Ditemukan 5402 data
JASON SURJANA TANUWIDJAJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
1.PT. Muliasentosa Dinamika
2.Ahli Waris Tan Kwan Seng (Beaty Suria, dkk)
298 — 1219
Mulia Sentosa Dinamika beserta turunannya 859 (delapan ratus lima puluh Sembilan) bidang Satuan Rumah Susun Hunian Apartemen Park View No. SRSHM 05991 s/d 06849/Pondok Cina, tanggal 16 Juli 2018 atas nama PT.
Mulia Sentosa Dinamika beserta turunannya 859 (delapan ratus lima puluh Sembilan) bidang Satuan Rumah Susun Hunian Apartemen Park View No. SRSHM 05991 s/d 06849/Pondok Cina, tanggal 16 Juli 2018 atas nama PT. Mulia Sentosa Dinamika ;----------------------------------------------
- Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 580.000.00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), secara tanggung renteng ;-------
Mulia Sentosa Dinamika beserta turunannya 859 (delapan ratuslima puluh Sembilan) bidang Satuan Rumah Susun Hunian Apartemen ParkView No. SRSHM 05991 s/d 06849/Pondok Cina, tanggal 16 Juli 2018 atasnama PT. Mulia Sentosa Dinamika ; Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung : 2.1.
Mulia Sentosa Dinamika, beserta turunannya yaitu 859bidang Satuan Rumah Susun Hunian Apartemen Park View No.SRSHM 05991 s/d 06849/ Pondok Cina, tanggal 16 Juli 2018, atasnama PT.
Mulia SentosaDinamika beserta turunannya yaitu 859 bidang Satuan Rumah Susun HunianApartemen Park View No. SRSHM 05991 s/d 06849/ Pondok Cina, tanggal 16Juli 2018, atas nama PT. Mulia Sentosa Dinamika ; Hal. 24 dari 131 hal Putusan No. 59/G/2019/PTUNBDG4.
atas namaPemegang Hak PT Muliasentosa Dinamika beserta turunannya 859(delapan ratus lima puluh sembilan) Sertipikat Hak Milik SatuanRumah Susun (SHMSRS) bidang Hunian Apartemen Park View No.SRSHM 05991 s/d 06849 tanggal 16 Juli 2018 ; 4.
Mulia Sentosa Dinamika beserta turunannya 859 (delapan ratus limapuluh Sembilan) bidang Satuan Rumah Susun Hunian Apartemen Park View No.SRSHM 05991 s/d 06849/Pondok Cina, tanggal 16 Juli 2018 atas nama PT.
YEFNES ONA ARNOLDUS OSMAN
50 — 10
Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada pegawalPencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupangagar setelah ditunjukan kepada turunannya resmi Penetapan ini maka dapatmendaftarkan kematian Bapak Pemohon tersebut yang bernama UrbanusOsman, lahir di Tuatuka pada tanggal 17 Oktober 1942 dan telah meninggalpada tanggal 01 April 1983 dalam daftar yang di peruntukan untuk itu;4.
Urbanus Osman (Alm), Lahir diTuatuka pada tanggal 17 Oktober 1942 dan telah meninggal pada tanggal 1April 1983;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim sebelumnya,maka terhadap petitum kedua permohonan ini cukup beralasan dan patut untukdikabulkan dengan perbaikan redaksional;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ketiga memohon untukmemerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada pegawaiPencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupangagar setelah ditunjukan kepada turunannya
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untuk menjaga gugatan rekonvensi ini tidak menjadi hampa adanyaadalah sangat beralasan menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan atasharta bergerak maupun harta tidak bergerak TergugatTergugat dalamRekonvensi antara lain :e Sebuah rumah tinggal beserta turunannya yang terletak di BatunaduaKecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara ;e Sebuah rumah tinggal beserta turunannya yang terletak di Kuala BeringinKecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;e Sebuah rumah tinggal beserta
turunannya yang terletak di Ko.
