuk acara perdamaian namun Kuasa Pemohon menyatakanPemohon tidak akan hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada parapihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan

dari, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal .............. pokoknyamenyatakan mediasi antara para pihak tidak bisa dilaksanakan karenaPemohon prinsipal tidak hadir;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanyang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal angka 37Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangdiubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 Pasal!

angka37 pasal49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara a quo menjadikewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakantempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo,maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara a quo merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon prinsipal tidak hadir dalamsidang maka surat

Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadirioleh Kuasa Pemohon dan Termohon sedangkan Pemohon prinsipal tidak hadir;Hakim Anggota, Ketua Majelis,H. Mukhtar, S.Ag. Drs. Jureimi AriefDra. Hilyatul HusnaPanitera Pengganti,Dra. Nurhayati, S.H.Perincian Biaya Perkara: Pendaftaran Rp 30.000,Panggilan Rp 400.000,Biaya Proses Rp 50.000.Redaksi Rp 5.000,Meterai Rp 6.000.Jumlah Rp 491.000,(empat ratus sembilan puluh satu riburupiah)6 Putusan Nomor: 566/Pdt.G/2017/PA.Sda

Kebonsari RT/RW: 12/02 Desa Ngebruk KecamatanSumberpucung Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21September 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malangpada tanggal 01 Oktober 2019 dengan Nomor3030/Kuasa/10/2019/PA.Kab.MIg;Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Majelis Hakimmemerintahkan kuasa hukum penggugat agar menghadirkan prinsipal untukmendengarkan keterangan dari Penggugat;halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 5229/Pdt.G/2019/PA.Kab.MlgMenimbang

, bahwa sampai dengan persidangan tanggal 11 Februari2020, Kuasa Hukum Penggugat belum bisa menghadirkan prinsipal danmemberikan keterangan bahwa prinsipal pergi ke luar negeri;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segalahal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang danmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang bahwa dalam

PUTRA, S.H Dan kuasa hukum tersebutmelampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokatPeradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggji;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikankesempatan kepada Penggugat untuk hadir dan juga telah memerintahkankepada Kuasa Hukum Penggugat untuk menghadirkan prinsipal namun sampaidengan persidangan tanggal 11 Februari 2020 prinsipal tidak juga hadirmenghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan

keterangan Kuasa Hukum Penggugat,Penggugat telah pergi ke luar negeri sehingga prinsipal tidak bisa hadir dalampersidangan;Menimbang, bahwa kuasa hukum penggugat tidak pula menyampaikanhalhal yang menguatkan bahwasannya Penggugat telah memberi kuasakepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilaiPenggugat tidak sungguhsungguh dan kuasa hukum penggugat tidak dapatmembuktikan telah terjadi peralihan hak antara Penggugat dengan Kuasahukum Penggugat sehingga gugatan Penggugat

TngMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telahditetapkan yaitu pada tanggal 25 Pebruari 2009, Penggugat danTergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya ; Menimbang, bahwa Penggugat prinsipal melalui KepaniteraanPengadilan Negeri Tangerang telah menyampaikan surat pencabutangugatan 24 Pebruari 2009 yang diterima oleh Majelis Hakim padatanggal 25 Pebruari 2009 ; Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatandisampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang,bukan

diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim perlu untukmenanyakan kepada Penggugat prinsipal, apakah benar ia telahmencabut gugatannya, sehingga Majelis memerintahkan kepadaPanitera/ Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang untuk memanggilPenggugat prinsipal dan Kuasanya supaya hadir di persidangan ; Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya yaitu padatanggal 12 Maret 2009, Penggugat prinsipal dan Kuasanya tidak hadirwalaupun telah dipanggil dengan sepatutnya, sehingga Majelis Hakimmemerintahkan

kembali kepada Panitera/Jurusita Pengadilan NegeriTangerang untuk memanggil kembali Kuasa Penggugat untuk hadir dipersidangan untuk ditanyakan apakah benar Penggugat prinsipaltelah mencabut gugatannya ; Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Maret 2009,Kuasa Penggugat hadir dan membenarkan bahwa Penggugat prinsipaltelah mencabut gugatannya ; 22 20Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan menyetujuiPenggugat prinsipal mencabut gugatannnya tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal

SIMAMORA, sedangkan Para Tergugat tidak hadirwalaupun telah dipanggil dengan sepatutnya; Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya yaitu padatanggal 24 April 2008, Penggugat hadir kuasanya DANIEL PP.SIMAMORA, sedangkan Para Tergugat tidak hadir walaupun telahdipanggil dengan sepatutnya ; Menimbang, bahwa Penggugat prinsipal melalui KepaniteraanPengadilan Negeri Tangerang telah menyampaikan surat pencabutangugatan dan pencabutan surat kuasa tertanggal 7 April 2008 yangditerima oleh Majelis Hakim

pada tanggal 14 April 2008 ; Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 April 2008,Kuasa Penggugat membenarkan bahwa Penggugat prinsipal telahmencabut gugatan dan mencabut surat kuasSa ; Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan menyetujuiPenggugat prinsipal mencabut gugatan tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal telahmencabut gugatannya, dan Kuasa Penggugat menyetujui ataspencabutan tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dianggap telahselesai dan perkara ini dinyatakan

