PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero)Pikitring Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua(Sulpama), Jl. Letjen Hertasning Panakukkang Makassar90222. Dalam hal ini memberikan kuasa kepadaCHRISTOFFEL SIGALINGGING,SH,DKK, AssistantAnalyst Hukum Bagian Hukum dan Pertanahan BidangKeungan SDM dan Administrasi PT. PLN (Persero) UnitInduk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papuaberalamat di Jalan Letjen.

Oktavianus Maspaitella dan Azer Maspaitella (cucudari almarhum Adrian MaspaitellaNomor s/d 13 sebagai Tergugat I s/d Tergugat XIII14 PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) pikitringwilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulmapa)sebagai Tergugat XIV.15 PT.

Perusahaan Listrik Negara (persero) wilayah IXMaluku dan Maluku Utara, sewbagai Tergugat XVMenimbang, bahwa hubungan kekeluargaan antara TergugatTergugat dalamperkara Perdata 176/1957Pdt Jo Perdata Nomor :218/1958/PT/Pdt, Jo Perdata21Nomor 213 K/Sip/1968 dengan TergugatTergugat dalam perkara perdata In Casu(perdata Nomor : 92/Pdt.G/2011/PN.AB), bahwa Tergugat I s/d Tergugat XIII dalamperkara perdata In Casu (perdata Nomor : 92/Pdt.G/2011/PN.AB) adalah anakanak /keturunan dari TergugatTergugat dalam

PLN (Persero) untuk proses pengurusan Akta Jual Beli (AJB) dan administrasi balik nama atas harta benda waris/tirkah yaitu sebidang tanah berdiri diatasnya sebuah bangunan seluas seluas 221 M² (dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01370 atas nama PT.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Berkedudukan di Jakarta;

Bahwa antara PENGGUGAT dengan CV SIMTECH INDONESIA yangdiwakili oleh TERGUGAT memiliki hubungan hukum berdasarkanPerjanjianKerjasamaTentang JasaPenerimaanPembayaranSertaPengambilan dan Penyetoran Dana Tagihan Listrik dan Tagihan LainnyaPelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Secara Terpusat No.007/BMS/PKS/II/16 tanggal 11 Februari 2016 (Perjanjian KerjasamaNo. 007), yang diantaranya menyepakati halhal sebagai berikut :3.1.

Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perjanjiankerjasama antara PT Bank Mega Syariah dengan CV Simtech Indonesia tentang jasapenerimaan pembayaran serta pengambilan dan penyetoran dana tagihan listik danTagihan lainya pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) secara Terpusat.Dengan Nomor PIHAK PERTAMA : 007/BMS/PKD/IV/16 Nomor PIHAK KEDUA :038/PKS/BMS.SI//2016 tertanggal sebelas bulan Febuari tahun dua nlbu enam belas(11 02 2016).2.

Simtech Indonesia tentang Jasa PenerimaanPembayaran Serta Pengambilan dan Penyetoran Dana Tagihan Listrikdan Tagihan Lainnya Pelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero) Secara Terpusat Nomor Pihak Pertama 007/BMS/PKS/II/16dan Nomor Pihak Kedua 038/PKS/BMSSI/II/2016 tanggal 11 Pebruari2016, diberi tanda TIII.2;Fotocopy dari Print Out Putusan Mahkamah Konstitusi R.

Nomor93/PUUX/2012 tanggal 29 Agustus 2013, diberi tanda TIII.3;Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti awal berupabukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meteraisecukupnya sebagai berikut:1.Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama antara PT.BankSyariah dengan CV.Simtech Indonesia tentang Jasa PenerimaanPembayaran Serta Pengambilan dan Penyetoran Dana Tagihan Listrikdan Tagihan Lainnya Pelanggan PT.