No. 17 K/Pdt/201216Adalah sah milik seluruh keturunan/ahli waris Atim Aruan ;Menyatakan para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatanmelawan hukum ;Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung rentengmengganti kerugian kepada para Penggugat Rekonvensi sebesarRp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus ;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas :e Sebuah rumah tinggal beserta turunannya yang terletak diBatunadua Kecamatan Pangaribuan Kabupaten
Tapanuli Utara;e Sebuah rumah tinggal beserta turunannya yang terletak di KualaBeringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Selatan;e Sebuah rumah tmggal beserta turunannya yang terletak di Kp.Rambutan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipunada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi ;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini ;SUBSIDAIR :Dalam peradilan yang baik, mohon
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unsur yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan";dari ketiga unsur di atas (unsur a, b dan c) tersebut Majelis Hakim telahmematahkan unsur b dan selanjutnya juga mematahkan unsur c sehinggamenyatakan tidak terpenuhi dan bermuara pada justifikasi bahwa dakwaankesatu Jaksa Penuntut tidak terbukti, padahal di dalam pertimbanganyaMajelis Hakim telah menyebutkan definisi hasil hutan adalah bendabendahayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan (Pasal1 huruf m
UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999), sedangkan dalampenjelasan Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan hasil hutan dapat berupa hasilnabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput rumputan,jamurjamur, tanaman obat, getahgetahan, dan lainlain, serta bagian daritumbuhtumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuhtumbuhan di dalamhutan, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang mengutip Pasal 1huruf m UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999 serta dikaitkan denganpenjelasan Pasal 4 Ayat (1) tersebut maka
No. 393 K/PID.SUS/2013pemilikan atau penguasaan hasil hutan berupa kayu Merbau oleh Terdakwasama sekali tidak disertai suratsurat yang sah, namun terhadap faktatersebut Majelis Hakim mengaburkannya sehingga menyatakan dakwaankedua juga tidak terbukti;Adapun kekeliruan atau pengaburan terhadap unsur pasal dalam dakwaankedua Penuntut Umum oleh Majelis Hakim secara nyata terlihat karenamengangkangi peraturanperaturan sebagaimana berikut ini:e Hasil Hutan adalah bendabenda hayati, nonhayati dan turunannya
, sertajasa yang berasal dari hutan (Pasal 1 huruf m UndangUndang RI Nomor41 Tahun 1999);e Hasil hutan dapat berupa hasil nabati beserta turunannya seperti kayu,bambu, rotan, rumput rumputan, jamurjamur, tanaman obat, getahgetahan, dan lainlain, serta bagian dari tumbuhtumbuhan atau yangdihasilkan oleh tumbuhtumbuhan di dalam hutan (penjelasan Pasal 4Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999);e Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak(Pasal 5 UndangUndang RI Nomor 41
No. 393 K/PID.SUS/2013Hasil Hutan adalah bendabenda hayati, nonhayati dan turunannya,serta jasa yang berasal dari hutan (Pasal 1 huruf m UndangUndang RINomor 41 Tahun 1999);Hasil hutan dapat berupa hasil nabati beserta turunannya seperti kayu,bambu, rotan, rumputrumputan, jamurjamur, tanaman obat, getahgetahan, dan lainlain, serta bagian dari tumbuhtumbuhan atau yangdihasilkan oleh tumbuhtumbuhan di dalam hutan;Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak(Pasal 5 UndangUndang
47 — 16
Dan diperintahkan kepada PaniteraPengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk menyampaikan Salinan PutusanSela beserta turunannya untuk pemeriksaan lanjutan ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka biaya perkara pada TingkatBanding ditunda sampai putusan akhir ;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakuserta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima ;5 dari7 halaman Putusan
bertepatan denganTanggal 25 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah ;Dan dengan mengadili sendiri :Dalam Eksepsi:Menyatakan eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tidak dapat diterima ;Sebelum menjatuhkan putusan akhir :Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Banjarmasin untuk membukakembali persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan buktibuktisebagaimana dimaksud dalam putusan sela ini ;Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untukmenyampaikan salinan putusan sela ini beserta turunannya
