,M.H sebagai Hakim Ad Hock,putusan mana pada Hari KamisTanggal 13 Agustus 2015 telah diucapkan di muka sidang yangterouka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri olehHakim Anggota dan Hakim AdHock, dibantu oleh Arniyeti S.H selakuPanitera Pengganti S.H , dihadiri oleh Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Mentawai dengan hadirnya Terdakwa sertaPenasihat Hukumnya.Hakim Anggota Ketua Majelis HakimMAHYUDNN, S.H.,M.H IRWAN MUNIR, S.H.,M.HHakim AdHockEMRIA FITRIANI, S.H.

kurang lebih 8ton/kl, bensin sebanyak 20 ton/kl serta solar sebanyak kurang lebih 5 ton/kl,sebagaimana penjelasan para awak kapalnya, selanjutnya dilakukan pemeriksaanterhadap dokumen kapal dan dokumen = angkutannya, ternyata dokumenangkutannya tidak ada melainkan dokumen asal usul BBM dimaksud (DO/SuratPengantar Pengiriman) dari Depot Pertamina Sanana, selanjutnya kamiHal. 18 dari 63 Halaman Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2013/PN.LBHdiperintahkan oleh Komandan Kp Sanana308 untuk mengamankan dan meng AdHock

., M.H.sebagai Hakim Ad Hock, putusan tersebut pada Hari Jumat Tanggal 15 Agustus 2014telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua SidangHalaman 105 dari 106 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg.tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Hakim AdHock, dibantu olehSyafril, SH. selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Alexander Zaldi S.H. dkk,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan , dengan dihadiri Terdakwa .Hakim Anggota Hakim Ketua SidangIrwan Munir, S.H.,

., M.Hsebagai Hakim Ad Hock sekaligus hakim anggota, putusan mana pada Hari Jumattanggal 19 September 2014 telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Hakim AdHock, dibantu oleh Amrizal Burhan, SH selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh NazifFirdaus S.H dkk, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat, dengandihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.Hakim Anggota Hakim Ketua Sidang MAHYUDIN, S.H., M.H ASMAR

., M.H sebagai Hakim Ad Hock,putusan mana pada Hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2015 telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengandihadiri oleh Hakim Anggota dan Hakim AdHock, dibantu oleh Musinah S.Hselaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bukittinggi dengan hadirnya Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,MAHYUDIN, S.H., M.H BADRUN ZAINI S.H., M.HHakim AdHock,EMRIA FITRIANI, S.H., M.HPanitera Pengganti

sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);

Bahwa saksi ada menerima honor dalam kegiatan Pokja Adhock di tahun2018 Sebesar Rp. 320.000 (Tiga ratus dua puluh riburupiah) untukmengantar surat ke instasi lain, partai Politik dan mengantarkomisioner/staf ke propinsi menggunakan mobil dinas KPU, Dirinyamendapatkan honor satu kali kegiatan ada yang Rp.100.000, (Seratusribu rupiah) dan ada yang Rp.150.000 (Seratus limapuluh ribu rupiah).

Bahwa benar saksi ada menerima uang lain yang diterimanya daridana Pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018 di beberapa pokja yakni HonorPokja Data dan Pokja Adhock namun saksi lupa berapa besaranhonornya dan saksi mendapat surat pemberitahuan dari KPUKab.Seluma harus mengembalikan honor Pokja Adhock yangHalaman 243 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.SusTPK/2020/PN.Bgltermasuk dalam Tuntutan Ganti Rugi (TGR) senilai Rp.1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah. Bahwa yang merancang SK.

DPD dan DPRD di tahun 2018 di sekretariatKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SelumaNomor: 07/PR.02.4Kpt/1705/KPUKab/II/2018 Tanggal O05Februari 2018 Tentang Pokja penyusunan dokumen rencanakerja tahapan pemilu tahun 2019 di sekretariat KomisiPemilinan Umum Kabupaten Seluma (Asli);Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SelumaNomor: 08/PP.05Kpt/1705/KPUKab/II/2018 Tanggal 12Februari 2018 Tentang Pokja dalam rangka pembentukanbadan adhock

DPD dan DPRD ditahun 2018 di sekretariat Komisi Pemilihnan Umum Kabupaten Seluma(Asli);Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor:07/PR.02.4Kpt/1705/KPUKab/II/2018 Tanggal O05 Februari 2018Tentang Pokja penyusunan dokumen rencana kerja tahapan pemilutahun 2019 di sekretariat Komisi Pemilinan Umum Kabupaten Seluma(Asli);Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor:08/PP.05Kpt/1705/KPUKab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018Tentang Pokja dalam rangka pembentukan badan adhock