Perusahaan Listrik Negara(Persero) Secara Terpusat Nomor Pihak Pertama 007/BMS/PKS/II/16dan Nomor Pihak Kedua 038/PKS/BMSSI/II/2016 tanggal 11 Pebruari2016, diberi tanda P1;Fotocopy sesuai dengan aslinya Kesepakatan Dalam RangkaPenyelesaian Tunggakan Pelimpahan Ke PT PLN antara PT BankMega Syariah dengan CV.Simtech Indonesia tanggal 6 Mei 2017,diberi tanda P2;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yang diajukan lagi dan mohon putusan terhadap eksepsi yang diajukanoleh Para

Perusahaan Listrik Negara (Persero);.

Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada Halaman 2 dan 3 Bagian PokokPerkara dalam gugatan a quo, yang menyatakan tindakan TERGUGAT tidakmemasang sambungan listrik baru ditempat PENGGUGAT merupakanPerbuatan Melawan Hukum, yakni melanggar Instruksi Presiden danPeraturan Menteri ESDM Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 tahun 2017tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan PenyaluranTenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik

Negara (Persero);Bahwa tindakan TERGUGAT belum melakukan penyambungan listrik kerumah PENGGUGAT adalah telah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDMNomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat MutuPelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PTPerusahaan Listrik Negara (Persero) dan bukan merupakan PerbuatanMelawan Hukum, dengan alasanalasan sebagai berikut:1.

Perusahaan Listrik Negara (Persero), Pasal 6 ayat (1) yangberbuny/i:Pasal 6(1).

Bahwa terbukti benar tindakan TERGUGAT belum melakukanpenyambungan listrik ke rumah PENGGUGAT telah sesuai denganPeraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait denganPenyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero),maka secara mutatis mutandis TERGUGAT juga menolak dengan tegasdalil PENGGUGAT pada Halaman 4, Angka 6 dan 7, Bagian Pokok Perkaradalam

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero), sebagai Tergugat ;2. PT. WIHARTA KARYA AGUNG, sebagai Turut Tergugat I ;3. PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU Cq. PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMKAB INDRAMAYU, sebagai Turut Tergugat II ;3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU, sebagai Turut Tergugat III ;

Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)PT. Samuel SekuritasPT. Commericial Intelligence S.E. Asia Pte. Ltd.PT. King PaperBM Retirement Trust fundPT. Apac Inti CorporaCapella Investment LimitedLehman Brothers Securities Asia LimitedLehman Brothers international EuropeTa Chong Bark Ltd.indo Plus B.V.Anglo lish Bank (suisse) SA.PT.

Pembanding/Tergugat : Manager Rayon Unit Layanan Pelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara Persero
Terbanding/Penggugat I : M.

Penggugat:
YAYASAN BINA CITA SAMARINDA
Tergugat:
1.DINAS PEMUDA dan OLAHRAGA KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2.DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA SAMARINDA
3.PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) Cq DIREKTORAT BISNIS REGIONAL SUMATRA-KALIMANTAN Cq. UNIT INDUK WILAYAH (UIW) KALIMANTAN TIMUR-KALIMANTAN UTARA
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA
2.PEMERINTAH KELURAHAN GUNUNG KELUA SAMARINDA

DIREKTUR UTAMA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO PLNPUSAT, Bertempat tinggal di J alan Trunojoyo Blok MINo. 135 Kebayoran Baru J akarta Selatan dalam hal inimemberikan kuasa kepada Johanis TH. Ardjon,SH,Dkk. Kesemuanya adalah Pegawai PT.PLN (Persero)memelih domisili hukum di jalan Trunojoyo, Blok M1/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnyaSebagai Terbanding Isemula Tergugat I;2.

