Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barangsesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaannyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang daritempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehinggapenguasaan nyata terhadap brang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lainkepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan paraSaksi

menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayahhukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;Menimbang, bahwa apabila memperhatikan Pasal 4 ayat (3a)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tersebut yang dapatmengajukan gugatan secara diwakili oleh Kuasa adalah apabila Penggugatberada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, sementaradalam perkara ini Penggugat berada di dalam wilayah hukum tempat tinggalatau domisili Tergugat (d.h.i

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambilbarang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah ataumemindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lainatau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempatyang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyataterhadap brang tersebut, telah beralin dari penguasa orang lain kepadapenguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,keterangan Terdakwa

Bahwa dalam UU No.3 PNPS Th/1965 Jo UU No.23 PNPS 1965 (JOUU No.5 Thn 1969 lampiran Il A No Urt 14)ditentukan bahwa hukumPidana Tentara/Militer,Hukum Acara pidana Tentara/Militer (D.h.i formildan materiil /dan hukum disiplin Tentara/Militer dengan penyesuaianseperlunya dinyatakan berlaku bagi Tamtama Bintara dan Pa KepolisianRI termasuk kepada diri sipelaku/Terdakwa.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukandalam persidangan

Bahwa padahal sejatinya dalam hal ini telah berkekuatan hukum tetap,suatu fakta hukum tentang PENGGUGAT (d.h.i. DERRY KURNIA) selakuPenerima Kuasa dan Ahil Waris dan Alm. SALI SETIADI, Alm. LUKITOWIDJAYA dan Almh.

;Bahwa dalam hal mi sekalipun secara formal PENGGUGAT (d.h.i. DERRYKURNIA) bukan pihak yang terkait dengan Eksekusi a quo (Pihak Ketiga),akan tetapi PENGGUGAT (d.hi.

terkandung dalam asas asas umum pemerintahan yangbaik, karena surat pernyataan pemilikan penguasaan tanah dan SuratPernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang menjadi tujuan atau sasarandaripada di terbitkannya obyek sengketa oleh Termohon Kasasi jika dilihatdari sifat dan hubungannya maka surat pernyataan pemilikan penguasaantanah bersifat sepihak dari pemilik/penguasa tanah sedangkan SuratPernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah bersifat kontaktual dan memilikihubungan bilateral antara pembeli dan penjual d.h.i

Artinya,kekuatan hukum suatu perjanjian kerja (d.h.i bukti T3), tidak hanya merupakan buktiadanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalamPasal 50 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnyadisebut UUK), tetapi juga harus diwujudkan dalam pelaksanaan perjanjian kerja, sebabapabila tidak dilaksanakan, maka isi perjnjian (kontrak) kerja yang telah disepakati itu,hanya menjadi hiasan huruf mati di atas kertas, alias tidak berarti ;Menimbang, bahwa

mereka yang melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindakpidana atau turut serta melakukan tindak pidana ;Menimbang, bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ketiga ini adalahbersifat alternatif, yakni dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan maka unsur ketigaini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan dalam unsur ketiga ini makadiperlukan adanya kerja sama secara sadar diantara masingmasing pelaku untukterwujudnya delik atau tindak pidana yang hendak dituju (d.h.i

atau upah pokok untuk perhitunganpensiun niaupun sebagai bagian dari penghasilan, bukanlah objek gugatansebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 2 Tahun 2004, karena semua objekgugatan adalah dalam hubungan kerja atau semasa adanya hubungan kerja.Karyawan pensiun sudah tidak mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha,oleh sebab itu, gugatan Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial adalahsalah alamat, karena menyangkut mengenai objek gugatan tersebut merupakankewenangan mutlak dari peradilan umum d.h.i

Kenaikan JobGrade baru dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu;bahwa besaran Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) digunakan sebagai basis/dasarperhitungan besaran Iuran Pensiun dan Pembayaran Manfaat Pensiun ProgramPensiun Manfaat Pasti dimana dalam penetapaimya tidak diWajibkan dan/ataudisvaratkan adanya kesepakatan dari Serikat Pekeria karena sepenuhnya menjadikewenangan Pendiri/Pemberi Kerja sebab Pendiri/Pemberi Kerja d.h.i PT.