., tanggal 14 Nopembe 2007 ;P20 : Fotocopy Surat TURUT TERGUGAT No. 351/PP.4.2007, tentang Usulan Tenaga untuk Tim adhock SKKNI.Ditujukan kepada TERGUGAT I, ditandatangani oleh kepadal pusatPUSDIKLAT perpajakan, tanggal 27 September 2007 ;P21 : Fotocopy Surat Undangan TERGUGAT No. S213PP.IKPI/XII/2007, perihal Lunch Meeting, ditandatangani olehSekretaris Umum PPIKPI Drs. Idris Pulungan, Ak., tanggal 11Desember 2007 ;P22 : Fotocopy Surat TERGUGAT No.

Hakim AdHock Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Republik IndonesiaHal. 87 dari 88 hal. Put. No. 1624 K/Pid.Sus/2011sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTIL SH. M. Hum, PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa.AnggotaAnggota : Ketua :t.td t.t.dH. HAMRAT HAMID, SH. H. SUWARDI SH., MH.t.tdM. S.

MH sebagai KetuaMajelis, SAPTA DIHARJA, SH MHum dan PERRY DESMARERA, SH (Hakim Adhock).Masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2012 oleh Majelis Hakim tersebutdi atas, dibantu ZULKARNAINI, SH dan ZULFANURFITRI, SH Panitera Penggantidengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum, TerdakwaTerdakwa dan penasehat hukumnyaDIDI CAHY ADI NINGRAT, SH dan DJUANDA RASUL, SH.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,dto dtoSAPTA DIHARJA

(sepuluh ribu rupiah );Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 17Desember 2015 oleh Kami H.SAPTONO SETIAWAN.SH.MH selaku Ketua Majelis,ERIZAL,SH, selaku Hakim Ad Hock Anggota dan SUHERMAN,SH, selaku Hakim AdHock Anggota Il, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota

., M.H sebagai Hakim Ad Hock,putusan mana pada Hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2015 telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengandihadiri oleh Hakim Anggota dan Hakim AdHock, dibantu oleh Vivi RasmawatiSH selaku Panitera Pengganti , dihadiri oleh ATMARIADI, SH Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Mentawai dengan hadirnya Terdakwa serta PenasihatHukumnya.Hakim Anggota Ketua Majelis HakimMAHYUDIN, S.H., M.H IRWAN MUNIR, S.H., M.HHakim AdHockEMRIA FITRIANI, S.H.

., M.H sebagai Hakim Ad Hock, putusan mana pada Hari Selasa Tanggal3 Februari 2016 telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh KetuaSidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Hakim AdHock, dibantu olehHARRY YURINO,SH selaku Panitera Pengganti , dihadiri oleh Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri PAdang dengan hadirnya Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota Hakim Ketua Majelisw Dto dtoHalaman 107 dari 108 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2015/PN.PdgSAPTA DIHARJA, SH.,

yang meringankan bagiTerdakwa, yaitu sebagai berikut :Hal hal yang memberatkan: e Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat;e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giatgiatnyamemberantas tindak pidana Korupsi ;e Terdakwa merasa tidak bersalah ;Hal hal yang meringankan : e Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa bersikap sopan, di persidangan ;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;~ Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas , seorang Hakim anggota Adhock

(Hakim adhock) ,masingmasing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 29 Januari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dandidampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LILI TJARLIAH PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung,EVAN SATRYA ,SH Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa beserta Tim Penasihathukumnya.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISEKA SAHARTA WINATA L.SH.

memberatkan:e Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat;e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giatgiatnya memberantas tindak pidana Korupsi ;e Terdakwa merasa tidak bersalah ;Hal hal yang meringankan :e = Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa bersikap sopan, di persidangan ;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas, seorang Hakimanggota Ad hock mempunyai pendapat berbeda (Dissenting Opinion) , yaitu Hakim adhock

(Hakim adhock) , masingmasing sebagaiHakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dandidampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LUKMAN, SH.

ASMUDDIN, SH.MH, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padangsebagai Hakim Ketua Majelis, JON EFFREDDI, SH, MH dan ZALEKA HG, SH (Hakim AdHock) masingmasing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamistanggal, 12 Januari 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelisdengan didampingi HakimHakim anggota tersebut, dibantu oleh HJ.IRDAWINA, SH danAFDIL AZIZI, SH.

