Ditemukan 1776 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-05-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2199 K/Pdt/2010
Tanggal 23 Mei 2011 — NYONYA WIWIEK TJOKROSAPUTRO DK VS TUAN HUNAWAN WIDJAYANTO DK
8852 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2199 K/Pdt/2010diselenggarakan oleh Tergugat dan Tergugat Il tersebut ternyatadidasarkan adanya ijin dalam Penetapan Pengadilan Negeri SemarangNo.229/Pdt.P/2000/PN.Smg. tanggal 6 Juli 2000 yang dimohonkan olehTergugat atas nama Turut Tergugat melalui kuasanya yaitu TurutTergugat Il;Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2000 padapokoknya disebutkan alasan permohonan bahwa MRUPSLB padatanggal 20 Juni 2000 (RUPSLB Pertama) dan RUPSLB tanggal 3 Juli 2000(RUPSLB Kedua) dengan agenda RESTRUKTURISASItidak
    Kayu Lapis Indonesia dan dalam salah satu pertimbanganhukumnya Hakim pemeriksa menyatakan bahwa" Direksi berkehendakmengadakan RUPSLB dengan agenda FRestrukturisai tersebut adalahatas permintaan Bank Kreditur (Penetapan No. 229/Pdt.P/2000/PN.Smg. halaman 9) ;Jadi RUPSLB yang diijinkan oleh Pengadilan Negeri Semarangberdasarkan Penetapan No. 229/Pdt.P/2000/PN.Smg tanggal 6 Juli 2000adalah RUPSLB PT.
    Kayu Lapis Indonesia dengan agendaRESTRUKTURISASI dan bukan RUPSLB dengan agenda MENGUBAH/MERUBAH ANGGARAN DASAR perseroan ;Sehingga jelas penyelenggaraan RUPSLB PT. Kayu Lapis Indonesiatanggal 17 Juli 2000 dengan agenda pengubahan Anggaran Dasarperseroan dan putusan RUPSLB PT. Kayu Lapis Indonesia tanggal 17 Juli2000 yang mengubah Anggaran Dasar PT.
    dan Penggugat Il hanya mendapatkan surat dalam amplopyang ternyata isinya kosong dan tidak ada tulisan apapuntentang rencana RUPSLB PT.
    No. 2199 K/Pdt/2010Luar biasa (RUPSLB) PT. KLI tanggal 17 Juli 2000 bukan RUPSLBBiasa tetapi merupakan RUPSLB Khusus, karena telah mengambilkeputusan MENGUBAH/MERUBAH ANGGARAN DASAR PT.
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL, DK vs. MARRY PARDEDE alias MARRY LUMBAN TOBING
12182 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 07 November 2013;Bahwa pada tanggal 22 November 2013 RUPSLB PT.
    Hasil RUPSLB tanggal 28 Desember 2013 telah dibuat akta BeritaAcara Rapatnya dengan Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013;Bahwa susunan pengurus berdasarkan RUPSLB PT.
    Hotel Danau Toba International agar diTolak dan Menerima Hasil Pelaksanaan RUPSLB yang dilaksanakanoleh Penggugat dengan Susunan Pengurus Baru berdasarkan AkteBerita Acara RUPSLB Nomor 20 tanggal 07 November 2013 junctoAkte Berita Acara RUPSLB Nomor 138 tanggal 22 November 2013juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 07 tanggal 03 Desember2013 juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 98 tanggal 21Desember 2013 juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 139 tanggal28 Desember 2013, yaitu:Halaman 15 dari 103
    HDTI dan UUPT dalam prosesPelaksanaan RUPS/RUPSLB, Penggugat sudahdipanggil melalui surat tercatat dan atau SuratKhabar untuk mengahadiri undangan RUPSLB (videBukti T.Il.Intv5 dan Bukti T.ll.Intv6), akan tetapiPenggugat sebagai Pemegang Saham tidakmenghadiri RUPSLB atau mengirim kuasanya(artinya Penggugat tidak memberikan haknya)selama RUPSLB PT.
    HDTI yangpelaksanaan RUPSLB PT.
