Memerintahkan Tergugat mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat serta hak Penggugat seperti semula;---------------------------------------------------5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-------------------------------6. Menghukum Tergugat dan untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).------------------------------------------------------------------------------------------

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Ambon atau dalamjabatan yang setara;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, padaDinas Sosial Propinsi Maluku.5.

berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuaidengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadiobjek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mengembalikan Penggugatdalam harkat, martabat

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasSosial Provinsi Maluku;5.

Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Kabupaten Mamuju) untuk merehabilitasi serta mengembalikan kedudukan dan harkat martabat Para Penggugat (Benyamin Sopamena dan Andy Indrama) pada kedudukan semula sebagai Direktur Utama dan Direktur Operasional Badan Usaha Milik Daerah/Perusda Kabupaten Mamuju;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.72.000, (tujuh puluh dua ribu rupiah)

Oleh karenanya, menurut hukum KTUNObyek Sengketa aquo berikut Lampirannya terbuktitelah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b25UndangUndang Peratun, sehingga menurut hukumharuslah dinyatakan batal atau tidak sah, olehkarenanya pula nama,kedudukan ... ke halaman 16kedudukan, dan harkat martabat dari Penggugat danPenggugat II harus direhabilitasi atau dikembalikankepada kedudukan semula ;lll.

khususnya asas kepastianhukum, oleh karenanya secara hukum patut bagi MajelisHakim untuk menyatakan batal obyek sengketa a quo (videbuktiMenimbang, ... ke halaman 51Menimbang bahwa oleh karena Obyek sengketa aquo (vide bukti P2=T1) dinyatakan batal, maka beralasanhukum pula bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugatuntuk mencabut obyek sngketa aMenimbang, bahwa dengan demikian terhadappetitum Penggugat yang menuntut' Tergugat untukmelakukan rehabilitasi atau memulihkan nama, kedudukandan harkat martabat

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.365.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan, harkatdan martabat Penggugat seperti semula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp.365.000,00 (Tiga Ratus Enam PuluhLima Ribu Rupiah);Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, olehKami SANNY PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis,WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

., M.Pdi;

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada BiroKepegawaian Daerah Propinsi Maluku;5.

berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuaidengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadiobjek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mengembalikan Penggugatdalam harkat, martabat

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa inisebesar Rp. 327.000, (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada hari SENIN, tanggal 9 Desember 2019, olehKami WARISMAN S.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 369.500,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti semula ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.374.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Mewajibakan..........Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hakhakdan kedudukan harkat dan martabat Penggugat sepertisemula ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.374.000, ( Tiga ratus tujuh puluh empat riburupiah)Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 15 April572013 oleh kami EFFENDI,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ARDOYOWARDHANA,S.H dan NASRIFAL,S.H.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

diterbitkan oleh Walikota Kupang Nomor : BKPPD.821.29/746.h/D/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa atas nama Muhammad Affandi Mochdar, S.KM;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Teluk Ambon Pemerintah Kota Ambon; -----------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). ---------------------------------------------------------------------------------------

olehTergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa, sehinggamenerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukum bagiseseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yangmenjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dankewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusantersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yangberlaku dan akibat dari itu. batalnya keputusan tersebut danmengembalikan hakhak si penerima keputusan dalam kedudukan,jabatan, harkat dan martabat

Gugatan jugasangat bertentangan dengan Pasal 248 ayat (10 dan ayat (2)Halaman 24 dari 61 Halaman PUTUSAN Nomor 18/G/2019/PTUN ABN38.39.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManagemenPegawai Negeri Sipil menyatakan : (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ataulebin berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidakdengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali serta mengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah );

Tergugat telah menghilangkan hakhak Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil ;Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 42/G/2018/PTUN.JBI2.Penggugat tidak bisa bekerja lagi, kehilangan penghasilan,kehilangan martabat dan kehormatan dimata keluarga dantetangga, juga mengakibatkkan anakanak dan isteri Penggugatmenjadi kehilangan nafkah yang selama ini didapatkan dariPenggugat sebagai tulang punggung keluarga ;V.

Nip : 19810702200701 10;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulinkan harkat dan martabat Penggugat kembali sertamengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timursesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;Menghukum Terugugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor : 42/G/2018/PTUN.JBIMenimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak

NIP : 19810702200701 1006;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali sertamengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuaidengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.220.000, (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah );Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan seperti semula ;--------------------------------------------------------------------------------------------5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;-----------------------------------------------------------------------------------------6.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Salamu alias Bandi Bin Jamala tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat;5. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Sewa Murni kendraan Operasional dengan Nomor: 001/SEWA-MURNI/III/2019;- 1 (satu) lembar surat keterangan Jaminan Pembiayaan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor perjanjian: 1961504714 yang dikeluarkan oleh PT.

