Ditemukan 359071 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-08-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — CERENTI SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI;
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CERENTI SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI;
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-03-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 110/Pdt/2014/PT SMG
Tanggal 24 Juni 2014 — Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Nasional Indonesia melawan PT. BPR WELERI MAKMUR
49 — 37
  • Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Nasional Indonesia melawan PT. BPR WELERI MAKMUR
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-01-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 71/Pdt.Sus-KIP/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 17 Juni 2019 — PT.BANK MANDIRI PERSERO lawan Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan Nasiona
67 — 30
  • PT.BANK MANDIRI PERSEROlawanLembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan Nasiona
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-01-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 49/Pdt.Sus-KIP/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 9 April 2019 — Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan Nasiona lawan PT.BANK MANDIRI PERSERO
112 — 91
  • Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan NasionalawanPT.BANK MANDIRI PERSERO
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata
Register : 13-07-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 23-06-2020
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 6/Pdt.G/2018/PN KLT
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
Ir.Nano Kusharyono,M.E
Tergugat:
1.Direksi P.T Pertamina Regional II Sumbagsel
2.Direktur Lembaga Penyalur Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat AGRIM
76 — 22
  • Penggugat:
    Ir.Nano Kusharyono,M.E
    Tergugat:
    1.Direksi P.T Pertamina Regional II Sumbagsel
    2.Direktur Lembaga Penyalur Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat AGRIM
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 04-09-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 14-01-2015
Putusan PN MALANG Nomor 197/Pdt.G/2014/PN.Mlg
Tanggal 2 Desember 2014 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) , dkk vs PT.BANK MEGA, Tbk
41 — 15
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) , dkk vs PT.BANK MEGA, Tbk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 28-06-2018 — Upload : 18-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2018
Tanggal 28 Juni 2018 — IDA BAGUS SURYA BHUWANA, DK VS LEMBAGA PENGKREDITAN DESA (LPD)
282 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IDA BAGUS SURYA BHUWANA, DK VS LEMBAGA PENGKREDITAN DESA (LPD)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT TUN KIP
Register : 18-05-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST.
Tanggal 18 September 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL X PT PERTAMINA ( PERSERO )
281 — 79
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL X PT PERTAMINA ( PERSERO )
    permohonan informasi, keberatan dan permohonanpenyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi.Sengketa yang diajukan adalah sengketa infomasi publik yang terjadiantara Pemohon dengan Badan Publik.Kewenangan Komisi Informasi Pusat sebagaimana tersebut,didasarkan atas aturan yang terdapat pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal26 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) yangmenyatakan:Pasal 1 angka 4,Komisi Informasi adalah lembaga
    penyaluran danabina lingkungan, kemudian Pemohon pada intinya menyatakan hendakmengetahui transparansi dan/atau melakukan audit terhadap penyaluran danabina lingkungan Pertamina.Bahwa atas tindakan inkonsistensi Pemohon, Termohon menyampaikanbahwa Pemohon telah melampaui wewenangnya sebagai organisasi masyarakat.Termohon telah menyampaikan bahwa Pemohon TIDAK MEMILIKI kewenanganuntuk malakukan audit terhadap perusahaan Termohon, karena pada faktanyalaporan keuangan Pertamina telah diaudit oleh lembaga
    JKT.PST..Bukti P17 :September 2013 ( sesuai dengan aslinya ) ;Rekapitulasi Nilai Pretes Matematika Dasar Guru Guru KelasVI Se Kota Bogor Tanggal 14 februari 2015 di SMA PGRI 4Kota Bogor ( sesuai dengan aslinya ) ;Bukti P 18A : Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli MutuBukti P 18BBukti P 19Bukti P 20:Bukti P 21:Bukti P 22:Bukti P 23:Bukti P 24:Pendidikan nasional tanggal 06 Februari 2015 No. 15 dari NotarisNy.
    JKT.PST..Menimbang dikarenakan Pemohon menerima pemberitahuan putusanKomisi Informasi Pusat, pada tanggal 05 Mei 2017 (bukti T1 & T2) sedangkanKeberatan diajukan ke Pengadilan Negeri tercatat tanggal 18 Mei 2017 makajangka waktu 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang undangNo.14 Tahun 2008 Jo Pasal 4 ayat 2 PERMA No. 02 Tahun 2011 belumterlewati dan dengan demikian secara formal permohonan keberatan tersebutdapat diterima ;Menimbang Pemohon adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakatyang
    dinyatakan bahwatenggang waktu pengajuan belum terlampaui oleh karena itu maka keberatanPemohon secara formal dapat diterima sedangkan perobahan keberatan,dikarenakan perobahan tersebut dilakukan pada awal persidangan dan dalambatas yang wajar bukan merombak keberatan secara total maka mengenai haltersebut masih dalam batas toleransi ;Menimbang mengenai Permohonan Pemohon tidak disertai tanda tanganSekretaris, menurut hemat majelis dikarenakan Permohonan Pemohon adalahmasih sesuai dengan tujuan Lembaga
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-12-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 773/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 28 Februari 2018 — PEMERINTAH R.I CQ LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) >< AKHMAD RIO TEGUH
78 — 48
  • PEMERINTAH R.I CQ LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) >< AKHMAD RIO TEGUH
    ,MH., KabulBudiono, SH., Ajeng Kesuma Dewi, SH., Japriyanto,SH., Firdaus Franata Barus, SH., M.Kn., Simon PetrusGinting, SH., masingmasing Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Nasional(LBHNasional) yang beralamat di JI.
    dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan;Halaman 2 dari 36 Hal Putusan Nomor 773/Pdt/2017/PT.DKI(3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)berbentuk badan hukum Indonesia;(4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan LembagaPenjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;Bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 37B UU Perbankan makadibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan tersebut dengan UndangUndangNomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
    Dilakukan oleh Penguasa/PemerintahHalaman 6 dari 36 Hal Putusan Nomor 773/Pdt/2017/PT.DKI11.Bahwa Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang dibentuk Negaraatau. Pemerintah untuk menjamin stabilitas ekonomi melalui jaminanterlaksananya kegiatan perbankan dengan baik sehingga ditetapkanlahUndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanansebagai pelaksanaan amanat dari UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan.
    Bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)adalahsuatu lembagaindependen yang dibentuk oleh Undang Undang Nomor 24 tahun 2004tentang Lembaga Penjamin Simpanan, merupakan lembaga yang menjaminsimpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistemperbankan sesuai kewenangannnya ;. Bahwa LPS mempunyai tugas dalam menjalankan fungsinya, sesuai denganpasal 5 Undang Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpananantara lain: (dikutip);1.
    Bahwa kewenangan dan fungsi LPS tersebut diatas juga diperkuat olehPeraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2012 tentangPerubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank pada pasal 45 ayat (5) disebutkan:(dikutip);dalam kondisi tertentu LPS dapat melakukan penagihan / pencairanterhadap sisa asset yang telah dihapuskan oleh Tim likuidasi dan / atau LPSsebagai RUPS,.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 15-03-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 27-03-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 158/Pdt.G/2017/PN MDN
Tanggal 31 Januari 2018 — Penggugat:
1.Prabudi, SH
2.Fauzi Iskandar Nst, SH
3.Zulham Efendi Nst SH
Tergugat:
Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan
Turut Tergugat:
1.Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara
2.Lembaga Perlindungan Anak Pusat
133 — 75
  • Penggugat:
    1.Prabudi, SH
    2.Fauzi Iskandar Nst, SH
    3.Zulham Efendi Nst SH
    Tergugat:
    Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan
    Turut Tergugat:
    1.Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara
    2.Lembaga Perlindungan Anak Pusat
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-01-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN MARTAPURA Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Mtp
Tanggal 3 Juli 2014 — - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK) - PT. KEMBANG 88 MULTI FINANCE
80 — 22
  • - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK)- PT. KEMBANG 88 MULTI FINANCE
    PUTUSANNomor 02/Pdt.G/2014/PN MtpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkaraperkara perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara antara:YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK), berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yangdiwakili oleh SEHATNO SAMIADOEN, TUTIK ANIRAHMAWATHI, selaku Pengurus; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:PT.
    KEMBANG 88MULTI FINANCE cabang Banjarmasin, serta Klausula Baku adalahPerjanjian Kredit Nomor: PSB ...3501064 yang ditandatangani pada tanggal14 Juni 2012, berlaku selama 36 bulan dan berakhir pada tanggal 15 Mei2 Bahwa telah mengaku kepada kami yaitu Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Kalimantan atau yang disebut YLPKK dari seorang yang mengakubernama IRWAN, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.