MANAGER PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO AREAPALEMBANG , Bertempat tinggal di J alan Kapten ARivai No. 37 Palembang , Sebagai Terbanding IIsemula Tergugat III;Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikankuasa kepada 1. ZulkifliSH.,MH., 2.Dian Marvita,S H.,3. Yeni Satriyana,SH.,4. Elvirina Andriani,SH., 5. SilviaAprila,sSH. Dan 6 Nina Alfiana,SH. masingmasingJaksa Pengacara Negara yang beralamat di J alanGubermur H. A.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah perusahaan yangmencari keuntungan/ profit sesuai dengan Undangundang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, dalam hal ini para Tergugat mendapatkeuntungan yang sangat besar dari pembayaran tagihan listrik konsumendilingkungan J alan Mayor Zen Lr Segaran RW. 006 yang berjumlah 06 RTdengan jumlah konsumen +360 konsumen;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi Tiapperbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang

Gugatan Dialamatkan pada orang yang salah (Error In Persona) denganalasan:Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 46 /PDT/2018/PT.PLG.1.1 Bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku BUMN yang telahdiamanatkan oleh UndangUndang No.30 tahun 2009 tentangKetenagalistrikan mempunyai tugas dan wewenang untuk menyalurkantenaga listrik kepada Pelanggan dan sesuai dengan Peraturan PemerintahNo.14 tahun 2012 pasal 2 menyatakan * Usaha Penyedia Tenaga Listrikterdiri atas :a.

Bahwa sudah Tepat dan Benar Gugatan PENGGUGAT Nomor perkara154/P dt.G/2017/PN.Plg ditujukan kepada:(1) DIREKTUR UTAMA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO(2) MANAGER PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA WS2J B(3) MANAGER PT.

yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara :Muhammad Hafid Saleh, Tempat/Tanggal Lahir Pamekasan, 12September 1948, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Purnakarya, Kewarganegaraan Warga NegaraIndonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semulaPenggugat;Melawan:Herry Suhendra, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam, Pekerjaan KetuaTim Unit Pelaksana Proyek Jaringan Interkoneksi Sumatera Jawa, PT

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO),Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili olehKuasa Hukumnya bernama Galih Saptriono Nugroho, S.H.

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) WILAYAHLAMPUNG, yang diwakili oleh PLT. General Manager PT PLN(Persero) Distribusi Lampung, berkedudukan di Jalan Z.A.Pagar Alam Nomor 5 Rajabasa Bandar Lampung, dalam hal inimemberi kuasa kepada Ketut Darpa, S.H. dan kawankawan,Para Pegawai pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)Wilayah Lampung, beralamat di Jalan Z.A.

atas nama PT Perusahaan Listrik Negara(Persero) berkedudukan di Jakarta dan bukti surat bertanda T.III.2,berupa Akta Jual Beli Nomor 157/JB/TT/2007, antara H. Arief Muslimdan Umar Faruk, S.E.; Menimbang, bahwa dari buktibukti tersebut ternyata obyek tanahyang dikuasai oleh Tergugat Ill telah dilakukan pengukuran,sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 00010/CampangRaya/2008, Nomor peta pendaftaran 48.2.06.104.14.8, luas 2000 m?

Perusahaan Listrik Negara(Persero) terhadap tanah a quo terang adalah tidak benar.

oleh Turut Termohon Kasasi dianggap dan diklasifikasikanmenjadi tanah negara bukan tanah hak milik, sedangkan diketahui bahwaKepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengakui mendapatperalinan hak dari jual beli dengan Arief Muslim yang peralihannya dibantuoleh Termohon Kasasi (Ir. H.

Triono Arifin, M.M);Dari Fakta hukum tersebut, secara terang bahwa penerbitan SertifikatHGB atas nama Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tidakdidasarkan pada aturan hukum yang benar dan bertentangan denganPasal 35 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria dan Pasal 88 ayat (1) PermenAgra/K.BPN Nomor1997, bahkan terlinat bahwa penerbitan sertifikat tersebut dipaksakandengan tidak meneliti secara cermat dan mengabaikan fakta yuridis yaitubuktibukti milik

PerusahaanListrik Negara (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010tanggal 3 Juni 2010 tentang Pedoman PengadaanBarang/Jasa PT.

