Undangundang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen :a) Menurut Pasal 45 Ayat (1) berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengqugat pelaku usahamelaluiLembaga yang bertugasmenyelesaikansengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang beradadi lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :a.

yang dilakukan salah satupihak dalam pemeriksaan sengketa;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSk) adalah:Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen :a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi :Setiap kKonsumen yang dirugikan dapat menggugat pelakuusaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikansengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilanyang berada di lingkungan peradilan umumb

bertentangandengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umumb

sehinggabertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMANomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugatpelaku usaha melalui Lembaga yang bertugasmenyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usahaatau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb

yang mendapat suara terbanyak pada pemilihan tahapkedua ditetapkan/terpilih sebagai Ketua Umum.Berdasarkan Tata Tertio Pemilinan Ketua Umum dan FormaturPendamping 2015 2019 Bagian C.1. e,f, & g, tersebut diatasterbukti :a) Dalam hal terdapat calon Ketua Umum lebih dari 2(dua)calon Ketua Umum maka prinsip penghitungan suara 50%+ 1 menjadi dasar perhitungan Ketua Umum yang terpilih.Kalimat calon yang menempati peringkat ke1 dan ke2terbesar mengandung pengertian terdapat lebih dari 2(dua) calon Ketua Umumb

Putusan Nomor 127/G/2017/PTUNJKT(dua) calon Ketua Umumb) Dalam hal hanya ada 2(dua) Calon Ketua Umum, makaprinsip penghitungan Voting Suara Terbanyak yangdigunakan menentukan calon Ketua Umum terpilih.c) Dalam hal hanya ada 2(dua) calon Ketua Umum, makapemilinan dilakukan satu tahap dengan mengggunakanprinsip perhitungan calon Ketua Umum yang mendapatSuara Terbanyak yang terpilih.Oleh karena dalam pemilihan Ketua INSA periode 2015 2019 dalam RUA INSA hanya terdapat 2(dua) orang calonmaka pemilihan

Undangundang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen :a) Menurut Pasal 45 Ayat (1) berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelaluiLembaga yang bertugasmenyelesaikansengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang beradadi lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :a.

Undangundang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelakuusahamelaluiLembaga yang bertugas menyelesaikansengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:a.Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen dengan cara melalui mediasi

Keadaan Umumb KesadaranTampak sakit berat.Sadar Penuh.c. Tekanan Darah Seratus tujuh belas per tujuh puluh tujuhmilimeter air raksa.d Pernafasan Tiga puluh delapan kali per menite. Detak nadi Seratus kali per menit.Pemeriksaan Tubuh:Indentitas Umum:a. Jenis Kelamin Lakilaki.b Umur Dua puluh lima tahun.c. Berat Badan Enam puluh kilogram.d Panjang Badan Seratus enam puluh sentimeter.e. Warna Kullit Sawo matang.f. Keadaan Gizi BaikPermukaan Kulit Tubuh:a.

Undangundang Nomor 8: tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumena) MenurutPasal45 ayat (1) yang berbunyi :Setiap konsumenyangdirugikan dapat menggugat PelakuUsaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikansengketakonsumen dan Pelaku Usaha atau melalui Peradilanyang berada di Lingkungan Peradilan Umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :18.Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen, dengan cara melalui mediasi

bertentangandengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umumb

Nomor 732 kK/Pdt.SusBPSK/2017Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang

Ketua Umumb. Wakil Ketuac. Sekretaris Umumd. Wakil Sekretarise. Bendahara Umumf. Wakil Bendaharag. SeksiSeksiB. PEMIMPIN1. UGAMO MALIM disebut (ParUgamo Malim) atau ParmalimPemimpin dalam UGAMO MALIM atau PARMALIM disebut IHUTANPARMALIM.

sehinggabertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2)PERMA Nomor 1 Tahun 2006; Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen KewenanganBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugatpelaku usaha melalui Lembaga yang bertugasmenyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umumb

Bab Ketentuan Umumb. Bab Il : Asas dan Tujuanc. Bab Ill : Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronikd. Bab IV : Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan SistemElektronike. Bab V : Transaksi Elektronikf. Bab VI : Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual danPerlindungan Hak Pribadig. Bab VII : Perbuatan yang dilarangh. Bab VIII : Penyelesaian sengketai. Bab IX : Peran Pemerintah dan Peran Masyarakatj. Bab X : Penyidikank. Bab Xl ; Ketentuan Pidana.

Terdakwa seharihari dan juga Terdakwagunakan untuk bayar hutang ke perusahaan sehingga PD Fajar Lestari menderitakerugian sebesar kurang lebih Rp 43.471.927 (empat puluh tiga juta empat ratus tujuhpuluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);29Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh orang yangpenguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karenapencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah tebukti terpenuhi dalamdakwaan Jaksa/Penuntut Umumb

Sehingga Judex Facti tidakberwenang atau telah melampaui wewenangnyaBahwa menurut Undangundang Nomor 8 tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen, kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:Undangundang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi Setiap kKonsumen yang dirugikandapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugasmenyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melaluiperadilan yang berada di lingkungan peradilan umumb

Nomor 593 kK/Pdt.SusBPSK/2017Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan Pelaku Usaha atau melalui Peradilan yang berada di LingkunganPeradilan Umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:a.Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase ataukonsiliasi;b.

Put Nomor 950 K/Padt.SusBPSK/2017Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52

bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat(2) PERMA Nomor: 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undangundang Nomor: 8 tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah:Undangundang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb

Peradilan Umumb. Peradilan Agamac. Peradilan Militerd. Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya undangundang yang menjadi dasar keberadaan masingmasing dari empat lingkungan' peradilan tersebut sudah secarategas menentukan batas yurisdiksi kewenangan mengadili;.