Ditemukan 205 data
39 — 17
Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umunm, tetapimenyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan olehundangundang atau peraturanperaturan lain.c.
50 — 22
Madiun;Bahwa saksi menjabat Kepala Cabang sejak Pebruari 2012 s/dSeptember 2013;Bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Cabang adalah mengelolaPerusahaan, merekomendasi/menyetujui atas pengajuan faktur penjualanbarang yang dibeli oleh konsumen, dan membawahi bagian bagian padaPT Rajawali Nusindo Cabang Madiun;Halaman 29 dari81 Putusan Nomor 198/Pid.B/2014/PN Mad30Bahwa kemudian saksi memasuki MPP dan digantikan oleh Pak Parmin;Bahwa PT Rajawali Nusindo Cabang Madiun bergerak dalam bidangperdagangan umunm
101 — 63
Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RepublikIndonesia Nomor : 27 Tahun 2018 tentang Konpensasi Atas Tanah,Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang BebasJaringan Transmisi Tenaga Listrik, mengisyaratkan adanya Konpensasisebagaimana disebutkan sbb :1)ry)BAB : KETENTUAN UMUNM, Pasal 1 : Konpensasi adalah pemberiansejumlan uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan,tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebutkarena tanah tersebut digunakan
107 — 73
. : Direktur Pengembangan Strategi danKebijakan Pengadaan Umunm;; : 19701231 199503 1001;: R.Fendy Dharma Saputra, S.H.,LL,M. : Direktur. Penanganan Permasalahanhukum; : 19660529 199201 1001 ;: Raden Ari Widianto, S.H.,M.E.
105 — 51
Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umunm, tetapimenyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan olehundangundang atau peraturanperaturan lain.c.
59 — 16
kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah ataupemerintah daerah meliputi : a Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah,ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum /air bersih, saluranpembuangan air dan sanitasi ; b Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya ; c Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat ; d Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal ; e Peribadatan ; f Pendidikan atau sekolah ; g Pasar umuM ; h Fasilitas pemakaman umunm
200 — 78
Umun/XV2016 PerihalPermohonan Pengajuan Jasa Pelayanan Medis (BPJS) tanggal 17November 2016;Copy Nota Dinas Nomor : 900/0054/Umun/XV2016 PerihalPermohonan Pengajuan Jasa Pelayanan Medis (BPJS) tanggal 17November 2016;Copy Nota Dinas Nomor : 900/0052/Umun/XV2016 PerihalPermohonan Pengajuan Jasa Pelayanan Medis (UMUM) tanggal17 November 2016;Copy Nota Dinas Nomor : 900/0050/Umun/XV2016 PerihalPermohonan Pengajuan Jasa Pelayanan Medis (BPJS) tanggal 08November 2016;Copy Nota Dinas Nomor : 900/0049/Umunm
78 — 26
bertentangan dengan Undangundang nomor 32 Tahun 2004tentang Otonomi Daerah dan Undangundang Nomor 12 Tahun 2011tentang Tata cara pembentukan Peraturan Perundangundangan.Karena untuk mencabut Peraturan Daerah hanya dapat dilakukanoleh Mahkamah Agung atau oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkanPemerintah Daerah Kabupaten Seluma jika memang memaksakanhanya dapat melakukan perubahan Apabila terjadi (a) bertentangandengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, (b)bertentangan dengan kepentingan umunm
45 — 53
Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umunm, tetapimenyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan olehundangundang atau peraturanperaturan lain.144c.
181 — 109
Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umunm, tetapimenyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan olehundangundang atau peraturanperaturan lain.c.
171 — 136
teknis adalah di Kementerian ESDM khususnya EBTKE;Bahwa kalau ada perintah undangundang yang memerintahkan untukmelakukan sesuatu lalu kKemudian tidak dilakukan atau kemudian diambilsuatu langkah tertentu maka kemungkinannya dia masuk dalam konsepdiskresi, maka dalam menggunakan konsep diskresi ini harus dijelaskansecara detail mengapa sampai dilakukan diskresi, terkait hal ini maka adaketentuan dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan, misalnya harus demi kepentingan umunm
Drs. Rusmansyah, M.Pd
Tergugat:
BUPATI BANJAR
202 — 95
Jalan umunm,, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun keretaapi, dan fasilitas operasi kereta api,c. Waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuanganair dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;d. Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal;e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;g. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;i.
