Ditemukan 11601 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-06-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 0469/Pdt.P/2016/PA.Skg
Tanggal 22 Juni 2016 — Pemohon melawan Termohon
139
  • ataupunhalangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohonberstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danHal. 7 dari 11 hal Pen.No 469/Pdt.P/2016/PA.Skgbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Register : 13-11-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan PA MAROS Nomor 697/Pdt.P/2015/PA Mrs.
Tanggal 1 Desember 2015 — Pemohon
1410
  • Pemohon dengan lelaki bernama ....... tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Register : 03-08-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 143-K/PM.I-01/AD/VIII/2016
Tanggal 27 September 2016 — Sukriadi, Praka, NRP 31050032420285
12447
  • Bahwa di kesatuan Kodim 0104/Atim dan jajarannya para anggotasering mendapatkan penyuluhan hukum mengenai bahayapenyalahgunaan Narkotika dan juga Dandim 0104/Atim seringmemberikan penekanan pada saat Jam Komandan kepada paraanggota Kodim 0104/Atim (termasuk Terdakwa) untuk menjauhisegala macam hal yang berbau Narkoba dan segera melaporkannyake pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanyakegiatan penyalahgunaan Narkoba.16.
    terasa lebih rileks dan pikiran lebih tenang.Bahwa alasan Terdakwa mengisap Narkotika jenis sabusabudikarenakan awalnya penasaran ingin tahu rasanya sabusabu dansekedar isengiseng ingin mencoba saja.Bahwa selama Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabusabu,Terdakwa hanya menggunakannya untuk dirinya sendiri dan tidakpernah menjual belikan Narkotika jenis sabusabu tersebut kepadaOrang lain atau pihak lain.Bahwa selama berdinas di kesatuan Koramil 27/PB Kodim 0104/AtimTerdakwa sering mendapatkan penekanan
    Narkotika jenis sabusabu dikarenakanawalnya penasaran ingin tahu rasanya sabusabu dan sekedar isengiseng ingin mencoba saja.Bahwa benar selama Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabusabu, Terdakwa hanya menggunakannya untuk dirinya sendiri dantidak pernah menjual belikan Narkotika jenis sabusabu tersebutkepada orang lain atau pihak lain.Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi1, Saksi2 dan Terdakwadipersidangan, selama berdinas di kesatuan Koramil 27/PB Kodim0104/Atim Terdakwa sering mendapatkan penekanan
    Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi1, Saksi2 dan Terdakwadipersidangan, selama berdinas di kesatuan Koramil 27/PB Kodim0104/Atim Terdakwa sering mendapatkan penekanan baik pada saatjam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira HukumKodam IM maupun dari Perwira Hukum Korem 011/Lilawangsamengenai Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan PrajuritTN?
Register : 10-04-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA MAROS Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mrs
Tanggal 24 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
119
  • No. 39/Pdt.P/2019 /PA Mrs.bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yangmenguasai anakanak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaksebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidanganMajelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untukmelakukan eksploitasi seksual
Register : 03-11-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 08-07-2019
Putusan PA BINJAI Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Bji
Tanggal 28 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
154
  • perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 09-11-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA METRO Nomor 0739/Pdt.G/2020/PA.Mt
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
202
  • Bahwa pernikahan ini didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya pakasaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Duda dan Termohon berstatus janda;3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan di Kota Metro, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hiduprukun sebagai layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;5.
Register : 28-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 27-04-2015
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 20/Pdt.P/2015/MS-LSK
Tanggal 16 Februari 2015 — Penggugat-Tergugat
247
  • Pemohon II yang dilakukan tanggal 5 Februari 1995 di Kantor KUAKecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan mereka dilangsungkansetelah berlakunya UndangUndang Nomor tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwaPasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 664/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
385
  • berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 04-05-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 30-06-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 181/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 2 Juni 2016 — Pemohon melawan Termohon
2110
  • PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 1975 di Gampong Meucat KecamatanSyamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, artinya perkawinan merekadilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyal halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 24-08-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 631/Pdt.P/2016/PA.Skg
Tanggal 6 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
1513
  • karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 755/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
215
  • perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang2020Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 09-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 112/Pdt.P/2018/PA.Rks
Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
178
  • Januari2000 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Putus : 08-04-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 949/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 April 2019 — PT SUPRA MATRA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5433
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akanhakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalammenggalakan fungsi penerimaan
Register : 09-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 118/Pdt.P/2018/PA.Rks
Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
102
  • April2016 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0118/Pdt.P/2018/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 754/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
255
  • berpendapat =perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 10-10-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan PA MAROS Nomor 84/Pdt.P/2016/PA.Mrs
Tanggal 25 Oktober 2016 — perdata - pemohon
6116
  • Sudarmantidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dansesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukumIslam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung Jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para
Register : 19-10-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 487/Pdt.P/2017/PA.Skg
Tanggal 15 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
198
  • karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Putus : 24-11-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 K/PID/2011
Tanggal 24 Nopember 2011 — MATIAS BALA LANGOBELEN Alias BALA ;
7331 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 515 K/Pid/2011kematian akibat penekanan pada saluran pernapasan bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia)yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal340 KUHP Jo.