Putus : 23-04-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 549 K/PDT/2018
Tanggal 23 April 2018 — EEN NATAWIDJAYA, dalam kualitasnya sebagai Presiden Direktur PT. Natatex Prima VS SUKUN NATAWIDJAYA, dkk.
204141 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 549 K/Pdt/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikanputusan sebagai berikut:Vi.VI.Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggai 5 Februari 2016 yang dituangkanRisalah Rapat Umum Pemegang
    Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT.
    (Tergugat IV)adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggai 5 Februari 2016 yang dituangkan Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.
    Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan diRisalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT. Natatex Prima dihadapan Notaris Elsa (Tergugat IV) adalahperbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);Ill. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.
    (Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.
Register : 18-10-2018 — Putus : 21-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 646/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 21 Desember 2018 — Ny.ANGELA WATIE CS >< DEWI SAVITRI CS
6465
  • Bahwa permintaan pembatalan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2009 tersebuttidak dapat dilaksanakan melalui RUPSLB, karena dengan dinyatakannyapersetujuan pengalinan saham dari Tergugat kepada Para Penggugat danPara Tergugat lainnya, jelas telah menimbulkan hak bagi pihakpihaktersebut, seharusnya apabila Tergugat ingin membatalkan Akta PernyataanKeputusan Rapat PT Nurmuda Cahaya Nomor 16 tertanggal 16 Mei 2009yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rivasta CarmellaSoe'oed, SH, Notaris di Tangerang
    Bahwa pada RUPSLB tersebut juga telah diputuskan untuk memberhentikan11.12.13.14.direksi dan komisaris perseroan sebelum berakhir masa jabatansebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Nurmuda Cahaya Nomor 04tertanggal 10 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapanNotaris Haji Djoko Oetoro, SH, MM, notaris di Jakarta;Bahwa proses penyelenggaraan RUPSLB perseroan tersebut telahdiselenggarakan tidak sesuai dan melanggar ketentuan
    tersebut diterima,direksi tidak melaksanakan pemanggilan kepada para pemegang saham,seharusnya apabila direksi tidak melakukan pemanggilan, Tergugat harusmengajukan permintaan penyelenggaran RUPSLB kepada DewanKomisaris, satu dan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (6)huruf a Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa apabila setelah permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepadaDewan Komisaris tidak dilaksanakan pemanggilan, maka Tergugat harusnyamengajukan permohonan
    penyelenggaran RUPSLB kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 Undang undang Nomor40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa pada kenyataannya penyelenggaraan RUPSLB tetap dilaksanakanoleh direksi perseroan walaupun telah lewat tenggang waktu pemanggilanpara pemegang saham dan penyelenggaraan RUPSLB baru dilaksanakanpada tanggal 10 Januari 2013 dengan surat pemanggilan kepada parapemegang saham tertanggal 12 Desember
    Bahwa RUPSLB yang direncanakan pada tanggal 7 Januari 2013 sesuaidengan surat pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang tanggal 12Desember 2012 tidak terlaksanakan, direksi kemudian memberitahukanperubahan waktu dan tempat pelaksanaan RUPSLB PT Nurmuda Cahayasesuai dengan surat tertanggal 3 Januari 2013 dengan merubah jadwalpenyelenggaran RUPSLB dari seharusnya tanggal 7 Januari 2013 menjaditanggal 10 Januari 2013 (tenggang waktu tanggal pemberitahuan hinggajadwal perubahan hanya 3 hari);16.
Register : 21-07-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 217/Pdt.P/2021/PN Blb
Tanggal 26 Agustus 2021 — Pemohon:
1.Tn. Arifin Tjandra
2.Tn. Toshinori Hiraki
3.Tn. Atsuo Shoda
Termohon:
1.Ny. Agustin
2.Nn. Yuriko Hirakawa
3.Nn. Michiko Hirakawa
4.Tn. Ryoji Hirakawa
6716
  • SEIKOU SEAT COVER, untuk melakukan pemanggilan (undangan) RUPSLB.