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Palm Stearin adalah memiliki lodineValue < 1 wijs;Hasil pengujian dan identifikasi dari BPIB menyebutkan bahwa barangyang diekspor Pemohon Banding memiliki lodine Value 2 1 wijssehingga dapat disimpulkan bahwa barang yang di ekspor PemohonBanding tidak dapat diidentifikasi sebagai Hydrogenated RBD PalmStearin;Hal tersebut diperkuat juga dengan Peraturan Menteri PerdaganganNomor 29/MDAG/PER/6/2013 tentang Verifikasi atau PenelusuranTeknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) danProduk Turunannya
, Lampiran Il Nomor 24 yang mengatur spesifikasiteknis yang digunakan untuk menentukan jenis Kelapa Sawit, CPO, danproduk turunannya agar bisa diidentifikasikan sebagai HydrogenatedRBD Palm Stearin sebagai berikut : No Uraian Barang Jenis Uji / Parameter Satuan Persyaratan24 Hydrogenated RBD Deskripsi :Palm Stearin Bentuk PadatBau KhasWarna Kuning muda Kuning Titik Leleh "G 248 Bilangan lod g12/100g
105 — 77
Dengan demikian, perkara yang timbulterkait dengan adanya dalil tentang perbedaan penyebutan nama subyekhukum tertentu pada Duplikat Kutipan Akta Nikah mutatis mutandis menjadikewenangan Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah untukmendapatkan penetapan pengadilan yang memperbaiki nama Pemohon padaAkta Nikah Nomor: 136/20/VIV1990 dan turunannya.
Darimi dan lbnu Qayyim berkata sanadnyabagus);Menimbang, bahwa nilai penegasan hadits di atas diambil alih olehMajelis sebagai pertimbangan sendiri, maka penyebutan nama yang benarsebagai identitas seseorang adalah hal yang sangat mutlak diharuskan;Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di muka,pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memerintahkanKUA Kecamatan Campalagian untuk merubah nama Pemohon dalam AktaNikah Nomor: 136/20/VI/1990 dan turunannya (Duplikat Kutipan Akta
106 — 68
Menyatakan bahwa Akta No.72 tertanggal 07 Mei 2009 tentang Perjanjian serta Akta turunannya yaitu Akta No. 73 tertanggal 07 Mei 2009 tentang Kuasa yang dibuat oleh Notaris/PPAT I Wayan Rasmawan, SH.MH. tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum ;---------------------------------------------------4.
Menyatakan bahwa Akta No.72 tertanggal 07 Mei 2009 tentang Perjanjianserta Akta turunannya yaitu Akta No. 73 tertanggal 07 Mei 2009 tentang Kuasayang dibuat oleh Notaris/PPAT Wayan Rasmawan, SH.MH. tidak mempunyaikekuatan hukum dan batal demi hukum ;"4. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat dengan Tergugat II atas tanahdengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 8604 yang didasarkan dari Akta No. 72dan Akta No. 73 tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum ; 5.
216 — 53
., Sp.N Notaris di Kota Dumai serta Perjanjian-Perjanjian turunannya/ accessoir nya;- Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya;MENGADILI SENDIRI:- Menyatakan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketa konsumen Nomor: 750/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016;- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 194.000.- (Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
N Notaris di Kota Dumai sertaPerjanianPerjanjian turunannya/accessoirnya ;Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.SusBPSK/2016/PN DumMenghukum Konsumen/Termohon membayar secara seketika dan sekaligustunggakan piniaman berupa pokok pinjaman beserta bunga dan denda/ pinaliiatas keterambatan pembayarar wanprestasi dari Konsumer/Termohon kepadaPelaku Usaha/Termohon 1 bulan sejak perkara ini diputus Majelis Hakim yangterhormat;Menghukum Konsumern/Termohon untuk membayar secara seketika dansekaligus
DumMENGADILIDalam Eksepsi:Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Menerima dan mengabukan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatanuntuk sebahagian;Membatalkan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor:750/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tertanggal 2 September 2016;Menyatakan tetap berlakunya Akte Persetujuan Membuka Kredit (Kredit ModalKerja) Nomor 30 tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Manaor Simaniutak,S.H., Sp.N Notaris di Kota Dumai serta PerjaniianPerjanjian turunannya
171 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perlu Pemohon Banding informasikan bahwaPemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kelapa sawit di manaproduk yang dijual oleh Pemohon Banding adalah Crude Palm Oil (CPO), PalmKernel (PK) dan turunannya.
