Daerah Istimewa Aceh(BuktiT 1)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang PemerintahanAceh(BuktiT2):Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis PermusyawaratanUlama(BuktiT3):Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara PembentukanQanun(BuktiT4);Fotokopi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang PokokPokokSyari atIslam (BuktiT5):Fotokopi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan danPerlindungan Aqigah (BuktiT6);Fotokopi Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 8 Tahun2014 tentang Hasil Lokakarya

No.23834 K/Pid.Sus/2010 4 Lokakarya SAP di Pontianak 980.000, Ridha Wahyuditanggal 2122 September2006 Jumlah 13.820.000, 36.243.000, B. Ada bukti Internal tanpa bukti Eksternal Biaya bantuan pelatihan dankursus keterampilan : 1 Diklat orientasi nasional 7.280.000, Syamsupardihumas dan protokol dan MCtanggal 0307 Oktober 2006 Jumlah 7.280.000,JUMLAH BULAN OKTOBER 43.523.000,2006Bulan NOVEMBER 2006A.

Lokakarya SAP di Pontianak 980.000, Ridha Wahyuditanggal 2122 September2006Jumlah 13.820.000,36.243.000, . Ada bukti Internal tanpa bukti Eksternal Biaya bantuan pelatihan dankursus keterampilan : 1. Diklat orientasi nasional 7.280.000, Syamsupardihumas dan protokol dan MCtanggal 0307 Oktober 2006 Jumlah 7.280.000,JUMLAH BULAN OKTOBER 43.523.000,2006Bulan NOVEMBER 2006A. Tanpa SPJ Biaya makan dan minum: 1.

Seminar/lokakarya yang berkaitan dengan pendapatan daerahb. Kegiatan rapatrapat baik tingkat pusat maupun tingkat provinsic. Koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsid. Koordinasi dengan perusahaan baik BUMN, BUMD maupunSwastae. Kegiatan penagihan ke Pusat maupun ProvinsiHal. 2 dari68 hal. Put. No. 242 PK/Pid.Sus/20122.f. Kegiatan studi banding dan lainlain yang berkaitan denganpeningkatan pendapatan daerah40 (empat puluh) persen digunakan untuk :a.

Seminar/lokakarya yang berkaitan dengan pendapatan daerahb. Kegiatan rapatrapat baik tingkat pusat maupuntingkatprovinsiKoordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsiKoordinasi dengan perusahaan baik BUMN, BUMD maupunSwastae. Kegiatan penagihan ke Pusat maupun Provinsif. Kegiatan studi banding dan lainlain yang berkaitan denganpeningkatan pendapatan daerah2. 40 (empat puluh) persen digunakan untuk :a. Sebesar 80 % (delapan puluh persen) Dinas InstansiPemungut.Hal. 24 dari 68 hal. Put.

Merek , filling date 06 September 2018 untuk melindungidan penyelenggara pertandingan olahraga (managing and organizer for sportsevents);Penyelenggara kompetisi olahraga otomotif (organizer for automotivegames competitions);Penyelenggaran acara hiburan, music, otomotif danolahraga (organizer event for entertainment, music, automotive and sports),Penyelenggara acara simposium, pelatihnan dan lokakarya (Providingsymposium, workshop and training event);Produksi pagelaran (showpraductions), Penyelenggara

dituangkan dalam halaman 6 dan halaman 7 dalam dalilAUTOesgugatan, Penggugat juga mempunyai merek GYMKHANA untuk melindungijenis barang dalam kelas 41 berupa Pengelola dan penyelenggarapertandingan olahraga (managing and organizer for sportsevents);Penyelenggara kompetisi olahraga otomotif (organizer for automotivegames competitions);Penyelenggaran acara hiburan, music, otomotif danolahraga (organizer event for entertainment, music, automotive and sports),Penyelenggara acara simposium, pelatihan dan lokakarya

Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI5.3.Pasal 43 ayat 1 d berbunyi memperoleh kesempatan untukmeningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasisarana dan sarana pembelajaran serta penelitian danpengabdian/pelayanan kepada masyarakat termasukkesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentukpendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan,seminar, lokakarya serta kegiatan lain yang sejenis"Maka seiring perjalanannya pada tahun 2003 Penggugatmerasa terpanggil untuk dapat mengambil peran dalammengembangkan

Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKImengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya serta kegiatanlain yang sejenis" ;Bahwa sebelum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensimemberikan tugas kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensiuntuk melanjutkan studi lanjut pada program Doctor of Philosphy inEconomics, Graduate School of Economics, Faculty of Economics andCommerce, The Australian National University, Australia melaluipenyelesaian Program Part A atau prePhD (M.Ec by Coursework) danpenyelesaian

Bahwa sesuai pernyataan Direktur Penatagunaan Tanah,Badan Pertanahan Nasional, Iwan Isa, sebagaimana dimuat diKompas.com dalam lokakarya hak atas tanah pada pertemuanRoundtable On Suistanable Palm Oil (RSPO) ke 7 di Kuala Lumpur,Malaysia pada hari Minggu (1/11/2009) yang menyatakan bahwaPerusahaan Perkebunan yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha(HGU) itu ilegal dan harus dihentikan. Aparat hukum mestinyamenutup perusahaan perkebunan yang diketahui beroperasitanpa HGU.

Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Prof.Amrin Saragih, M.A, Ph.D, disamping itu Ahli juga memiliki Sertifikasisebagai Penyuluh Nasional Bahasa Indonesia dengan Nomor01/H/TT/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pembinaan danPengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selainitu Ahli juga sudah mengikuti kegiatan Pemutakhiran Kompetensi AhliBahasa di Bidang Linguistik Forensik dengan Piagam Nomor145/BTK/2018 dan Lokakarya Kebahasaan dan Kesastraan KelompokKepakaran dan

Biaya Perkantoran FKIP Unpar untuk fotocopy dan penjilidanuntuk kegiatan Lokakarya Pengembangan Kurikulum ProgramStudi Pendidikan Biologi bulan Januari 2013, Sebesar Rp1.750.000,2. Biaya Perkantoran FKIP Unpar untuk biaya foto copy danpenjilidan untuk kegiatan Semiloka Pengembangan KurikulumJurusan Program Studi teknologi Pendidikan Teknologi danKejuruan bulan Februari 2013, Sebesar Rp 1.750.000, . Penerima Toko Telaga 1.

Limin,selama 3 (tiga) hari PP M.PdGol.surat tugas 26 Pembina/September 2013 Ivd berangkat dari tgl. 28 s.d30 september 2013,Lokakarya NasionalKurikulum NasionalJurusan Program StudiAdministrasi /ManajemenPendidikan di malang Halaman 35 dari 321 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Plk 25, Biaya perjalanan dinas 4078.032.00 2.843.500 2.843.500 Drs.Palangka Raya Malang 1.P524111 Reddyselama 3 (tiga) hari PP Siram,surat tugas 23 M.Pd Gol.September 2013 Penata TKberangkat dari tgl. 28 s.d / IId04 september

III/ C 14Biaya peralanan = dinasPalangka Raya Yogyakartaselama 3 (tiga) hari PP surattugas 23 Juli 2013berangkat dari tgl. 25 s.d 27Juli 2013, mengikutiseminar hasil pelaksanaanprogram pendidikan guruMIPA unggulan4078.032.001.P5241114.047.000 =4.047.000Karelius,S.Si,M.ScGol.III/B PenataMuda Tingakat 15Biaya peralanan = dinasPalangka Raya Jakartaselama 2 (dua) hari PP surattugas 28 Juni 2013berangkat dari tgl. 03 s.d 04Juli 2013, mengikutiseminar dan lokakarya(semiloka) Grand Designkelembagaan LPTK

Biaya Perkantoran FKIP Unpar untuk fotocopy dan penjilidanuntuk kegiatan Lokakarya Pengembangan KurikulumProgram Studi Pendidikan Biologi bulan Januari 2013,Sebesar Rp 1.750.000,2. Biaya Perkantoran FKIP Unpar untuk biaya foto copy danpenjilidan untuk kegiatan Semiloka Pengembangan KurikulumJurusan Program Studi teknologi Pendidikan Teknologi danKejuruan bulan Februari 2013, Sebesar Rp 1.750.000, O. Penerima Toko Telaga 1.

Biaya Perkantoran FKIP Unpar untuk fotocopy dan penjilidanuntuk kegiatan Lokakarya Pengembangan Kurikulum ProgramStudi Pendidikan Biologi bulan Januari 2013, Sebesar Rp1.750.000,2. Biaya Perkantoran FKIP Unpar untuk biaya foto copy danpenjilidan untuk kegiatan Semiloka Pengembangan KurikulumJurusan Program Studi teknologi Pendidikan Teknologi danKejuruan bulan Februari 2013, Sebesar Rp 1.750.000, O. Penerima Toko Telaga 1.

Pada saat Lokakarya jugamengundang nara sumber yang berasal dari diluar RSUD termasuk BagianKeuangan Prov. Riau dan Biro Hukum Prov.

dituangkan dalam notulen hasil lokakarya ;Bahwa hasil dari usulan bagian perencanaan mengajukan kepada BappedaProv.

FC 1 (satu) Lembar Berita Acara Lokakarya Perencanaan dan MonitoringRSUD Arifin Achmad Prov. Riau tangga 16 Februari 2012.f. FC 1 (satu) Lembar Rumusan Lokakarya Perencanaan dan MonitoringRSUD Arifin Achmad Prov. Riau.g. FC 1 (satu) Lembar Laporan Lokakarya Perencanaan dan MonitoringRSUD Arifin Achmad Prov.