Perusahaan Listrik Negara (Persero);5 Menempatkan putusan ini dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat / Pembanding, Tergugat/Terbandingmengajukan kontra memori bandingtertanggal 21 Januari 2013 yangditerima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21Januari2013 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat /Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor : 74/G/2012/PTUNJKT tertanggal 22

Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dana pensiunlembaga keuangan (DPLK) dari PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero) Distribusi Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut:Kepada Penggugat!

Bahwa antara PENGGUGAT dengan CV SIMTECH INDONESIA yangdiwakili oleh TERGUGAT memiliki hubungan hukum berdasarkanPerjanjianKerjasamaTentang JasaPenerimaanPembayaran SertaPengambilandan Penyetoran Dana Tagihan Listrik dan Tagihan LainnyaPelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Secara TerpusatNo.007/BMS/PKS/II/16 tanggal 11 Februari 2016 (Perjanjian Kerjasama No.007), yang diantaranya menyepakati halhal sebagai berikut :3.1.

SIMTECH INDONESIA yang diwakiloleh TERGUGAT memiliki hubungan hukum berdasarkan Peranjian KerasamaTentang Jasa Penenmaan Pembayaran Serta Pengambilan dan Penyetoran DanaTagihan Listrik dan Taginan Lainnya Pelanggan PT: Perusahaan Listrik Negara (Persero)Secara Terpusat No. 007 / BMS / PKS / Il / 16 tanggal 11 Februan 2016 (PeranjianKerjasama No. 007), yang diantaranya memang mengatur dan menyepakati halhaltentang ruang lingkup pekerjaan, tentang hak dan kewajiban para pihak dan jugadisepakati tentang

Bahwadengan ini penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi terhadaptergugat Rekonpensi, dengan dasar dan dalildalil sebagaimana terurai dibawah ini;Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melakukan peranjiankerjasama antara PT Bank Mega Syariah dengan CV Simtech Indonesia tentang jasapenerimaan pembayaran serta pengambilan dan penyetoran dana tagihan listrik danTaginan lainya pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) secara TerpusatDengan Nomor PIHAK PERTAMA : 007/

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) seluas34.005 m2, berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 17041995No.8334/1995 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi,Kecamatan Tarumajaya, Desa Pantai Makmur, sesuai penerbitansertifikat oleh BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tertanggal 4101995.Hal. 24 dari 55 hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2014/PN. Jkt.

MenyatakanSertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2/Pantai Makmuratas nama PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)(TERGUGAT) seluas 34.005 m2, berdasarkan Gambar Situasi tertanggal17041995 No.8334/1995 terletak di Propinsi Jawa Barat, KabupatenBekasi, Kecamatan Tarumajaya, Desa Pantai Makmur sah dan berharga;5. Menolak sita jaminan yang diajukan PARA PENGGUGAT;6. Menolak permohonan uang paksa (dwangsom) yang diajukan PARAPENGGUGAT;7.

Perusahaan Listrik Negara (Persero)atas tanah di Kabupaten Bekasi tanggal 07 Februari 1995 ;Hal. 35 dari 55 hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2014/PN. Jkt. Sel.e Atas Surat Keputusan tersebut, kKemudian Turut Tergugat menindaklanjutidengan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 atas namaPT.

Bukti T 1 +: Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2/PantaiMakmur atas nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)Hal. 38 dari 55 hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2014/PN. Jkt. Sel.2. Bukti T23. Bukti T34. Bukti T 45. Bukti T56.

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)berkedudukan di Jakarta (Sesuai dengan asili) ;6. Bukti TT 6: Foto copy Surat dari PT. Bank Daya (Persero) CabangJakarta Landmark Nomor JLM/446/RM/93 tanggal 2091993,(sesuai dengan asli) ;Hal. 40 dari 55 hal. Putusan No. 465/Pdt.G/2014/PN. Jkt. Sel.7. Bukti TT 7: Foto copy Kwitansi yang dikeluarkan oleh Kantor LelangNegara Jakarta Nomor KW.285/1261/1982 tanggal 02Agustus 1982, (foto copy) ;8.

