Ditemukan 875933 data
25 — 7
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
BUNASAN
26 — 8
M E N E T A P K A N
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
130 — 24
DALAM EKSEPSI :-Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut ;-Menyatakan eksepsi Para Tergugat tepat dan beralasan;-Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo karena kompetensi relative ;-Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 879.000,- (Delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
Raya Klari No. 45 KarawangJawa Baratyang menjadi yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial Bandung padaPengadilan Negeri Bandung, oleh karenanya pengadilan aquo berwenangmenerima, memeriksa dan memutus perkara ini;592. Bahwa selain itu PARA PENGGUGAT juga merupakan Anggota dan PengurusSerikat Pekerja PT. ROYAL STANDARD yang tergabung dalam wadahPersaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPAPPMI) PT.
cukup kuat dan sempurna, sangat beralasanhukum jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung berkenan memutuskan bahwa putusandalam perkara ini dapat segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupunterdapat upaya perlawanan, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad);Berdasarkan dasar dan alasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, mohonkiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriBandung, menerima, memeriksa dan memutus
542 — 236
.; ---- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidakjr.berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.; -f- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kirfiditaksir sebesar Rp. 491.000,-(empat ratus ribu rupiah);
Majelis Hakim diPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan memeriksa dan memutus perkara iniberkenan memberikan putusan sebagai berikut:PALAM POKOK PERKARA:1.2.3.
Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjianbertindak sebagai penggugat menuntut pembataian perjanjian.12.Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah pihak dalam perjanjian Put and CallOption Agreement tertanggal 9 Juni 2006, maka Penggugat tidak mempunyaikewenangan (Diskualifikasi in Person) untuk menuntut pembataian perjanjianPut and Call Option Agreement tertanggal 9 Juni 2006;PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA,MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA II;13.14.15.
Hal mana juga sesuai denganpendapat Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2011 K/Pdt/1999tanggal 7 Juni 2000 (Yurisprudensi) yang menegaskan bahwa PengadilanNegeri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkaraapabila jelasjelas terbukti perkara tersebut bukanlah perkara yang umumnyamenurut hukum diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri.
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untukmemeiksa, mengadili dan memutus perkara ini; 3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.
Eksepsieksepsi tersebutpada pokoknya berjsikan bantahan sekaligus menyatakan bahwa PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini karenaberdasarkan Perjanjian Put and Call Option Agreement tertanggal 9 Juni 2006,tsetiap persoalan yang timbul terkait dengan perjanjian tersebut harus diselesaikan melalui Arbitrase Internasional.
87 — 18
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa serta memutus perkara para pihak.3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
Bahwa mengenai keberadaan penerbitan sertipikat HM. 68 Tahun 1998, atasnama JAFAR yang dimaksud diatas seharusnya ditujukan atau digugatmelalui Pengadilan TUN.Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat IV (empat) melaluikuasanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini denganamar putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:Menerima eksepsi Turut Tergugat 4 (empat) untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARAMenolak gugatan untuk seluruhnya dan atau setidaktidaknya menyatakangugatan Penggugat
40 — 0
1.Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut di atas ;2.Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tidak berwenanng untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;3.Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 741.000,00 (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.
119 — 59
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 32/G/2016/PTUN.PLK ; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah).
Dengandemikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus danHalaman 5 dari 6 hal.
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 32/G/2016/P TUN.PLK ; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.156.000,00(Seratus lima puluh enam ribu rupiah). Demikian ditetapbkan pada hari Senin, tanggal 19 September 2016, oleh H.BAMBANG WICAKSONO,SH.
98 — 43
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat;DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.3.116.000,- (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah);
Sebelum melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, Tergugatldengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranyaberkenan terlebih dahulu memberikan putusan yang menyatakanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadiliserta memutus perkara ini.Pasal 133 H.I.R.
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidakberwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini;Dalam Eksepsi:1. Menyatakan eksepsi Tergugat! tepat dan beralasan;2.
Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta tidak berwenang secara relativememeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo obyeksengketa adalah berupa sebidang tanah yang terletak diantaradua kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Manismata3Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat (benda tidak bergerak),sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita 1 dandimohonkan pada petitum 2, maka sesuai dengan Pasal 118 HIRdan Pasal 99 Rv, Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara. aquo.Bahwa
gugatan Penggugat,;Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalammemeriksa dan memutus perkara benda tetap, berlaku 2 ketentuanyaitu ketentuan yang diatur dalam HIR dan R.Bg., yang berisisebagai berikut:1.
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenangmemeriksa dan memutus gugatan Penggugat;DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.