Adapun CPO, PK, dan turunannya tersebutmerupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dikenakan PPN.Sebaliknya Pemohon Banding sama sekali tidak melakukan penyerahan BarangKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, Pemohon Bandingmengelola perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar(TBS).
Adapun TBS hasil perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding ini tidakdijual, melainkan seluruhnya akan diolah lebih lanjut menjadi produk minyakkelapa sawit CPO, PK, dan turunannya.
Produkproduk berupa CPO, PK, danturunannya yang dihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain danmerupakan pendapatan bagi Pemohon Banding;Bahwa sebagaimana diatur dalam UU PPN dan berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang perubahanketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan / atauPenyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskandari penggenaan PPN, produk CPO, PK dan turunannya tidak termasuk
sebagaibarang atau jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga ataspenyerahan CPO, PK dan turunannya yang dilakukan oleh Pemohon Bandingharus dikenakan PPN;Bahwa kemudian di Pasal 9 ayat 5 UU PPN No 18/2000 mengatur bahwa:"Apabila dalam suatu masa pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukanpenyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutangpajak, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukanyang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak
20 — 14
dan hingga saat iniPELAWAN dan PELAWAN Il masih tetap tinggal pada objek perkara,serta tidak pernah ada penandatanganan Akta Pengalihan hak DenganGanti Rugi di hadapan TERLAWAN NV, dan juga tidak pernah ada alashak yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang ke atas namaTERLAWAN Il, maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan AktaPengalihan Hak Dengan Ganti Rugi No.3 bertanggal 03 September 2010yang diperbuat oleh TERLAWAN IV beserta seluruh turunannya
adalahtidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Bahwa oleh karena Akta Pengalihan Hak Dengan Ganti Rugi No.3bertanggal 03 September 2010 yang diperbuat oleh TERLAWAN IVbeserta seluruh turunannya telah dinyatakan tidak sah dan tidakberkekuatan hukum maka tentunya Surat perjanjian nomor: 12.985/CUHK/SPP/IX/2010, tertanggal 03 September 2010 haruslah jugaPutusan No.437/PDT/2015/PTMdn. hal. 7 dari 31 halaman.dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena telahdidasarkan pada Akta Pengalihan hak
dengan Ganti rugi yang tidak sahdan tidak berkekuatan hukum;Bahwa dengan demikian sangat berdasar dan beralasan pula bagiMajelis hakim yang memeriksa dan mengadili perlawanan a quo untukmenyatakan Surat perjanjian nomor: 12.985/CUHK/SPP/IX/2010,tertanggal 03 September 2010 beserta turunannya adalah tidak sah dantidak berkekuatan hukum ;Bahwa oleh karena terbukti PELAWAN lIlah yang menjadi pemilik satusatunya atas objek perkara dan dimana Akta Pengalihan Hak denganGanti Rugi No. 13 bertanggal 03
Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 3 bertanggal 03September 2010 yang diperbuat dihadapan TERLAWAN IVbeserta seluruh turunannya ;b. Surat perjanjian nomor: 12.985/CUHK/SPP/IX/2010, tertanggal03 September 2010 beserta seluruh turunannya;5.