    5' Menetapkan :

    1. Jangka waktu pemanggilan RUPSLB selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari sebelum diselenggarakan, dengan tidak mem-perhitungkan tanggal pemanggilan dan penyelenggaraannya;
    2. RUPSLB sah dengan kehadiran sekurang-kurangnya (setengah) bagian dari jumlah saham yang sudah dikeluarkan;
    3. RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dengan perse-
    tujuan sekurang-kurangnya (setengah) bagian dari jumlah saham yang sudah dikeluarkan;
  • RUPSLB dipimpin oleh Tn.
Register : 27-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN KENDAL Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Kdl
Tanggal 2 April 2019 — Pemohon:
Cheng Sen Djiang, Gunawan C, M.Sc
193542
  • Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019, Pemohon telahmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) (RUPSLB 1), dimana sebelum RUPSLB diselenggarakan, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan (3) AnggaranDasar, Pemohon telah melakukan pemanggilan kepada PemegangSaham melalui surat, hal ini sebagaimana dibuktikan dalam SuratUndangan RUPS tertanggal 24 Januari 2019 (Bukti P19) yangditujukan kepada Para Pemegang Saham, dengan agenda rapatsebagai berikut :i.
    Lainlain yang dianggap perlu.Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN KdlBahwa, pada saat RUPSLB dilaksanakan, hanya satu dariPemegang Saham yang hadir yaituLily Chandra, hal ini sebagaimanadibuktikan dalam Berita Acara RUPSLB berdarkan Akta Nomor 14tertanggal 8 Februari 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Prof.
    ;Bahwa, karena RUPSLB tidak memenuhi kuorum sebagaimanadiatur di dalam Anggaran Dasar, maka sesuai dengan Pasal 10 ayat 1Anggaran Dasarjo.
    ) dan dengan memperhatikanRUPSLB yang telah diselenggarakan sebelumnya, yaitu RUPSLB dan RUPSLB II, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 86 ayat5 UUPT jo.
    Tossa Shakti (dalam PKPU) oleh Pemohon pada bulanMaret 2019 dimana RUPSLB pertama dan RUPSLB kedua telahdiadakan/dilangsungkan, padahal diketahui dari jauh hari sebelum diadakanRUPSLB telah dijatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.SusPKPU/2018/PN Smgoleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yaitu padatanggal 16 Juli 2018, PT Tossa Shakti dalam PKPU, dengan demikiansebelum diadakan RUPSLB baik RUPSLB pertama dan RUPSLB keduatidak ada persetujuan dari Tim Pengurus PT.
Register : 19-06-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 360/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 12 September 2017 — JOSAFAT SUTAJADI WIRANTO >< RUSSEL TAMBUNAN CS
9545
  • RUPSLB yang dilaksanakan oleh Para Tergugat dilaksanakanbukan ditempat kedudukan perseoan.Hal 4 dari 49 Hal. Put.No.360/PDT/2017/PT.DKIDalam surat panggilan RUPSLB yang diterima oleh Penggugat,tertulis:...
    Panggilan untuk menghadiri RUPSLB PT. BMW yang disampaikanoleh Penggugat kepada Para Tergugat tidak sah karena tenggangwaktu panggilan dan pelaksanaan RUPSLB kurang dari 14 (empatbelas) hari sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasselanjutnya disebut UU PT.
    Surat panggilan tertanggal 27September 2013 sedangkan pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 11Oktober 2013, sehingga jangka waktu dalam surat panggilan denganpelaksanaan RUPSLB dengan tidak memperhitungkan tanggal suratpanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPSLB adalah 13 (tiga belas)hari atau kurang dari 14 (empat belas) hari.c. Tergugat telah menanggapi undangan RUPSLB PT. BMW yangdilayangkan oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa RUPSLBPT.
    Pelaksanaan RUPSLB PT. BMW yang tertuang dalam Akta BeritaAcara Nomor 16 tahun 2013 merupakan RUPSLB PT. BMW yangketiga oleh karena RUPSLB kedua tidak memenuhi kuorum (Videpertimbangan hukum Penetapan Pengadilan hal. 35), sehinggadengan demikian tenggang waktu pemanggilan dan pelaksanaanRUPSLB, tempat pelaksanaan RUPSLB, kuorum kehadiran dan mataacara RUPSLB PT.