Setelah dilakukan Lokakarya maka bagian perencanaan akanmengkoordinasikan dengan Kepala Bidang masingmasing bagian untukmenentukan skala prioritas dan disesuaikan dengan kemampuankeuangan RSUD Arifin Achmad Prov.

Pada saat Lokakarya jugamengundang nara sumber yang berasal dari diluar RSUD termasuk BagianKeuangan Prov. Riau dan Biro Hukum Prov.

Riau serta pihak lain yangberhubungan dengan pengembangan rumah sakit ;Bahwa saksi tidak tahu semua usulanusulan yang diterima dibagianperencanaan ;Bahwa saksi pernah membuat pengadaan barang dan jasa untuk penggunaan spesialis dokterdokter semuanya masuk ke bagian perencanaan ;Bahwa ketika melakukan lokakarya yang dibahas seluruh usulan yangsebelumnya masuk ke bagian perencanaan untuk dievaluasi dan memilahyang menjadi prioritas dan tidak prioritas digunakan oleh rumah sakit hasildari lokakarya

dituangkan dalam notulen hasil lokakarya ;Bahwa hasil dari usulan bagian perencanaan mengajukan kepada BappedaProv.

FC 1 (satu) Lembar Berita Acara Lokakarya Perencanaan dan MonitoringRSUD Arifin Achmad Prov. Riau tangga 16 Februari 2012.f. FC 1 (satu) Lembar Rumusan Lokakarya Perencanaan dan MonitoringRSUD Arifin Achmad Prov. Riau.g. FC 1 (satu) Lembar Laporan Lokakarya Perencanaan dan MonitoringRSUD Arifin Achmad Prov.

Setelah dilakukan Lokakarya maka bagian perencanaan akanmengkoordinasikan dengan Kepala Bidang masingmasing bagian untukmenentukan skala prioritas dan disesuaikan dengan kemampuankeuangan RSUD Arifin Achmad Prov.

Seminar/lokakarya yang berkaitan dengan pendapatan daerahb. Kegiatan rapatrapat baik tingkat pusat maupun tingkat propinsic. Koordinasi dengan pemerintah pusat maupun propinsid. Koordinasi dengan perusahaan baik BUMN, BUMD maupunSwasta@Kegiatan penagihan ke Pusat maupun Propinsif. Kegiatan Study banding dan lainlain yang berkaitan denganpeningkatan pendapatan Daerah.2. 40 (empat puluh) persen digunakan untuk :a. Sebesar 80 % (delapan puluh persen) Dinas Instansi Pemungut.b.

Seminar/lokakarya yang berkaitan dengan pendapatan daerahb. Kegiatan rapatrapat baik tingkat pusat maupun tingkat propinsid. Koordinasi dengan pemerintah pusat maupun propinsie. Koordinasi dengan perusahaan baik BUMN, BUMD maupunSwasta.Kegiatan penagihan ke Pusat maupun Propinsig. Kegiatan Study banding dan lainlain yang berkaitan denganpeningkatan pendapatan Daerah.2. 40 (empat puluh) persen digunakan untuk :a. Sebesar 80 % (delapan puluh persen) Dinas InstansiPemungut.b.

Gerakan PemudaInisiator Friendship Po Tata Yade Mo Lamahu Pangkalan KotaGorontalo tahun 2011, Ketua Panitia Adiyatma Ronosumitro, sebesarRp. 105.000.000, (Seratus lima juta rupiah)Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2015/PT GTO.10.11.12.Proposal Panpel Pekan Seni Masyarakat SeGorontalo TangkaiLomba Lagu Dangdut oleh Komunitas Masyarakat Cinta Daerah KotaGorontalo tahun 2011, Ketua Panitia Djeflin Bau, sebesarRp.125.000.000, (Seratus dua puluh lima juta rupiah)Proposal Kegiatan Seminar dan Lokakarya

Gerakan PemudaInisiator Friendship Po Tata Yade Mo Lamahu Pangkalan KotaGorontalo tahun 2011, Ketua Panitia Adiyatma Ronosumitro, sebesarRp. 105.000.000, (Seratus lima juta rupiah)Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2015/PT GTO.10.11.12.Proposal Panpel Pekan Seni Masyarakat SeGorontalo TangkaiLomba Lagu Dangdut oleh Komunitas Masyarakat Cinta Daerah KotaGorontalo tahun 2011, Ketua Panitia Djeflin Bau, sebesarRp.125.000.000, (Seratus dua puluh lima juta rupiah)Proposal Kegiatan Seminar dan Lokakarya

Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016 Lembaga/Pemerintah Daerah", dan Ayat (2) yaitu "penyelenggaraanrapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada halhal yang sangat penting dandilakukan sesederhana mungkin"; Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang telah dilakukanTerdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, telahmemperkaya diri Terdakwa sendiri, ataupun orang lain ataupunmemperkaya korporasi dalam halaman ini Pokja Inklusif

Pasal 13 Ayat (1) poin c yaitu "atas beban Anggaran Belanja Negaratidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan pestauntuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah", dan Ayat (2) yaitu "penyelenggaraanrapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmiankantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada halhal yang sangat pentingdan dilakukan sesederhana mungkin"; Bahwa dari serangkaian yang telah dilakukan Terdakwa, telahmenguntungkan diri Terdakwa

Pasal 13 Ayat (1) poin c yaitu "atas beban anggaran belanja Negaratidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan pestauntuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah", dan Ayat (2) yaitu "penyelenggaraanrapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmiankantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada halhal yang sangat pentingdan dilakukan sesederhana mungkin";Bahwa dari serangkaian yang telah dilakukan Terdakwa, telahmenguntungkan diri Terdakwa

berwenang mengalihkan kekayaan Yayasankecuali dengan persetujuan Pembina".Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 48 pada Pasal 6ayat (1): "Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasansebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Yayasan melakukankegiatan usaha sebagai berikut:Menyelenggarakan pendidikan, peningkatan pengetahuan danketerampilan baik secara umum maupun khusus, di bidangkebanksentralan, ekonomi makro, moneter, dan perbankan sertasistem pembayaran : Kegiatan tersebut termasukpenyelenggaraan seminar, lokakarya

Pasal 1365 KUHPerdata);Bahwa Mahkamah Agung RI. dalam Sidang Lokakarya diCilegon Serang, tanggal 20 Februari 1988, telah memberikanstressing yang pada pokoknya menekankan, bahwaseandainya dalam gugatan itu tidak jelas adanya kerugiansebagai akibat dari PMH (perbuatan melawan hukum), makadengan sendirinya gugatan itu sejak permulaan harusdinyatakan tidak dapat diterima (Mahkamah Agung R.I.

Dengandemikian, Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang pengecualiannya,sedangkan Pasal 1318 KUHPer memiliki ruang lingkup yang luas ;Menimbang, bahwa di samping kelima asas yang telah diuraikan diatas, dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh BadanPembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI padatanggal 1719 Desember 1985 telah berhasil dirumuskannya delapan asashukum perikatan nasional (BPHN, 1985:21).

Contohpengangkutan/pengerukan sampah, penimbunan daerah rawaPenyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya ataupenyuluhan;Pekerjaan untuk project percontohan (pilot project) dan survey yangbersifat knusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belumdapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

Contohpengangkutan/pengerukan sampah, penimbunan daerah rawaPenyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya ataupenyuluhan;Pekerjaan untuk project percontohan (pilot project) dan survey yangbersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belumdapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

menghidupkan lagi teoriteori lama tentang tujuan pemindahan, yaitu untuk pembalasan, padahalsekarang kita sedang merintis teori pemindahan yang modern yaitu :Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum daripengayoman masyarakat ;Mengadakan koreksi yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidupdalam bermasyarakat ;Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana memulihkankeseimbangan dan mendatangkan rasa damai di dalam masyarakat ;Membebaskan rasa bersalah dari para terpidana (lokakarya

Shop Jatitujuh Masa Tanam Tahun 20112012;1 (satu) lembar asli Nota Kesepaham/MOU antara General ManagerRegional 1 PT Sang Hyang Seri dengan Pemilik SHS Shop Jati TengahDesa Jati Tengah, Kecamatan Jati tujun, Kabupaten Majalengka;1 (satu) lembar fotokopi Nota Kesepaham/MOU antara GeneralManager Regional 1 PT Sang Hyang Seri dengan Pemilik SHS ShopJati Tengah Desa Jati Tengah Kecamatan Jati tujuh, KabupatenMajalengka, Daftar Peserta Pelatihan Pengelolaan SHS Shop dan FotoKantor;1 (satu) Buku Panduan Lokakarya

oleh mereka yang berlainan agama bahkan orang yangberlainan kewarga negaraan seperti para diplomat atau pegawaibangsa asing. dari beberapa ayat Al Quran terutama tentang kewajibanmenghormati jiran/tetangga, demikian juga dari banyak HaditsNabi Muhammad SAW menunjukkan adanya batasanbatasandalam hal keluarnya suara yang dapat menimbulkan gangguanwalaupun yang disuarakan adalah ayat suci, doa atau panggilankebaikan sebagaimana antara lain tercantum dalam dalildalil yangdilampirkan pada keputusan Lokakarya