Tentang dalil bahwaPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan mutlakPeradilan Umum d.h.i Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, dan terhadap eksepsitersebut oleh karena menyangkut eksepsi kewenangan mengadili absolute, dan berdasarkanketentuan pasal 136 HIR, Majelis Hakim telah memutus melalui Putusan Sela pada tanggal20 Agustus 2014 yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan HubunganIndustrial

yangmelakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagaiprajurit TNI.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur KesatuBarang siapa telah terpenuhi.Bahwa mengenai unsur Mengambil barang sesuatu Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialahmengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidaksah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasanyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i

yang berwenang untuk menyetujuiyang pada itu adalah pihak Kantor Dinas Kehutanan KabupatenMaluku Utara, tetapi prosedur tersebut tidak dilakukan, artinya PejabatBPN dan atau Pejabat lain yang berkaitan untuk maksud tersebutsudah tidak melakukan asasasas umum pemerintahan yang baik " ;Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut di atas adalah juga merupakansuatu pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum ataumelanggar hukum yang berlaku, d.h.i

Nasionaldilikuidasi;2.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor30/216/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998, PT BUN ditempatkan dalamprogram penyehatan terhitung mulai tanggal 14 Februari 1998;3.Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesiatersebut, maka PT Bank Umum Nasional (PT BUN) ditempatkan dalamprogram penyehatan perbankan yang dikelola oieh Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN), sehingga PT BUN mengalihkan semuapiutang beserta agunannya (termasuk d.h.i

Bahwasebagaimana telah dikemukakan dalam Butir Ill huruf Aangka (iii) Gugatan ini, Tergugat wajib untuk memberikansurat peringatan paling banyak 3 (tiga) kali terlebin dahulukepada Penggugat sebelum melakukan pencabutan atasIUP Penggugat (d.h.i menerbitkan KTUN Obyek Sengketa)dimana hingga tanggal Gugatan ini diajukan, Penggugattidak pernah mendapatkan satu pun surat peringatan dariTergugat ;Alasan/Pertimbangan Tergugat Dalam Penerbitan KTUN ObyekSengketa Bahwa Penggugat Melanggar Ketentuan Pasal

kKemukakan apabila majelis hakimberpendapat quad non Penggugat telah melanggarketentuan Pasal 34 huruf b, f, g, dan h PermentanNo.26/2007, maka sesungguhnya penerbitan KTUNObyek Sengketa tetap tidak sah dan bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam Butir Illhuruf A angka (iii) Gugatan ini, Tergugat wajib untukmemberikan surat peringatan paling banyak 3 (tiga) kaliterlebin dahulu kepada Penggugat sebelum melakukanpencabutan atas IUP Penggugat (d.h.i

Izin Lokasi, maka Izin Usaha Perkebunan suatuperusahaan harus dicabut juga.Bahwa izin usaha perkebunan (in casu SK IUP) merupakan izinyang tidak memiliki jangka waktu dan akan tetap berlaku selamaperusahaan menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan izinlokasi (d.h.i.

PemohonPK utamanya kerugian mengenai waktu yang harus dilalui oleh Pemohon PKtermasuk tenggang waktu untuk mengajukan gugatan apabila Pemohon PK harusmengajukan gugatan kepada peradilan lain yang berwenang sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 82 ayat 4 UU Pengadilan Pajak;11 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada butir 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9 dan 10 diatasjelaslah bahwa putusan Pengadilan Pajak adalah merupakan suatu putusan yangnyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku(D.H.I

Nomor surat 01/DUS/XII/2008 tanggal22 Desember 2008 yang diterima KPPBC secara Iengkap pada tanggal 22Desember 2008;Bahwa SPKPBM Nomor : S000990/AUDPUS/WBC.07/KP.01/2008 tanggal 28Oktober 2008 oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A2Jakarta yang diterbitkan oleh KPPBC sebagai tindak lanjut dari KEP78,sebagaimana surat dari Direktur Audit Termohon PK kepada KPPBC NomorS884/BC.6.2008 tertanggal 10 Oktober 2008 perihal Pemberitahuan Hasil Auditterhadap PT Dharmapala Usaha Sukses (d.h.i