    Surat panggilan tertanggal 27September 2013 sedangkan pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 11Oktober 2013, sehingga jangka waktu dalam surat panggilan denganpelaksanaan RUPSLB dengan tidak memperhitungkan tanggal suratpanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPSLB adalah 13 (tiga belas)hari.c. Penggugat 1 Rekonpens telah menanggapi undangan RUPSLB yangdilayangkan oleh Tergugat Rekonpensi dengan menyatakan bahwaRUPSLB PT.
Register : 08-03-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 25-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 178/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 23 Mei 2016 — SUHADI CS >< TANTO TANUMIHARDJA
13493
  • Hasll RUPSLB merupakan hasil kesepakatan bersama yangHal 15 dari 49 hal put.
    Avia GlobalTehologi menegaskan apabila ada pemegang saham ingin menjualsahamnya harus mendapat persetujuan RUPS.Bahwa akta pernyataan keputusan RUPSLB PT.
    dan akta jual beli sahamtanggal 7 September 2012 sudah tepat.e Bahwa keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut hanya dapatdianulir atau dibatalkan dalam forum RUPS juga, dimana faktanyahingga saat ini tidak pernah ada RUPS PT.
    Avia Global Tehnologi yangmembuat keputusan untuk membatalkan RUPSLB 7/9/2012 yang telahmenyetujui cara pembayaran dan sumber dana untuk membayarsahamsaham milik Para Pembanding di PT.
    Avia Global Tehnologi(bukti P8 dan T1).e Bahwa dalam melakukan penjualan saham dan pengunduran diri ParaPenggugat tersebut telah di adakan RUPSLB dan telah mendapatpersetujuan dari pemegang saham PT.
Putus : 10-09-2009 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 129/Pdt.P/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 10 September 2009 — TARA THURAYA DAGY, CS VS I NYOMAN RIDEN ARAYANA,dkk
824486
  • Bentuk Rapat Umum Pemegang Saham : Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang disebut Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ; b. Mata acara atau Agenda RUPSLB PT. BENUA CIPTA NIAGATAMA,e Mengadakan Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan KomisarisPT.
    Jangka waktu pemanggilan RUPSLB PT. BENUA CIPTA NIAGATAMA :Surat Pemanggilan oleh Pemohon kepada seluruh Pemegang Saham PT.BENUA CIPTA NIAGATAMA, disampaikan melalui surat tercatat dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraanRUPSLB PT. BENUA CIPTA NIAGATAMA ;d. Tempat dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa) (RUPSLB) PT.
    Benua Cipta Niagatama yang secaraotomatis juga untuk menentukan Korum hak suara dalam pengambilan Putusanterhadap RUPSLB ; 6. Demikian juga ketika saudara Alken Fernando samosir selaku salah satu DirekturPT.
    RUPSLB PT Benua Cipta Niagatama yang tidak dapatdilaksanakan sebelum adanya kepastian hukum mengenai bagian masingmasing dari ahliMenimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan pemohonadalah, apakah izin pemanggilan RUPSLB PT Benua Cipta Niaga memenuhi persyaratansesuai aturan perundangundangan dan anggaran dasar perseroan untuk dapatdiselenggarakannya RUPSLB tersebut ; Menimbang bahwa menurut pasal 78 ayat 4 UU 40 Th 2007 tentang PTdisebutkan RUPS lainnya dapat didakan setiap waktu
    telah dapat dipenuhi oleh pemohon danpemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPSLB ;Pemohon adalah ahli waris dari alm Saleh Gady yaitu pemegang saham mayoritas yaitu1238 saham dari 1250 saham dalam perseroan, selain dari pada itu pemohon telahberulangkali meminta untuk diselenggarakan RUPSLB akan tetapi tidak dipenuhi olehTermohon.Untuk kepentingan perseroan itu sendiri adalah wajar apabila jabatanKomisaris Utama dan Direksi diisi setelah lama dibiarkan lowong ;Menimbang
Register : 26-08-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 16-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 31 Januari 2017 — PT. DCG INDONESIA;I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. HARYO BIMO ARIANTO, DKK
12274
  • Haryo Bimo Ariantoagar tidak melaksanakan pelaksanaan RUPSLB Perseroan PT.