    I GUSTI GEDE DHARMA, A berkesimpulanbahwa cara kematian korban adalah tidak wajar dengan penyebabkematian akibat penekanan pada saluran pernapasan bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia)yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuanPasal 338 KUHP Jo.
    I GUSTI GEDE DHARMA, A berkesimpulanbahwa cara kematian korban adalah tidak wajar dengan penyebabkematian akibat penekanan pada saluran pernapasan bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia)yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuanPasal 353 ayat (3) KUHP Jo.
    I GUSTI GEDE DHARMA, A berkesimpulanbahwa cara kematian korban adalah tidak wajar dengan penyebabkematian akibat penekanan pada saluran pernapasan bagian atas(batang tenggorokan) sehingga korban kekurangan oksigen (asfiksia)yang mengakibatkan korban mati lemas ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal351 ayat (3) KUHP Jo.
Register : 23-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 605/Pid.B/2018/PN Pdg
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
MULYANA SAFITRI, SH. MH
Terdakwa:
ADEL KRIS pgl ADEL
15742
  • ikan antara terdakwa dengan korbandalam jarak lebih kurang 10 meter ;Bahwa alat senter yang dibawa terdakwa tiga kali rusak dan yang terakhirtidak dapat diperbaiki lagi maka terdakwa menghentikan kegiatannyamenombak ikan;Bahwa terdakwa mencabut keterangannya dalam berita acara penyidikanyang menyatakan merasa menusuk sesuatu, dengan alasan keteranganterdakwa dalam penyidikan tersebut diberikan karena ada tekanan daripenyidik;Bahwa penyidik yang memeriksa terdakwa menyatakan tidak pernahmelakukan penekanan
    Hal 19 dari 25 Putusan No. 605/Pid.B/2018/PN Pdg20Bahwa dilihat dari lukanya, menurut ahli benda tajam yang menusukkorban adalah benda bulat seperti besi bangunan;Menimbang bahwa dalam penyidikan terdakwa menerangkanmenusuk sesuatu; namun kemudian terdakwa mencabut keterangannyadalam berita acara penyidikan tersebut dengan alasan keterangan terdakwadalam penyidikan tersebut diberikan karena ada tekanan dari penyidik;Menimbang bahwa penyidik yang memeriksa terdakwa menyatakantidak pernah melakukan penekanan
Putus : 20-10-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1298 K/Pdt/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — TJONG DIANTO vs FERRY SUTIAWAN KOSASIH, dk
5336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang dimiliki Tergugat ,Tergugat melakukan Penyalahgunae.n Keadaan (misbruik vanomstandigheden) dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan perjanjian Nomor 54sampai dengan Nomor 58 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat danperjanjianperjanjian lainnya;Alasan Tergugat II Diikutsertakan Dalam Gugatan20.Bahwa Tergugat Il mempunyai andil di dalam pembuatan perjanjian antaraPenggugat dengan Tergugat karena banyak peran dari Tergugat II yangmelakukan penekanan
    kepada Penggugat secara phisikis sehingga denganterpaksa dan dibawah penekanan Penggugat mengadakan perjanjianpengikatan jualbeli dengan Tergugat yang dibuat di hadapan TurutTergugat.Alasan Turut Tergugat Diikutsertakan Dalam Gugatan.21.Bahwa perlu Penggugat tegaskan, dengan ditariknya Turut Tergugat dalamperkara a quo karena Turut Tergugat adalah pihak yang membuatkan aktaNotaris sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat diikutsertakan dalamHalaman 5 dari 23 hal.