;Saksi tidak mengetahui ada kegiatan pembubaran Panitia AdHock/ PPK, PPS, dan KPPS oleh KPU TTS dalam kegiatanPemilukada Bupati dan Wagub Tahun 2013 ;Bahwa kegiatan Pelatihan operator Komputer yangdilaksanakan oleh KPUD Kab.TTS dalam rangka kegiatanPemilukada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 di Kantor KPUDKab.TTS. tidak pernah ada ;Bahwa ada pegawai KPUD Kab.TTS yang namanya saksi tidaktahu pernah datang ke Kantor Kecamatan Amanuban Timur,kemudian memberikan formulir perjalanan dinas (SPPD) yanghanya

Amanuban Timur,Kecamatan lain juga dipotong ;Bahwa saksi tidak pernah menerima dana pembentukan PPKsebesar Rp.500.000, ;Saksi tidak mengetahui ada kegiatan pembubaran Panitia AdHock/ PPK, PPS, dan KPPS oleh KPU TTS dalam kegiatanPemilukada Bupati dan Wagub Tahun 2013 ;Bahwa~ kegiatan Pelatihan operator Komputer yangdilaksanakan oleh KPUD Kab.TTS dalam rangka kegiatanPemilukada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 di Kantor KPUDKab.TTS. tidak pernah ada ;Bahwa ada pegawai KPUD Kab.TTS yang namanya saksi

mengatakan kalaudana tidak cair maka pemilu gagal lalu Yohanis Laos memintasaya untuk membuat surat pernyataan untuk menyerahkan SPJyang belum lengkap paling lambat tanggal 08 Oktober 2013,kemudian dana tahap II tersebut pun tetap dicairkan.Bahwa laporan realisasi anggaran SPJ tahap dan SPJ tahap IItidak dibuat pertanggung jawabannya ;Terkait dengan dana yang dibayarkan, ada yang tidak sesuaidengan jumlah anggaran yang tercantum sebagaimana dalamSPP, sebagai contoh anggaran untuk Pembubaran Panitia AdHock

Hakim AdHock Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 03 /PID.SUS / 2014/ PT.PTK, tanggal 08 Agustus 2014 dan putusan tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 olehHakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota serta100dibantu oleh SAWARDI, S.H., M.H.

TAKDIR, SH masingmasing sebagai Hakim Adhock,putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 dalam persidanganyang terobuka untuk umum oleh Kami Majelis Hakim dengan dibantu oleh SYAFRIL, SHsebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh RIKARDO SIMANJUNTAK SH danMUHAMMAD AFDHAL, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPayakumbuh serta dihadiri oleh Terdakwa ;Ketua Majelis ;SAPTA DIHARJA, SH, M.HumAnggota. Anggoita. IlZALEKA. HG, SH MHD. TAKDIR, SHPanitera PenggantiSYAFRIL, SH

Cmsprofesi ners tahun akademik 2016 / 2017 secara adhock atau sementaraberdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UniversitasGaluh Ciamis Nomor : 211a/401/SK/AK/D/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentangPanitia Penyelenggara Program Profesi Ners Fakultas Ilmu KesehatanUniversitas Galuh Ciamis dan dimana Terdakwa dicantumkan sebagai dosenmetodoligi.Bahwa tugas Terdakwa sebagai penanggungjawab dalam kepanitiaan programprofesi ners pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis adalahmelakukan

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang setoran mahasiswa programprofesi ners dimasukan ke rekening manaBahwa Fakultas diwajibkan membuat RKAT kemudian dirapatkan disenatselanjutnya di usulkan kepada Rektorat untuk dirapatkan dengan Senatrektorat dan jika sudah disetujui maka diteruskan kepada yayasan untukdisahkan;Bahwa Program profesi ners tidak membuat RKAT yang disahkan olehYayasan; Bahwa Terdakwa bertugas menjadi penanggungjawab dalam kepanitianprogram profesi ners tahun akademik 2016/2017 secara adhock

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5000, (dima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindakpidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 olehkami ASMAR, SH.MH sebagai Hakim Ketua Sidang, EMRIA FITRIANI SH.MH dan PERIDESMARERA SH sebagai Hakim Adhock dan masingmasing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 dalam sidang yang terbukauntuk