    Yannie;dan Surat No. 004/SOM/FEP/IV/2016 tertanggal 26 April 2016 tentangSomasi atas penundaan pelaksanaan RUPSLB kepada Sadr. ReginaldRorimpandey..
    Yannie agar tidak melaksanakan RUPSLB tanpa diketahui dan tanpakehadiran PENGGUGAT.
    dasarnya keputusanRUPSLB sudah mengikat sejak ditutupnya RUPSLB tersebut, sehingga apabilaPENGGUGAT merasa keberatan terhadap keputusan RUPSLB tentangperubahan susunan direksi dan/atau komisaris serta pengangkatan kembaliperseroan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang Halaman 52 dari 118 halaman.
    DCGIndonesia pada 8 Desember 2015 yang dihadiri oleh Penggugat yangdiwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama AGUS ASWANI,SH yangjuga ikut menandatangani Berita Acara RUPSLB dan Daftar Hadir RUPSLB 8 Desember 2015.d. Bahwa kemudian pada 10 Desember 2015 kembali diadakan RUPSLBPT. DCG Indonesia yang dihadiri juga oleh Penggugat namun Penggugatkembali tidak bersedia menandatangani Berita Acara RUPSLB tersebut.e. Bahwa pada 19 April 2016, PT.
Register : 17-01-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penggugat:
Halim Soelistio
Tergugat:
1.Tn. FELIX ISWARA
2.PT RUANG TEKNIK INTERNASIONAL
232124
  • kepentingan mendesak bagi PT MIF yang mengharuskanadanya keputusan RUPSLB pada saat itu.Namun faktanya, di dalam RUPSLB tanggal 13 Desember 2017, Tergugat dan Tergugat II menyatakan akan tetap melanjutkan pelaksanaan RUPSLBdengan alasan RUPSLB sudah kuorum.13.Bahwa atas pernyataan Tergugat dan Tergugat II tersebut, Penggugatmenyatakan menolak pelaksanaan RUPSLB dan memutuskan untukmelakukan walk out.
    Mempermasalahkan RUPSLB PT. MIF tanggal 13Desember 2017 (vide Gugatan halaman 3 angka 5 sampaihalaman 7 angka 22).d.
    MIF yang mengharuskanadanya keputusan RUPSLB pada saat itu.Namun faktanya, di dalam RUPSLB tanggal 13 Desember2017, Tergugat dan Tergugat II menyatakan akan tetapmelanjutkan pelaksanaan RUPSLB dengan alasan RUPSLBsudah kuorum.Bahwa atas pernyataan Tergugat dan Tergugat II tersebut,Penggugat menyatakan menolak pelaksanaan RUPSLB danmemutuskan untuk melakukan walk out. TindakanPenggugat mana kemudian juga turut oleh Tn. Jeffry Sarinoyang juga merupakan salah satu Pemegang Sahamminoritas PT.
    Mashill Internasional Finance, tetapi tidaksetiap hari ke kantor, dalam satu minggu cuma dua atau tiga hari dan itujuga hanya sebentar sekitar satu atau dua jam; Bahwa Saksi hanya menerima akta hasil RUPSLB bulanDessember 2017 Saja, yaitu. akta pemberhentian sekaliguspengangkatan Direksi, mengenai detil RUPSLB tersebut Saksi tidak tahukarena Saksi tidak ikut dalam RUPSLB; Bahwa yang Saksi terima terkait RUPSLB bulan Desember 2017sudah dalam bentuk akta tetapi bukan maksudnya pada saat RUPSLBtersebut
    Bahwa akan tetapi, di dalam Gugatan aquomempermasahkan RUPSLB 13 Desember 2017, yang tentunyakapasitas mempermasalahkan RUPSLB tersebut haruslah dalamkedudukannya selaku Pemegang Saham atau setidaktidaknya sebagaiDirektur Utama Perseroan;C.
Register : 14-07-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 16 Desember 2015 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS). ;I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,II. PT. OCEANIA DEVELOPMENT,dkk
14776
  • Oceania Development yang disampaikan oleh Notaris FX Budi SantosoIsbandi, SH., berdasarkan hasil RUPSLB PT.