Nomor 874 Persil 23 d.ll tersebut secaranyata diakui oleh Pemohon hak d.h.i. Ny. Marie Nasiboe melalui KuasaHukumnya, sesuai Surat Somasi dari Kantor Hukum Yanto Jaya, S.H. &Rekan tanggal 25 Juni 2013 dan Surat Somasi ke II tanggal 9 Juli 2013;Tanah Girik Leter C. Nomor 873 Persil 24.A.Si dan Tanah Girik Leter C.Nomor 874 Persil 23 D.li, tidak dalam keadaan sengketa dan belum pernahdiajukan permohonan hak;21.Bahwa sesuai Surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2014, yang dibuat olehNy.

Putusan Nomor 619 K/TUN/2015Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3/1997 juncto Pasal 4 ayat (1) PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN RI Nomor 9/1999;Fakta lainnya, penguasaan fisik secara turun temurun oleh Para Penggugatsejak tahun 1961 sampai diiajukannya gugatan a quo dengan itikad baik,secara terbuka, dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat ataupun pihakmanapun, telah diakui secara nyata oleh Pemohon d.h.i.

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialahmengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sahatau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyataorang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semulaketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehinggapenguasaan nyata terhadap brang tersebut, telah beralih daripenguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidaksah.Bahwa berdasarkan keteranganketerangan para Saksi di bawahsumpah, keterangan

keberatantersebut diabaikan oleh Yayasan Budya Wacana denganalasan perusakan, penghancuran dan perobahan sisibarat Klenteng Poncowinatan tersebut atas dasar hakyang dimiliki oleh Yayasan Budya Wacana ;Bahwa semula Penggugat berkeyakinan penghancuranbangunan klenteng yang dilakukan oleh Yayasan BudyaWacana dilakukan tanpa alasan hak yang sah sertatidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;Bahwa atas pertimbangan di atas Penggugatmencari tahu dengan cara mengirimkan surat kepadaPemerintah Kota Yogyakarta d.h.i

Berdasarkan surat bukti baru (novum) tertanda PK1 yang berupa SuratPernyataan Tua Golo Nanga Nae Uwi Ismail butir 3 yang menegaskanbahwasanya tanah seluas 4 Ha (empat hektare) yang terletak di AsaNanga tersebut bukan objek jual beli tanah antara Penggugat asal(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dengan Tergugat Ill asal(sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali Il), karena tanah seluas4 Ha (empat hektar) tersebut adalah milik orang lain (d.h.i milik ParaTergugat II asal/ sekarang Para Pemohon

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, d.h.i oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriYogyakarta, tertanggal Yogyakarta, 17 Juli 2014, No.340/PNH/VII/2014/PN.

perihalpemblokiran, maka sangatlah beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepadaMajelis Hakim yang Mulia untuk dapat memutuskan menolak gugatan a quokarena Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan ke PengadilanHubungan Industrial yang tidak berwenang memutus sengketa a quo;Bahwa sejatinya permasalahan pemblokiran rekening ialah hubungan antaraPenggugat dengan Tergugat saja dalam konteks Penggugat sebagai nasabahdan/atau debitur, maka jelas hal tersebut merupakan kewenangan dariPengadilan Umum d.h.i

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim kasasijuga terjadi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 pada pointdari Pemohon Kasasi III yang menyebutkan :Bahwa dari bukti T.l2 obyek dibeli Chairul Salam dari Soehandy Oenaratanggal 10 Oktober 1989 luas 2056 M2, d.h.i tidak menyebutkan tahunpembuatan sertifikat karena terbukti sertifikat baru terbit tahun 1997.Majelis Hakim membuat kekhilafan dengan tidak menyebutkan kapantanah diukur (faktanya diukur tahun 1994) ;Bahwa dari