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuaidengan peraturan yang berlaku ;SUBSIDER :Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan KuasaPemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telahmemerintahkan agar Pemohon prinsipal hadir untuk memverifikasi kebenaranisi dan tanda tangan surat kuasa, acara perdamaian dan mediasi namun KuasaPemohon menyatakan Pemohon tidak

tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan KuasaPemohon dan Termohon hadir di persidangan akan tetapi Pemohon prinsipaltidak hadir dalam sidang dan Majelis Hakim telah memerintahkan agarPemohon prinsipal hadir untuk memverifikasi kKebenaran isi dan tanda tangansurat kuasa dan untuk acara perdamaian namun Kuasa Pemohon menyatakanPemohon tidak akan hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada parapihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat

Putusan No. 2261/Pdt.G/2019/PA.Sda.menyatakan mediasi antara para pihak tidak bisa dilaksanakan karenaPemohon prinsipal tidak hadir;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanyang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal angka 37Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal !

angka 37 pasal49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara a@ guo menjadikewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakantempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo,maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara a quo merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon prinsipal tidak hadir dalamsidang maka surat

Salnah, S.H., M.H. dan HerminSriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusanmana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbukauntuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Fachruddin, S.H., M.H. sebagaiPanitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohonsedangkan Pemohon prinsipal tidak hadir;Hakim Anggota, Ketua Majelis,Ttd. Tid.Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. Drs. H.

;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, KuasaPemohon dan Termohon telah hadir dpersidangan, kemudian majelis melaluikuasa Pemohon telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepadakuasa Pemohon untuk menghadirkan Pemohon prinsipal agar hadir langsungdalam persidangan guna untuk perdamaian, akan tetapi kuasa Pemohonmenyatakan tidak bisa menghadirkan Pemohon prinsipal dalam persidangan ;Menimbang,

bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acarasidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepadakuasa Pemohon untuk menghadirkan Pemohon prinsipal agar hadir langsungdalam persidangan guna untuk perdamaian, akan tetapi kuasa Pemohonmenyatakan tidak bisa menghadirkan Pemohon

prinsipal dalam persidangan ;Menimbang, bahwa dalam pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dantelah diubah kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan;Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusahamendamaikan kedua belah pihak;, kemudian pada ayat (2) dinyatakan; Dalamsidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecualiapabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri

selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;Telah mendengar keterangan kuasa insidentil Pemohon;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya telahmengajukan permohonannya yang telah terdaftar pada kepaniteraanPengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 1451/Pdt.G/2016/PA.Bor.tanggal 07 November 2016 yang isinya sebagaimana dalam surat permohonanPemohon tersebut;Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Pemohon prinsipal

hanyamendatangkan kuasa insidentilnya datang diperidangan, sedangkan Tergugattidak datang yang berdasarkan relas panggilan Jurusila Pengadilan AgamaBogor melalui pengumuman Radio;Bahwa dalam persidangan Majelis telah memerintahkan kepada kuasainsidentil Pemohon agar menghadirkan Pemohon prinsipal, karena merupakanimperatif dan tentang Termohon yang merupakan anggota TNI yangdialamatkan ghaib oleh Pemohon, maka karena Termohon sebagai anggotaTNI aktif tentunya alamat jelasanya ada, namun hingga persidangan

ini lebihdari 5 (lima) bulan kuasa insidentiinya Pemohon menyatakan akanmembicarakannya dengan Pemohon prinsipal dan karenanya unutuk itu kuasainsidentil Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat didalamberita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraianini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara tersebut ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Pemohonprinsipal hanya mendatangkan kuasa insidentilnya datang diperidangan,sedangkan Tergugat tidak datang yang berdasarkan relas panggilan JurusilaPengadilan Agama Bogor melalui pengumuman Radio;Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis telah memerintahkankepada kuasa insidentil Pemohon agar menghadirkan Pemohon prinsipal,karena merupakan imperatif dan tentang Termohon yang merupakan anggotaTNI yang dialamatkan ghaib oleh Pemohon, maka karena

Termohon sebagaianggota TNI aktif tentunya alamat jelasanya ada, namun hingga persidangan inilebih dari 5 (lima) bulan kuasa insidentilnya Pemohon menyatakan akanmembicarakannya dengan Pemohon prinsipal dan karenanya unutuk itu kuasainsidentil Pemohon menyatakan mencabut perkaranyaMenimbang bahwa sekalipun perkara ini telah dicabut, akan tetapi biayayang timbul dari perkara tersebut tetap ada, oleh karena itu berdasarkanketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah

Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Mediator telah menggelar 3(tiga) kali pertemuan, dan Terlawan prinsipal menghadiri ketigapertemuan tersebut namun tidak demikian halnya dengan Pelawanprinsipal;2.