    Untuk menyatakan bahwa RUPSLB Tergugat Il Intervensi 1tanggal 4 Juni 2015 dan akta notaris hasil RUPSLB adalah tidaksah karena telah melanggar hukum Pasal 79, 80 dan 81 UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas haruslah dibuktikanberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatanhukum tetap, sebab pelaksanaan dan hasil RUPSLB merupakanurusan KEPERDATAAN diantara para pemegang saham, Direksidan Komisaris.
    Pelaksanaan RUPSLB PT Oceania Development (Tergugat llIntervensi 1) tanggal 4 Juni 2015.10.
    Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPSLB adalah tanggal20 Mei 2015.b.
    ;yang tercermin pada RUPSLB PT Oceania Development tanggal 4 Juni 2015.Halaman 96 dari 102 halaman.
Upload : 27-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1199 K/PDT/2010
PT. BINAKHARISMA PERKASA; MUCHTAR RUSLAN
504370 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pudjantoro Hasan sebanyak 7.000.000 saham atau 50% bagian darikeseluruhan saham ;Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud, Direksi telahmelakukan pemanggilan RUPS terhadap para Pemegang Saham termasukTermohon untuk hadir dalam RUPSLB sebanyak 3 (tiga kali) melalui surattercatat pada tanggal :1. RUPS tanggal 03 Agustus 2009 sesuai Surat Panggilan tanggal 17 Juli 2009(Bukti P3), tidak dihadiri oleh Termohon sebagaimana Berita Acara Rapat(Bukti P3.a) ;Hal. 2 dari 10 hal. Put.
    ijin penyimpangan dari anggaran dasar bahwakuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS adalah sebesar 60 % darikeseluruhan saham karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 86 ayat 4UUPT Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkanpengambilan keputusan paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili ;Dan juga menetapkan agenda rapat dalam RUPSLB adalah sebagaiberikut:A.
    Penyesuaian Anggaran Dasar PT BINAKHARISMA PERKASA terhadap UUNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa mengingat pentingnya RUPS dimaksud diadakan maka perluditetapbkan bahwa RUPS dimaksud adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dan oleh karenanya maka Pemohon meminta Pengadilanuntuk memberikan ijin, Kuorum Kehadiran dan Pengambilan keputusan rapatHal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1199 K/Pdt/2010yang didasarkan pada ketentuan Pasal 81 ayat 1 jo.
    Menyatakan bentuk rapat adalah RUPSLB dan menetapkan jumlah kuorumsah bila dihadiri 60 % dari jumlah saham yang dikeluarkan ;3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.BINAKHARISMA PERKASA dapat dilaksanakan dan menyatakanmenyetujui agenda rapat yang ditetapkan ;4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTBINAKHARISMA PERKASA sah dan memenuhi kuorum dan mengikat bagiseluruh pemegang saham PT BINAKHARISMA PERKASA ;5.
    Judex Facti sudah tepat dan benar dalampertimbangan hukumnya dimana berdasarkan dalil penetapan terdapat argumenyang kontadiktif antara pemanggilan RUPSLB yang dilakukan sebanyak 3 (tiga)kali ditambah pemanggilan RUPSLB melalui media massa sebanyak 1 (satu)kali, sehingga totalnya 4 (empat) kali pemanggilan, hal mana melanggarketentuan Pasal 86 ayat (4, 5, 6) UndangUndang No. 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas, dimana permohonan penetapan oleh Perseroan Terbataske Pengadilan dalam rangka RUPSLB
Register : 16-01-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 21/PID/2020/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2020 — Pembanding/Terdakwa : NORMAN Alias AMENG
Terbanding/Penuntut Umum : MUSTOFA
183106
  • Sunway KreasiBestindo;hal 3 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKIBahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalamNotulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selakuKetua Rapat diatas Materai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) dan olehpeserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materipembahasan tertuang sebagai berikut :1.Pengangkatan Sdr.
    The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidakmentaati kKeputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 %(enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntanpublik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikutmenolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan auditkeuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;6.
    Sunway KreasiBestindo;Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalamNotulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selakuKetua Rapat diatas Materai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) dan olehpeserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materipembahasan tertuang sebagai berikut:1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur UtamaPerseroan dan Pengangkatan kembali Sdr.