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pelepasan Hak denganGanti Rugi Nomor 3 tanggal 03 September 2010 yang dibuat dihadapanTERLAWAN IV beserta seluruh turunannya.2. Saya menolak membayar ganti kerugian secara tanggung rentengkepada PARA PELAWAN sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus jutarupiah) karena saya sudah menjalankan tugas jabatan saya berdasarkanUndangUndang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang tidakberpihak maupun konspiratif3.
Terbanding/Penggugat : BUSNAR YUNELDI Diwakili Oleh : MIKO KAMAL, SH. LL..M., Ph.D. Dkk.
48 — 24
No.163/PDT/2014/PT.PDG.Konpensi/Tergugat RekonpensiTerbanding pada tanggal 6 Juni 2014, yangdilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang tersebut ;Menimbang, bahwa kuasa hukum pihak Tergugat konpensi /Penggugat RekonpensiPembanding telah mengajukan memori bandingtanggal 23 Juni 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padangpada tanggal 23 Juni 2014 dan turunannya telah disampaikan kepada pihakPenggugat Konpensi/Tergugat RekonpensiTerbanding pada tanggal 25 Juni2014 yang dilakukan
pihak pembanding tanggal 10 Juli2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Juli2014 dan turunan tambahan memori banding tersebut disampaikan kepadapihak lawannya tanggal 11 Juli 2014 juga dilakukan oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Padang ;Menimbang, bahwa pihak Tergugat konpensi / Penggugat RekonpensiPembanding mengajukan memori bandingnya maka pihak PenggugatKonpensi / Tergugat Rekonpensi Terbanding mengajukan pula kontra memoribandingnya tanggal 4 Juli 2014 dan turunannya
43 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
SKEP.131/K/DPP/X/2004, Tanggal 20 Oktober 2004Tentang : Pembatalan hasilhasil musyawarah Daerah IX Ulang DPDORGANDA DKI Jakarta Tanggal 12 Mei 2004 dan Turunannya SuratKeputusan DPP ORGANDA No. SKEP. 117/K/DPP/V/2004 tentangPengukuhan dan Pengesahan Susunan Pengurus dan Personalia DewanPimpinan Daerah ORGANDA Propinsi DKI Jakarta Periode 2003 s/d2008, Tanggal 2 Juni 2004 Jo. Keputusan DPP ORGANDA No.
SKEP.131/K/DPP/X/2004, Tanggal 20 Oktober 2004Tentang : Pembatalan hasilhasil Musyawarah Daerah IX Ulang DPDORGANDA DKI Jakarta Tanggal 12 Mei 2004 Dan turunannya SuratKeputusan DPP ORGANDA No. SKEP. 117/K/DPP/V/2004 tentangPengukuhan dan Pengesahan Susunan Pengurus dan Personalia DewanPimpinan Daerah ORGANDA Propinsi DKI Jakarta Periode 2003 s/d 2008,Tanggal 2 Juni 2004 Jo. Keputusan DPP ORGANDA No.
SKEP.131/K/DPP/X/2004, tertanggal 20 Oktober 2004 tentang : Pembatalan hasilhasil Musyawarah Daerah IX Ulang DPD ORGANDA DKI Jakarta, tanggal 12Mei 2004 dan hasil turunannya Surat Keputusan DPP ORGANDA No.SKEP.117.K.DPP/V/2004 tentang Pengukuhan dan Pengesahan SusunanPengurus dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA Propinsi DKIJakarta Periode 2003 sampai dengan 2008, tanggal 2 Juni 2004 Jo.Keputusan DPP ORGANDA No.
Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Dewan PimpinanPusat ORGANDA No.SKEP.131/K/DPP/X/2004 tanggal 20 Oktober 2004tentang: Pembatalan hasilhasil Musyawarah Daerah IX Ulang DPDORGANDA DKI Jakarta tanggal 12 Mei 2004 dan Turunannya SuratKeputusan DPP ORGANDA No. SKEP.117/K/DPP/V/2004 tentangPengukuhan dan Pengesahan susunan Pengurus dan Personalia DewanPimpinan Daerah ORGANDA propinsi DKI Jakarta periode 2003 s/d 2008tanggal 2 Juni 2004 jo.