18 — 9
Kediri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 3879/Pdt.G/2014/ PA.Kab.Kdr, tanggal 16 Desember 2014;3. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
berita acara sidang perkara iniyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus
Kediri tidak berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 3879/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr, tanggal 16 Desember 2014;3.
DIENI MARTINI
Tergugat:
PT ASTRA SEDAYA FINANCE
43 — 74
Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong Tidak Berwenang Mengadili secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.891.000,-(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
46 — 4
- Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Mengadili Tergugat tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 202/PDT.G/2023/PN Mks.;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
78 — 12
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili dan memutus perkara aquo;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard) ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.056.000,- (lima juta lima puluh enam ribu rupiah);
132 — 52
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 10/G/2017/PTUN.BNA ;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.194.000.,( Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Simeulue Tahun 2017 adalah cacat secara Administrasi, MenyatakanBatal demi hukum atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Independen PemilihanKabupaten Simeulue Nomor 35/HK.04.1Kpt/1109/KIPKab/IIl/2017 TentangPenetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilin dalam PemilihanBupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 Tanggal 15 Maret 2017, dengandemikian sengketa a gqou dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata UsahaNegara Pemilihan sehingga kewenangan memeriksa, memutus
danmenyelesaikannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dimana Sengketa aquo di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh maka menjadi kewenangan wilayahPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, memutus danmenyelesikannya;Menimbang, bahwa mencermati uraian tersebut Ketua Pengadilanberpendapat bahwa gugatan Para Penggugat bukan merupakan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor10/G/2017/PTUN.BNA ;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.194.000.,( Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : RABUtanggal 12 April 2017 olen YUSRI ARBI, S.H, M.H.
1.Paulus Prayitno Wibowo
2.Linawati Limawidjaya
Tergugat:
PT BASF Indonesia
Turut Tergugat:
Bank Shinhan Indonesia
20 — 12
MENGADILI:
- Menerima Eksepsi Turut Terlawan ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas I B tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.323.500,00 ( tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
RITA SARAH
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2.Kepala Dinas Sumber Daya Air Provensi DKI Jakarta
3.Kepala Kantor Badan Pertanahan Administrasi Jakarta Barat
65 — 10
- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.130.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah).;
17 — 11
Pengadilan Agama Bengkulu memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut : Primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat terhadap Penggugat ;3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;
diketahui lagi keberadaannya; bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugatdengan bertanya kepada keluarga dan temantemannya namun tidakseorangpun yang tahu keberadaannya ; bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugatkarena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ; bahwa berdasarkan alasanalasan dan dalildalil sebagaimana telahdiuraikan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulumemeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus
136 — 106
DALAM EKSEPSI:- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;------------------------------------------------II. DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 318.500.,- (Tiga Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah ); ------------
PUTUSANNOMOR: 10/G/2017/PTUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdi bawah ini, dalam sengketa antara: TAMRIN D, S. Sos.
Majelis HakimYang Memeriksa Perkara ini berkenan memutus dengan menyatakansebagai berikut :nnn nnn n nn nnn nnn ncn ncn ncn nccncn cnc1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 16 dari 54 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2017/PTUN.MKS.2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat, berupaKeputusan Bupati Nomor: 881/57/BKPSDMA tanggal 25 Januari 2017Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama TAMRIN D., S.S0s53.
Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negaradiberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturanperundang undangan untuk menyelesaikan secaraHalaman 43 dari 54 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2017/PTUN.MKS.administrasi sengketa tata usaha negara tertentu, makabatal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutanganti rugi dan/administrasi yang tersedia;2. pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya
46 — 17
Sebelum memutus pokok perkara ;- Memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Suppletoir) yang berbunyi sebagai berikut " Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua dalil gugatan dan keterangan-keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar tidak lain daripada yang sebenarnya";- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.
SrgMemperhatikan pasal 155 HIR/182 RBG, serta ketentuan hukum lainyang bersangkutan ;Mengingat segala peraturan dan perundangundangan yang berlakuserta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;MENGADILISebelum memutus pokok perkara ; Memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkansumpah pelengkap (Suppletoir) yang berbunyi sebagai berikut" Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua dalilgugatan dan keteranganketerangan yang telah sayasampaikan di persidangan adalah benar tidak lain daripadayang
11 — 2
Memutus perkara dengan verstek;3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);
Memutus perkara dengan verstek;3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biayaperkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.701.000, (tujuh ratus saturibu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1437 H., oleh HakimPengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. H. M. Alwi Thaha, SH, MHsebagai Ketua Majelis dan Hj. Sri Murtinah, SH, MH serta Hj.
14 — 5
Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut: Primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat terhadap Penggugat ;3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;