    The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidakmentaati kKeputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 %(enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntanpublik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikutmenolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan auditkeuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;hal 10 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI6.
    Sunway KreasiBestindo.Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalamNotulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selakuKetua Rapat diatas Materai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) dan olehpeserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materipembahasan tertuang sebagai berikut :1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur UtamaPerseroan dan Pengangkatan kembali Sdr.
Register : 21-08-2017 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 453/Pdt.P/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 3 April 2018 — Pemohon:
PT INOVISI INFRACOM Tbk
Termohon:
1.JERRY DJAJASAPUTRA
2.RUDINO SUHERMAN
3.REDI SUBEKTI SUHERMAN
4.JONHAR AZIZ
346425
  • QDC Technologies (SuratPermintaan RUPSLB ke Direksi PT QDCT) dengan Agenda Rapat yaituPergantian Direksi dan Dewan Komisaris serta penunjukan Direksi danDewan Komisaris baruBahwa atas Surat Permintaan RUPSLB ke Direksi PT QDCT tersebut,ternyata Direksi PT.
    QDC Technologiesuntuk mengundang dan dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.
    QDCTechnologies telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. QDC Technologies pada tanggal 26 Januari 2017 sebagaimanaAkta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.QDC Technologies yang dibuat Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH.MH danrapat ini telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum KementrianHukum dan Hak Azasi manusia RI dan permintaan Pemohon untuk mengadakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
    QDC Technologies dengan surat tercatat untuk mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. QDC Technologies dengan acaraPenggantian Direksi dan Dewan Komisaris PT. QDC Technologies;sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ;Menimbang bahwa oleh karena Termohon 3 telah mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
    Rp.18.360.000.000. sehingga alasan Pemohon untukmeminta jjin mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaHalaman 44 dari 46 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2017/PN Jkt.Sel(RUPSLB) PT.
Register : 04-04-2024 — Putus : 03-06-2024 — Upload : 24-06-2024
Putusan PN TANGERANG Nomor 370/Pdt.P/2024/PN Tng
Tanggal 3 Juni 2024 — Pemohon:
1.ANDRE PRIJANTO
2.TONY PRIJANTO
3.DENNY PRIJANTO
4.ANTON PRIJANTO
Termohon:
1.Fransisca Widiastuty Prijanto
2.Hartati
330
  • M E N E T A P K A N

    DALAM EKSEPSI

    • Menyatakan eksepsi Para Termohon tidak dapat diterima;

    DALAM POKOK PERMOHONAN

    1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan pemberian izin kepada PARA PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Arimbi Jaya Agung dengan
    mata acara rapat: (1) Pertanggungjawaban Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris); (2) Perubahan Dan Pergantian Susunan Pengurus PT Arimbi Jaya Agung; dan (3) Permohonan Pembukaan Blokir Akses Perseroan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
  • Menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Arimbi Jaya Agung paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Pemanggilan sendiri;
  • Menunjuk Ketua Rapat Sdr
    ANDRE PRIJANTO sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar;
  • Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Wajib Hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
  • Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 277.500,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
Register : 10-03-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 18 Mei 2017 — HERU SANTOSO >< Sdr.SJACHROEDIN ZP CS
3523
  • Setain itu dilihat dari pokokpokok gugatannya, PENGGUGAT mengajukan gugatan perouatan melawanhukum terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.
    dalam RUPSLB tanggal 6 januari tahun 2014 termasuk pula 2 (dua) orangyang di tolak usulan pengangkatannya yaitu Penggugat dan Bapak Muhammmadllyas Yoenoes;.
    Bank Pembangunan Daerah Lampung;(Bukti: PT5 dan 6) Bahwa terhadap keputusan RUPSLB PT. BankPembangunan Daerah Lampung tanggal 06 Januar 2014 dan Surat No.067/D10/KOMW2014 perihal Pemberitahuan Keputusan RUPSLB PT.