546 — 145
Menyatakan batal demi hukum: - Akta Pengikatan Jual Beli No. 42 tanggal 24 Nopember 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Terbantah I beserta turunannya; - Salinan Kuasa Jual No. 44 tertanggal 24 Nopember 1998 yang dibuat dihadapan Turut Terbantah I; - Salinan Akta Perjanjian No. 06 antara Terbantah IV sebagai Pihak Pertama, Terbantah II sebagai Pihak Kedua dan Terbantah III sebagai Pihak Ketiga, tertanggal 14 Oktober 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Terbantah II beserta turunannya
; - Salinan Pemindahan Kuasa (Substitutie) No. 09 tertanggal 14 Oktober 2009, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Terbantah II;- Salinan Akta Perjanjian No. 34 antara Terbantah II sebagai Pihak Penjual dan Terbantah I sebagai Pihak Pembeli, tertanggal 23 Agustus 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Terbantah III beserta turunannya; - Salinan Pemindahan Kuasa (Substitutie) No. 36 tertanggal 23 Agustus 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Terbantah III;5.
Salinan Akta Perjanjian No. 34 antara Terbantah II sebagai PihakPenjual dan Terbantah sebagai Pihak Pembeli, tertanggal 23Agustus 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Terbantah Illbeserta turunannya.
Salinan Akta Perjanjian No. 34 antara TERBANTAH Il sebagai PihakPenjual dan TERBANTAH sebagai Pihak Pembeli, tertanggal 23Agustus 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERBANTAH Ilbeserta turunannya.
Salinan Akta Perjanjian No. 34 antara TERBANTAH Il sebagai PihakPenjual dan TERBANTAH sebagai Pihak Pembeli, tertanggal 23Agustus 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERBANTAHlll beserta turunannya.
ONG LINDAWATI sebagaiPihak Penjual dan SUPRIYANTO, ST. sebagai Pihak Pembeli, tertanggal23 Agustus 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan PENGGUGATREKONVENSI beserta turunannya.
28 — 3
Akibat pengambilanbambu dan turunannya seperti rebung bambu muda atau bakalan,camplang yang dilakukan tanpa jjin dan tanpa kontrol berakibatberkurangnya sumber mata air tanah rusak dan gersang.Bahwa saksi telah mengecek di lokasi hutan blok sentono dan ternyatabenar terjadi kerusakan di Hutan bambu akibat perbuatan terdakwadan membenarkan untuk memanen atau memungut membeli menjualmengangkut melakukan pemeliharaan atau pembibitan yang berkaitandengan hasil hutan dan ekosistimnya harus mendapat ijin
Akibat pengambilanbambu dan turunannya seperti reobung bambu muda atau bakalan,camplang yang dilakukan tanpa jijin dan tanpa kontrol berakibatberkurangnya sumber mata air tanah rusak dan gersang.Bahwa saksi telah mengecek di lokasi hutan blok sentono dan ternyatabenar terjadi kerusakan di Hutan bambu akibat perbuatan terdakwadan membenarkan untuk memanen atau memungut membeli menjualmengangkut melakukan pemeliharaan atau pembibitan yang berkaitandengan hasil hutan dan ekosistimnya harus mendapat
Akibat pengambilanbambu dan turunannya seperti rebung bambu muda atau bakalan,camplang yang dilakukan tanpa jjin dan tanpa kontrol berakibatberkurangnya Sumber mata air tanah rusak dan gersang.Bahwa saksi telah mengecek di lokasi hutan blok sentono dan ternyatabenar terjadi kerusakan di Hutan bambu akibat perbuatan terdakwadan membenarkan untuk memanen atau memungut membeli menjualmengangkut melakukan pemeliharaan atau pembibitan yang berkaitandengan hasil hutan dan ekosistimnya harus mendapat ijin
didominasipepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yanglainnya tidak dapat dipisahkan (pasal 1 huruf b Undangundang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalahwilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untukdipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf m UndangundangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hasil hutan adalah bendabendahayati, nonhayati dan turunannya
PT IMMANUEL RAJA PERKASA
Tergugat:
1.MANUEL RAWUNG
2.VINSENSIUS MAKU, S.H.
