Ditemukan 433 data
78 — 21
PPK dapat meminta kepada Pengguna Anggaranuntuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata (PPTK) dalam rangkamembantu tugas PPK.e Bahwa berdasarkan ketentan pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri dalamNegeri RI Nomor. 13 TAhun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 59Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diataur mengenaitugas dan wewenang PPTK yakni:Ayat (4):PPTK yang ditunjuk oleh
PPK dapat meminta kepada Pengguna Anggaranuntuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata (PPTK) dalam rangkamembantu tugas PPK.Bahwa berdasarkan ketentan pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri dalamNegeri RI Nomor. 13 TAhun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 59Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diataur mengenaitugas dan wewenang PPTK yakni:Ayat (4):PPTK yang ditunjuk oleh kuasa
16 — 2
Halaman 13 dari 22pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untukmewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,;Menimbang, bahwa dari ketentan tersebut dapat diketahui bahwasalah satu unsure dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorangpria sebagai Ssuami dengan seorang wanita sebagai istri, sehinggaapabila unsure ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnyaperkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan padahakikatnya perkawinan tersebut
80 — 13
Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentan yang berlaku;Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telahhadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pulaHal. 3 dari 18 hal.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HENNY A.SIMANDALAHI,SH
25 — 15
KUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (KUHAP), cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap beradadalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesualdengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undangundang Nomor8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat bandingjumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;Mengingat dan memperhatikan ketentan
Terbanding/Terdakwa : AGUSTINUS THIMOTIUS RAPRAP, AM.KL
45 — 27
Bahwa berdasarkan ketentan pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) PeraturanMenteri dalam Negeri RI Nomor. 13 TAhun 2006 jo Peraturan Menteri DalamNegeri RI Nomor. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriDalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, diataur mengenai tugas dan wewenang PPTK yakni:Ayat (4):PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa penggunabarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab ataspelaksanaan tugasnya kepada pengguna
RIRIS ROTUA SITOMPUL
26 — 15
terungkap di persidangan bahwaPemohon beserta anaknya yang bernama HANA PRATIWI BORU SIHOBINGbertempat tinggal di Jalan Keremunting Blok D No. 5 Perum Billiton Regency,Rt.041 Rw.014, Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung,sedangkan berdasarkan bukti surat P9 diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimohonkan untukdiperbaiki adalah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil kabupaten Belitung, sehingga sesuai dengan ketentan
1.Yogi Budi Aryanto,SH
2.RADEN ARRY VERDIANA SH
Terdakwa:
NOR KAHAMNI bin BAHRIANSYAH
67 — 11
Menjatuhkan pidana terhadap' terdakwa NOR KAHAMNI binBAHRIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 3 (tiga)bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denganperintan agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentan apabila tidak dibayardigantikan dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;3.
Terbanding/Penggugat : Leny Anggreini
Terbanding/Turut Tergugat : Setiawati Sabarudin, SH
53 — 37
Bahwa dengan adanya Cacat syarat Obyektif suatu Perjanjian yangdilakukan oleh Tergugat berdasarkan ketentan pasal Pasal 1321Burgerlijk Wetboek (Kitab UndangUndang Hukum Perdata selanjutnyadisebut KUHPerdata) maka Perjanjian tanggal 5 Maret 2019 yangdibuat oleh Turut Tergugat, Notaris SETIAWATI SABARUDIN, S.H. (TurutTergugat) dinyatakan cacat hukum dan atau dapat dibatalkan secarahukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;36.
10 — 2
permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon berkedukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berlakubaginya ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang ijinperkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Pemberian Ijin PerceraianNomor 3800/K.14.11.22/KP/2013 tanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan olehRektor Institut seni Indonesia Yogyakarta (bukti P.3), dengan demikian Pemohon telahmemenuhi ketentan
31 — 4
uraian unsur ketiga(perbuatan) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Ad.3. unsure menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative artinya apabila salah satuelemen unsure tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsure ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
63 — 35
Menyatakan Terdakwa ZAENAL ABIDIN tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengelapan sebagaimanadalam ketentan pasal 372 KUHP yang tertuang dalam surat dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAENAL ABIDIN denganPutusan Bebas Murni (Vrijspraak) atau setidaktidaknya melepaskanTerdakwa dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum (Onslag VanVervolging).3. Menyatakan barang bukti yang terlampir dari pembelaan ini sah menuruthukum.4.