    Bank Lampung;(3) Surat No. 498/DIR/SDM/XI/2013 perihal Undangan Menghadiri RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BankPembangunan Daerah Lampung yang akan diselenggarakan padatanggal 12 Desember 2013; dan(4) Surat No. 531/DIR/SDMXI1/2013 perihal Undangan Menghadiri RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
    BankPembangunan Daerah Lampung sebagaimana tertuang di dalam Akta RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Lanjutan PT.
Putus : 19-07-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 698 K/Pdt/2011
Tanggal 19 Juli 2011 — PT. DWIMA JAYA UTAMA
6660 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;c. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 698 K/Pdt/2011d.
    Menunjuk PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLBserta memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulis/Notarisyang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB,serta pihakpihak lainnya (jika diperlukan);e. Memerintahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukberkewajiban menghadiri RUPSLB;f.
    Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;5.
    Menunjuk PEMOHON atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLBserta memberikan izin kepada PEMOHON untuk menunjuk Notulis/Notarisyang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPSLB,serta pihakpihak lainnya (jika diperlukan);6. Memerintahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukberkewajiban menghadiri RUPSLB;Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 698 K/Pdt/20117.
    Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengundang para pemegangsaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarkan RUPSLB diJakarta;5.
Register : 21-07-2014 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 358/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — SRI AYU HAYATI >< EFFENDY FERMANTO,Cs
8122
  • TSUM danMemohon untuk diadakannya RUPSLB PT.
    TSUMuntuk hadir dalam RUPSLB PT. TSUM sesuai dengan Anggaran DasarPT.
    TSUM Tahun 20052008 yang telahDISETUJUI oleh Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan yangsengaja direkayasa untuk memfitnah, menista dan mempermalukanPenggugat di forum RUPSLB PT.
    TSUM, Tanggal 23 Mei 2014 yanglalu berisikan materi yang bersifat kebohongan , fitnah dan penistaan dariTergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI terhadap Penggugat; sertalagipula Hasil RUPSLB PT. TSUM tersebut bertentangan dengan faktahukum berupa hasil Rapat Pemegang Saham PT. TSUM, yakni NotulenMeeting PT. TSUM tersebut di atas, maka bersama ini Penggugatmenuntut agar Hasil RUPSLB PT.
    TSUM Tahun20052008 yang telah DISETUJUI oleh Tergugat tersebut jelas merupakanperbuatan yang sengaja direkayasa untuk memfitnah, menista danmempermalukan Penggugat di forum RUPSLB PT.
Putus : 13-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 PK/Pdt/2014
Tanggal 13 Agustus 2015 —
70102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa ternyata Tergugat I, Il, Ill, IV yang difasilitasi olehTergugat V telah mengadakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) pada 12 Januari 1998, tanpasepengetahuan dan tanpa dihadiri Para Penggugat, karenaPara Penggugat sama sekali tidak menerima panggilanRUPSLB. Dalam RUPSLB tersebut, Tergugat , s.d.
    ,selanjutnya Tergugat , Il, Ill dan IV yang difasilitasi olehTergugat VI kembali mengadakan RUPSLB pada tanggal 23Januari 1998 dengan mengundang Tergugat VII, dan lagilagitidak ada panggilan kepada Penggugat dan Il untukmenghadiri RUPSLB tersebut, dimana keputusan yang diambilantara lain adalah:i.
    Dengan demikian, jelas dan nyata bahwaTergugat dan Tergugat Ill telah beritikad buruk dengan tidakmelakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada Para Penggugatuntuk menghadiri RUPSLB tanggal 12 dan 23 Januari 1998, dengantujuan agar Para Penggugat tidak mengetahui pelaksanaan RUPSLB,tidak menghadiri dan tidak menggunakan hak suaranya pada RUPSLB,sehingga Tergugat I, Il, Ill, dan IV dapat menghadiri danmenyelenggarakan RUPSLB sesuai dengan keinginannya;Bahwa mengingat pemanggilan RUPSLB tanggal
    Jelas, hal tersebut di luar kewenangandari suatu RUPSLB, dan oleh karenanya adalah tidak sah;13.
    Dengan pembelian tersebut, makaTermohon Peninjauan Kembali VII, seakanakan memiliki 2.000(dua ribu) saham sesuai dengan Akta RUPSLB PT.