    Pol KT 1772 BW tahun 2009 atas nama Sumirah, dengan pinjamanpokok Rp99.856.000,00 (sembilanpuluh sembilan juta delapanratus limapuluhenamribu Rupiah) dengan pengembalian pembayaran secara angsuran selama 36(tigapuluh enam) bulan dengan angsuran sebesar Rp3.606.000,00 (tigajutaenamratus enamribu Rupiah) setiap bulan;Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Keuangan NonBank atau LembagaPembiayaan yang artinya dalam menjalankan usahanya terkait dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Lembaga
    Pembiayaan di bawahpengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang sebagaimana disebutkan dalam BABVI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat pada Pasal 28 huruf b, Pasal 29 danPasal 30 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 tahun2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Bahwa dijelaskan pula pada pasalpasal UndangUndang Republik IndonesiaNomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; a Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan, yangselanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga
    Perundangundangan di sektor jasa keuangan;Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/ ataupihak tertentu; Melakukan penunjukan pengelola statuler; Menetapkan penggunaan pengelola statuler; Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukanpelanggaran terhadap Peraturan Perundangundangan di sektor jasakeuangan; dan Memberikan dan/ atau mencabut: e Izin usaha; Hal. 7 dari 17 hal.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-01-2022 — Putus : 02-03-2022 — Upload : 09-03-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 2 Maret 2022 — Penggugat:
RISTENTY PANGGABEAN
Tergugat:
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ( LPS )
53 — 32
  • Penggugat:
    RISTENTY PANGGABEAN
    Tergugat:
    LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ( LPS )
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-01-2008 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141K/TUN/2006
Tanggal 7 Januari 2008 — YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN GIDEON (YLPG) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
15 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN GIDEON (YLPG) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan PTTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 27-10-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 07-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 301/B/LH/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 4 Januari 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM BADAK).; BUPATI KUTAI KARTANEGARA.;
350 — 34
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM BADAK).;BUPATI KUTAI KARTANEGARA.;
    PUTUSANNomor 301/B/LH/2016/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSMBADAK), beralamat Jalan. Wahid Hasyim Perum.
    No. 25Tanggal 09 November 2007, selanjutnya sesuaiSALINAN/GROSSE Akta Lembaga Barisan Anak DayakKalimantan Timur Nomor : 23 Tanggal 09 Agustus 2007 padapasal 13 ayat 2; 22222222 nae nnn neeHal 1 dari 10 hal. Put. No. 301/B/LH/2016/PT.TUN. JKTBUPATIDalam hal ini memberikan kuasa kepada : KUKUH TUGIYONO,S.H., dan HJ. HARNE, S.H., Keduanya berkewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor KUKUH, T. S,H.DAN REKAN, ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUMberalamat JI.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 24-02-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN MALANG Nomor 40/Pdt.G/2014/PN.Mlg
Tanggal 19 Agustus 2014 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk vs PT. BANK RAKYAT INDONESIA
117 — 44
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk vs PT. BANK RAKYAT INDONESIA
    keperadilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPK)Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia Berdasarkan Pemberian Hak oleh UndangUndang. bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yangmengalami kerugian nyata.
    Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia"atau disingkat LPKNI " adalah Perseroan berdasarkan BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
    perlindungan konsumen swadayamasyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c,atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 46 tersebut, dapat disimpulkanbahwa Lembaga Konsumen dapat bertindak sebagai Penggugat apabila mewakilisekelompok konsumen, bukan mewakili pribadi, untuk menggugat Pelaku Usaha19Menimbang, bahwa apabila lembaga perlindungan konsumen mewakiliseseorang berdasarkan surat kuasa maka lembaga konsumen tersebut sudahbertindak
    Oleh karenaitu harus terlebih dahulu melalui pembuktian mengenai Legal StandingLembaga Perlindungan Konsumen dalam perkara A quo ;Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, harus memenuhipembuktian beberapa persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu telah melaksanakan kegiatan sesuai dengananggaran dasarnya.
    Yang mana untuk dapat melaksanakan kegiatannya,suatu Lembaga Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 2 PeraturanPemerintah No.59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat, yang menentukan halhal sebagai berikut :Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:a Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota ;b Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantumdalam anggaran dasarnya ;212.
Pengadilan PT BENGKULU Perdata
Register : 10-01-2022 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PT BENGKULU Nomor 1/PDT/2022/PT BGL
Tanggal 27 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat I : AHMAD YANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Tergugat II : ERLIZA TRI ANUGRAH Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Tergugat III : MARYANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Tergugat IV : YANSORI Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Tergugat V : SANDRA WARDANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Terbanding/Penggugat
139 — 71
  • Pembanding/Tergugat I : AHMAD YANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Pembanding/Tergugat II : ERLIZA TRI ANUGRAH Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Pembanding/Tergugat III : MARYANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Pembanding/Tergugat IV : YANSORI Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Pembanding/Tergugat V : SANDRA WARDANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Terbanding/Penggugat
    ., CMAdvokat dan Penasehat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUMNARENDRAODHIPA yang dalam hal ini memilih alamat dan kedudukan hukumdi Jin.