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, denganmemakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupunrangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barangsesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun piutang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:ad. 1.

Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain,Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan TipuMuslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang LainUntuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau SupayaMemberi Hutang maupun Piutang;Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 188Pid.B/2021/PN SrgMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksisaksi yaitu saksi GedeArdana, saksi Eko Haryanto dan saksi Ananto Prasetyo Utomo

Gede Ardana terima dari terdakwa yaitu sebesarRp4.000.000, (empat juta rupiah) perbulannya untuk mobil Toyota Yaris dansebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) perbulannya dan ketika pertama kalimembawa mobil Toyota Yaris milik saksi Gede Ardana tersebut terdakwasempat menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000, (empat juta rupiah) untukbiaya sewa 1 (satu) bulan, sehingga menurut pertimbang Majelis Hakim unsurdengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, denganmemakai nama palsu atau martabat

Mengembalikan harkat dan martabat Penggugat / Pembanding dalam kedudukan semula ;------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;----------------------

KementerianPendidikan dan Kebudayaan dalam proses penerbitan Surat Keputusana quo, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat tidakmempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentangPemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas SulawesiBarat, oleh karena itu Surat Keputusan Nomor : 03ASK/YPISB/XI/2012 tanggal 1 Desember 2012 yang diterbitkan Tergugat adalahTIDAK SAH dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut SuratKeputusan a quo ( vide bukti P3 = T5 ) dan mengembalikan harkatdan martabat

Mengembalikan harkat dan martabat Penggugat / Pembanding dalamkedudukan semula ;5. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkaradalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000, ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 17Pebruari 2014 oleh kami : UNDANG SAEPUDIN, SH. MH., selakuHakim Ketua Majelis, H. EDDY NURJONO.SH. MH.

VII/2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel, atas nama Yoseph Awunim, S.Sos, tanggal 20 Juli 2022;

tanggal 29 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;b. Mempunyai prestasi kerja yang baik; c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkankembali; dan tersedia lowongan jabatan;(b) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua)tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidakdengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabilatersedia lowongan jabatan; 10.

Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dariPNS; = b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;c.

Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkankembali; dan tersedia lowongan jabatan ; Dihukum penjara karena Membuat Surat Palsu Secara BersamaSama bukan melakukan kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Dihukum penjara pidana kurang dari 2 (dua) tahun jauh sebelumUndangUndang ASN berlaku; Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana;Dalam putusan pidana tidak dinyatakan Perbuatan Penggugattelah menurunkan harkat dan martabat dari

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN BUPATIMANGGARAI NOMOR: HK/461/2018, TANGGAL 29 DESEMBER 2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKHalaman 20 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNKPGPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN)Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikanharkat, martabat dan Kedudukan PENGGUGAT pada keadaan semulasebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai;

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat,martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;5.

Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana Tanggal 04 Januari 2021 atas nama Suryansah Usmarianto;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan,kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai PegawalNegeri Sipil;5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;ATAU;Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Bahwa, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 27 April 2021,pada pokoknya:DALAM POKOK PERKARA1.

Perbuatan Penggugat tidak mendukung program pemerintah yang sedanggencargencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika,apalagi peredaran narkotika pada saat ini tidak lagi pada tingkatmengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupanberbangsa dan bernegara terutama bagi generasigenarasi muda yangsangat diharapkan menjadi penerus bangsa.Perbuatan Penggugat juga telah merusak harkat dan martabat PegawaiNegeri Sipil pada umumnya, seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkunganKementerian

mempedomani kode etikPegawai Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode EtikPegawai Pemasyarakatan Pasal 5 huruf c (angka 1) yaitu taat dan disiplin padaaturan organisasi, yang meliputi tidak melakukan perbuatan melanggar hukumHalaman 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor: 81G/2021/PTUNJKT.seperti berudi, mengonsumsi narkoba dan minuman beralkohol, dan tidakmelakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;Menimbang bahwa oleh karena itu, maka petitum Penggugat yang padapokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketadan perintah kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan merehabilitasidan mengembalikan, kKedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semulasebagai Pegawai Negeri Sipil adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 jo.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan,kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai PegawaiNegeri Sipil;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp. 314.000, (Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021 olehkami Dr.