3.THOMAS WIO, S.H.
81 — 6
., dan turunannya berupa:
- Surat Keputusan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-0014066.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 06 Maret 2021, dan
- Surat Pemberitahuan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0145516 tertanggal 06 Maret 2021;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi yaitu Florentina Putranto telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Akta Nomor : 09, tanggal 13 Januari 2016, dibuat dihadapan Maria Gunarti, SH.,
KN., Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan beserta turunannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Akta Nomor : 20, tanggal 25 Nopember 2020, dibuat dihadapan Maria Gunarti, SH., M.
., Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan berserta turunannya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kembali Apartemen The Dharmawangsa Residence, Tower 2 Unit 2007 dan 2008, yang terletak di Jalan Dharmawangsa VIII No. 5 Jakarta Selatan kepada Penggugat Rekonpensi II selaku direksi PT.
317 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
(enam ribu seratus dua puluhsatu meter persegi) beserta turunannya;Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 47/2013 Tanggal 15 Maret 2013antara Penggugat dengan Tergugat II, yang dibuat dihadapan TurutTergugat Ill, perihal jual beli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di JalanManunggal RT 006, RW O09, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan BekasiTimur seluas 6.121 m? (enam ribu seratus dua puluh satu meterpersegi) beserta turunan Akta Jual Beli tersebut:Halaman 2 dari 8 hal.
(enam ribu seratus duapuluh satu meter persegi) beserta turunannya;Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 47/2013 Tanggal 15 Maret 2013antara Penggugat dengan Tergugat II, yang dibuat dihadapan TurutTergugat Ill, perihal jual beli 1 (satu) bidang tanah yang terletak diJalan Manunggal RT 006, RW 09, Kelurahan Aren Jaya, KecamatanBekasi Timur seluas 6.121 m?
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Desi Yumenti, SH
74 — 20
dan permintaan Banding dari Penuntut Umumtersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada PenasihatHukum Terdakwa Nomor 425/ Pid.Sus/2020/PN Kag pada tanggal 15 September2020;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding yang diterimaPanitera Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Akta Penerimaan Memori BandingNomor 425/Akta.Pid/2020/PN Kag pada tanggal 18 September 2020 dan kepadaPenuntut Umum telah diserahkan turunannya
dengan Akta Penyerahan MemoriBanding kepada Penuntut Umum Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 18September 2020;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Penuntut Umum telah juga menyerahkan Memori Banding yang diterima PaniteraPengadilan Negeri Kayu Agung dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor425/Akta.Pid.Sus/2020/PN Kag pada tanggal 21 September 2020 dan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan turunannya dengan Akta PenyerahanMemori Banding kepada Penasihat Hukum
Terdakwa Nomor 425/Pid.Sus/2020/PNKag tanggal 22 September 2020;Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diserahkan olehPenasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan KontraMemori Banding Nomor 425/Pid.Sus/2020/PN Kag tanggal 21 September 2020 danKontra Memori Banding tersebut telah diserahkan turunannya kepada PenasihatHalaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 185/PID/2020/PT PLGHukum Terdakwa dengan Relas nomor 425/Pid.Sus/PN Kag tanggal 22 September2020;Menimbang, bahwa
26 — 16