Tentang Pelawan Tidak Beritikad Baik dalam Proses Mediasi SehinggaPerlawanan a quo Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Vide Pasal 22Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan);Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Mediator telah menggelar 3(tiga) kali pertemuan, dan Terlawan prinsipal menghadiri ketiga pertemuantersebut namun tidak demikian halnya dengan Pelawan prinsipal;Bahwa memang pada pertemuan mediasi pertama Pelawan prinsipalhadir namun pada pertemuanpertemuan

berikutnya, Pelawan prinsipal tidakpernah lagi hadir walaupun Mediator sudah meminta kepada Kuasa HukumPelawan yang hadir dalam pertemuanpertemuan mediasi tersebut agarPelawan prinsipal dapat hadir selama proses mediasi digelar;Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 63/Pdt.Bth/2017/PN KisBahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka tidak dapat disangkalbahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Pelawan prinsipal telah memenuhikriteria sebagai Pelawan yang tidak beritikad baik sebagaimana dimaksuddalam Pasal

tidak pernah hadir untuk prosesmediasi dan terhadap hal tersebut telah disampaikan kepada kuasa PelawanSupaya menghadirkan Pelawan Prinsipal dalam proses mediasi yang waktunyatelah ditentukan oleh mediator, namun Pelawan prinsipal tidak pernah hadirHalaman 19 dari 23 Putusan Nomor 63/Pdt.Bth/2017/PN Kistanpa alasan yang sah, sehingga Mediator yang bersangkutan melaporkankepada Mejelis Hakim bahwa Pelawan prinsipal tidak beritikad baik dalamproses mediasi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat

mediasi tidak pernah hadir dan justeru diwakilkan kepada kuasahukumnya namun ketidak hadiran Pelawan prinsipal tersebut tidak didukungdengan alasan yang sah, hal mana dalam perlawanan Pelawan jelas disebutkanbahwa pekerjaan Pelawan adalah Ibu Rumah Tangga dan tinggal di Indonesia,sehingga ketidakhadiran tersebut menyebabkan Pelawan tidak beritikad baik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketidak hadiran Pelawan prinsipal tanpaalasan

MenyatakanAtau:Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini KuasaPenggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadirdi persidangan dan Relaas Panggilan untuk Tergugat yang berada di LuarNegeri belum diterima Majelis Hakim;Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa Penggugatuntuk menghadirkan Penggugat Prinsipal di persidangan untuk keperlukanHal

Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2018/PA.BLdilaksanakannya perdamaian akan tetapi Kuasa Penggugat menyatakanbahwa saat ini tidak bisa menghadirkan Penggugat Prinsipal di persidangankarena Penggugat Prinsipal sudah berada di Taipei untuk bekerja;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halinwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggaptermust dan menjadi bagian dari putusan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM hkan Pasal 49 ayat (1)Agama yang telahA perubahan

Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2018/PA.BLMenimbang, bahwa dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuanPasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun2009, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa Penggugat agarmenghadirkan Penggugat prinsipal di depan persidangan, akan tetapi KuasaPenggugat menyatakan bahwa saat ini Penggugat Prinsipal sudah kembalibekerja

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuaidengan peraturan yang berlaku ;SUBSIDER :Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan KuasaPenggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telahmemerintahkan agar Penggugat prinsipal hadir untuk memverifikasi kebenaranisi dan tanda tangan surat kuasa, acara perdamaian dan mediasi namun KuasaPenggugat menyatakan Penggugat

adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan KuasaPenggugat dan Tergugat hadir di persidangan akan tetapi Pemohon prinsipaltidak hadir dalam sidang dan Majelis Hakim telah memerintahkan agarPenggugat prinsipal hadir untuk memverifikasi kebenaran isi dan tanda tangansurat kuasa dan untuk acara perdamaian namun Kuasa Penggugatmenyatakan Penggugat tidak akan hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada parapihak untuk menempuh mediasi

, namun berdasarkan surat pemberitahuandari , Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal XXXX pokoknyamenyatakan mediasi antara para pihak tidak bisa dilaksanakan karenaPenggugat prinsipal tidak hadir;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanyang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal angka 37Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal !

angka 37 pasal49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara a guo menjadikewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakantempat tinggal Tergugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo,maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara a quo merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal tidak hadir dalamsidang maka surat

Siti Aisyah, S.Ag., M.HP. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusanmana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbukauntuk umum dengan dibantu oleh Deni Setiadi, S.H. sebagai PaniteraPengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat sedangkanPenggugat prinsipal tidak hadir;Hakim Anggota, Ketua Majelis,Ttd. Tid.Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. Drs. H. Ramli, M.H.Ttd.Hj.