PENETAPANNomor 3/Pdt.P/2018/PNSabDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sabang yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh ;PT.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) UNIT INDUK PEMBAGUNANPEMBANGKIT SUMATERA, berkedudukan di jalan R.A Kartini No. 23 Medan yangdiwakili oleh Weddy Bernadi Sudirman jabatan General Manager PT PLN (Persero)Unit Induk pembangunan Pembangkit Sumatera sesuai surat kuasa Direktur UtamaPT PLN (Persero Nomor : 052312.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2017 tanggal 4 Agustus2017, dalam hal ini diwakili oleh SAID MUKARRAM, dkk berdasarkan surat kuasaNomor 0041.SKU/SDM.08.01/UIPKITSUM/2018, yang telah didaftar diKepaniteraan

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan sebesarRp9.476.502.456,00; yang telah dipertimbangan dan diputus tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenapembayaran yang diterima dari dari PT Perusahaan Listrik Negara(Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan untuk Masa Oktober2012 merupakan hasil penyerahan Barang Kena Pajak (PembangkitListrik) yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PajakPertambahan Nilai (PPN) Masukan yang telah dibayar

PT PERUSAHAAN' LISTRIK NEGARA (PERSERO)PIKITRING WILAYAH SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA(SULMAPA), berkedudukan di Jalan Letjen MHertasningPanakukkang, Makassar, dalam hal ini memberikan kuasakepada Faisal Arifin, S.E. dan kawankawan, Pegawai PT PLN(Persero) Unit Induk Pembangunan XIII, berkedudukan di JalanLetjend Hertasning Panakukkang, Makassar, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2013;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat , Il, Ill, IV, VII, VIII, X, Xt,XVIII/Para Pembanding dan Pembanding

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) WILAYAHIX MALUKU DAN MALUKU UTARA, berkedudukan di JalanDiponegoro Nomor2, Ambon, dalam hal ini memberikan kuasakepada Hendrik Bagus Sudiharto, S.H., dan kawan, Pegawaipada PT PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara,beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 2, Ambon;Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat Il, Tergugat V, VI,IX, Xl, Xl, XV/Terbanding II dan Para Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa

Kuasakepada Penerima Kuasa pada tanggal 12 Mei 2011, tidak memenuhipersyaratan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 123 HIR ataupasal 147 Rbg yang telah dijelaskan oleh Para Tergugat di atasmenyangkut syaratsyarat sahnya suatu surat kuasa khusus, karenadalam surat kuasa a quo tersebut, menyebutkan: ...Untuk membuat,menandatangani dan mengajukan Gugatan dalam perkara antaraErasmus Pattireuw dan seterusnya... sebagai Penggugat, lawanJulius Maspaitella dan seterusnya... sebagai Tergugat sampaidengan XIll, PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero) PikitringWilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sumalpa) dan seterusnya...

Bahwa ternyata dalam Gugatan Perkara Nomor 176/1957Pdt, tanggal 12Agustus 1958, subjek perkaranya adalah kakek Penggugat dari perkaraNomor 92/Pdt.G/2011/PN.Ab, tanggal 19 Juli 2012, dan telah di tambahdengan Tergugat XIV (PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PikitringWilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulmapa) Kemudian Pembanding,sekarang Termohon Kasasi.

Putusan Nomor 2677/B/PK/Pjk/2020jasa konstruksi dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), sebesarRp.174.655.448.435,00 telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) Final dengantarif pajak 3% sebesar Rp.5.239.663.476,00 maka atas pemotongantersebut terjadi kurang potong sebesar 1% atau sebesarRp1.746.554.484,00 sudah benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Penggugat:
YAYASAN MASJID NURUL HUDA AL-MUIZZ
Tergugat:
1.PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
2.KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN JAKARTA BARAT
3.WALI KOTA JAKARTA BARAT
4.KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
5.GUBERNUN DKI JAKARTA
Turut Tergugat:
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
6.CAMAT PALMERAH
7.LURAH JATIPULO
8.KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPULO 07
9.KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPULO 08