Put.No.57/Pid.Sus/2015/PT.MksKeterangan :Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efeksebagai berikut : Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata; Dosis lebih besar menimbulkan peningkayan sistolik dan diastolik; Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunanyang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidanadalam Pasal 114 ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.ATAU
Barang bukti 4 saset plastik kosong bekas pakai milik SUPARMANBin RAHMAN tersebut adalah TIDAK DITEMUKAN benar Narkotika.Keterangan :Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efeksebagai berikut : Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata; Dosis lebih besar menimbulkan peningkayan sistolik dan diastolik; Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunanyang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur
Barang bukti 4 saset plastik kosong bekas pakai milik SUPARMANBin RAHMAN tersebut adalah TIDAK DITEMUKAN benar Narkotika.Keterangan :Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efeksebagai berikut : Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata; Dosis lebih besar menimbulkan peningkayan sistolik dan diastolik; Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunanyang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di
100 — 39
tunggakan bunga Kredit;d pengurangan tunggakan pokok Kredit;16 Bahwa dengan ketentuan tersebut, TERGUGAT sebagai Bank yangtelah Go Publik seharusnya menerapkan Peraturan BankIndonesia tersebut di atas sebagai sikap wisdom sebuah bank yangmenjana kepercayaan publik, apalagi PENGGUGAT, beritikad baikuntuk berniat dan bertekat untuk berusaha melunasi pinjamankredit/hutang piutangnya terhadap TERGUGAT II, PENGGUGATberusaha menghubungi TERGUGAT II, yaitu untuk meminta dokumendokumen dan/atau salinan/turunannya
(HEAD OFFICE) dari TERGUGAT I, yaitu untuk meminta dokumendokumendan/atau salinan/turunannya yang berisikan informasiinformasi terkait dengan:a Surat tagihan / rincian kewajiban pembayaran ;b Surat / dokumen perjanjian kredit;c Rekening koran ;NAMUN lagilagi terhadap permohonan PENGGUGAT sama sekali TIDAKDIJAWAB dan TIDAK DIGUBRIS SAMA SEKALI oleh TERGUGAT I;Jadi PARA TERGUGAT telah terbukti tidak memberikan dokumendokumen dan/atau salinan/turunannya yang menjadi hak PENGGUGAT selaku nasabah/kreditur.yang
tentunya sangat dibutuhkan oleh PENGGUGAT;18 Bahwa terhitung mulai dari ditandatanganinya perjanjianperjanjian kreditsebagaimana tersebut di atas dan hingga saat ini,PENGGUGAT sama sekali belum / tidak pernah mendapatkan dokumen dan/atau salinan/turunannya yang berisikan informasiinformasi terkait dengan:a Surat tagihan / rincian kewajiban pembayarari;b Surat / dokumen perjanjian kredit;c Rekening koran ;Padahal dokumen dan / atau salinan / turunannya tersebut adalah HAK dariPENGGUGAT selaku DEBITUR
, yang sudah seharusnya diberikan oleh PARATERGUGAT kepada PENGGUGAT tanpa alasan dan syarat apapun juga;19 Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT dengan secara sengajaMENGABAIKAN dan TIDAK MENGGUBRIS permintaanpermintaan PENGGUGAT agar diberikan dokumen dan/atausalinan/turunannya tersebut yang sudah barang tentu menjadihak hukum dari PENGGUGAT, maka sangat beralasan hukumapabila PARA TERGUGAT dinyatakan telah melakukanPERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan hak dankepentingan hukkum PENGGUGAT;20 Bahwa lebih
yang berisikan informasiinformasi terkaitdengan :a Surat tagihan / rincian kewajiban pembayaran ;b Surat / dokumen perjanjian kredit;Cc Rekening koran;Yang mana PENGGUGAT berusaha untuk menyelesaikan semua kewajibannyatersebut kepada TERGUGAT II selaktu KANTOR CABANG PEMBANTHU ataupunlangsung kepada TERGUGAT I yang merupakan KANTOR PUSAT / HEADOFFICE dari TERGUGAT II;Halaman 9 dari 54, Putusan Nomor 215/Pdt.G/2014/PN Sby.Padahal dokumen dan/atau salinan/turunannya tersebut adalah HAK dariPENGGUGAT