117 — 86
,sedangkan dalam Petitumnya yaitu halaman 12, point. 9 huruf b disebutkan "kerugianimmateriil yaitu kerugian yang sangat besar dan sulit dinilai dengan uang karena Penggugattelah dilaporkan ke Polda sehingga telah melecehkan dan merendahkan harkat dan martabatPenggugat dimuka umunm .... dst'.
178 — 32
Umum / 10 Desember2009, SU.No.886/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 190 M2 atas namaNyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).Sertifikat Hak Milik No.3448/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember2009, SU.No.887/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 191 M2 atas namaNyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).Sertifikat Hak Milik No.3449/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember2009, SU.No.888/Rasau Jaya Umum/ 2009 luas 191 M2 atas namaNyonya HIDAYAWATI (TERGUGAT).Sertifikat Hak Milik No.3450/ Desa Rasau Jaya Umum / 10 Desember2009, SU.No.889/Rasau Jaya Umunm
104 — 35
Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umunm, tetapimenyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan olehUndangundang atau Peraturanperaturan lain ;3.
136 — 43
Penentuan rekanan dilakukan dengan cara pemilihanlangsung, tidak dilakukan dengan pelelangan umunm,bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi KrakatauSteel Nomor 32/C/DUKS/Kpts/1999, tanggal 27 April 19992Bahwa karena ketiga penyimpangan tersebut mengakibatkanPT. Krakatau Steel mengalami kerugian dalam pengadaanjasa sewa Toyota Soluna untuk Kepala Divisi (Manager)PT.
Krakatau Steel menjadi sangat tinggi,karena semakin besar nilai sisa yang ditetapkan semakinrendah harga sewanya dan sebaliknya semakin kecil nilaisisanya maka semakin tinggi harga sewanya ;Penentuan rekanan dilakukan dengan cara pemilihan8.315langsung, tidak dilakukan dengan pelelangan umunm,bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi KrakatauSteel Nomor 32/C/DUKS/Kpts/1999, tanggal 27 April 19993Bahwa karena ketiga penyimpangan tersebut mengakibatkanPT.
Aditya Siska Y, SH
Terdakwa:
Hani Sumidi
61 — 3
Menyatakan terdakwa ARYA DWI P telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melanggar pasal 15 ayat (2) dan (3) Perda No.16 Tahun 2009 MINUMMINUMAN KERAS DITEMPAT UMUNM ;Halaman 197 BA Nomor 90//Pid.C/2018/PN Kray2. Menghukum ~ terdakwa oleh karena itu. dengan pidana denda sebesarRp. 100.000, (seratus ribu rupiah), subsidair 1 (Satu) hari kurungan ;3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) botol ciu oplosoan dengan Kratingdaeng ;Dirampas untuk dimusnahkan ;4.
PIRLY M. MOMONGAN, S.H
Terdakwa:
1.CAROLINA SOMI BERIBE, S.E.
2.FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA.
3.MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA.
77 — 44
Penilaian terhadap instansi / perusahaan wajib dilakukan sebagaitahapan awal ( prescreaning ) untuk melakukan PKS pelayananBRIGUNA/ BRIGUNA UMUNM , khusus bagi instansi / perusahaan yangbelum memiliki PKS dengan BRI;b.
63 — 29
Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umunm, tetapimenyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan olehundangundang atau peraturanperaturan lain.c.
1170 — 1263 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada faktanya Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya di tingkatkasasi telah mendasarkan putusannya pada pertimbangan denganmenilai kembali bukti dan fakta persidangan sebagaimana yangdisampaikan pada permohonan kasasi dari PENUNTUT UMUNM,sebagaimana dapat dilihat pada pernyataan Majelis Hakim Kasasi padahalaman 116 angka 1 putusannya yang menyebutkan :"Bahwa sesuai fakta fakta dan alatalat bukti yang sah berupa keterangansaksi, surat dan petunjuk Terdakwa sebagai Anggota DPR RI yangbertugas