    Bahwa Penggugat bukanlah seperti lembaga kantor Perbankanyang dapat memberikan somasi tertulis, Penggugat hanyalah pribadiperseorangan yang beritikad baik memberikan pinjaman bagi yangmembutuhkan, lazimnya tidak ada Penggugat melayangkan somasitertulis tetapi hanya mampu melalui media komunikasi seharihari. Bahwa Penggugat pernah membaca literatur di media hukumyang dikemukakan oleh J.H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 04-09-2023 — Putus : 31-10-2023 — Upload : 06-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 31 Oktober 2023 — Pemohon:
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Termohon:
PT FRANS PUTRATEX
31 — 0
  • Pemohon:
    Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
    Termohon:
    PT FRANS PUTRATEX
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 24-09-2014 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PN MALANG Nomor 214/Pdt.G/2014/PN Mlg
Tanggal 3 Juni 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk vs PT. SINARMAS MULTIFINANCE Tbk, dkk
95 — 113
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk vs PT. SINARMAS MULTIFINANCE Tbk, dkk
    Mlg telahmengajukan gugatan sebagai berikut1 Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional IndonesiaBerdasarkan Pemberian Hak oleh UndangUndang bertindak mengajukan gugatanbukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata.
    statusbadan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen)Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bahwa " PT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia " atau disingkat " LPKNI"adalah Perseroan Nomor : AHU04158.40.20.2014 tentang PersetujuanPerubahan badan Hukum Perseroan Terbatas PT Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia yaitu Menyetujui Perubahan Badan HukumPT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia dengan NPWP02.239.913.000 yang Berkedudukan
    Otoritas Jasa Keuangan,2526272829yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas daricampur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenangpengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan ;Bahwa tujuan Lembaga Tergugat II selaku otoritas jasa keuangan pasal 6UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalah melaksanakantugas pengaturan dan pengawasan terhadap : a kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan ; b kegiatan jasa keuangan di sektor pasar
    modal; dan c kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dans pensiun, lembagapembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya ; Bahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat II pada poin pertama adalahmengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan dan kegiatan di dalam sektor jasakeuangan ; Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang tetapitidak melakukan fungsinya secara baik, tidak memiliki progres dan programpenindakan dengan memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum ;Bahwa
    Mohamad Chambali (PENGGUGAT I)melalui perwakilan lembaga perlindungan konsumen nasional Indonesia /LPKNI mengajukan Penawaran Pelunasan yang tertuang di dalam suratLPKNI dengan Nomor: 35/LPKNI/00.11/VII/2014 dengan mengajukanpembayaran pelunasan senilai Rp. 11.445.000, (surat terlampir) ;21. Bahwa Sesuai dengan Penghitungan Pelunasan Normal PT. SMMF CabangMalang, diketahui total pelunasan An. Mohamad Chambali PPK:107081100603 senilai Rp. 23.168.537.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 30-08-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 19-04-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 149/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 31 Januari 2013 — Nirwan Daud,Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia
134 — 68
  • Nirwan Daud,Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia
    Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S637/MK.10/2011, tanggal 27 Juni 2011, Hal : Sanksi PeringatanPertama. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;Surat Kepala Biro Perasuransian a.n. Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S1093/MK.10/2010, tanggal 1 Desember 2010, Hal : Sanksi PeringatanPertama. (foto kopi sesuai denganaslinya) ;Surat Kepala Biro Perasuransian a.n.
    Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S6461/BL/2011,tanggal 13 Juni 2011, Perihal : Penambahan Reasuransi. (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Surat Kepala Biro Perasuransian a.n. Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S8437/BL/2011,tanggal 28 Juli 2011, Perihal: Tanggapan Program KerjaFundamental (PKF) Tahun 20112013 dan Quick Win Program(QWP) tahun 2011.
    Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : SR4984/BL/2012, tanggal 27 April 2012, Perihal : PersetujuanMekanisme Reasuransi Finansial. (foto kopi sesuai denganaslinya) ;Surat Kepala Biro Perasuransian a.n. Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S2474/BL/2012,tanggal 1 Maret 2012, Perihal : Review Program KerjaFundamental 20112013 dan Program Kerja Anorganik.
    Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S8420/BL/2012,tanggal 4 Juli 2012, Hal : Penilaian Kemampuan dan KepatutanBagi Calon Direksi AJB Bumiputera 1912. (foto kopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Kepala Biro Perasuransian a.n Ketua Badan PengawasPasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : S8861/BL/2012,tanggal 19 Juli 2012, Hal : Penilaian Kemampuan dan KepatutanBagi Calon Direksi AJB Bumiputera 1912.
    Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuanganlainnya ;Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan Pasal 1 angka 6 denganPasal 3 Peraturan Menteri Keuangan RI.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Putus : 01-10-2013 — Upload : 13-04-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 313/Pdt/2013/PT.Smg
Tanggal 1 Oktober 2013 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA melawan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI ( Persero )
37 — 21
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA melawan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI ( Persero )
    Untuk Dinas PUTUSANNomor : 313 / Pdt / 2013 / PT Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana terteradibawah ini dalam perkara antara : LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA ; Berkedudukan di Kantor Pusat di Jl.