LISA HAPSARI, SE.
Tergugat:
YENNY SETIAWAN
52 — 5
dalam proses pembukiannya Pengugattidak bisa membuktikan haknya atas objek sengketa tersebut maka oleh karenaitu terhadap pembagian warisanpun tidah dapat dibuktikan sehingga menuruthemat Majelis terhadap petitum 4,5 6 patutlah pula untuk ditolak ;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum yang lain dari gugatanPenggugat haruslah ditolak;Menimbang, mengenai biaya perkara akan dibebankan kepadaPenggugat sebagai pihak yang kalah.Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN SmnMemperhatikan ketentan
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 463 K/AG/2009dipergunakan tersebut diatas, ada berada dibawah ketentan UndangUndang sebagaimana diuraikan dalam "MEMORI KASAS'" ini di halaman 5(lima) point 3 (tiga) mulai dari 3.1 s/d 3.2.2 maka langkah hukum selanjutnyayang paling tepat dan benar adalah: para Pemohon Kasasi/Para PenggugatMENGAJUKAN Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI di Jakarta,dalam perkara ini demi "KEADILAN"5.
24 — 9
Sus/2017/PN.PbrMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telahdipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga dimusnahkan berupa :Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara ;Memperhatikan, ketentan pasal 112
PIETER LOUW, SH
Terdakwa:
FINTJE ANDRIS
97 — 32
UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 tersebut tidak dapat diterapkan dan dalam hal ini dapatdipedomani ketentan peralihan yang masih berlaku sampai sekarangsebagaimana Pasal 106 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Jo.UndangUndangang Nomor 45 Tahun 2009 yang berbunyi : selama belumdibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 71 Ayat (3) perkara tindak pidana di bidangperikanan yang terjadi diluar daerah hukum perikanan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 71 Ayat (3
21 — 6
Bahwa mengenai dalil Pelawan pada point (1), (2), (3), (4) dan (5), yangpada dasarnya menyatakan bahwa pemanggilan terhadap Tergugat(sekarang Pelawan) tidak mengikuti ketentan Pasal 390 ayat (1) Rbg danPasal 3 Rv jo. Pasal 718 ayat (1) Rbg, adalah dalil yang tidak beralasandan patut dinyatakan DITOLAK :Alasan Hukumnya :Bahwa ketentuan Pasal 390 ayat (1) dan Pasal 1 Rv secara eksplisitmengatur tata cara pemanggilan yang sah di tempat tinggal atautempat domisili.
AULIA RAHMAN, SH
Terdakwa:
CHANDRA SUHERTO PUTRA Alias CAN NEPO Bin HEWARDI
28 — 3
(nol koma tiga puluh satu) gram ; 9 (sembilan) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan beratpembungkus 1,43 (Satu koma empat puluh tiga) gram ; 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam terbuat dari kaleng bertuliskan PagodaPastiles Liquarice dan 1 (Satu) pipet skop ;Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2018/PN.PbrMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayarbiaya perkara ;Memperhatikan, ketentan
20 — 4
sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatanyang bertentangan dengan hukum atau undangundang atau dengan hak oranglain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukantanpa hak;Menimbang, bahwa karena perbuatanperbuatan yang disebutkandalam unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telahterbukti melakukan salah satu dari perobuatan yang dimaksud, maka unsurtersebut dianggap telah terpenuhi secara sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan
19 — 5
padapokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon Itsbat Nikah (PengesahanPerkawinan) atas pernikahan yang mereka laksanakan yang sesuai ketentuan syariatIslam dapat disahkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku gunakepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan Pemohon I denganPemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukunperkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum Islam dan ketentan
12 — 3
wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi,Kabupaten Pandeglang;Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat (TERGUGAT, ) terhadapPenggugat (PENGGUGAT,);Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaKantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, danKantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentan